Wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

Pancasila Ideology and Implementation (Questions 31-41)

Total questions: 19

Worksheet time: 10mins

Name
Class
Date
1.

Ideologi Pancasila merupakan dasar negara yang menjadi pondasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap upaya mengganti atau mengubah Pancasila berarti mengancam eksistensi negara. Upaya kelompok yang ingin mengganti Pancasila dengan ideologi lain termasuk ancaman terhadap...

a)

Kebudayaan nasional

b)

Dasar negara

c)

Hak asasi manusia

d)

Ketentraman masyarakat

2.

Perkembangan teknologi memungkinkan penyebaran paham radikal dan anti‑Pancasila melalui media sosial. Ketika siswa menemukan kampanye yang mengarah pada ideologi radikal dan anti‑Pancasila, tindakan yang tepat adalah...

a)

Mengikuti kampanye tersebut

b)

Membagikan ulang agar orang lain tahu

c)

Melaporkan kepada pihak berwenang atau guru

d)

Mengabaikan tanpa melakukan apa pun

3.

Masuknya budaya asing melalui media seringkali membawa nilai yang tidak sesuai dengan identitas bangsa. Jika perubahan nilai Pancasila terjadi perlahan melalui budaya luar, akibat paling serius dalam kehidupan berbangsa adalah...

a)

Masyarakat lebih modern

b)

Persaingan ekonomi semakin maju

c)

Hilangnya identitas dan persatuan bangsa

d)

Bertambahnya teknologi baru

4.

Pada masa Orde Baru, pemerintah menekankan pembinaan ideologi Pancasila kepada seluruh lapisan masyarakat. Program paling terkenal saat itu yang menjadi sarana penyebaran nilai‑nilai Pancasila adalah...

a)

Dwi Fungsi ABRI

b)

P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila)

c)

Nawacita

d)

Demokrasi Terpimpin

5.

Era Reformasi memberi kesempatan luas kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi. Contoh penerapan Pancasila pada era Reformasi dalam kehidupan sehari‑hari adalah...

a)

Mengikuti pemilu secara bebas dan jujur

b)

Mengikuti semua keputusan pemerintah tanpa kritik

c)

Membatasi hak kebebasan pers

d)

Mengutamakan kekuatan militer dalam politik

6.

Pada masa Orde Lama, penerapan Pancasila cenderung mengarah pada Demokrasi Terpimpin. Mengapa hal itu terjadi?

a)

Pemerintah ingin mempercepat pembangunan ekonomi

b)

Pemerintah ingin menyesuaikan tuntutan global

c)

Presiden ingin memusatkan kekuasaan demi stabilitas nasional

d)

Presiden ingin meningkatkan hak kebebasan berpendapat

7.

Perkembangan dunia digital membawa tantangan baru bagi penerapan Pancasila. Salah satu tantangan utama di era digital adalah...

a)

Pesatnya teknologi komunikasi

b)

Tingginya angka kelahiran

c)

Perpindahan penduduk antar pulau

d)

Cuaca ekstrem

8.

Ujaran kebencian di media sosial dapat menghambat persatuan dan kerukunan masyarakat. Cara mengatasinya agar sesuai nilai Pancasila adalah...

a)

Membalas dengan komentar kasar

b)

Melaporkan konten dan mengedukasi teman

c)

Menyebarkan kembali agar viral

d)

Tidak ikut pemilu

9.

Kemajuan teknologi membuat generasi muda semakin sibuk dengan urusan pribadi sehingga mengabaikan kepentingan umum. Jika hal ini dibiarkan, konsekuensi yang mengancam nilai Pancasila adalah...

a)

Perbaikan ekonomi nasional

b)

Munculnya sikap tidak peduli pada kepentingan bersama

c)

Kemajuan teknologi lebih pesat

d)

Pekerjaan lebih efisien

10.

Di Indonesia, semua peraturan harus berlandaskan pada peraturan tertinggi agar tidak terjadi konflik dan penyimpangan. Peraturan perundang‑undangan tertinggi di Indonesia adalah...

a)

Perda

b)

Perpres

c)

UUD 1945

d)

Peraturan Menteri

11.

Jika Peraturan Daerah bertentangan dengan Undang‑Undang, maka yang harus berlaku adalah...

a)

Peraturan Daerah

b)

Undang‑Undang

c)

Peraturan Menteri

d)

Peraturan Pemerintah

12.

