Font size
WorksheetsDemokrasi berdasarkan UUD NRI Tahun 1945
Total questions: 50
Worksheet time: 26mins
Amandemen UUD 1945 telah dilakukan sebanyak 4 kali, yang bukan merupakan tanggal dilakukannya amandemen adalah…
19 Oktober 1999
18 Agustus 2000
10 November 2001
11 November 2001
10 Agustus 2002
Salah satu alasan dilakukannya amandemen terhadap UUD 1945 adalah UUD 1945 membentuk struktur ketatanegaraan yang bertumpu pada ....
DPR
MPR
PRESIDEN
DPD
MA
1) UUD NRI Tahun 1945 membentuk struktur ketatanegaraan yang bertumpu pada kekuasaan tertinggi di tangan MPR yang sepenuhnya melakukan kedaulatan rakyat, yang mengakibatkan tidak adanya saling mengawasi dan saling mengimbangi (checks and balances) pada institusi-institusi kenegaraan.
2) UUD NRI Tahun 1945 memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada pemegang kekuasaan eksekutif (Presiden).
3) UUD NRI Tahun 1945 mengandung pasal-pasal yang multitafsir atau arti ganda.
4) Adanya desakan dari masyarakat daerah jawa dan kaliamantan
5) UUD NRI Tahun 1945 memberikan kewenangan sangat besar kepada Presiden untuk mengatur hal-hal penting dengan Undang-Undang.
6) UUD NRI Tahun 1945 memberikan hak kepada DPR untuk berkuasa penuh
7) Rumusan UUD NRI Tahun 1945 tentang kehidupan yang demokratis, supremasi hukum, pemberdayaan rakyat, penghormatan HAM, dan otonomi daerah belum cukup didukung dengan ketentuan konstitusi (MPR RI, 2012: 9-11).
Dari Pernyataan di atas, dasar pemikiran yang melatarbelakangi dilakukannya perubahan UUD NRI Tahun 1945 adalah…
1)-2)-3)-4)-5)
1)-2)-3)-5)-7)
2)-3)-5)-6)-7)
2)-3)-4)-5)-7)
Benar semua
Dalam proses amandemen tentunya timbul beberapa dampak, apa dampak dari amandemen UUD NRI Tahun 1945 terhadap kehidupan sebagai bangsa?
Perubahan dari negara yang bersifat objektif menjadi subjektif
Rumusan UUD NRI Tahun 1945 tentang kehidupan yang komunisme
UUD NRI Tahun 1945 memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada pemegang kekuasaan yudikatif
Perubahan UUD NRI Tahun 1945 menjadikan rakyat yang berdaulat bukan pemerintah atau negara
Amandemen UUD NRI Tahun 1945 menjadikan DPR sebagai lembaga tertinggi
Dalam proses amandemen UUD NRI Tahun 1945 tentunya tidak terlepas dari peran MPR, peran MPR tersebut adalah…
MPR berperan sebagai pengajuan usul RUU
Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap rancangan perda
Memberika persetujuan atas rancangan perda mengenai APBD
Pengawasan terhadap UU
MPR memiliki wewenang untuk mengubah atau menambah pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Yang diubah dalam perubahan pertama UUD NRI 1945 adalah ….
Sistem pemerintahan
Lambang negara
Bendera negara
Bahasa resmi
Semua jawaban benar
Pada era keterbukaan informasi, bagaimana perilaku demokratis dapat diimplementasikan oleh warga negara adalah ….
membatasi akses informasi publik.
mengabaikan hak-hak asasi warga negara.
berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan
menutup akses media massa
membatasi keterlibatan warga negara dalam proses politik
Apa yang dimaksud dengan demokrasi berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 ?
Sistem pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat
Sistem pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan presiden
Sistem pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan militer
Sistem pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan raja
Sistem pemerintahan dimana kekuasaan berada di tangan perdana menteri
Presiden hanya berperan sebagai kepala negara, bukan kepala pemerintahan, kepala pemerintahan dijabat oleh seorang perdana menteri. Cara kerja ini menunjukkan sistem pemerintahan ...
