Kepemilikan terdesentralisasi tanpa pengelolaan

Kesatuan yuridis dengan status hukum yang jelas

Kesatuan ekonomis yang menciptakan nilai tambah

Tujuan profit berorientasi pada laba

Kontinuitas operasional yang berkelanjutan

Perbankan dan Pembiayaan

Program Pemerintah

Pasar Modal

Jaringan Bisnis

Investor cenderung menunda investasi pada perusahaan dengan legal standing yang kuat

Investor lebih percaya pada perusahaan tanpa status legal untuk fleksibilitas

Investor cenderung berinvestasi pada perusahaan dengan legal standing yang kuat

Investor tidak mempertimbangkan aspek legalitas dalam keputusan investasi

Seluruh modal dimiliki swasta dengan pengawasan negara

Sebagian besar atau seluruh modal dimiliki oleh negara melalui penyertaan langsung dan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan

Modal dimiliki bersama antara pemerintah daerah dan koperasi

Modal mayoritas dimiliki oleh investor asing dengan subsidi pemerintah

Fokus tunggal pada laba tanpa peran sosial

Hanya melayani kepentingan umum tanpa mengejar efisiensi bisnis

Menjalankan fungsi komersial untuk meningkatkan nilai perusahaan sekaligus fungsi sosial untuk melayani kepentingan umum dan mensejahterakan masyarakat

Mengedepankan ekspansi internasional sebagai satu-satunya tujuan

Persero: tujuan utama memberi pelayanan publik dan modal tidak terbagi dalam saham.

Perum: tujuan utama profit-oriented dengan minimal 51% saham milik negara.

Perjan: bertujuan melayani kepentingan umum, bagian dari departemen pemerintah, biaya operasional ditanggung APBN.

Persero: dipimpin oleh Direksi dan diawasi Komisaris, contoh PT Pertamina (Persero).

Pengurangan penggunaan teknologi untuk menekan biaya

Implementasi teknologi digital dalam operasional bisnis serta pengembangan platform digital untuk pelayanan publik

Penghapusan kolaborasi dengan startup agar proses lebih terpusat

Menghentikan integrasi dengan sektor fintech karena risiko

PKBL: pemberdayaan UKM, akses permodalan bunga lunak, pendampingan teknis; Supply Chain Integration: peluang menjadi supplier dan akses pasar; Innovation Ecosystem: corporate VC dan platform digital untuk UMKM

Menyetop pinjaman UMKM dan fokus pada perusahaan besar saja

Mengalihkan seluruh program ke subsidi impor untuk menekan harga lokal

Menghapus pelatihan manajerial agar UMKM belajar mandiri

Kurangnya dukungan pemerintah terhadap kebijakan strategis

Birokrasi yang kompleks dan lambat

Akses yang terlalu mudah ke proyek infrastruktur nasional

Sinergi antarum BUMN yang berlebihan

Business Model Diversification: menjalankan fungsi bisnis dan sosial secara bersamaan

Strategic Partnership Opportunities: memahami program kemitraan BUMN untuk startup dan UMKM

Market Understanding: mendapatkan gambaran dinamika pasar yang teratur dan competitive landscape Indonesia

Penghindaran regulasi melalui operasi informal

Modal berasal dari pemerintah pusat dengan skema hibah

Modal dimiliki oleh pihak swasta, baik individu maupun kelompok

Modal wajib berasal dari investor asing melalui PMA

Modal hanya boleh dihimpun melalui pasar modal

Dibentuk tanpa akta dan semua pesero pasif

Dibentuk dengan akta notaris dan semua pesero adalah persero aktif

Dibentuk melalui keputusan RUPS dan pesero adalah pemegang saham

Dibentuk oleh satu orang pemilik dan salah satu pesero memiliki tanggung jawab terbatas

Persero Pasif; tanggung jawab terbatas pada modal disetor

Persero Aktif; tanggung jawab tidak terbatas

Direksi; tanggung jawab terbatas sesuai saham

Komisaris; tanggung jawab terbatas

RUPS, Direksi, dan Komisaris

Pemilik Tunggal, Manajer, dan Akuntan

Pesero Aktif, Pesero Pasif, dan Notaris

Kementerian BUMN, Dewan Pengawas, dan Direksi

Perusahaan Perseorangan karena keputusan cepat dan privasi terjaga

Firma karena kredibilitas lebih tinggi dibandingkan perseorangan

CV karena kombinasi modal besar, profesional, dan akses lebih mudah ke pembiayaan eksternal

