wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

Konsep Dasar HAM

Total questions: 90

Worksheet time: 1hrs 10mins

Name
Class
Date
1.

Badan HAM PBB yang bertugas untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia di seluruh dunia adalah...

a)

Dewan Keamanan PBB

b)

Mahkamah Internasional

c)

Dewan HAM PBB (Human Rights Council)

d)

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO)

2.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di Indonesia merupakan lembaga negara yang bersifat...

a)

Yudikatif

b)

Legislatif

c)

Independen

d)

Eksekutif

3.

Lembaga di Indonesia yang bertugas mengawasi, menyelidiki, dan menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat adalah...

a)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

b)

Komisi Nasional HAM (Komnas HAM)

c)

Mahkamah Konstitusi (MK)

d)

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

4.

Piagam pendirian PBB yang memuat ketentuan mengenai perlindungan HAM secara global adalah...

a)

Deklarasi Universal HAM (DUHAM)

b)

Piagam PBB (Charter of the United Nations)

c)

Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya

d)

Konvensi Jenewa

5.

Badan HAM regional di kawasan Eropa yang memiliki Mahkamah yudisial adalah...

a)

Organisasi Negara-Negara Amerika (OAS)

b)

Liga Arab

c)

Dewan Eropa (Council of Europe)

d)

Uni Afrika

6.

Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) berperan sebagai...

a)

Pemberi dana untuk program-program HAM

b)

Pusat koordinasi kegiatan HAM PBB

c)

Mahkamah pidana internasional

d)

Lembaga penyiaran HAM

7.

Di tingkat regional Asia Tenggara, mekanisme kerja sama HAM di bawah naungan ASEAN dikenal sebagai...

a)

Komisi HAM ASEAN (AICHR)

b)

Dewan HAM Asia

c)

Mahkamah HAM ASEAN

d)

Forum HAM Asia Tenggara

8.

Perjanjian internasional yang menjadi landasan utama bagi mekanisme pelaporan negara-negara anggota kepada PBB tentang pelaksanaan HAM adalah...

a)

Deklarasi Wina

b)

Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR)

c)

Statuta Roma

d)

Konvensi Den Haag

9.

Tugas utama dari pelapor khusus (Special Rapporteur) yang ditunjuk oleh Dewan HAM PBB adalah...

a)

Mengadili kasus-kasus HAM

b)

Melakukan kunjungan dan investigasi tematik atau negara

c)

Memberikan bantuan teknis kepada pemerintah

d)

Mengorganisir konferensi internasional

10.

Lembaga di Indonesia yang dibentuk untuk perlindungan hak-hak anak adalah...

a)

Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU)

b)

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

c)

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan)

d)

Ombudsman Republik Indonesia (ORI)

11.

Badan perjanjian (Treaty Body) PBB yang memantau implementasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR) adalah...

a)

Komite Hak Asasi Manusia (HRC)

b)

Komite Hak Anak (CRC)

c)

Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (CESCR)

d)

Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial (CERD)

12.

Badan HAM regional Afrika yang memiliki Mahkamah untuk mengadili pelanggaran hak asasi adalah...

a)

Mahkamah HAM dan Rakyat Afrika

b)

Dewan HAM Afrika

c)

Komisi HAM dan Pembangunan Afrika

d)

Uni Afrika

13.

Dalam sistem PBB, mekanisme Universal Periodic Review (UPR) adalah proses di mana...

a)

Dewan HAM mengkaji situasi HAM di semua negara anggota PBB

b)

Mahkamah Internasional mengadili pelanggaran HAM berat

c)

Sekretaris Jenderal PBB melaporkan situasi HAM global

d)

Negara-negara membuat perjanjian bilateral tentang HAM

14.

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) di Indonesia dibentuk berdasarkan...

a)

Keputusan Presiden

b)

Undang-Undang

c)

Keputusan Menteri

d)

Resolusi PBB

15.

