WorksheetsKebijakan Fiskal, Moneter, dan Administrasi ASN
Total questions: 117
Worksheet time: 59mins
Frasa “segala hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang” dalam UU 17/2003 menunjukkan bahwa keuangan negara mencakup…
Seluruh kas pemerintah pusat
Semua aspek fiskal, moneter, serta kekayaan dipisahkan
Transaksi yang tercatat dalam sistem APBN
Hanya kewajiban yang timbul dari kegiatan belanja negara
Subbidang fiskal berbeda dengan moneter terutama karena…
Moneter hanya mengatur belanja pegawai
Fiskal berfokus pada penerimaan-belanja negara
Fiskal dijalankan BI, moneter dijalankan Kemenkeu
Moneter tidak memengaruhi APBN
Surplus APBN berisiko menurunkan daya beli masyarakat karena…
Belanja pemerintah turun drastis
Penerimaan pajak meningkat
Belanja modal melonjak
Deflasi sektoral terjadi
Kebijakan counter-cyclical artinya…
Kebijakan mengikuti kondisi pasar
Pemerintah menaikkan pajak saat resesi
Kebijakan bergerak berlawanan arah dengan siklus ekonomi
Moneter dan fiskal dikelola secara terpisah
Defisit APBN yang meningkatkan permintaan berpotensi menimbulkan…
Penguatan kurs mata uang
Inflasi
Deflasi
Stagdeflasi
Kekayaan negara yang dipisahkan dikelola melalui…
Kas negara
BUMN/BUMD
Bendahara umum negara
Satuan kerja
Fungsi alokasi kebijakan fiskal berfokus pada…
Pengendalian kredit
Penyediaan barang publik
Distribusi pendapatan
Stabilitas harga
Audit APBN oleh BPK terjadi pada tahap…
Perencanaan
Pelaksanaan anggaran
Pertanggungjawaban
Penetapan pagu
Penerimaan perpajakan bersifat memaksa karena…
Merupakan bagian dari PNBP
Wajib dipungut walaupun tidak ada manfaat langsung
Hanya dipungut dari korporasi
Dapat diganti hibah
PNBP tidak mencakup…
Dividen BUMN
BLU
Penjualan aset negara
PPh 21
Defisit APBN terjadi ketika…
Belanja < pendapatan
Belanja > pendapatan
Pajak turun
SBN jatuh tempo
SBN diterbitkan untuk…
Menambah penerimaan pajak
Membiayai defisit
Membayar gaji PNS
Mendukung belanja barang
Cadangan wajib minimum adalah instrumen moneter untuk…
Mengatur belanja negara
Mengendalikan jumlah uang beredar
Mengatur pajak daerah
Mengurangi beban utang
Hibah dianggap pendapatan negara apabila…
Dipinjamkan kembali ke daerah
Berbentuk barang atau uang yang digunakan untuk APBN
Selalu berasal dari luar negeri
Bersifat wajib
APBN berbasis kinerja (I-Account) menunjukkan fokus pada…
Belanja administrasi
Output dan outcome program
Pengurangan akun pajak
Perubahan kurs
Perbedaan utama pajak dan PNBP adalah…
PNBP bersifat tidak memaksa
Pajak hanya berbentuk barang
PNBP tidak masuk APBN
Pajak tidak diatur UU
Menaikkan belanja saat resesi merupakan kebijakan…
Pro-cyclical
Counter-cyclical
Moneter ketat
Moneter longgar
Ketika rupiah terdepresiasi, BI kemungkinan…
Menurunkan GWM
Menaikkan GWM
Menambah belanja pemerintah
Menaikkan pajak
Pengendalian kredit merupakan kewenangan…
BPK
BI
Kemenkeu
OJK
Dividen BUMN masuk sebagai…
Belanja pemerintah
PNBP
Pembiayaan
