WorksheetsUlangan Bab 2 kelas 11
Total questions: 50
Worksheet time: 3hrs 30mins
Alasan utama dilakukannya amandemen UUD NRI Tahun 1945 adalah...
Adanya perubahan rezim pemerintahan
Untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan tuntutan demokrasi
Karena adanya tekanan dari masyarakat internasional
Agar konstitusi lebih singkat dan mudah dipahami
Untuk mengembalikan kekuasaan kepada MPR
Salah satu dampak positif dari amandemen UUD NRI Tahun 1945 adalah...
Melemahnya kedudukan presiden
Terbatasnya kebebasan berpendapat
Terwujudnya sistem pemerintahan yang lebih demokratis
Meningkatnya sentralisasi kekuasaan
Berkurangnya peran rakyat dalam pemerintahan
Pasal mana dalam UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur tentang mekanisme perubahan UUD?
Pasal 1
Pasal 3
Pasal 37
Pasal 9
Pasal 20
Salah satu kesepakatan dasar dalam amandemen UUD NRI Tahun 1945 adalah...
Mengubah bentuk negara menjadi federal
Melemahkan kedudukan lembaga yudikatif
Mempertahankan sistem presidensial
Menghapuskan lembaga DPRD
Mengubah dasar negara Pancasila
Apa yang dimaksud dengan rule of law?
Kekuasaan hukum yang tertinggi
Kekuasaan raja yang mutlak
Kekuasaan mayoritas
Kekuasaan agama
Kekuasaan militer
Sebelum amandemen, kekuasaan tertinggi dalam negara Indonesia berada di tangan...
Presiden
MPR
DPR
Mahkamah Agung
DPD
Salah satu tujuan utama amandemen UUD NRI Tahun 1945 adalah...
Memperkuat kekuasaan partai politik
Membatasi kebebasan pers
Memperkuat sistem pemerintahan yang otoriter
Menjamin hak asasi manusia
Melemahkan peran lembaga swadaya masyarakat
Apa yang dimaksud dengan check and balances?
Sistem saling mengawasi dan mengimbangi antar lembaga negara
Sistem pembagian kekuasaan secara merata
Sistem pemilihan umum secara langsung
Sistem pemerintahan yang terpusat
Sistem hukum yang berlaku surut
Manakah dari berikut ini yang bukan merupakan dampak positif dari amandemen UUD NRI Tahun 1945 bagi kehidupan berbangsa dan bernegara?
Terbukanya ruang bagi partisipasi masyarakat
Terwujudnya pemerintahan yang lebih transparan
Meningkatnya stabilitas politik
Melemahnya peran partai politik
Terjaminnya hak asasi manusia
Alasan utama dilakukannya amandemen UUD NRI Tahun 1945 adalah...
Adanya perubahan rezim pemerintahan
Untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan tuntutan demokrasi
Karena adanya tekanan dari masyarakat internasional
Agar konstitusi lebih singkat dan mudah dipahami
Untuk mengembalikan kekuasaan kepada MPR
Manakah dari berikut ini yang bukan merupakan alasan dilakukannya amandemen UUD NRI Tahun 1945?
Struktur ketatanegaraan yang terlalu sentralistik
Kekuasaan presiden yang terlalu besar
Adanya pasal-pasal yang multitafsir
Keinginan untuk membentuk negara kesatuan
Rumusan UUD yang belum cukup mendukung demokrasi
Perubahan UUD NRI Tahun 1945 yang paling mendasar adalah...
Perubahan sistem pemerintahan dari presidensial menjadi parlementer
Perubahan bentuk negara dari kesatuan menjadi federal
Perubahan kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi negara
Perubahan sistem pemilihan umum
Perubahan dasar negara Pancasila
Langkah pertama yang harus dilakukan dalam proses perubahan UUD NRI Tahun 1945 adalah:
Menyiapkan usul perubahan tertulis dan alasan perubahan
Meminta persetujuan dari Presiden sebelum perubahan dilakukan
Mengadakan sidang MPR dengan kehadiran minimal 2/3 anggota
Mengajukan usul perubahan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari anggota MPR
Memastikan semua fraksi di MPR menyetujui usul perubahan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) telah mengalami empat kali perubahan, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002.
Perubahan pertama pada UUD 1945 fokus pada pembatasan kekuasaan presiden dan pemberdayaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Perubahan ini disahkan dalam Sidang Umum MPR pada 14-21 Oktober 1999 dan mencakup beberapa pasal penting yang mengatur tentang kekuasaan pemerintahan negara, kementerian negara, dan DPR.