Presiden sebagai kepala pemerintahan memiliki hak untuk mengeluarkan peraturan dalam rangka melaksanakan undang-undang dan mengatur tata kelola negara. Peraturan yang ditetapkan Presiden memiliki kedudukan di bawah undang-undang, namun tetap memiliki kekuatan hukum nasional. Contoh peraturan yang dibuat oleh Presiden adalah...

a)

Perpres

b)

Perda

c)

Peraturan Desa

d)

Peraturan Menteri

13.

Kementerian memiliki kewenangan untuk mengatur hal-hal teknis yang berkaitan dengan tugas pemerintahan. Aturan dalam bidang pendidikan, seperti tata cara seragam sekolah, biasanya ditetapkan oleh Menteri agar berlaku nasional. Ketika sekolah mengikuti aturan pemerintah tentang penggunaan seragam nasional, bentuk peraturan tersebut biasanya terdapat pada...

a)

Peraturan Desa

b)

Peraturan Menteri

c)

Undang-Undang

d)

Peraturan Daerah

14.

Masing-masing peraturan memiliki wilayah keberlakuan yang berbeda. Undang-Undang berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia, sedangkan Peraturan Daerah hanya berlaku pada daerah tertentu yang membuatnya, sehingga keduanya memiliki fungsi berbeda. Perbedaan utama antara Undang-Undang dan Peraturan Daerah adalah...

a)

UU dibuat oleh Presiden saja, Perda oleh DPR pusat

b)

UU berlaku nasional, Perda berlaku di daerah tertentu

c)

UU tidak melalui pembahasan, Perda melalui pembahasan

d)

UU tidak dapat dicabut, Perda dapat dicabut

15.

Penyusunan peraturan tidak dapat dilakukan secara sembarangan, melainkan melalui tahapan yang terstruktur. Tahap awal yang penting adalah penyusunan naskah akademik yang berisi landasan ilmiah dan filosofi pembentukan peraturan agar peraturan benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat. Tahap awal penyusunan peraturan perundangan adalah...

a)

Pengesahan

b)

Penyusunan naskah akademik dan rancangan peraturan

c)

Pengundangan

d)

Penomoran lembaran negara

16.

Musyawarah merupakan nilai penting dalam demokrasi Pancasila. Dalam pembahasan rancangan peraturan sering terjadi perbedaan pendapat, namun hal tersebut harus diselesaikan melalui musyawarah demi tercapainya kesepakatan bersama. Jika pada tahap pembahasan rancangan peraturan muncul perbedaan pendapat, sikap sesuai Pancasila adalah...

a)

Mengutamakan voting tanpa musyawarah

b)

Menghentikan proses pembuatan peraturan

c)

Bermusyawarah untuk mufakat

d)

Memaksakan pendapat pihak mayoritas

17.

Suatu peraturan yang telah berlaku harus dievaluasi untuk memastikan keberhasilan penerapannya di masyarakat. Evaluasi membantu menentukan apakah peraturan perlu diperbaiki, diganti, atau tetap dilanjutkan sesuai kebutuhan publik. Mengapa evaluasi penting dilakukan setelah peraturan diberlakukan?

a)

Untuk menambah jumlah peraturan setiap tahun

b)

Untuk menilai apakah peraturan efektif dan sesuai kebutuhan masyarakat

c)

Untuk mengganti pejabat pembuat peraturan

d)

Agar peraturan selalu menguntungkan pemerintah

18.

Peraturan dibuat untuk menciptakan kehidupan yang teratur, damai, dan adil. Dengan adanya peraturan, hak dan kewajiban masyarakat dapat berjalan seimbang sehingga tercipta ketertiban umum. Pelaksanaan peraturan dalam masyarakat bertujuan untuk...

a)

Membatasi seluruh hak masyarakat

b)

Memberikan ketertiban dan keadilan

c)

Menambah pajak masyarakat

d)

Menekan penduduk

19.

Kepatuhan terhadap peraturan merupakan kewajiban setiap warga negara agar tercipta ketertiban umum. Mengingatkan atau melaporkan pelanggaran bukan tindakan menghakimi, melainkan bentuk kepedulian terhadap keselamatan dan kesejahteraan bersama. Ketika menemukan pelanggaran aturan lalu lintas, seperti pengendara tanpa helm, tindakan yang mencerminkan pelaksanaan peraturan adalah...

a)

Membiarkannya

b)

Meniru perbuatan tersebut

c)

Mengingatkan atau melapor kepada pihak berwenang

d)

Mengunggahnya ke media sosial untuk hiburan