Lain-lain pendapatan
Dampak tidak langsung defisit APBN adalah…
Deflasi
Kenaikan inflasi
Penurunan kurs dolar
Penguatan ekspor
Saat resesi, defisit kecil menandakan…
Kebijakan fiskal terlalu hati-hati
Penerimaan meningkat drastis
Inflasi tinggi
Belanja negara tidak efektif
Belanja pemerintah untuk barang publik termasuk…
Belanja modal
Belanja barang
Belanja pegawai
Pembiayaan
Pajak terlalu tinggi dapat menyebabkan…
Daya beli turun
Inflasi naik
Belanja negara naik
Kurs menguat
ASN terdiri atas…
PNS dan PPPK
PNS dan pejabat negara
PNS dan pegawai honorer
PPPK dan pegawai outsourcing
Jabatan manajerial tidak termasuk…
JPT
Administrator
Pengawas
Fungsional ahli
Jabatan Fungsional yang termasuk kategori keahlian adalah…
Penyelia
Terampil
Mahir
Ahli Madya
Pengangkatan dalam jabatan administrasi mensyaratkan…
Kompetensi teknis, manajerial, sosial kultural
Kompetensi teknis saja
Masa kerja minimal 10 tahun
Lulus diklat fungsional
JPT Utama termasuk kategori…
Jabatan Manajerial tingkat tinggi
Jabatan Manajemen tingkat dasar
Jabatan Nonmanajerial
Jabatan pelaksana
Pejabat administrasi TIDAK boleh…
Mengikuti diklat manajerial
Merangkap jabatan fungsional
Melaksanakan SOP
Mengkoordinasikan pegawai
PNS dapat diberhentikan dari jabatan administrasi jika…
Penilaian kinerja baik
Sedang dinas luar negeri 3 hari
Mengikuti tugas belajar > 6 bulan
Mendapat promosi
PPPK bekerja berdasarkan…
Perjanjian kerja waktu tertentu
SK CPNS
Angka kredit
Sumpah jabatan
Syarat pengangkatan pertama PNS ke JF adalah…
Ada lowongan
Memenuhi kompetensi dan sertifikasi
Masa kerja 3 tahun
Mendapat izin atasan
Dasar hukum ASN terbaru adalah…
UU 5/2014
UU 20/2023
PP 11/2017
PP 53/2010
Manajemen ASN tidak mencakup…
Kinerja
Penggajian
Penghargaan
Audit keuangan
Sistem merit bertujuan untuk…
Memberikan jabatan berdasar senioritas
Menjamin ASN profesional berdasarkan kualifikasi
Memberi ruang politik dalam promosi
Mengatur keuangan instansi
Mutasi dilakukan berdasarkan…
Permintaan pegawai
Kebutuhan organisasi
Faktor kedekatan
Masa kerja
Pejabat negara bukan termasuk…
Menteri
Anggota DPR
PPPK
Ketua MA
Penilaian kinerja ASN berbasis pada…
Kehadiran
Perilaku & hasil kerja
Senioritas
Tingkat pendidikan
Cuti di luar tanggungan negara memengaruhi…
Pangkat
Jabatan
Tunjangan keluarga
Semua benar
Pemberhentian ASN dapat terjadi karena…
Mencapai BUP
Mengikuti pelatihan
Mendapat penghargaan
Cuti tahunan
Penggajian ASN berdasar pada…
Tunjangan kinerja saja
Beban kerja
Beban kerja, tanggung jawab, dan risiko
Sertifikat kompetensi
Jabatan fungsional keterampilan mencakup…
Ahli muda
Ahli madya
Penyelia
Ahli pertama
Pengembangan karier ASN berpola…
Linear
Terbuka
Terpusat
Tertutup
PPPK TIDAK berhak atas…
Pengembangan kompetensi
Cuti tahunan
Pensiun
Gaji
Konflik kepegawaian diselesaikan oleh…
PTUN
MA
Komisi ASN
BPK
Pangkat ASN memiliki fungsi…
Penghasilan
Karier
Pengakuan struktural
Semua benar
Nilai organisasi merupakan…