Tugas Komisi HAM Antar-Amerika (IACHR) yang berada di bawah Organisasi Negara-Negara Amerika (OAS) meliputi...

a)

Hanya mempromosikan pendidikan HAM

b)

Menerima petisi, melakukan investigasi, dan mengajukan kasus ke Mahkamah

c)

Hanya memberikan bantuan teknis

d)

Melakukan sanksi militer terhadap negara pelanggar

16.

Di antara badan-badan PBB berikut, manakah yang bukan termasuk Badan Perjanjian (Treaty Body) PBB?

a)

Komite Hak Asasi Manusia (CCPR)

b)

Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW)

c)

Dewan HAM PBB (Human Rights Council)

d)

Komite Anti Penyiksaan (CAT)

17.

Komnas HAM Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan pro-justisia terhadap pelanggaran HAM berat berdasarkan...

a)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM

b)

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM

c)

Ketetapan MPR

d)

Peraturan Presiden

18.

Mahkamah Pidana Internasional (ICC) berwenang mengadili individu atas kejahatan-kejahatan HAM berat seperti genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Statuta yang mendasari pembentukannya adalah...

a)

Statuta Den Haag

b)

Statuta Jenewa

c)

Statuta Roma

d)

Statuta New York

19.

Komponen utama dari Deklarasi Universal HAM (DUHAM) yang menjadi rujukan utama badan-badan HAM PBB terdiri dari...

a)

Hanya hak-hak sipil dan politik

b)

Hanya hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya

c)

Hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya

d)

Hanya hak kolektif

20.

Badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan Konvensi PBB Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat (CAT) adalah...

a)

Komite Hak Anak (CRC)

b)

Komite Hak Migran (CMW)

c)

Komite Anti Penyiksaan (CAT)

d)

Dewan HAM PBB

21.

Dokumen HAM pertama yang dikeluarkan oleh Raja John di Inggris pada tahun 1215 dan menjadi tonggak awal perlindungan hak-hak bangsawan dari kekuasaan raja adalah...

a)

Petition of Right

b)

Magna Carta

c)

Habeas Corpus Act

d)

Bill of Rights

22.

Revolusi yang menghasilkan Deklarasi Kemerdekaan pada tahun 1776, yang menegaskan bahwa semua manusia diciptakan setara dan memiliki hak-hak yang tidak dapat dicabut, adalah...

a)

Revolusi Perancis

b)

Revolusi Rusia

c)

Revolusi Amerika

d)

Revolusi Industri

23.

Dokumen bersejarah yang disahkan pada tahun 1789 di Perancis, yang menyatakan hak-hak dasar warga negara dan manusia, adalah...

a)

Tiga Puluh Pasal

b)

Deklarasi Universal HAM (DUHAM)

c)

Deklarasi Hak-Hak Manusia dan Warga Negara (Declaration of the Rights of Man and of the Citizen)

d)

Konstitusi Perancis 1791

24.

Piagam ini disahkan oleh parlemen Inggris pada tahun 1689 dan membatasi kekuasaan raja serta menjamin hak-hak tertentu bagi warga negara...

a)

Magna Carta

b)

Habeas Corpus Act

c)

Petition of Right

d)

Bill of Rights (Inggris)

25.

Konsep HAM modern mulai berkembang pesat setelah terjadinya peristiwa global yang memicu kesadaran akan pentingnya perlindungan hak asasi manusia, yaitu...

a)

Perang Dunia I

b)

Perang Dingin

c)

Perang Dunia II

d)

Krisis Ekonomi Global 1929

26.

Organisasi internasional yang dibentuk pasca Perang Dunia II, dengan salah satu tujuan utamanya adalah mempromosikan dan mendorong penghormatan terhadap HAM, adalah...

a)

Liga Bangsa-Bangsa

b)

Uni Eropa

c)

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

d)

G7

27.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tanggal...

a)

10 Januari 1946

b)

24 Oktober 1945

c)

10 Desember 1948

d)

17 Agustus 1945

28.