PT karena merupakan badan hukum terpisah dari pemilik

Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka

Pengelolaan demokratis oleh anggota

Partisipasi ekonomi anggota yang adil

Otonomi dan kemandirian

Integrasi e-commerce dan marketplace

Pertumbuhan venture capital dan angel investor

Program akselerasi dan inkubator

Budaya kerja digital nomad dan remote

Innovation hub untuk ekonomi kreatif

Diversifikasi sumber pembiayaan dan platform peer-to-peer lending

Pengembangan industri berorientasi ekspor

Program pengembangan keterampilan

Perusahaan Perseorangan atau Online Business karena biaya rendah

CV atau Firma karena pembagian modal dan keahlian

PT karena limited liability, akses permodalan, dan kredibilitas tinggi

Koperasi karena struktur demokratis yang berfokus pada anggota

Dimiliki penuh oleh individu atau kelompok swasta melalui saham

Seluruh atau sebagian besar modal dimiliki oleh daerah dari kekayaan daerah yang dipisahkan

Beroperasi hanya sebagai profit center tanpa layanan publik

Tidak memiliki peran sebagai agen pembangunan dalam ekonomi daerah

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Pengawas BUMD

Pembentukan rencana bisnis, kerja sama, dan evaluasi BUMD

Ketentuan umum pemerintahan daerah yang mencakup pengaturan BUMD

Pembentukan lembaga keuangan daerah mikro

Keterbukaan informasi material dan relevan tentang perusahaan

Pengelolaan secara profesional tanpa benturan kepentingan

Kesesuaian pengelolaan dengan peraturan perundangan dan prinsip korporasi yang sehat

Perlakuan adil terhadap seluruh pemangku kepentingan

Dana dari APBD dan/atau konversi dari pinjaman

Laba yang disisihkan sebagai cadangan BUMD

Bantuan hibah dari pemerintah pusat atau pihak ketiga

Pendanaan melalui penerbitan saham publik

Dewan Pengawas/Komisaris perusahaan

Mekanisme pengaduan masyarakat dan akses informasi publik

DPRD, Inspektorat Daerah, dan BPK

Audit internal oleh satuan pengendalian

Ketergantungan pada APBD yang terbatas

Kenaikan ekspor daerah yang konsisten

Dominasi pasar oleh koperasi

Peningkatan belanja wisata lokal

Transformasi digital melalui adopsi teknologi layanan

Peningkatan promosi pariwisata daerah

Pengurangan pajak untuk UMKM swasta

Penghentian program kemitraan publik

Meningkatkan PAD lewat dividen sekaligus menyediakan layanan publik yang terjangkau

Memperluas pasar tradisional tanpa program CSR

Fokus pada stabilisasi harga sambil mengurangi pemberdayaan masyarakat

Menaikkan penyerapan tenaga kerja dengan menghentikan pelestarian lingkungan

Bank DKI — transformasi digital dan ekspansi layanan perbankan

PD Pasar Jaya — inovasi layanan air bersih

Perumda Tirta Musi Palembang — orientasi pada kepuasan perbankan

Bank Jatim — modernisasi pasar tradisional

Profesionalisme manajemen serta penerapan teknologi informasi

Pengetatan regulasi impor

Pengurangan standar layanan pelanggan

Penghapusan inovasi produk dan layanan

Memperluas lapangan kerja

Memberikan pelayanan publik yang lebih baik

Meningkatkan pendapatan daerah

Semua jawaban benar

Menetapkan kebijakan operasional harian

Menangani hubungan dengan pemangku kepentingan

Melakukan audit internal secara berkala

Memberikan rekomendasi kepada Direksi

Semua jawaban benar

Kurangnya sumber daya manusia yang terampil

Regulasi yang kaku dan tidak mendukung inovasi

Persaingan dengan perusahaan swasta yang lebih fleksibel