Pertanyaan: Apa tujuan utama dari perubahan pertama UUD NRI Tahun 1945?
Mengatur tentang hak asasi manusia
Membatasi kekuasaan presiden dan memperkuat DPR
Menerapkan pemilihan presiden secara langsung
Membentuk Mahkamah Konstitusi
Mengatur wilayah negara dan pembagian administrasi
Perubahan kedua UUD NRI Tahun 1945, yang disahkan dalam Sidang Tahunan MPR 2000, meliputi 25 pasal dan 51 ayat. Fokus utama dari perubahan ini adalah pemerintah daerah, hak asasi manusia, dan atribut negara. Salah satu bab penting yang diatur dalam perubahan kedua adalah bab tentang hak asasi manusia yang secara khusus mengatur hak-hak warga negara dan tanggung jawab negara dalam melindungi hak tersebut.
Pertanyaan:
Bab mana yang diatur dalam Perubahan Kedua UUD NRI Tahun 1945 yang secara langsung berkaitan dengan hak asasi manusia?
Bab tentang Pemerintah Daerah
Bab tentang Wilayah Negara
Bab tentang Dewan Perwakilan Rakyat
Bab tentang Hak Asasi Manusia
Bab tentang Warga Negara dan Penduduk
Dalam perubahan ketiga UUD NRI Tahun 1945, salah satu langkah penting adalah memperkenalkan mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat. Ini merupakan perubahan besar dalam sistem pemerintahan yang sebelumnya tidak mengenal mekanisme pemilihan langsung. Selain itu, perubahan ini juga mencakup pembentukan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Mahkamah Konstitusi.
Pertanyaan:
Apa salah satu tujuan utama dari perubahan ketiga UUD NRI Tahun 1945?
Memperkuat peran DPD dalam perumusan undang-undang
Mengatur tentang batas wilayah negara
Memperkenalkan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung
Membatasi masa jabatan presiden menjadi satu periode
Menghapus Dewan Pertimbangan Agung
Perubahan keempat UUD NRI Tahun 1945 dilaksanakan pada 1-12 Agustus 2002.
Salah satu aspek penting dari perubahan ini adalah penegasan bahwa UUD NRI Tahun 1945 yang telah diubah adalah konstitusi yang berlaku secara sah. Selain itu, perubahan keempat ini juga mengatur tentang pelaksanaan tugas kepresidenan, kewajiban warga negara mengikuti pendidikan dasar, dan pembentukan Dewan Pertimbangan Presiden.
Pertanyaan:
Apa salah satu aspek penting yang diatur dalam perubahan keempat UUD NRI Tahun 1945?
Pemilihan presiden secara langsung
Pembentukan Dewan Pertimbangan Presiden
Hak asasi manusia
Pembentukan Mahkamah Konstitusi
Pembentukan DPD
Pasal 37 UUD NRI Tahun 1945 mengatur prosedur perubahan UUD. Salah satu tahapan penting dalam perubahan konstitusi ini adalah sidang MPR yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota MPR. Usulan perubahan harus diajukan secara tertulis dan dihadiri oleh minimal dua pertiga anggota agar dapat dibahas dalam sidang resmi.
Pertanyaan:
Berdasarkan Pasal 37, berapa jumlah minimal anggota MPR yang harus hadir dalam sidang untuk mengubah UUD NRI Tahun 1945?
Setengah dari jumlah anggota MPR
Dua pertiga dari jumlah anggota MPR
Sepertiga dari jumlah anggota MPR
Lima puluh persen dari jumlah anggota MPR
Seluruh anggota MPR
Salah satu alasan penting perubahan UUD NRI Tahun 1945 setelah reformasi adalah kebutuhan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam sistem pemerintahan yang ada. Masyarakat menginginkan konstitusi yang lebih demokratis dan dapat menjamin kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, MPR memutuskan untuk mengubah beberapa pasal yang dianggap tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman.
Pertanyaan:
Apa alasan utama MPR melakukan perubahan UUD NRI Tahun 1945?
Memperbaiki kelemahan dalam sistem pemerintahan
Meningkatkan anggaran belanja negara
Mengurangi kewenangan Mahkamah Konstitusi
Meningkatkan peran presiden dalam kebijakan luar negeri
Menambah kewenangan Dewan Pertimbangan Agung
Perubahan UUD NRI Tahun 1945 dilakukan secara bertahap dari tahun 1999 hingga 2002. Salah satu pendekatan yang digunakan oleh MPR adalah membahas pasal-pasal yang sudah disepakati terlebih dahulu sebelum melanjutkan pembahasan pasal-pasal yang lebih sulit untuk mencapai konsensus. Metode ini bertujuan untuk menjaga keberlanjutan proses perubahan konstitusi.