Tokoh yang dikenal sebagai "Ibu dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia" karena perannya yang besar dalam perumusannya adalah...

a)

Eleanor Roosevelt

b)

Mother Teresa

c)

Malala Yousafzai

d)

Aung San Suu Kyi

29.

HAM yang bersifat "tidak dapat dicabut" atau "inalienable" telah diakui sejak era pencerahan dan berarti...

a)

Hak tersebut hanya berlaku di negara tertentu

b)

Hak tersebut dapat dibatalkan oleh pemerintah

c)

Hak tersebut melekat pada setiap manusia sejak lahir dan tidak bisa diserahkan atau diambil

d)

Hak tersebut hanya berlaku pada saat perang

30.

HAM generasi pertama umumnya berfokus pada hak-hak...

a)

Ekonomi, Sosial, dan Budaya

b)

Lingkungan dan Pembangunan

c)

Sipil dan Politik

d)

Kolektif

31.

Dokumen HAM yang dihasilkan pada tahun 1628 di Inggris yang melarang penahanan tanpa sebab yang sah dan melarang wajib militer paksa tanpa persetujuan Parlemen adalah...

a)

Habeas Corpus Act

b)

Petition of Right

c)

Magna Carta

d)

Bill of Rights

32.

Pada tahun 1966, PBB mengadopsi dua perjanjian internasional utama yang mengikat secara hukum untuk mengimplementasikan DUHAM, dikenal sebagai...

a)

Konvensi Jenewa dan Konvensi Den Haag

b)

Kovenan Internasional (ICCPR dan ICESCR)

c)

Statuta Roma dan Statuta Wina

d)

Deklarasi Kairo dan Deklarasi Bangkok

33.

HAM generasi kedua, yang berkembang pasca Perang Dunia II, secara utama berfokus pada hak-hak...

a)

Sipil dan Politik (Misal: kebebasan berpendapat)

b)

Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Misal: hak atas pekerjaan)

c)

Hak-hak solidaritas (Misal: hak atas perdamaian)

d)

Hak-hak lingkungan

34.

Konferensi Dunia tentang Hak Asasi Manusia yang diadakan di Wina pada tahun 1993 menghasilkan sebuah Deklarasi dan Program Aksi yang menegaskan universalitas, saling ketergantungan, dan ketakterpisahan semua HAM, yaitu...

a)

Deklarasi Universal HAM

b)

Deklarasi Wina

c)

Deklarasi Bangkok

d)

Deklarasi Kairo

35.

Konvensi PBB yang berfokus secara spesifik pada penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, yang diadopsi pada tahun 1979, adalah...

a)

ICCPR

b)

ICESCR

c)

CRC

d)

CEDAW

36.

Hak asasi manusia generasi ketiga sering disebut sebagai hak-hak...

a)

Negatif

b)

Positif

c)

Solidaritas

d)

Individual

37.

Magna Carta (1215) secara historis dianggap penting karena...

a)

Memberikan hak suara kepada semua warga negara Inggris

b)

Menetapkan konstitusi tertulis pertama di dunia

c)

Membatasi kekuasaan absolut Raja, menunjukkan Raja pun terikat hukum

d)

Menghapuskan perbudakan secara total di Eropa

38.

Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) mulai berlaku (entry into force) pada tahun...

a)

1948

b)

1966

c)

1976

d)

1993

39.

Pada era Pencerahan (Abad ke-18), filsuf yang terkenal dengan teori Kontrak Sosial dan pemikirannya tentang hak alami (Natural Rights) yang sangat mempengaruhi Revolusi Amerika dan Perancis adalah...

a)

Niccolò Machiavelli

b)

Thomas Hobbes

c)

John Locke

d)

Immanuel Kant

40.

Gerakan penghapusan perbudakan (Abolisionisme) pada abad ke-19 merupakan tonggak penting dalam sejarah HAM karena...

a)

Menghasilkan Deklarasi HAM regional

b)

Menegaskan hak kepemilikan

c)

Menegaskan hak kebebasan sebagai hak yang universal, lepas dari ras atau status

d)

Fokus pada hak ekonomi dan sosial

41.