Presidensil
Parlementer
Republik
Kerajaan
Serikat
Yang bukan bagian alur periodesasi sejarah pelaksanaan demokrasi di Indonesia, adalah .....
Demokrasi Parlementer (1945 - 1959)
Demokrasi Terpimpin (1959 - 1965)
Era UUD (18 Agustus 1945 - 27 Desember 1949)
Era Orde Baru (1965 - 1998)
Demokrasi Reformasi (1998 - sekarang).
Visi Berakhirnya Orde Baru ditandai dengan pengunduran diri Presiden Soeharto pada tanggal ..
11 Mei 1989
12 Mei 1989
12 Mei 1998
17 Mei 1998
21 Mei 1998
Perhatikan hal-hal di bawah ini :
1. Pemerintahan berdasarkan kehendak dan kepentingan umum ( rakyat )
2. Adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan
3. Adanya pertanggungjawaban oleh pelaksana pemerintahan / eksekutif
4. Kekuasaan mayoritas
5. Tirani minoritas
Pemerintahan yang baik adalah yang demokratis. Adapun Ciri-ciri pokok pemerintahan yang demokratis ditujukan oleh nomor ....
1, 2, dan 3
2, 3, dan 4
3, 4, dan 5
1, 3, dan 4
2, 3, dan 5
Demokrasi berasal dari bahasa Demos dan Kratos, Demos artinya ....
Rakyat
Pemerintahan
Warga Negara
Masyarakat
Kekuasaan
Berikut yang merupakan bentuk demokrasi berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat adalah ....
Demokrasi material
Demokrasi Liberal
Demokrasi Gabungan
Demokrasi Langsung
Demokrasi Proletar
Demokrasi parlementer di indonesia pernah dilakukan pada periode ....
1945-1949
1949-1959
1959-1965
1965-1998
1998-sekarang
Demokrasi yang diterapkan pada masa demokrasi periode tahun 1959-1965 adalah…
Terpimpin
Terpimpin
Pancasila
Campuran
Presidensial
Penegasan sistem Demokrasi Pancasila di Indonesia yaitu dicantumkannya dalam UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD”. Bunyi kalimat tersebut terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal….
1 ayat 3
2 ayat 1
1 ayat 1
1 ayat 2
3 ayat 1
Berikut ini yang merupakan contoh demokrasi di sekolah adalah...
Mengerjakan Ujian Bersama
Saling Membantu Sesama Teman
Pemilihan Ketua Organisasi Intera Sekolah Dan Kelas
Tidak Menghargai Pendapat Orang Lain
Melaksanakan Piket Membersihkan Kelas
Yang bukan termasuk perilaku demokrasi yang perlu dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari adalah ....
Memaksakan pendapat dalam pengambilan keputusan
Menjunjung tinggi persamaan
Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban
Membudayakan sikap baik dan adil
Mengutamakan persatuan dan kesatuan nasiona
Gerakan massa yang dimotori oleh mahasiswa turun ke jalan menuntut Presiden Soeharto lengser dari jabatan nya terjadi pada periode ... ….
Sebelum 1945
1945-1949
1949-1959
1959-1965
Orde Baru
Pada masa demokrasi liberal (1950-1959) kondisi politik Indonesia tidak stabil. Kabinet sering mengalami jatuh bangun. Selama 9 tahun terjadi 7 kali pergantian pemerintahan. Konstituante gagal melaksanakan amanah Pemilu 1955 dan hanya dijadikan sebagai ajang perdebatan dan pertentangan antar kelompok partai. Kondisi ini ditambah lagi dengan adanya gerakan separatisme munculnya Pemberontakan PRRI/Permesta. Untuk menyelamatkan bangsa dan negara Presiden Sukarno pada tanggal 5 Juli 1959 mengeluarkan Dekrit Presiden.
Dari wacana di atas dapat disimpulkan bahwa demokrasi liberal ...
Tidak cocok diterapkan di Indonesia
Belum waktunya untuk diterapkan
Presiden sebagai kepala pemerintahan
Ekskutif gagal menjalankan pemerintahan
Tidak berfungsinya partai-partai politik
Konstitusi pertama yang diberlakukan di Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan pada 18 Agustus 1945 adalah...