Pertanyaan:
Mengapa MPR menggunakan pendekatan bertahap dalam perubahan UUD NRI Tahun 1945?
Untuk menghindari kontroversi terkait hak asasi manusia
Agar pembahasan pasal-pasal yang lebih sulit dilakukan setelah pasal yang mudah disepakati
Untuk mengurangi wewenang DPR dalam perubahan undang-undang
Karena peran Presiden dalam perubahan sangat kuat
Karena perubahan harus diselesaikan dalam satu sidang
Dalam perubahan kedua UUD NRI Tahun 1945, salah satu pasal penting yang diubah adalah tentang pemerintah daerah. Perubahan ini bertujuan untuk memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola wilayahnya. Hal ini merupakan bagian dari desentralisasi yang dilakukan untuk mendekatkan pemerintah dengan rakyat.
Pertanyaan:
Apa tujuan utama dari perubahan pasal tentang pemerintah daerah dalam perubahan kedua UUD NRI Tahun 1945?
Mengurangi kewenangan pemerintah pusat
Memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah
daerah
Menghapus peran DPRD
Memperkuat peran presiden dalam pemerintahan daerah
Membentuk wilayah otonomi baru
Perubahan pertama UUD NRI Tahun 1945 membatasi kekuasaan presiden dengan menetapkan bahwa presiden hanya bisa dipilih untuk dua kali masa jabatan. Ini adalah perubahan yang sangat penting dalam sistem presidensial di Indonesia karena sebelumnya tidak ada batasan yang jelas mengenai masa jabatan presiden.
Pertanyaan:
Apa salah satu perubahan signifikan yang dilakukan dalam perubahan pertama UUD NRI Tahun 1945?
Pembatasan masa jabatan presiden menjadi dua kali
Penerapan pemilihan presiden secara langsung
Pemberian hak veto kepada presiden
Penghapusan DPR dalam proses legislasi
Pembentukan Dewan Pertimbangan Presiden
Perubahan keempat UUD NRI Tahun 1945 memperkenalkan sistem jaminan sosial yang bertujuan untuk memberikan perlindungan sosial bagi seluruh warga negara Indonesia.
Sistem ini mengatur bahwa pemerintah wajib memberikan jaminan sosial kepada seluruh rakyat, termasuk kesehatan dan pendidikan dasar gratis.
Pertanyaan:
Apa salah satu konsep penting yang diperkenalkan dalam perubahan keempat UUD NRI Tahun 1945?
Sistem pendidikan gratis hingga perguruan tinggi
Sistem jaminan sosial bagi seluruh warga Negara
Hak pilih bagi warga negara yang berusia 16 tahun
Pembentukan Dewan Pertimbangan Presiden
Penghapusan Kementerian Pendidikan
Di era digital ini, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mempengaruhi hampir semua sektor kehidupan, termasuk pendidikan. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran seperti e-learning, platform daring, dan aplikasi berbasis pendidikan sudah menjadi hal umum. Namun, salah satu tantangan terbesar dalam pemanfaatan teknologi ini adalah disparitas akses yang dialami oleh siswa di daerah terpencil. Meskipun sudah ada program-program dari pemerintah untuk mengatasi ketimpangan akses ini, masih banyak siswa yang kesulitan untuk mendapatkan pendidikan yang layak karena keterbatasan akses internet dan perangkat.
Pertanyaan (HOTS)
Bagaimana strategi yang paling efektif bagi pemerintah untuk mengatasi disparitas akses pendidikan di era digital, terutama bagi siswa di daerah terpencil?
Mengirimkan perangkat komputer ke sekolah-sekolah di daerah terpencil
Memperluas jaringan internet gratis di seluruh wilayah Indonesia
Menyediakan platform belajar yang dapat diakses secara offline dan online
Memprioritaskan pembangunan infrastruktur fisik sebelum teknologi
Meningkatkan jumlah guru yang mampu mengajar secara daring
Perubahan iklim global menjadi salah satu isu paling krusial abad ini. Dampaknya meluas ke berbagai aspek, mulai dari bencana alam yang semakin sering terjadi hingga kerusakan ekosistem. Di beberapa negara, kebijakan mengenai pengurangan emisi karbon sudah diterapkan, namun di negara-negara berkembang kebijakan ini terkadang tidak berjalan efektif karena pertumbuhan ekonomi sering kali diprioritaskan di atas upaya menjaga lingkungan.
(HOTS): Jika Anda menjadi pemimpin sebuah negara berkembang yang mengandalkan sumber daya alam untuk pertumbuhan ekonomi, kebijakan apa yang dapat Anda terapkan agar tetap menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan?