Di Indonesia, implementasi HAM di tingkat eksekutif merupakan tanggung jawab utama dari...

a)

Mahkamah Konstitusi

b)

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

c)

Seluruh jajaran pemerintah (Kementerian/Lembaga)

d)

Komisi Nasional HAM (Komnas HAM)

42.

Salah satu bentuk implementasi Hak Sipil dan Politik (HSP) yang paling mendasar oleh pemerintah adalah menjamin...

a)

Hak atas perumahan yang layak

b)

Hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu

c)

Hak atas cuti melahirkan

d)

Hak atas jaminan sosial

43.

Implementasi Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (HESB) di Indonesia diwujudkan melalui program-program seperti...

a)

Penyelenggaraan pemilu yang jujur

b)

Kebebasan berpendapat dan berekspresi

c)

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan wajib belajar 12 tahun

d)

Kebebasan mendirikan serikat pekerja

44.

Dalam konteks kementerian, upaya untuk memastikan bahwa kebijakan publik tidak diskriminatif adalah bagian dari implementasi prinsip HAM, yaitu prinsip...

a)

Universalitas

b)

Nondiskriminasi

c)

Keterpisahan

d)

Nonintervensi

45.

Dokumen nasional yang menjadi panduan bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM di Indonesia adalah...

a)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

b)

Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)

c)

Undang-Undang Dasar 1945

d)

Program Prioritas Nasional

46.

Kewajiban pemerintah dalam implementasi HAM, terutama HESB, adalah melakukan pemenuhan secara "progresif", yang berarti...

a)

Pemenuhan harus dilakukan sekaligus dalam waktu singkat.

b)

Pemenuhan dilakukan bertahap sesuai dengan kemampuan sumber daya negara.

c)

Pemenuhan hanya ditujukan kepada kelompok yang terpinggirkan.

d)

Pemenuhan hanya fokus pada hak sipil dan politik.

47.

Jika terjadi dugaan pelanggaran HAM yang melibatkan aparatur negara, langkah awal implementasi HAM yang harus dilakukan oleh kementerian terkait adalah...

a)

Langsung menyerahkan kasus ke Komnas HAM

b)

Melakukan audit keuangan

c)

Melakukan pemeriksaan internal dan mengambil tindakan korektif

d)

Menunggu hasil putusan pengadilan

48.

Kepatuhan negara Indonesia terhadap instrumen HAM internasional, seperti Kovenan Internasional, diwujudkan melalui proses...

a)

Ratifikasi

b)

Mediasi

c)

Arbitrasi

d)

Resolusi

49.

Salah satu indikator keberhasilan implementasi HAM di sektor publik, khususnya di layanan publik kementerian, adalah penerapan prinsip...

a)

Kecepatan dan biaya

b)

Transparansi dan akuntabilitas

c)

Kerahasiaan

d)

Sentralisasi

50.

Dalam implementasi Hak Anak, pemerintah wajib memastikan bahwa setiap keputusan atau tindakan yang diambil harus mengutamakan...

a)

Kepentingan negara

b)

Kepentingan ekonomi

c)

Kepentingan terbaik bagi anak (The Best Interest of the Child)

d)

Kepentingan orang tua

51.

Pelaksanaan "Universal Periodic Review (UPR)" oleh Dewan HAM PBB merupakan mekanisme bagi negara anggota PBB, termasuk Indonesia, untuk...

a)

Mengadili kasus-kasus HAM

b)

Melaporkan dan dikaji mengenai implementasi HAM di negaranya

c)

Memberikan bantuan dana kepada negara lain

d)

Menandatangani perjanjian dagang

52.