UUD 1945 Amandemen
UUD Sementara 1950
UUD 1945
UUD RIS
UUD NRI Tahun1945
UUD Sementara 1950 (UUDS 1950) diberlakukan sebagai konstitusi...
Tetap untuk negara Indonesia
Hanya untuk periode transisi menunggu presiden baru
Yang hanya berlaku di wilayah tertentu
Untuk menggantikan UUD 1945 secara permanen
Sementara, menunggu konstitusi baru hasil badan Konstituante
Pada masa UUDS 1950, sistem pemerintahan yang digunakan oleh negara indonesia adalah...
Presidensial
Demokrasi terpimpin
Parlementer
Otoriter
Semi-parlementer
Apa yang terjadi selama pada periode UUD 1945 (18 Agustus 1945 s.d. 27 Desember 1949)....
Demokrasi sudah sepenuhnya diterapkan
Belum semua indikator demokrasi terpenuhi
Tidak ada pers yang berfungsi
Hanya ada satu partai politik
Kemerdekaan Indonesia diakui Belanda
Salah satu syarat utama dalam mengajukan usulan perubahan UUD 1945 adalah adanya dukungan dari minimal 1/3 anggota MPR. Tujuan utama dari persyaratan ini adalah untuk...
Mempercepat proses amandemen
Memastikan perubahan dilakukan secara demokratis
Membatasi jumlah usulan yang masuk
Menjaga stabilitas politik negara
Meningkatkan partisipasi masyarakat
Apa alasan utama pembatasan perubahan dalam UUD 1945 dengan syarat bahwa amandemen hanya bisa dilakukan dengan persetujuan minimal 2/3 dari anggota MPR yang hadir dalam sidang...
Untuk memastikan setiap perubahan konstitusi mendapat dukungan kuat dan tidak mudah berubah-ubah
Agar MPR dapat mengontrol pemerintahan lebih ketat
Supaya perubahan konstitusi bisa dilakukan dengan lebih cepat
Agar proses amandemen dapat dilakukan setiap kali ada perubahan presiden
Agar anggota DPR dan DPD juga terlibat langsung dalam perubahan konstitusi
Jika dikaitkan dengan konstitusi Indonesia, urutan peristiwa yang benar adalah…
Peristiwa pada gambar dilakukan bersamaan dengan perumusan UUD NRI Tahun 1945
Peristiwa pada gambar dilakukan bersamaan dengan pengesahan UUD NRI Tahun 1945
UUD NRI Tahun 1945 disahkan sehari setelah peristiwa pada gambar
Konstitusi disahkan secara aklamasi bersama peristiwa pada gambar
Peristiwa pada gambar dilakukan setelah Indonesia memiliki konstitusi
UUD NRI Tahun 1945 sudah mengalami 4 kali amandemen. Amandemen ketiga mengatur tentang tata cara pemilihan presiden secara demokratis yang sebelumnya presiden dipilih oleh MPR. Dengan perubahan ketiga ini, konstitusi mulai mengakui pemilihan umum yang terbuka. Amandemen ketiga UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan disusunnya Undang-Undang tentang pemilu. Pemilihan presiden secara demokratis (dilakukan langsung oleh rakyat dan dari rakyat) untuk pertama kali diselenggarakan di Indonesia pada tahun berapa dan siapa yang terpilih menjadi presidennya?