Melarang seluruh kegiatan industri berbasis sumber daya alam
Mengutamakan pertumbuhan ekonomi terlebih dahulu sebelum peduli lingkungan
Menerapkan kebijakan pajak karbon yang tinggi pada industri besar
Mengembangkan ekonomi hijau dengan memanfaatkan energi terbarukan
Mengurangi pengeluaran negara untuk sektor energi fosil
Prinsip utama demokrasi menurut UUD NRI Tahun 1945 adalah…
Kekuasaan berada di tangan partai politik
Kekuasaan tertinggi berada pada lembaga legislatif
Kekuasaan berada pada presiden
Kedaulatan berada di tangan rakyat
Semua keputusan negara dibuat oleh MPR
Ciri demokrasi Pancasila yang membedakannya dari demokrasi liberal adalah…
Kebebasan mutlak tanpa batas
Dominasi mayoritas atas minoritas
Pengambilan keputusan melalui musyawarah mufakat
Pemilihan umum ditentukan oleh pemerintah
Kekuasaan presiden tidak terbatas
Pemilu sebagai wujud demokrasi dilaksanakan dengan asas Luber dan Jurdil. Yang termasuk asas "Luber" adalah…
Jujur dan terbuka
Langsung, umum, bebas, dan rahasia
Bebas dan terbuka
Terbuka dan rahasia
Jujur dan adil
Lembaga yang bertugas menyelenggarakan pemilu di Indonesia adalah…
DPR
MPR
DPD
KPU
MA
Salah satu perwujudan demokrasi dalam kehidupan sekolah adalah…
Wali kelas menentukan ketua OSIS
Tugas kelompok ditentukan guru sepenuhnya
Pengambilan keputusan melalui musyawarah kelas
Siswa wajib mengikuti keputusan guru tanpa diskusi
Guru tidak memberi ruang diskusi
Demokrasi Pancasila menempatkan nilai kemanusiaan sebagai dasar karena…
Mengutamakan kepentingan negara di atas segalanya
Menjamin kebebasan absolut bagi warga negara
Menghargai martabat dan hak setiap warga negara
Memberikan kekuasaan penuh pada pemerintah
Memberi kebebasan tanpa tanggung jawab
Pelaksanaan demokrasi di Indonesia erat kaitannya dengan prinsip rule of law, artinya…
Pemerintah dapat bertindak tanpa aturan
Semua tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum
Hukum hanya berlaku bagi masyarakat
Hukum dibuat untuk melindungi pejabat
Hukum tidak boleh mengikat pemerintah
Berikut ini yang merupakan contoh ancaman terhadap demokrasi adalah…
Pemilu dilakukan secara berkala
Media bebas menyampaikan berita
Masyarakat aktif berpartisipasi
Politik uang dalam pemilu
Diskusi publik dilakukan secara terbuka
Sikap demokratis dalam kehidupan keluarga ditunjukkan dengan…
Keputusan selalu dibuat ayah
Anak selalu mengikuti semua perintah tanpa bertanya
Diskusi keluarga dalam menentukan aturan rumah
Kakak menentukan kegiatan adik
Ibu selalu menentukan semua keputusan
Fungsi DPR sebagai wujud demokrasi perwakilan adalah…
Mengatur segala bentuk kegiatan ekonomi
Mewakili suara rakyat dalam pemerintahan
Melaksanakan kekuasaan kehakiman
Mengawasi pelaksanaan peradilan
Menjadi lembaga tertinggi negara
Contoh sikap anti demokrasi dalam masyarakat adalah…
Menghargai pendapat orang lain
Melakukan pemaksaan kehendak
Bermusyawarah untuk mufakat
Menegakkan peraturan bersama
Memilih pemimpin dengan pemilu
Demokrasi di Indonesia menganut sistem presidensial. Artinya…
Presiden dapat membubarkan DPR
Presiden dipilih oleh MPR
Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan
Presiden dipilih seumur hidup
Presiden memiliki kekuasaan absolut
Salah satu tujuan demokrasi adalah…
Membatasi partisipasi politik
Menjamin kebebasan dan keadilan bagi masyarakat
Memberikan kekuasaan penuh pada militer
Menghapuskan hak-hak politik warga
Mengutamakan kepentingan individu mutlak
Manakah yang merupakan ketentuan pokok yang diatur dalam UUD 1945 sebelum amandemen? Jawaban benar lebih dari satu
Adanya Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga tertinggi negara.
Kekuasaan Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.
Kekuasaan yang dominan pada lembaga eksekutif (Presiden).
