Font size
WorksheetsKonsep Dasar HAM
Total questions: 90
Worksheet time: 1hrs 10mins
Badan HAM PBB yang bertugas untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia di seluruh dunia adalah...
Dewan Keamanan PBB
Mahkamah Internasional
Dewan HAM PBB (Human Rights Council)
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO)
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di Indonesia merupakan lembaga negara yang bersifat...
Yudikatif
Legislatif
Independen
Eksekutif
Lembaga di Indonesia yang bertugas mengawasi, menyelidiki, dan menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat adalah...
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Komisi Nasional HAM (Komnas HAM)
Mahkamah Konstitusi (MK)
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
Piagam pendirian PBB yang memuat ketentuan mengenai perlindungan HAM secara global adalah...
Deklarasi Universal HAM (DUHAM)
Piagam PBB (Charter of the United Nations)
Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya
Konvensi Jenewa
Badan HAM regional di kawasan Eropa yang memiliki Mahkamah yudisial adalah...
Organisasi Negara-Negara Amerika (OAS)
Liga Arab
Dewan Eropa (Council of Europe)
Uni Afrika
Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) berperan sebagai...
Pemberi dana untuk program-program HAM
Pusat koordinasi kegiatan HAM PBB
Mahkamah pidana internasional
Lembaga penyiaran HAM
Di tingkat regional Asia Tenggara, mekanisme kerja sama HAM di bawah naungan ASEAN dikenal sebagai...
Komisi HAM ASEAN (AICHR)
Dewan HAM Asia
Mahkamah HAM ASEAN
Forum HAM Asia Tenggara
Perjanjian internasional yang menjadi landasan utama bagi mekanisme pelaporan negara-negara anggota kepada PBB tentang pelaksanaan HAM adalah...
Deklarasi Wina
Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR)
Statuta Roma
Konvensi Den Haag
Tugas utama dari pelapor khusus (Special Rapporteur) yang ditunjuk oleh Dewan HAM PBB adalah...
Mengadili kasus-kasus HAM
Melakukan kunjungan dan investigasi tematik atau negara
Memberikan bantuan teknis kepada pemerintah
Mengorganisir konferensi internasional
Lembaga di Indonesia yang dibentuk untuk perlindungan hak-hak anak adalah...
Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU)
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)
Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan)
Ombudsman Republik Indonesia (ORI)
Badan perjanjian (Treaty Body) PBB yang memantau implementasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR) adalah...
Komite Hak Asasi Manusia (HRC)
Komite Hak Anak (CRC)
Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (CESCR)
Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial (CERD)
Badan HAM regional Afrika yang memiliki Mahkamah untuk mengadili pelanggaran hak asasi adalah...
Mahkamah HAM dan Rakyat Afrika
Dewan HAM Afrika
Komisi HAM dan Pembangunan Afrika
Uni Afrika
Dalam sistem PBB, mekanisme Universal Periodic Review (UPR) adalah proses di mana...
Dewan HAM mengkaji situasi HAM di semua negara anggota PBB
Mahkamah Internasional mengadili pelanggaran HAM berat
Sekretaris Jenderal PBB melaporkan situasi HAM global
Negara-negara membuat perjanjian bilateral tentang HAM
Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) di Indonesia dibentuk berdasarkan...
Keputusan Presiden
Undang-Undang
Keputusan Menteri
Resolusi PBB
Tugas Komisi HAM Antar-Amerika (IACHR) yang berada di bawah Organisasi Negara-Negara Amerika (OAS) meliputi...
Hanya mempromosikan pendidikan HAM
Menerima petisi, melakukan investigasi, dan mengajukan kasus ke Mahkamah
Hanya memberikan bantuan teknis
Melakukan sanksi militer terhadap negara pelanggar
Di antara badan-badan PBB berikut, manakah yang bukan termasuk Badan Perjanjian (Treaty Body) PBB?
Komite Hak Asasi Manusia (CCPR)
Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW)
Dewan HAM PBB (Human Rights Council)
Komite Anti Penyiksaan (CAT)
Komnas HAM Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan pro-justisia terhadap pelanggaran HAM berat berdasarkan...