Tahun 1955 dengan Presiden Ir. Soekarno
Tahun 1971 dengan Presiden Soeharto
Tahun 1999 dengan Presiden Abdurrahman Wahid
Tahun 2004 dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
Tahun 2014 dengan Presiden Joko Widodo
Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) tentang Kebijakan Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN). Perpres tersebut mengatur rencana induk Pembinaan Kesadaran Bela Negara untuk jangka 25 tahun. Perpres Nomor 115 Tahun 2022 itu disahkan Presiden Jokowi pada 14 September 2022. Kebijakan Pembinaan Kesadaran Bela Negara dalam Perpres ini terdiri atas program kegiatan, pelaksanaa, pengawasan, dan evaluasi
Sumber: https://bit.ly/4311kaB
Jika dihubungkan dengan UUD NRI Tahun 1945, informasi tersebut menjabarkan ketentuan pasal dalam hukum dasar, yaitu…
Pasal 29 Ayat (2)
Pasal 30 ayat (1)
Pasal 31 Ayat (3)
Pasal 32 Ayat (2)
Pasal 27 Ayat (3)
Syarat utama untuk melakukan perubahan UUD NRI Tahun 1945 adalah...
a. Persetujuan seluruh partai politik
b. Persetujuan seluruh lembaga negara
c. Persetujuan dua pertiga jumlah anggota MPR
d. Persetujuan presiden
e. Persetujuan seluruh rakyat Indonesia
Sebelum amandemen, kekuasaan tertinggi negara berada di tangan...
a. Presiden
b. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
c. Mahkamah Agung
d. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
e. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
Salah satu dampak dari amandemen UUD 1945 terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia adalah...
a. Penghapusan lembaga MPR
b. Pembentukan lembaga tinggi negara baru.
c. Penegasan kembali kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi negara.
d. Pemisahan kekuasaan yang lebih tegas antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
e. Konsentrasi kekuasaan di tangan presiden.
Sebelum amandemen, kedaulatan rakyat dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR. Setelah amandemen, Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa kedaulatan rakyat...
a. Tetap berada di tangan MPR.
b. Dihapuskan.
c. Dilaksanakan menurut UUD
d. Diberikan kepada presiden.
e. Diberikan kepada partai politik.
Salah satu masalah yang timbul akibat pasal-pasal UUD 1945 yang multitafsir adalah...
a. Mudah terjadi konflik antar lembaga negara.
b. Terlalu banyak partai politik.
c. Kekuasaan terlalu terpusat di MPR.
d. Tidak adanya sistem pemilihan umum.
e. Terlalu banyak lembaga negara.
Kewenangan yang terlalu besar bagi Presiden untuk mengatur hal-hal penting dengan Undang-Undang dapat menyebabkan...
a. Terlalu banyak partai politik.
b. Kekuasaan terlalu terpusat di MPR.
c. Kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan.
d. Tidak adanya sistem pemilihan umum.
e. Terlalu banyak lembaga negara.
Pada masa orde baru hanya tiga partai politik yang mengikuti pemilu karena adanya penyederhanaan atau penggabungan (fusi) partai politik ini merupakan kebijakan Presiden Soeharto dengan tujuan demi kestabilan politik di Indonesia. Ketiga partai politik tersebut yaitu ....
PDI, PPP dan Golkar
PDI, PSI dan Golkar
PDI, Demokrat, dan Golkar
Golkar, PPP dan PKB
Golkar, PDI dan PNI
(1) Demokrasi Langsung
(2)Demokrasi Material
(3)Demokrasi Formal
(4)Demokrasi Tidak Langsung
(5)Demokrasi Liberal
Yang merupakan bentuk demokrasi berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat ditunjukkan pada nomor ...
(1) dan (2)
(2) dan (3)
(3) dan (4)
(1) dan (5)
(1) dan (4)
Berikut ini dinamika demokrasi yang terjadi pada masa reformasi adalah ...
Kabinet sering jatuh bangun
Diberlakukakannya sistem pemerintahan parlementer
Berlakunya demokrasi terpeimpin
Penunjukan presiden ditentukan oleh suara rakyat dalam pemilihan umum
Membatasi partai politik menjadi 3 partai politik saja
Negara Demokrasi menjamin hak warga negara serta memberikan kebebasan kepada warga untuk berpendapat dan berpartisipasi dalam penyelengaraan bernegara. Namun berdasar pengalaman seringkali terjadi demokrasi yang berakhir ricuh, pertentangan pendapat dan bahkan mudah terjadi tawuran karena perbedaan. Kebebasan mengemukakan pendpat di Indonesia terdapat dalam
Pancasila
UUD NRI 1945
Pembukaan UUD NRI 1945
Pasal 28 E Ayat 3 UUD NRI 1945
Pasal 30 E Ayat 1 UUD NRI 1945
istilah demokrasi berasal dari wilayah yunani kuno yaitu demos dan kratos. demos mengandung makna yaitu..
rakyat
kekuasaan
pemerintahan
negara
presiden
Dibawah ini merupakan beberapa contoh dari 10 pilar demokrasi konstitusional menurut Pancasila dan UUD 1945 menurut Ahmad Sanusi, kecuali ...