Norma sosial umum
Keyakinan bersama yang memandu perilaku organisasi
Peraturan tertulis seluruh pegawai
SOP kegiatan
Komponen nilai organisasi mencakup…
Kognitif, afektif, perilaku
Emosional, struktural
Motivasi dan sanksi
Penghargaan dan hukuman
Nilai berbeda dari aturan karena…
Nilai selalu tertulis
Nilai bersifat abstrak dan menjadi pedoman
Nilai dapat dipaksakan
Aturan tidak dapat diubah
Nilai memiliki sifat normatif artinya…
Bersifat memaksa
Mengandung harapan dan cita-cita
Tidak dapat berubah
Selalu berbentuk hukum
Core values ASN terdiri dari…
BerAKHLAK
Integritas
Sinergi
Harmonis
Nilai Kemenkeu TIDAK mencakup…
Integritas
Profesionalisme
Orientasi hasil
Keseragaman
Fungsi nilai organisasi adalah…
Sebagai pedoman perilaku
Mengganti SOP
Mengatur gaji
Menentukan pangkat
Nilai berkembang seperti kehidupan manusia artinya…
Nilai selalu berubah
Nilai dapat dikembangkan melalui budaya organisasi
Nilai ditentukan oleh pimpinan saja
Nilai tidak dapat ditafsirkan
Internalisasi nilai dilakukan agar…
Pegawai hafal nilai
Nilai tercermin dalam perilaku
Menjadi dasar hukuman
Menilai kinerja
Budaya organisasi terbentuk dari…
Nilai, kepercayaan, perilaku
SOP
Dokumen visi misi
Rotasi pegawai
Nilai profesionalisme Kemenkeu berarti…
Mematuhi pimpinan
Bekerja tuntas dan akurat
Menambah beban kerja
Taat administrasi
Nilai integritas Kemenkeu artinya…
Konsisten antar ucapan dan tindakan
Rajin bekerja
Efisien
Selalu realistis
Perilaku utama dari nilai kolaboratif adalah…
Kompetisi internal
Saling mendukung
Penilaian individu
Eksekusi satu arah
Budaya organisasi menguatkan nilai melalui…
Ritual dan kebiasaan
Hukuman berat
Pergantian pimpinan
Mengurangi beban kerja
Nilai Kemenkeu bertujuan…
Meningkatkan kinerja pegawai
Mempercepat kenaikan pangkat
Menekan belanja pegawai
Mengurangi beban kerja
Nilai berorientasi pelayanan berarti…
Cepat walau tidak tepat
Memberikan solusi
Menghindari komplain
Meminimalkan pekerjaan
Nilai kesempurnaan (excellence) berarti…
Selalu mengikuti SOP
Menjadi yang terbaik melalui perbaikan berkelanjutan
Menghindari risiko
Meningkatkan jam kerja
Karakteristik nilai…
Selalu konkret
Abstrak namun memengaruhi perilaku
Berupa dokumen hukum
Hanya untuk pimpinan
Nilai sebagai guidance berarti…
Mengatur sanksi
Menjadi pedoman keputusan
Mengurangi beban kerja
Menilai aset negara
Perilaku integritas mencakup…
Transparansi
Penghematan
Kompetisi internal
Menghindari konflik
Nilai adaptif berarti…
Menerima perubahan
Menolak inovasi
Mengikuti rutinitas
Menghindari penilaian
Nilai organisasi memengaruhi keputusan melalui…
Mekanisme moral
Proporsi tunjangan
Struktur jabatan
Bagan organisasi
Nilai Kemenkeu ditanamkan melalui…
Keteladanan pimpinan
Pengurangan beban kerja
Mutasi massal
Pemotongan anggaran
Pancasila pertama kali dirumuskan pada…
17 Agustus 1945
1 Juni 1945
22 Juni 1945
18 Agustus 1945
Sumber nilai Pancasila berasal dari…
Budaya lokal dan nilai religius bangsa