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM
Ketetapan MPR
Peraturan Presiden
Mahkamah Pidana Internasional (ICC) berwenang mengadili individu atas kejahatan-kejahatan HAM berat seperti genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Statuta yang mendasari pembentukannya adalah...
Statuta Den Haag
Statuta Jenewa
Statuta Roma
Statuta New York
Komponen utama dari Deklarasi Universal HAM (DUHAM) yang menjadi rujukan utama badan-badan HAM PBB terdiri dari...
Hanya hak-hak sipil dan politik
Hanya hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya
Hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya
Hanya hak kolektif
Badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan Konvensi PBB Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat (CAT) adalah...
Komite Hak Anak (CRC)
Komite Hak Migran (CMW)
Komite Anti Penyiksaan (CAT)
Dewan HAM PBB
Dokumen HAM pertama yang dikeluarkan oleh Raja John di Inggris pada tahun 1215 dan menjadi tonggak awal perlindungan hak-hak bangsawan dari kekuasaan raja adalah...
Petition of Right
Magna Carta
Habeas Corpus Act
Bill of Rights
Revolusi yang menghasilkan Deklarasi Kemerdekaan pada tahun 1776, yang menegaskan bahwa semua manusia diciptakan setara dan memiliki hak-hak yang tidak dapat dicabut, adalah...
Revolusi Perancis
Revolusi Rusia
Revolusi Amerika
Revolusi Industri
Dokumen bersejarah yang disahkan pada tahun 1789 di Perancis, yang menyatakan hak-hak dasar warga negara dan manusia, adalah...
Tiga Puluh Pasal
Deklarasi Universal HAM (DUHAM)
Deklarasi Hak-Hak Manusia dan Warga Negara (Declaration of the Rights of Man and of the Citizen)
Konstitusi Perancis 1791
Piagam ini disahkan oleh parlemen Inggris pada tahun 1689 dan membatasi kekuasaan raja serta menjamin hak-hak tertentu bagi warga negara...
Magna Carta
Habeas Corpus Act
Petition of Right
Bill of Rights (Inggris)
Konsep HAM modern mulai berkembang pesat setelah terjadinya peristiwa global yang memicu kesadaran akan pentingnya perlindungan hak asasi manusia, yaitu...
Perang Dunia I
Perang Dingin
Perang Dunia II
Krisis Ekonomi Global 1929
Organisasi internasional yang dibentuk pasca Perang Dunia II, dengan salah satu tujuan utamanya adalah mempromosikan dan mendorong penghormatan terhadap HAM, adalah...
Liga Bangsa-Bangsa
Uni Eropa
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)
G7
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tanggal...
10 Januari 1946
24 Oktober 1945
10 Desember 1948
17 Agustus 1945
Tokoh yang dikenal sebagai "Ibu dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia" karena perannya yang besar dalam perumusannya adalah...
Eleanor Roosevelt
Mother Teresa
Malala Yousafzai
Aung San Suu Kyi
HAM yang bersifat "tidak dapat dicabut" atau "inalienable" telah diakui sejak era pencerahan dan berarti...
Hak tersebut hanya berlaku di negara tertentu
Hak tersebut dapat dibatalkan oleh pemerintah
Hak tersebut melekat pada setiap manusia sejak lahir dan tidak bisa diserahkan atau diambil
Hak tersebut hanya berlaku pada saat perang
HAM generasi pertama umumnya berfokus pada hak-hak...
Ekonomi, Sosial, dan Budaya
Lingkungan dan Pembangunan
Sipil dan Politik
Kolektif
Dokumen HAM yang dihasilkan pada tahun 1628 di Inggris yang melarang penahanan tanpa sebab yang sah dan melarang wajib militer paksa tanpa persetujuan Parlemen adalah...
Habeas Corpus Act
Petition of Right
Magna Carta
Bill of Rights
Pada tahun 1966, PBB mengadopsi dua perjanjian internasional utama yang mengikat secara hukum untuk mengimplementasikan DUHAM, dikenal sebagai...
