Font size
WorksheetsSoal Pilihan Ganda Pendidikan Kewarganegaraan (Kelas 10)
Total questions: 100
Worksheet time: 50mins
Nilai yang menekankan rasa hormat terhadap perbedaan dan keberagaman budaya dalam keberbangsaan Indonesia adalah
Nasionalisme
Toleransi
Etika publik
Mandiri
Sikap yang menunjukkan rasa memiliki terhadap bangsa dan negara disebut
Integritas
Nasionalisme
Solidaritas
Profesionalisme
Salah satu tujuan negara dalam Pembukaan UUD 1945 adalah
Menegakkan supremasi hukum
Melindungi segenap bangsa Indonesia
Mewujudkan pemerintahan bebas KKN
Mengawasi keuangan negara
Semangat persatuan dan kesatuan tercermin dalam sila
Ke-1
Ke-2
Ke-3
Ke-4
Pancasila berfungsi sebagai
Dasar negara
Pedoman organisasi masyarakat
Sumber hukum internasional
Pedoman LSM
Wawasan Nusantara menekankan Indonesia sebagai
Negara daratan
Negara kepulauan
Negara industri
Negara agraris
Sikap bela negara tidak harus dilakukan dengan
Menjaga kedamaian lingkungan
Membayar pajak
Melakukan aksi fisik bersenjata
Menghormati simbol negara
Dalam demokrasi, kekuasaan tertinggi berada pada
Presiden
DPR
Rakyat
Mahkamah Agung
Prinsip pemerintahan yang baik (good governance) salah satunya adalah
Transparansi
Dominasi politik
Kekuasaan tunggal
Privatisasi negara
Semangat anti-korupsi merupakan penerapan nilai
Keamanan
Integritas
Kebhinekaan
Toleransi
Dalam negara hukum, segala tindakan pemerintah harus berdasarkan
Keputusan politik
Kewenangan presiden
Peraturan perundang-undangan
Persetujuan lembaga negara
“Cinta tanah air” adalah wujud dari
Nasionalisme
Militerisme
Liberalisme
Feodalisme
“Bhinneka Tunggal Ika” mengajarkan nilai
Ketertiban
Keberagaman
Kekuatan
Keseragaman
Yang bukan ancaman non-militer bagi bangsa adalah
Hoaks
Radikalisme
Serangan udara
Korupsi
Alat pemersatu bangsa adalah berikut, kecuali
Bendera Merah Putih
Lagu Kebangsaan
Bahasa Indonesia
Lambang kelompok tertentu
Warga negara wajib membayar pajak karena
Pajak adalah sumber pemasukan artis
Pajak digunakan untuk membangun negara
Pajak hanya untuk pegawai negeri
Pajak menguntungkan individu
Ancaman korupsi dapat melemahkan
Persatuan bangsa
Perusahaan pribadi
Pendapatan rumah tangga
Dunia hiburan
Demokrasi menekankan prinsip
Kekuasaan absolut
Kebebasan berpendapat
Penyeragaman pendapat
Dominasi golongan tertentu
Ketahanan nasional bersifat
Parsial
Komprehensif
Individual
Terpisah-pisah
Nilai integritas tercermin dalam sikap
Meminta bantuan saat ujian
Konsisten antara perkataan dan perbuatan
Menyembunyikan fakta
Mengutamakan kelompok sendiri
Keuangan Negara diatur dalam undang-undang berikut, kecuali
UU 17/2003
UU 1/2004
UU 15/2004
UU 15/2011
Yang dimaksud Keuangan Negara adalah
Seluruh uang yang disimpan di bank
Semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang
Uang milik BUMN
Dana bantuan luar negeri
Pengeluaran negara termasuk dalam
Penerimaan pajak
Hak negara
Kewajiban negara
Pungutan liar
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) salah satunya berasal dari
Bea siswa
Royalti sumber daya alam
Gaji pegawai
Pinjaman pribadi
Yang bertanggung jawab mengelola APBN adalah
Mahkamah Agung
Presiden
DPR
KPU
Pengelolaan keuangan negara meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan
Hibah
Pertanggungjawaban
Penjualan aset
Peminjaman
APBN disusun oleh pemerintah dan dibahas bersama
MPR
DPR
KPU
BPK
Kekayaan negara yang dipisahkan terdapat pada
BUMN
Pemerintah desa
DPRD
Bank swasta
Yang termasuk penerimaan negara adalah
Laba BUMN
Belanja pegawai
Dana bantuan pribadi
Gaji PNS
Pelaksanaan APBN diawasi oleh
BPK
DPR
Presiden
Kemenhan
Dana desa termasuk dalam
Hutang luar negeri
Transfer ke daerah
PNBP
Belanja pusat
Sumber pembiayaan negara dapat berasal dari
Peminjaman
Penjualan rumah pribadi
Pajak daerah
Dana tabungan PNS