Adanya Mahkamah Konstitusi.
Pembatasan masa jabatan Presiden.
Perubahan UUD NRI Tahun 1945 ditujukan untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang lebih demokratis. Manakah perubahan yang mendukung prinsip kedaulatan rakyat?Jawaban benar lebih dari satu
Penetapan MPR sebagai lembaga tertinggi negara.
Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat.
Pembatasan kekuasaan Presiden.
Pembentukan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Penghapusan sistem multi partai.
Latar belakang utama dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959 adalah...Jawaban benar lebih dari satu
Kegagalan Badan Konstituante menyelesaikan tugasnya.
Ancaman pemberontakan di beberapa daerah.
Pembatalan hasil Konferensi Meja Bundar.
Keinginan untuk kembali ke sistem multipartai.
Stabilitas politik yang terancam akibat sering bergantinya kabinet.
Manakah yang merupakan kesepakatan dasar (prinsip) dalam perubahan UUD NRI Tahun 1945?Jawaban benar lebih dari satu
Tidak mengubah bentuk negara kesatuan.
Mempertegas sistem pemerintahan presidensial.
Menghapus penjelasan UUD 1945.
Melakukan perubahan terhadap Pembukaan UUD 1945.
Memperkuat sistem checks and balances.
Hasil perubahan UUD 1945 yang berkaitan dengan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) adalah...Jawaban benar lebih dari satu
Penambahan bab khusus tentang HAM (Bab XA).
Pembentukan Komisi Yudisial.
Pembentukan Mahkamah Konstitusi.
Perluasan dan perincian pasal-pasal HAM.
Pembatasan hak untuk berserikat.
Aspek-aspek fundamental dalam praktik sikap demokratis yang sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945 adalah...Jawaban benar lebih dari satu
Mengutamakan musyawarah mufakat dalam pengambilan keputusan.
Menghargai hak-hak minoritas dan melindungi perbedaan pendapat.
Menghindari tindakan anarki dan kekerasan dalam menyampaikan aspirasi.
Menggunakan kekuasaan secara mutlak.
Mengabaikan kritik dari masyarakat.
Perilaku demokratis yang wajib diterapkan warga negara dalam era keterbukaan informasi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila adalah...Jawaban benar lebih dari satu
Memeriksa kebenaran informasi sebelum menyebarkannya (anti-hoaks).
Menyampaikan kritik tanpa data yang jelas.
Menggunakan bahasa yang mengandung SARA.
Menghormati hak privasi dan reputasi orang lain.
Mengutamakan kepentingan kelompok di media sosial.
Demokrasi Indonesia menekankan partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks ini, perilaku yang mencerminkan demokrasi adalah...Jawaban benar lebih dari satu
Pilih semua jawaban yang benar:
Mengikuti pemilu dengan kesadaran penuh
Menolak hasil pemilu yang tidak sesuai keinginan pribadi
Menyampaikan aspirasi melalui forum diskusi
Mengkritik kebijakan pemerintah dengan data dan etika
Menyebarkan ujaran kebencian terhadap lawan politik
Dalam demokrasi, kebebasan berpendapat dijamin oleh konstitusi. Namun, kebebasan tersebut harus disertai dengan...Jawaban benar lebih dari satu
Pilih semua jawaban yang benar:
Tanggung jawab sosial
Data dan fakta yang akurat
Kebebasan mutlak tanpa batas
Etika dalam menyampaikan pendapat
Upaya untuk membungkam lawan bicara
Saat pelajaran Pendidikan Pancasila, Pak Andi mengajarkan tentang hak warga negara yang dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945. Ia menekankan bahwa hak tersebut harus digunakan secara bertanggung jawab.
Berdasarkan penjelasannya, hak warga negara yang dijamin UUD NRI Tahun 1945 di antaranya adalah apa?Jawaban benar lebih dari satu
Hak memperoleh pendidikan
Hak mendapatkan pekerjaan yang layak
Hak untuk melanggar hukum
Hak mendominasi kelompok lain
Hak untuk memaksakan kehendak1999–2002
Berikut yang termasuk konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia adalah…
Jawaban benar lebih dari satu
UUD 1945 (awal kemerdekaan)
UUD Sementara 1950
UUD RIS 1949
UUD 2002
Konstitusi Hukum Adat
Ciri-ciri UUD 1945 pada periode 1945–1949 ditandai oleh…Jawaban benar lebih dari satu
Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR
Sistem pemerintahan presidensial
Presiden merangkap sebagai kepala pemerintahan
Presiden bertanggung jawab kepada parlemen
Presiden dipilih langsung oleh rakyat