Implementasi HAM menuntut agar pemerintah tidak hanya menghormati (respect) hak-hak, tetapi juga berkewajiban untuk melindungi (protect), yang berarti...

a)

Pemerintah harus menyediakan semua kebutuhan dasar warga.

b)

Pemerintah harus mencegah pihak ketiga (misalnya perusahaan atau individu) melanggar HAM warga.

c)

Pemerintah harus segera meratifikasi semua perjanjian HAM internasional.

d)

Pemerintah harus mempromosikan HAM melalui media massa.

53.

Konsep "Due Diligence" dalam implementasi HAM, terutama dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan, merujuk pada kewajiban negara untuk...

a)

Mengumpulkan data statistik gender secara rutin.

b)

Mengambil langkah-langkah yang wajar dan efektif untuk mencegah, menyelidiki, menghukum, dan memberikan ganti rugi atas pelanggaran.

c)

Memberikan bantuan hukum gratis.

d)

Membentuk kementerian khusus perempuan.

54.

Peran Kementerian Hukum dan HAM dalam implementasi HAM salah satunya adalah melakukan Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang bertujuan untuk...

a)

Menyamakan semua undang-undang di tingkat daerah.

b)

Memastikan tidak ada peraturan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM.

c)

Membuat hukum yang lebih keras bagi pelaku kejahatan.

d)

Mendorong pertumbuhan ekonomi.

55.

Dalam konteks Hak Atas Pembangunan (Generasi Ketiga HAM), implementasi HAM memerlukan pendekatan berbasis HAM (Human Rights-Based Approach) dalam perencanaan pembangunan, yang menekankan bahwa pembangunan harus...

a)

Mencapai target ekonomi tinggi saja.

b)

Didominasi oleh investasi asing.

c)

Memberdayakan pemegang hak dan menempatkan pemegang kewajiban sebagai pihak yang bertanggung jawab.

d)

Hanya fokus pada infrastruktur fisik.

56.

Implementasi HAM di sektor peradilan (hak atas peradilan yang adil) dijamin salah satunya melalui adanya...

a)

Hak untuk dipenjara secepatnya

b)

Hak untuk banding

c)

Hak untuk mendapatkan bantuan hukum bagi yang tidak mampu

d)

Hak untuk menolak pengacara

57.

Dalam implementasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR), Indonesia diwajibkan untuk secara berkala menyampaikan laporan berkala kepada...

a)

Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya PBB (CESCR)

b)

Dewan Keamanan PBB

c)

Mahkamah Internasional (ICJ)

d)

UNICEF

58.

Yang bukan badan perjanjian PBB adalah...

a)

Komite Hak Anak (CRC)

b)

Komite Hak Asasi Manusia (HRC)

c)

Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (CESCR)

d)

Dewan Keamanan PBB

59.

Salah satu contoh implementasi HAM dalam kerangka Hak Atas Lingkungan yang Sehat adalah kebijakan pemerintah terkait...

a)

Pemberian subsidi BBM

b)

Pengawasan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

c)

Pelaksanaan upacara bendera

d)

Pengurangan pajak

60.

Implementasi prinsip "Participatory" dalam HAM di lingkungan kementerian berarti...

a)

Semua kebijakan dibuat oleh Menteri tanpa intervensi.

b)

Pihak yang terdampak atau berkepentingan harus dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan.

c)

Pengambilan keputusan harus cepat dan efisien.

d)

Keputusan harus selalu didasarkan pada mayoritas suara.

61.

Langkah yang harus diambil oleh Kementerian/Lembaga untuk memastikan HAM terintegrasi dalam seluruh proses kerjanya dikenal sebagai...

a)

Mainstreaming HAM

b)

Filtering HAM

c)

Centralizing HAM

d)

Generalizing HAM

62.

Dokumen HAM pertama di dunia yang membatasi kekuasaan monarki Inggris dan disahkan pada tahun 1215 adalah...

a)

Bill of Rights

b)

Petition of Right

c)

Magna Carta

d)

Habeas Corpus Act

63.