Pengeluaran negara digunakan untuk
Belanja pemerintah
Simpanan pribadi
Hutang warga
Gaji perusahaan swasta
Transparansi dalam keuangan negara berarti
Anggaran dirahasiakan
Informasi dapat diakses publik
Hanya diketahui pejabat tertentu
Tidak diumumkan ke publik
Contoh barang milik negara adalah
Rumah pribadi
Aset kementerian
Gedung perusahaan
Kios pedagang
PNBP bukan berasal dari
Jasa layanan pemerintah
Denda administrasi
Pajak
Pendapatan SDA
Pinjaman luar negeri digunakan untuk
Konsumsi pribadi
Pembiayaan pembangunan
Gaji pejabat
Pembelian saham
Yang bukan ciri keuangan negara
Dapat dinilai dengan uang
Digunakan untuk kepentingan umum
Milik pejabat
Berasal dari hak dan kewajiban negara
Defisit APBN terjadi ketika
Penerimaan > Pengeluaran
Pengeluaran > Penerimaan
APBN tidak dibuat
Anggaran tidak dipantau
Pengelolaan keuangan negara harus
Tertib, taat aturan, efisien, transparan
Cepat, rahasia, fleksibel
Praktis dan informal
Dihitung setiap lima tahun
Yang termasuk belanja negara
Investasi pribadi
Pembangunan fasilitas umum
Sumbangan partai
Tabungan pejabat
Pajak merupakan
Pungutan wajib tanpa imbalan langsung
Sumbangan sukarela
Dana tabungan nasional
Hadiah pemerintah
Keuangan daerah dikelola melalui
APBD
APBN
Inventarisasi aset negara penting dilakukan untuk….
Mengetahui kepemilikan pribadi
Menjaga kekayaan negara
Meningkatkan laba perusahaan
Melakukan privatisasi
Pertanggungjawaban APBN disampaikan oleh pemerintah kepada….
MA
DPR
BPKP
BI
BPK didirikan pada….
17 Agustus 1945
1 Januari 1947
5 Juli 1959
20 Mei 1908
Kantor pertama BPK berada di….
Jakarta
Bandung
Magelang
Surabaya
Landasan konstitusional BPK tercantum dalam pasal….
22E
23E
24C
33U
BPK adalah lembaga yang bersifat….
Eksekutif
Yudikatif
Bebas dan mandiri
Di bawah kementerian
UU tentang BPK adalah….
UU 17/2003
UU 1/2004
UU 15/2006
UU 5/1973
Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara diatur dalam….
UU 15/2004
UU 23/2014
UU 20/2003
UU 28/2007
BPK melaporkan unsur pidana kepada….
Presiden
APH
DPR
BUMN
Yang bukan entitas pemeriksaan BPK adalah….
Pemerintah pusat
Bank Indonesia
BUMN
Perusahaan swasta murni tanpa dana negara
LHP BPK diserahkan kepada DPR paling lambat….
30 hari
60 hari
90 hari
6 bulan
IHPS diterbitkan setiap….
Bulan
Semester
Tahun
Lima tahun
Jenis pemeriksaan BPK terdiri dari….
Keuangan, Kinerja, PDTT
Kinerja, Litbang, Peraturan
Fiskal, Audit, Verifikasi
Administratif, Keuangan, Politik
Tujuan utama pemeriksaan keuangan adalah….
Menilai efektivitas program
Memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan
Meningkatkan keuntungan negara
Menghukum pejabat
Pemeriksaan kinerja menilai aspek….
Efektivitas, efisiensi, ekonomi
Politik, etika, kekuasaan
Laba, rugi, investasi
Pidana, perdata, administrasi
PDTT dapat berupa….
Pemeriksaan kepatuhan
Pemeriksaan produksi
Pemeriksaan perbankan
Pemeriksaan internal partai
Standar pemeriksaan BPK disebut….
SPCPA
SPKN
SAK
SAP
SPKN terdiri atas tiga kelompok standar, yaitu….
Umum, Pelaksanaan, Pelaporan
Strategis, Operasional, Evaluatif
Utama, Tambahan, Opsional
Audit, Risiko, Laporan
BPK bersifat independen karena….
Anggarannya disusun pemerintah
Pemerintah menentukan objek pemeriksaan
Penentuan metode pemeriksaan dilakukan BPK sendiri
Presiden menyetujui laporannya
Ketua BPK dipilih oleh….
Presiden
DPR
DPD
Anggota BPK
Temuan kerugian negara tidak selalu berarti….
Administratif
Kelalaian
Korupsi
Kekurangan penerimaan
Dalam hal ada indikasi pidana, BPK wajib….
Memproses langsung
Menyerahkan kepada APH
Mengabaikan
Mengumumkan di media
Lembaga yang dapat menerima LHP adalah….
DPR
DPD
DPRD
Semua benar
Pemeriksaan BPK terhadap BPK sendiri dilakukan oleh….
DPR
BPKP
Akuntan publik
APH
Kemandirian BPK dalam organisasi ditunjukkan dengan….