Konvensi Jenewa dan Konvensi Den Haag
Kovenan Internasional (ICCPR dan ICESCR)
Statuta Roma dan Statuta Wina
Deklarasi Kairo dan Deklarasi Bangkok
HAM generasi kedua, yang berkembang pasca Perang Dunia II, secara utama berfokus pada hak-hak...
Sipil dan Politik (Misal: kebebasan berpendapat)
Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Misal: hak atas pekerjaan)
Hak-hak solidaritas (Misal: hak atas perdamaian)
Hak-hak lingkungan
Konferensi Dunia tentang Hak Asasi Manusia yang diadakan di Wina pada tahun 1993 menghasilkan sebuah Deklarasi dan Program Aksi yang menegaskan universalitas, saling ketergantungan, dan ketakterpisahan semua HAM, yaitu...
Deklarasi Universal HAM
Deklarasi Wina
Deklarasi Bangkok
Deklarasi Kairo
Konvensi PBB yang berfokus secara spesifik pada penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, yang diadopsi pada tahun 1979, adalah...
ICCPR
ICESCR
CRC
CEDAW
Hak asasi manusia generasi ketiga sering disebut sebagai hak-hak...
Negatif
Positif
Solidaritas
Individual
Magna Carta (1215) secara historis dianggap penting karena...
Memberikan hak suara kepada semua warga negara Inggris
Menetapkan konstitusi tertulis pertama di dunia
Membatasi kekuasaan absolut Raja, menunjukkan Raja pun terikat hukum
Menghapuskan perbudakan secara total di Eropa
Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) mulai berlaku (entry into force) pada tahun...
1948
1966
1976
1993
Pada era Pencerahan (Abad ke-18), filsuf yang terkenal dengan teori Kontrak Sosial dan pemikirannya tentang hak alami (Natural Rights) yang sangat mempengaruhi Revolusi Amerika dan Perancis adalah...
Niccolò Machiavelli
Thomas Hobbes
John Locke
Immanuel Kant
Gerakan penghapusan perbudakan (Abolisionisme) pada abad ke-19 merupakan tonggak penting dalam sejarah HAM karena...
Menghasilkan Deklarasi HAM regional
Menegaskan hak kepemilikan
Menegaskan hak kebebasan sebagai hak yang universal, lepas dari ras atau status
Fokus pada hak ekonomi dan sosial
Di Indonesia, implementasi HAM di tingkat eksekutif merupakan tanggung jawab utama dari...
Mahkamah Konstitusi
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
Seluruh jajaran pemerintah (Kementerian/Lembaga)
Komisi Nasional HAM (Komnas HAM)
Salah satu bentuk implementasi Hak Sipil dan Politik (HSP) yang paling mendasar oleh pemerintah adalah menjamin...
Hak atas perumahan yang layak
Hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu
Hak atas cuti melahirkan
Hak atas jaminan sosial
Implementasi Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (HESB) di Indonesia diwujudkan melalui program-program seperti...
Penyelenggaraan pemilu yang jujur
Kebebasan berpendapat dan berekspresi
Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan wajib belajar 12 tahun
Kebebasan mendirikan serikat pekerja
Dalam konteks kementerian, upaya untuk memastikan bahwa kebijakan publik tidak diskriminatif adalah bagian dari implementasi prinsip HAM, yaitu prinsip...
Universalitas
Nondiskriminasi
Keterpisahan
Nonintervensi
Dokumen nasional yang menjadi panduan bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM di Indonesia adalah...
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)
Undang-Undang Dasar 1945
Program Prioritas Nasional
Kewajiban pemerintah dalam implementasi HAM, terutama HESB, adalah melakukan pemenuhan secara "progresif", yang berarti...
Pemenuhan harus dilakukan sekaligus dalam waktu singkat.
Pemenuhan dilakukan bertahap sesuai dengan kemampuan sumber daya negara.
Pemenuhan hanya ditujukan kepada kelompok yang terpinggirkan.
Pemenuhan hanya fokus pada hak sipil dan politik.