Peristiwa global yang menjadi pemicu utama terbentuknya organisasi internasional dan instrumen HAM modern seperti PBB dan DUHAM adalah...

a)

Perang Dingin

b)

Perang Dunia I

c)

Revolusi Perancis

d)

Perang Dunia II

64.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tanggal...

a)

10 Januari 1946

b)

10 Desember 1948

c)

24 Oktober 1945

d)

17 Agustus 1945

65.

HAM generasi pertama berfokus pada hak-hak yang bersifat negatif, yaitu hak...

a)

Ekonomi, Sosial, dan Budaya

b)

Kolektif dan Lingkungan

c)

Sipil dan Politik

d)

Pembangunan

66.

Tokoh yang memimpin komite penyusunan Deklarasi Universal HAM (DUHAM) dan dikenal sebagai "Ibu dari DUHAM" adalah...

a)

Mother Teresa

b)

Eleanor Roosevelt

c)

Simone de Beauvoir

d)

Malala Yousafzai

67.

Dokumen yang dihasilkan dari Revolusi Perancis tahun 1789 yang menjamin hak-hak individu adalah...

a)

Bill of Rights

b)

Konstitusi Perancis 1791

c)

Deklarasi Hak-Hak Manusia dan Warga Negara

d)

Petition of Right

68.

Dua perjanjian internasional utama yang disahkan PBB pada tahun 1966 untuk mengimplementasikan DUHAM secara mengikat adalah...

a)

Konvensi Jenewa dan Konvensi Den Haag

b)

Kovenan Internasional (ICCPR dan ICESCR)

c)

Statuta Roma dan Statuta Wina

d)

Protokol Tambahan

69.

Lembaga independen di Indonesia yang bertugas melakukan penyelidikan pro-justisia terhadap dugaan pelanggaran HAM berat adalah...

a)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

b)

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)

c)

Mahkamah Konstitusi (MK)

d)

Ombudsman Republik Indonesia (ORI)

70.

Badan PBB yang bertanggung jawab untuk mempromosikan dan melindungi HAM melalui mekanisme Universal Periodic Review (UPR) adalah...

a)

Dewan Keamanan PBB

b)

Mahkamah Internasional (ICJ)

c)

Dewan HAM PBB (Human Rights Council)

d)

Organisasi Buruh Internasional (ILO)

71.

Di kawasan Asia Tenggara, mekanisme kerja sama regional di bawah naungan ASEAN yang menangani isu HAM dikenal sebagai...

a)

Dewan HAM Asia

b)

Komisi HAM ASEAN (AICHR)

c)

Mahkamah HAM ASEAN

d)

Forum HAM Asia

72.

Mahkamah internasional yang berwenang mengadili individu atas kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang berdasarkan Statuta Roma adalah...

a)

Mahkamah Internasional (ICJ)

b)

Mahkamah Pidana Internasional (ICC)

c)

Mahkamah Eropa

d)

Mahkamah HAM Antar-Amerika

73.

Lembaga di Indonesia yang secara khusus fokus pada perlindungan hak-hak perempuan dari segala bentuk kekerasan adalah...

a)

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

b)

Komnas Perempuan

c)

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

d)

Komnas HAM

74.

Badan perjanjian (Treaty Body) PBB yang memantau implementasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR) adalah...

a)

Komite Hak Anak (CRC)

b)

Komite Hak Asasi Manusia (CCPR)

c)

Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (CESCR)

d)

Komite Anti Penyiksaan (CAT)

75.

Dokumen panduan nasional di Indonesia yang digunakan kementerian/lembaga untuk mengimplementasikan komitmen HAM adalah...

a)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

b)

Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)

c)

Program Nawacita

d)

Rencana Jangka Panjang Pembangunan

76.

Kewajiban negara untuk memenuhi Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (HESB) dilakukan secara "progresif", yang berarti pemenuhan dilakukan...

a)

Sekaligus dan serentak

b)

Bertahap sesuai sumber daya negara

c)

Hanya saat terjadi krisis

d)

Setelah mendapat persetujuan PBB

77.