Kantor perwakilan berada di kementerian
Jabatan fungsional ditetapkan BPK
Rekrutmen pegawai dilakukan oleh DPR
Pemerintah mengatur struktur BPK
Yang tidak diperiksa BPK adalah….
Laporan keuangan provinsi
Penerimaan pajak
Aset desa
Keuangan pribadi menteri
Salah satu nilai dasar BPK adalah….
Integritas
Komersialisasi
Dominasi
Popularitas
Pemeriksaan investigatif dilakukan dalam rangka….
Kampanye publik
Mengusut dugaan penyimpangan
Evaluasi kinerja lembaga
Penghitungan pajak
Pemeriksaan BPK dilakukan secara….
Subjektif
Bebas dan mandiri
Politik
Tertutup
Salah satu contoh lembaga lain yang dapat diperiksa BPK adalah….
Yayasan yang menerima dana negara
Perusahaan asing murni
Klub sepak bola
Organisasi seni
LHP menjadi terbuka untuk umum setelah….
Dipublikasikan di media
Diserahkan ke DPR/DPD/DPRD
Ditandatangani pejabat
Disetujui presiden
BPK bekerja berdasarkan prinsip….
Efektivitas dan efisiensi saja
Independensi, integritas, profesionalisme
Keuntungan finansial
Kekuatan politik
Audit BPK dapat melibatkan pihak lain berupa….
Akuntan publik
Aparat pemerintah
Mahasiswa
Warga negara
Entitas yang wajib menindaklanjuti rekomendasi BPK adalah….
Pejabat yang diperiksa
KPK
Presiden
Publik
Tenggat waktu tindak lanjut LHP adalah….
10 hari
30 hari
60 hari
90 hari
Salah satu tujuan BPK adalah….
Menilai kinerja politik
Meningkatkan transparansi keuangan negara
Mengatur APBN
Mengelola pajak
Pemeriksaan BPK mencakup….
Pelaksanaan belanja saja
Pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara
Investasi sektor swasta
Laporan laba rugi perusahaan
Kewajiban auditee setelah pemeriksaan adalah….
Membantah laporan
Memberikan jawaban tindak lanjut
Menghapus data lama
Mengganti pimpinan
BPK menyerahkan hasil pemeriksaan kepada pemerintah untuk….
Publikasi
Tindak lanjut
Penilaian politik
Lomba
Salah satu bukti kemandirian BPK adalah….
Laporannya harus disetujui presiden
Objek pemeriksaan ditentukan sendiri
Anggaran disusun oleh menteri
Auditor ditetapkan DPR
Yang termasuk institusi yang diperiksa BPK….
BUMN
BUMD
Bank Indonesia
Semua benar
Hasil pemeriksaan yang memuat ringkasan semesteran adalah….
LHP
SPKN
IHPS
LKPP
BPK berbeda dari BPKP karena BPKP adalah….
Lembaga audit internal pemerintah
Lembaga legislatif
Badan independen
Auditor eksternal negara
Unsur pidana dalam temuan BPK diserahkan kepada….
DPR
APH
Menteri
BUMN
Standar LHP harus….
Subjektif
Objektif dan profesional
Sesuai permintaan auditee
Disetujui presiden
Pemeriksaan atas kinerja memprioritaskan….
Ekonomi, efisiensi, efektivitas
Laba perusahaan
Pidana umum
Politik internasional
Auditor BPK harus bebas dari….
Tanggung jawab
Konflik kepentingan
Tugas lapangan
Laporan publik
Akses data bagi pemeriksa BPK….
Boleh dibatasi
Bebas sesuai UU
Harus meminta izin presiden
Ditentukan kementerian
LHP tidak boleh dipublikasikan sebelum….
Diserahkan ke DPR
Diunggah ke website
Dibahas di rapat kabinet
Disetujui APH
BPK dapat melakukan pemeriksaan real-time ketika….
Pekerjaan sudah selesai
Kegiatan sedang berjalan
Laporan dihapus
Tidak ada data
Peer review terhadap BPK dilakukan untuk….
Menilai kualitas pemeriksaan
Mengurangi tugas BPK
Mengganti auditor
Menentukan anggaran
Yang tidak boleh dilakukan anggota BPK….
Memegang jabatan partai
Membaca laporan
Menandatangani LHP
Berdiskusi dalam rapat
Kode etik BPK mengatur tentang….
Integritas dan profesionalisme
Gaji auditor
Aset pribadi
Promosi jabatan
BPK melakukan pemeriksaan untuk….
Menghasilkan keuntungan
Meningkatkan akuntabilitas negara
Mendorong proyek pribadinya
Mengatur kementerian
Dalam struktur BPK, keputusan pemeriksaan merupakan….
Keputusan politik
Keputusan BPK
Keputusan pemerintah
Keputusan DPR
Lembaga perwakilan menerima LHP untuk….
Pengawasan
Investasi
Kepentingan partai
Simpanan
Tindak lanjut pemeriksaan bertujuan untuk….
Menyelesaikan rekomendasi BPK
Menghapus temuan
Mengganti auditor
Menghindari pemeriksaan