Jika terjadi dugaan pelanggaran HAM yang melibatkan aparatur negara, langkah awal implementasi HAM yang harus dilakukan oleh kementerian terkait adalah...
Langsung menyerahkan kasus ke Komnas HAM
Melakukan audit keuangan
Melakukan pemeriksaan internal dan mengambil tindakan korektif
Menunggu hasil putusan pengadilan
Kepatuhan negara Indonesia terhadap instrumen HAM internasional, seperti Kovenan Internasional, diwujudkan melalui proses...
Ratifikasi
Mediasi
Arbitrasi
Resolusi
Salah satu indikator keberhasilan implementasi HAM di sektor publik, khususnya di layanan publik kementerian, adalah penerapan prinsip...
Kecepatan dan biaya
Transparansi dan akuntabilitas
Kerahasiaan
Sentralisasi
Dalam implementasi Hak Anak, pemerintah wajib memastikan bahwa setiap keputusan atau tindakan yang diambil harus mengutamakan...
Kepentingan negara
Kepentingan ekonomi
Kepentingan terbaik bagi anak (The Best Interest of the Child)
Kepentingan orang tua
Pelaksanaan "Universal Periodic Review (UPR)" oleh Dewan HAM PBB merupakan mekanisme bagi negara anggota PBB, termasuk Indonesia, untuk...
Mengadili kasus-kasus HAM
Melaporkan dan dikaji mengenai implementasi HAM di negaranya
Memberikan bantuan dana kepada negara lain
Menandatangani perjanjian dagang
Implementasi HAM menuntut agar pemerintah tidak hanya menghormati (respect) hak-hak, tetapi juga berkewajiban untuk melindungi (protect), yang berarti...
Pemerintah harus menyediakan semua kebutuhan dasar warga.
Pemerintah harus mencegah pihak ketiga (misalnya perusahaan atau individu) melanggar HAM warga.
Pemerintah harus segera meratifikasi semua perjanjian HAM internasional.
Pemerintah harus mempromosikan HAM melalui media massa.
Konsep "Due Diligence" dalam implementasi HAM, terutama dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan, merujuk pada kewajiban negara untuk...
Mengumpulkan data statistik gender secara rutin.
Mengambil langkah-langkah yang wajar dan efektif untuk mencegah, menyelidiki, menghukum, dan memberikan ganti rugi atas pelanggaran.
Memberikan bantuan hukum gratis.
Membentuk kementerian khusus perempuan.
Peran Kementerian Hukum dan HAM dalam implementasi HAM salah satunya adalah melakukan Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang bertujuan untuk...
Menyamakan semua undang-undang di tingkat daerah.
Memastikan tidak ada peraturan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM.
Membuat hukum yang lebih keras bagi pelaku kejahatan.
Mendorong pertumbuhan ekonomi.
Dalam konteks Hak Atas Pembangunan (Generasi Ketiga HAM), implementasi HAM memerlukan pendekatan berbasis HAM (Human Rights-Based Approach) dalam perencanaan pembangunan, yang menekankan bahwa pembangunan harus...
Mencapai target ekonomi tinggi saja.
Didominasi oleh investasi asing.
Memberdayakan pemegang hak dan menempatkan pemegang kewajiban sebagai pihak yang bertanggung jawab.
Hanya fokus pada infrastruktur fisik.
Implementasi HAM di sektor peradilan (hak atas peradilan yang adil) dijamin salah satunya melalui adanya...
Hak untuk dipenjara secepatnya
Hak untuk banding
Hak untuk mendapatkan bantuan hukum bagi yang tidak mampu
Hak untuk menolak pengacara
Dalam implementasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR), Indonesia diwajibkan untuk secara berkala menyampaikan laporan berkala kepada...
Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya PBB (CESCR)
Dewan Keamanan PBB
Mahkamah Internasional (ICJ)
UNICEF
Yang bukan badan perjanjian PBB adalah...
Komite Hak Anak (CRC)
Komite Hak Asasi Manusia (HRC)
Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (CESCR)
Dewan Keamanan PBB
Salah satu contoh implementasi HAM dalam kerangka Hak Atas Lingkungan yang Sehat adalah kebijakan pemerintah terkait...
