NEW
Font size
WorksheetsSoal Pilihan Ganda UUD 1945
Total questions: 51
Worksheet time: 26mins
Pasal 19 mengatur tentang…
Pemilu Presiden
Keanggotaan DPR
Susunan MPR
Fungsi MA
DPR dipilih melalui… (Pasal 19)
Musyawarah
Seleksi pemerintah
Pemilihan umum
Penunjukan Presiden
Pasal 20 mengatur tentang…
Kekuasaan yudikatif
Proses pengusulan anggaran
Kekuasaan DPR membuat undang-undang
Wewenang Presiden
Dalam Pasal 20, DPR memiliki fungsi utama dalam…
Penegakan hukum
Pembentukan UU bersama Presiden
Pengangkatan menteri
Pengelolaan keuangan negara
Pasal 20A mengatur fungsi DPR yaitu kecuali…
Legislasi
Anggaran
Pengawasan
Eksekutif
Hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah disebut…
Hak imunitas
Hak interpelasi
Hak administrasi
Hak veto
Hak DPR untuk melakukan penyelidikan adalah…
Hak angket
Hak budget
Hak imunitas
Hak veto
Anggota DPR memiliki hak berikut kecuali…
Hak mengusulkan RUU
Hak menyatakan pendapat
Hak mengawasi Presiden
Hak menjatuhkan MA
Pasal 21 mengatur bahwa anggota DPR berhak mengajukan…
APBN
Peraturan pemerintah
RUU
Putusan MA
Pasal 22 menjelaskan Presiden dapat menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang dalam keadaan…
Normal
Mendesak
Pilkada
Sengketa politik
Peraturan pemerintah pengganti undang-undang harus mendapat persetujuan…
MA
MPR
DPR
KPK
Pasal 22A mengatur bahwa tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan…
UU
PP
Perpres
Putusan MK
Pasal 22B mengatur anggota DPR dapat diberhentikan menurut…
Peraturan pemerintah
Ketentuan undang-undang
Perpres
Putusan MK
Pasal 22C mengatur tentang…
Susunan MPR
Anggota DPD
Kekuasaan kehakiman
Pengangkatan duta
Anggota DPD dipilih dari setiap…
Desa
Kabupaten
Provinsi
Kecamatan
Pasal 22D menyebutkan bahwa DPD ikut membahas RUU terkait…
Kehakiman
Pemerintah pusat
Otonomi daerah, hubungan pusat-daerah, dan keuangan daerah
Militer
DPD dapat memberikan pertimbangan kepada DPR terkait…
Pemilu
Pengangkatan menteri
APBN dan pajak
Pendidikan nasional
DPD tidak memiliki wewenang untuk…
Mengusulkan RUU tertentu
Mengawasi pelaksanaan UU tertentu
Menetapkan UU
Memberi pertimbangan APBN
Pasal 23 mengatur tentang…
Militer
Keuangan negara
Pemilihan umum
DPD
APBN ditetapkan setiap tahun oleh…
Presiden
DPR dan Presiden
MA
MPR
Jika DPR tidak menyetujui APBN, pemerintah memakai…
APBN usulan DPD
APBN tahun sebelumnya
Anggaran darurat
Perpres tanpa batas
Pasal 23A mengatur bahwa pajak dan pungutan diatur dengan…
Keputusan Presiden
UU
PP
Putusan MK
Pasal 23B mengatur mata uang ditetapkan dengan…
UU
PP
Perpres
Keputusan Bank Indonesia
Pasal 23C mengatur sistem keuangan negara diatur dengan…
Perpres
PP
UU
Putusan MA
Pasal 23C mengatur sistem keuangan negara diatur dengan…
Perpres
PP
UU
Putusan MA
Pasal 23D mengatur bahwa negara memiliki…
Lembaga pajak
Bank sentral
Pengadilan ekonomi
Lembaga anggaran
Pasal 23E mengatur tentang lembaga pemeriksa keuangan yaitu…
MA
DPD
BPK
MK
BPK bertugas memeriksa…
Presiden
Pengelolaan keuangan negara
Kinerja DPR
Hubungan luar negeri
Hasil pemeriksaan BPK diserahkan kepada…
Presiden
MA
DPR, DPD, dan DPRD
MK
Pasal 23F mengatur bahwa anggota BPK dipilih oleh…
Presiden
DPD
DPR
MA
Pengangkatan anggota BPK dilakukan oleh…
Presiden
MA
DPR
MPR
Pasal 23G mengatur kedudukan BPK berada di…
DPRD
Ibu kota negara
Daerah tingkat I dan II
Sesuai ketentuan UU
Pasal 24 mengatur tentang…
Militer
Kekuasaan kehakiman
Pendidikan nasional
Sumber daya alam
Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh…
MA dan MK
Presiden
DPR
DPD
Pasal 24A mengatur tentang lembaga…
MK
Kepolisian
MA
KPU
Pasal 24B mengatur lembaga…
KY (Komisi Yudisial)
KPK
BPK
KPU
Fungsi KY adalah…
Mengatur APBN
Mengawasi hakim
Memutus sengketa kewenangan
Mengangkat duta besar
Pasal 24C mengatur lembaga…
MA
MK
BPK
MPR
MK berwenang menguji…
APBN
Peraturan daerah
Undang-undang terhadap UUD
Keputusan Presiden
MK juga memutus sengketa…
Pemilu
Perdata
Pidana
Kepegawaian
MK berwenang memutus pembubaran…
DPD
Parpol
MA
KPK
Pasal 25 mengatur bahwa syarat menjadi hakim ditetapkan dengan…
PP
Perpres
UU
Keputusan Ketua MA
Pasal 26 mengatur tentang…
BPK
Warga negara
Hakim
Pemilu
Yang termasuk warga negara adalah…
Semua penduduk
Orang asing yang tinggal sementara
Warga negara Indonesia
Pendatang ilegal
Pasal 27 menjamin hak…
Pendidikan
Hukum yang sama bagi warga negara
Kepemilikan tanah
Perlindungan diplomatik
Pasal 28 mengatur tentang…
Kekuasaan kehakiman
Pemerintahan daerah
Hak asasi manusia (HAM)
Keuangan negara
Pasal 29 mengatur tentang…
Pertahanan
Ketuhanan dan kebebasan beragama
Pendidikan
Perpajakan
Pasal 30 mengatur tentang…
Hukum acara
Polisi dan TNI dalam pertahanan serta keamanan
Pendidikan tinggi
Hubungan luar negeri
Pasal 31 mengatur tentang…
Pendidikan
Perdagangan
Kebebasan pers
Lingkungan hidup
Pasal 32 mengatur mengenai…
Kebudayaan nasional
Ekonomi syariah
Kesehatan
Proses peradilan
Pasal 33 dan 34 mengatur tentang…
Ketatanegaraan
Perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial
Pemilu
Hakim dan peradilan