Kitab suci tertentu
Pengaruh kolonial
Sistem barat
Fungsi pokok Pancasila sebagai dasar negara adalah…
Menentukan warna bendera
Mengatur mata uang
Menjadi dasar konstitusi
Menentukan tarif listrik
Pokok pikiran pembukaan UUD 1945 merupakan cerminan…
Pancasila
Hukum adat
Hukum internasional
Sistem parlementer
UUD 1945 dalam kedudukannya bersifat…
Hukum tertinggi
Peraturan pemerintah
Perda nasional
Konvensi
Perubahan UUD 1945 dilakukan melalui…
Keputusan Presiden
MPR
MA
DPR saja
Makna wawasan kebangsaan adalah…
Kemampuan teknis pegawai
Cara pandang bangsa terhadap diri dan lingkungannya
Rasa nasionalisme individu
Pendidikan umum
NKRI adalah bentuk negara yang menekankan…
Federalisme
Desentralisasi penuh
Kesatuan
Liberalisme
Bhinneka Tunggal Ika berarti…
Persatuan tanpa perbedaan
Bersatu dalam keberagaman
Satu bahasa untuk semua suku
Seluruh budaya diseragamkan
Fungsi ASN sebagai perekat bangsa adalah…
Mengurus pajak
Menjadi netral, melayani semua pihak secara adil
Menetapkan UU
Mengadili perkara
Nilai dasar wawasan kebangsaan mencakup…
Cinta tanah air
Kompetisi ekonomi
Liberalisasi
Privatisasi
Perjalanan sejarah bangsa menunjukkan bahwa konflik terjadi ketika…
Konsensus nasional diabaikan
Pemerintah netral
Ekonomi tumbuh
Pajak menurun
Pancasila memiliki fungsi etis, artinya…
Menjadi sumber moral bangsa
Mengatur sistem pajak
Mengatur struktur kabinet
Menentukan mata uang
Pokok pikiran “negara melindungi segenap bangsa” menegaskan…
Negara berpihak pada mayoritas
Pemerintah wajib melindungi semua warga
Hanya melindungi yang taat
Melindungi sektor ekonomi
Sila “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” menuntut…
Netralitas absolut
Pengakuan dan perlindungan hak asasi
Penghapusan perbedaan budaya
Integrasi penuh ke sistem asing
Kelembagaan negara menurut UUD 1945 mencakup…
Presiden, MPR, BPK, MA
KPU
BAZNAS
OJK
RIS berlaku pada tahun…
1945
1949
1959
1965
Amandemen UUD 1945 dilakukan agar…
Lebih sesuai dengan demokrasi modern
Menghapus lembaga negara
Mengurangi fungsi Presiden
Menambah Pancasila
Konflik sosial muncul ketika…
Kepentingan bersama dikedepankan
Konsensus dilanggar
Pemerintah stabil
Ekonomi tumbuh
Wawasan nusantara berperan sebagai…
Pengatur pajak
Cara pandang yang mempersatukan wilayah NKRI
Sistem peradilan
Struktur kepegawaian
Bhinneka Tunggal Ika berasal dari…
Sutasoma
Kitab Undang-Undang
Konstitusi RIS
Serat Wedhatama
Ciri khas NKRI adalah…
Pemisahan kekuasaan penuh antarwilayah
Kedaulatan di tangan rakyat melalui konstitusi
Federalisme
Intervensi asing
ASN wajib netral karena…
Perintah Presiden
Menghindari konflik kepentingan
Menambah pendapatan
Mempercepat promosi
Etika berasal dari kata “ethos” yang berarti…
Undang-undang
Kebiasaan atau adat
Keputusan moral
Norma pidana
Etika PNS berfungsi untuk…
Mengatur gaji
Menjaga martabat ASN
Menentukan jabatan
Mengatur struktural
Prinsip profesionalisme menuntut PNS…