Demokrasi yang Berketuhanan Yang Maha Esa.
Demokrasi dengan kecerdasan.
Demokrasi yang berkedaulatan rakyat.
Demokrasi dengan hak asasi manusia.
Demokrasi yang berfokus pada pemerintah
Dinamika demokrasi di Indonesia mengalami beberapa kali perubahan yaitu di pasca kemerdekaan sampai dengan orde baru. Pergantian sistem demokrasi liberal menjadi demokrasi terpimpin ditandai dikeluarkannya …..
maklumat wakil presiden No. X tanggal 16 Oktober 1945
maklumat pemerintah tanggal 11 November 1945
pidato presiden 17 Agustus 1945
dekrit presiden 5 juli 1959
supersemar
Pada masa orde lama sistem politik Negara indonesia mengalami banyak perubahan sehingga menimbulkan penyimpangan-penyimpangan yang bertentangan dengan ideology Pancasila. runtuhnya rezim orde lama menjadi orde baru di tandai dengan di keluarkannya ….
maklumat wakil presiden No. X tanggal 16 Oktober 1945
maklumat pemerintah tanggal 11 November 1945
pidato presiden 17 Agustus 1945
dekrit presiden 5 juli 1959
supersemar tahun 1966
Sistem presidensial banyak di terapkan di Negara-negara yang berbentuk republik. Salah satu hal yang mencirikan sistem presidensial adalah ….
presiden menjadi kepala Negara sekaligus kepala pemerintahan
presiden memegang kekuasaan yang tidak terbatas
kepala pemerintahan dipegang oleh perdana menteri
kedudukan presiden hanya sebagai simbol
pemilu diadakan setiap 6 tahun sekali
Sistem Pemerintahan parlementer berlaku di masa orde lama. Berikut ini yang bukan merupakan ciri sistem pemerintahan parlementer adalah ….
kepala Negara bisa menjatuhkan parlemen
eksekutif bertanggung jawab kepada legislative
kedudukan presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan
parlemen memiliki kekuasaan sebagai lembaga legislative dan badan perwakilan
dalam sistem dua partai, yang di tunjuk sebagai pembentuk kabinet sekaligus perdana menteri adalah ketua partai politik pemenang pemilu
1)berpusat pada presiden. 2) kedaulatan berada ditangan rakyat. 3) perdana menteri bertanggung jawab pada parlemen. 4) MPR menetapkan Ir Soekarno presiden seumur hidup. 5) menguatnya pengaruh komunis
Pernyataan di atas yang menunjukkan penyimpangan yang terjadi di masa demokrasi terpimpin adalah nomor
1, 4 dan 5
1, 4 dan 2
1, 3 dan 4
3, 4 dan 5
1, 2 dan 3
Apa yang dimaksud dengan check and balances?
Sistem saling mengawasi dan mengimbangi antar lembaga negara
Sistem pembagian kekuasaan secara merata
Sistem pemilihan umum secara langsung
Sistem pemerintahan yang terpusat
Sistem hukum yang berlaku surut
Apa yang dimaksud dengan demokrasi berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 ?
Sistem pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat
Sistem pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan presiden
Sistem pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan militer
Sistem pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan raja
Sistem pemerintahan dimana kekuasaan berada di tangan perdana menteri
Presiden hanya berperan sebagai kepala negara, bukan kepala pemerintahan, kepala pemerintahan dijabat oleh seorang perdana menteri. Cara kerja ini menunjukkan sistem pemerintahan ...
Presidensil
Parlementer
Republik
Kerajaan
Serikat