Dalam implementasi HAM, kewajiban pemerintah untuk melindungi (protect) hak berarti...

a)

Pemerintah menyediakan semua kebutuhan dasar warga.

b)

Pemerintah mencegah pihak ketiga (individu/perusahaan) melanggar HAM warga.

c)

Pemerintah langsung mengadili pelanggar HAM.

d)

Pemerintah meratifikasi semua perjanjian internasional.

78.

Salah satu prinsip utama yang harus diterapkan oleh kementerian/lembaga dalam pengambilan keputusan terkait HAM, seperti yang ditekankan dalam Hak Anak, adalah...

a)

Kepentingan ekonomi

b)

Kepentingan terbaik bagi anak (The Best Interest of the Child)

c)

Kepentingan mayoritas

d)

Kepentingan politik

79.

Proses penyesuaian peraturan perundang-undangan nasional agar sejalan dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM internasional dan nasional disebut...

a)

Ratifikasi

b)

Yudikasi

c)

Harmonisasi

d)

Intervensi

80.

Mekanisme PBB di mana Indonesia diwajibkan untuk menyampaikan laporan mengenai situasi HAM-nya dan dikaji oleh negara-negara lain disebut...

a)

Laporan Berkala

b)

Universal Periodic Review (UPR)

c)

Prosedur Khusus

d)

Komunikasi Antar-Negara

81.

Implementasi prinsip akuntabilitas dalam konteks HAM menuntut agar...

a)

Pemerintah hanya bertanggung jawab kepada PBB.

b)

Ada mekanisme untuk meminta pertanggungjawaban pemegang kewajiban jika terjadi pelanggaran hak.

c)

Pelanggar HAM tidak bisa dihukum.

d)

Semua data dan informasi harus dirahasiakan.

82.

Jelaskan mengapa Magna Carta (1215) dianggap sebagai tonggak sejarah penting dalam perkembangan Hak Asasi Manusia, meskipun awalnya hanya melindungi hak para bangsawan?

(a)  

83.

Sebutkan dan jelaskan secara singkat dua (2) Generasi HAM yang terkandung dalam Deklarasi Universal HAM (DUHAM) dan instrumen Kovenan Internasional PBB.

(a)  

84.

Apa signifikansi dari Deklarasi Wina (1993) dalam sejarah perkembangan HAM pasca Perang Dingin?

(a)  

85.

Jelaskan peran utama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di Indonesia sebagai lembaga negara independen.

(a)  

86.

Apa perbedaan mendasar antara Dewan HAM PBB (Human Rights Council) dan Badan Perjanjian PBB (Treaty Bodies) dalam mekanisme perlindungan HAM internasional?

(a)  

87.

Sebutkan tiga (3) kejahatan internasional yang menjadi yurisdiksi utama dari Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court / ICC).

(a)  

88.

Jelaskan konsep Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) di Indonesia dan mengapa RANHAM penting bagi kementerian/lembaga?

(a)  

89.

Sebutkan dan jelaskan secara singkat dua (2) dari tiga kewajiban utama negara dalam implementasi HAM (Tiga Pilar Kewajiban: Respect, Protect, Fulfill).

(a)  

90.

  • Respect (Menghormati): Negara wajib menahan diri untuk tidak melakukan intervensi atau pelanggaran terhadap hak-hak individu (contoh: tidak membatasi kebebasan berbicara).

  • Protect (Melindungi): Negara wajib mengambil langkah untuk mencegah pihak ketiga (seperti perusahaan, individu, atau kelompok) melanggar HAM warga negara (contoh: mengeluarkan undang-undang anti-diskriminasi).

  • Fulfill (Memenuhi): Negara wajib mengambil langkah positif dan proaktif untuk menjamin realisasi hak-hak (contoh: menyediakan layanan kesehatan publik). (Jawaban harus mencakup dua dari tiga poin di atas).



(a)