Memiliki kemampuan sesuai bidang
Mengutamakan kepentingan pribadi
Menghindari SOP
Mendahulukan senioritas
Prinsip integritas moral menuntut PNS agar…
Tidak mudah dipengaruhi
Mengikuti semua permintaan publik
Menolak semua perubahan
Mengutamakan hubungan sosial
Prinsip tanggung jawab publik berarti…
Mencari jabatan
Menggunakan kewenangan untuk kepentingan publik
Menghindari semua risiko
Mengutamakan kepentingan kelompok
Prinsip keadilan tercermin dari…
Pelayanan yang memihak
“First come, first served”
Menunda layanan
Mengutamakan pejabat
Prinsip “jangan menghalalkan segala cara” berarti…
SOP dapat diubah
Tidak melakukan manipulasi untuk tujuan menyimpang
Mengutamakan efisiensi
Menambah kinerja
Etika berbeda dari moral karena…
Etika adalah ilmu, moral adalah praktik
Moral bersifat tertulis
Etika hanya untuk pegawai
Moral tidak memengaruhi perilaku
Kode etik PNS bertujuan untuk…
Membatasi pendapatan pegawai
Menjaga martabat, kehormatan, dan kepentingan negara
Mengatur mutasi
Menentukan cuti
Pelanggaran etika dapat mengakibatkan…
Pidana saja
Sanksi moral dan disiplin
Tunjangan dinaikkan
Kenaikan jabatan
Kode etik instansi berbeda dari kode etik profesi karena…
Instansi bersifat umum, profesi bersifat spesifik
Instansi hanya untuk pegawai baru
Profesi hanya untuk pejabat
Instansi tidak mengikat
Implementasi etika pemerintah mencakup…
Akuntabilitas
Privatisasi
Liberalisasi
Pengurangan layanan
Nilai dasar PNS muncul dalam prinsip…
Profesionalisme & integritas
Kecepatan & keuntungan
Politik & kekuasaan
Senioritas
Kode etik dan kode perilaku berbeda karena…
Etik = nilai; perilaku = tindakan
Etik dipatuhi, perilaku tidak
Perilaku hanya untuk pimpinan
Etik bersifat teknis
Penegakan kode etik di Kemenkeu dilakukan oleh…
BPK
Itjen & Majelis Kode Etik
OJK
Presiden
Prinsip kejujuran terwujud dalam…
Transparansi pelayanan
Menolak SOP
Prioritas keluarga
Rahasia publik
Sistem kerja fleksibel menuntut PNS untuk…
Disiplin berbasis output
Tidak perlu koordinasi
Mengurangi komunikasi
Menghindari pengawasan
Tanggung jawab moral PNS mencakup…
Kepentingan publik
Kepentingan individu
Kepentingan politik
Profit organisasi
Integritas tercermin dalam…
Konsistensi tindakan & nilai
Hanya patuh jika diawasi
Mengikuti tekanan kelompok
Menghindari evaluasi
PNS tidak boleh menerima gratifikasi karena…
Meningkatkan biaya
Mengancam integritas
Mengurangi waktu kerja
Menyulitkan administrasi
Etika birokrasi menuntut…
Netralitas
Kepentingan politik
Jabatan tinggi
Kekuasaan
Konflik kepentingan terjadi ketika…
Tugas publik dipengaruhi kepentingan pribadi
Semua pegawai bekerja keras
Stakeholder tidak terlibat
Tidak ada keputusan
Kode perilaku mengatur…
Pola tindakan pegawai dalam situasi konkret
Nilai abstrak organisasi
Penganggaran keuangan
Sistem reward
Etika PNS berfungsi menjaga integritas organisasi melalui…
Transparansi & akuntabilitas
Pembatasan komunikasi
Pengurangan layanan
Tambahan wewenang