Pemberian subsidi BBM
Pengawasan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)
Pelaksanaan upacara bendera
Pengurangan pajak
Implementasi prinsip "Participatory" dalam HAM di lingkungan kementerian berarti...
Semua kebijakan dibuat oleh Menteri tanpa intervensi.
Pihak yang terdampak atau berkepentingan harus dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan.
Pengambilan keputusan harus cepat dan efisien.
Keputusan harus selalu didasarkan pada mayoritas suara.
Langkah yang harus diambil oleh Kementerian/Lembaga untuk memastikan HAM terintegrasi dalam seluruh proses kerjanya dikenal sebagai...
Mainstreaming HAM
Filtering HAM
Centralizing HAM
Generalizing HAM
Dokumen HAM pertama di dunia yang membatasi kekuasaan monarki Inggris dan disahkan pada tahun 1215 adalah...
Bill of Rights
Petition of Right
Magna Carta
Habeas Corpus Act
Peristiwa global yang menjadi pemicu utama terbentuknya organisasi internasional dan instrumen HAM modern seperti PBB dan DUHAM adalah...
Perang Dingin
Perang Dunia I
Revolusi Perancis
Perang Dunia II
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tanggal...
10 Januari 1946
10 Desember 1948
24 Oktober 1945
17 Agustus 1945
HAM generasi pertama berfokus pada hak-hak yang bersifat negatif, yaitu hak...
Ekonomi, Sosial, dan Budaya
Kolektif dan Lingkungan
Sipil dan Politik
Pembangunan
Tokoh yang memimpin komite penyusunan Deklarasi Universal HAM (DUHAM) dan dikenal sebagai "Ibu dari DUHAM" adalah...
Mother Teresa
Eleanor Roosevelt
Simone de Beauvoir
Malala Yousafzai
Dokumen yang dihasilkan dari Revolusi Perancis tahun 1789 yang menjamin hak-hak individu adalah...
Bill of Rights
Konstitusi Perancis 1791
Deklarasi Hak-Hak Manusia dan Warga Negara
Petition of Right
Dua perjanjian internasional utama yang disahkan PBB pada tahun 1966 untuk mengimplementasikan DUHAM secara mengikat adalah...
Konvensi Jenewa dan Konvensi Den Haag
Kovenan Internasional (ICCPR dan ICESCR)
Statuta Roma dan Statuta Wina
Protokol Tambahan
Lembaga independen di Indonesia yang bertugas melakukan penyelidikan pro-justisia terhadap dugaan pelanggaran HAM berat adalah...
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)
Mahkamah Konstitusi (MK)
Ombudsman Republik Indonesia (ORI)
Badan PBB yang bertanggung jawab untuk mempromosikan dan melindungi HAM melalui mekanisme Universal Periodic Review (UPR) adalah...
Dewan Keamanan PBB
Mahkamah Internasional (ICJ)
Dewan HAM PBB (Human Rights Council)
Organisasi Buruh Internasional (ILO)
Di kawasan Asia Tenggara, mekanisme kerja sama regional di bawah naungan ASEAN yang menangani isu HAM dikenal sebagai...
Dewan HAM Asia
Komisi HAM ASEAN (AICHR)
Mahkamah HAM ASEAN
Forum HAM Asia
Mahkamah internasional yang berwenang mengadili individu atas kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang berdasarkan Statuta Roma adalah...
Mahkamah Internasional (ICJ)
Mahkamah Pidana Internasional (ICC)
Mahkamah Eropa
Mahkamah HAM Antar-Amerika
Lembaga di Indonesia yang secara khusus fokus pada perlindungan hak-hak perempuan dari segala bentuk kekerasan adalah...
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)
Komnas Perempuan
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
Komnas HAM
Badan perjanjian (Treaty Body) PBB yang memantau implementasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR) adalah...
Komite Hak Anak (CRC)
Komite Hak Asasi Manusia (CCPR)
Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (CESCR)
Komite Anti Penyiksaan (CAT)
Dokumen panduan nasional di Indonesia yang digunakan kementerian/lembaga untuk mengimplementasikan komitmen HAM adalah...
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)
Program Nawacita
Rencana Jangka Panjang Pembangunan
Kewajiban negara untuk memenuhi Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (HESB) dilakukan secara "progresif", yang berarti pemenuhan dilakukan...
Sekaligus dan serentak
Bertahap sesuai sumber daya negara
Hanya saat terjadi krisis
Setelah mendapat persetujuan PBB
Dalam implementasi HAM, kewajiban pemerintah untuk melindungi (protect) hak berarti...
Pemerintah menyediakan semua kebutuhan dasar warga.
Pemerintah mencegah pihak ketiga (individu/perusahaan) melanggar HAM warga.
Pemerintah langsung mengadili pelanggar HAM.
Pemerintah meratifikasi semua perjanjian internasional.
Salah satu prinsip utama yang harus diterapkan oleh kementerian/lembaga dalam pengambilan keputusan terkait HAM, seperti yang ditekankan dalam Hak Anak, adalah...
Kepentingan ekonomi
Kepentingan terbaik bagi anak (The Best Interest of the Child)
Kepentingan mayoritas
Kepentingan politik
Proses penyesuaian peraturan perundang-undangan nasional agar sejalan dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM internasional dan nasional disebut...
Ratifikasi
Yudikasi
Harmonisasi
Intervensi
Mekanisme PBB di mana Indonesia diwajibkan untuk menyampaikan laporan mengenai situasi HAM-nya dan dikaji oleh negara-negara lain disebut...
Laporan Berkala
Universal Periodic Review (UPR)
Prosedur Khusus
Komunikasi Antar-Negara
Implementasi prinsip akuntabilitas dalam konteks HAM menuntut agar...
Pemerintah hanya bertanggung jawab kepada PBB.
Ada mekanisme untuk meminta pertanggungjawaban pemegang kewajiban jika terjadi pelanggaran hak.
Pelanggar HAM tidak bisa dihukum.
Semua data dan informasi harus dirahasiakan.
Jelaskan mengapa Magna Carta (1215) dianggap sebagai tonggak sejarah penting dalam perkembangan Hak Asasi Manusia, meskipun awalnya hanya melindungi hak para bangsawan?
(a)
Sebutkan dan jelaskan secara singkat dua (2) Generasi HAM yang terkandung dalam Deklarasi Universal HAM (DUHAM) dan instrumen Kovenan Internasional PBB.
(a)
Apa signifikansi dari Deklarasi Wina (1993) dalam sejarah perkembangan HAM pasca Perang Dingin?
(a)
Jelaskan peran utama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di Indonesia sebagai lembaga negara independen.
(a)
Apa perbedaan mendasar antara Dewan HAM PBB (Human Rights Council) dan Badan Perjanjian PBB (Treaty Bodies) dalam mekanisme perlindungan HAM internasional?
(a)
Sebutkan tiga (3) kejahatan internasional yang menjadi yurisdiksi utama dari Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court / ICC).
(a)
Jelaskan konsep Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) di Indonesia dan mengapa RANHAM penting bagi kementerian/lembaga?
(a)
Sebutkan dan jelaskan secara singkat dua (2) dari tiga kewajiban utama negara dalam implementasi HAM (Tiga Pilar Kewajiban: Respect, Protect, Fulfill).
(a)
Respect (Menghormati): Negara wajib menahan diri untuk tidak melakukan intervensi atau pelanggaran terhadap hak-hak individu (contoh: tidak membatasi kebebasan berbicara).
Protect (Melindungi): Negara wajib mengambil langkah untuk mencegah pihak ketiga (seperti perusahaan, individu, atau kelompok) melanggar HAM warga negara (contoh: mengeluarkan undang-undang anti-diskriminasi).
Fulfill (Memenuhi): Negara wajib mengambil langkah positif dan proaktif untuk menjamin realisasi hak-hak (contoh: menyediakan layanan kesehatan publik). (Jawaban harus mencakup dua dari tiga poin di atas).
(a)
