Peningkatan moral publik

Hilangnya pedoman moral dan etika sosial

Lebih banyak toleransi

Rasa persaudaraan yang lebih kuat

Pengurangan konflik sosial

Kemanusiaan dan persatuan

Kekuasaan dan politik

Ekonomi dan perdagangan

Budaya dan agama saja

Ideologi asing

Kerjasama tanpa pamrih untuk kebaikan bersama

Bekerja hanya untuk diri sendiri

Membantu hanya orang dari satu kelompok etnis

Persaingan di antara warga

Mengandalkan bantuan asing

Membubarkan sesi BPUPKI

Menolak semua ide lainnya

Mengusulkan konsep Pancasila yang menyatukan berbagai proposal

Menentukan sistem pemerintahan

Menolak prinsip-prinsip demokrasi

Menyatukan berbagai perspektif pemimpin nasional

Diambil dari ideologi asing

Tidak sesuai dengan budaya Indonesia

Dikenakan oleh penjajah

Memprioritaskan kepentingan satu kelompok

Persatuan

Demokrasi

Divinitas

Keadilan

Kerjasama mutual (gotong royong)

Menunjukkan dasar moral dan spiritual untuk prinsip-prinsip lainnya

Merupakan yang paling mudah diimplementasikan

Hanya bersifat simbolis

Tidak memiliki pengaruh pada prinsip-prinsip lainnya

Merupakan warisan kolonial

Keamanan pangan

Kemajuan teknologi

Globalisasi ekonomi

Ketidaksetaraan sosial dan intoleransi

Pertumbuhan populasi

Ini adalah sumber dari semua hukum di Indonesia

Ini hanya sebagai panduan moral

Ini tidak perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari

Ini dapat diganti sesuka hati oleh kepentingan politik

Ini hanya untuk tujuan seremonial

Gaya hidup nasional

Ide dan tujuan nasional

Pakt yang sakral dari rakyat

Dasar negara

Jiwa bangsa

Stabilitas politik yang sangat kuat karena pemerintahan otoriter

Overlapping, kontradiksi, dan ketidakadilan dalam hukum nasional

Pertumbuhan ekonomi yang cepat karena kebebasan dari batasan ideologis

Kebebasan sipil yang mutlak tanpa batasan normatif

Ketergantungan total pada ideologi asing

Pengakuan mutlak terhadap hak asasi manusia

Musyawarah untuk mencapai konsensus di antara semua pihak

Keadilan sosial yang berorientasi pada kesejahteraan publik, bukan hanya pemilik modal

Meninggikan persatuan tanpa memperhatikan perbedaan

Perimbangan antara hak beragama dan hak politik

Pancasila hanyalah simbol, bukan panduan konkret

Pancasila hanya mengatur hubungan antar negara

Pancasila adalah norma fundamental yang mengarahkan arah dan tujuan kebijakan negara

Pancasila dapat diubah oleh MPR berdasarkan kebutuhan politik saat ini

Pancasila menjamin kebebasan mutlak bagi setiap kementerian dalam menyusun program

Tidak menggunakan bahasa Indonesia yang benar

Kontradiksi dengan nilai-nilai Pancasila yang mendukung Persatuan dan Keadilan Sosial Indonesia

Diterbitkan tanpa persetujuan dari kementerian pusat

Memuat elemen diskriminatif yang melanggar hak asasi manusia

Tidak memiliki kekuatan hukum karena bukan merupakan undang-undang

Memiliki doktrin yang kaku dan absolut yang tidak dapat diubah oleh siapapun

Harus diterapkan sepenuhnya kepada semua warga negara

Menarik dari kekayaan spiritual, moral, dan budaya masyarakat Indonesia

Adalah totaliter dan hanya melayani elit politik

Adalah utopis dan tidak dapat direalisasikan dalam kehidupan nyata

Ancaman militer yang meningkat dari negara tetangga

Ancaman terhadap keamanan digital dan kedaulatan nasional

Menurunnya jumlah penganut agama di Indonesia

Krisis moneter yang tak terhindarkan di Asia

Deplesi sumber daya alam untuk pembangunan nasional

Dengan patuh membayar pajak tepat waktu tanpa mempertanyakan penggunaannya

Secara aktif mengikuti kampanye politik yang dijalankan oleh suatu partai

Menyelesaikan sengketa dengan tetangga melalui musyawarah keluarga, bukan kekerasan

Menuntut hak mereka secara berlebihan tanpa mempertimbangkan kewajiban sosial

Demonstrasi pada setiap kebijakan pemerintah yang mereka tidak suka

Indonesia menjadi terisolasi dari hubungan internasional

Pertumbuhan ekonomi nasional berhenti secara langsung

Krisis identitas nasional, kehilangan arah, dan fragmentasi sosial

Semua produk hukum secara otomatis dibatalkan

Tidak ada lagi pemilihan umum di masa depan

Dasar negara mengatur ideologi, sementara cara hidup mengatur ekonomi

Dasar negara mengatur masalah internasional, sementara cara hidup mengatur masalah domestik

Dasar negara adalah norma fundamental negara, sementara cara hidup adalah panduan moral bagi individu dan masyarakat

Dasar negara tidak dapat diubah, sedangkan cara hidup dapat diubah kapan saja

Dasar negara tertulis dalam UUD 1945, sedangkan cara hidup tidak tertulis

Eliminate the program to avoid conflict

Form an independent RT/RW-based team involving interfaith figures to verify data and ensure distribution based on humanity and justice

Punish recipients from different religions harshly

Require all residents to convert to the majority religion

Issue a local bylaw banning religious differences in the area

Melaporkan mereka ke polisi karena mengganggu ketertiban umum

Menyampaikan kritik tajam melalui media sosial

Melakukan musyawarah keluarga dengan tetangga, menekankan penghormatan terhadap hak orang lain untuk ketenangan sambil menjaga kebebasan beribadah

Memasang pengeras suara yang lebih keras sebagai bentuk protes

Menghindari mereka dari interaksi sosial

Menutup semua platform media sosial secara permanen

Mempromosikan literasi digital kritis yang mengajarkan penyaringan informasi, verifikasi sumber, dan komunikasi etis yang selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan dan peradaban

Meminta pemerintah memblokir semua akun dengan pendapat yang berbeda

Melarang warga negara menggunakan internet

Meminta semua orang hanya membaca berita dari satu sumber resmi

Memisahkan tempat tinggal berdasarkan etnis agar mereka tidak bertemu

Membuat kegiatan atau program bersama (seperti olahraga, seni, atau layanan masyarakat) yang memerlukan kolaborasi di antara pemuda dari kelompok etnis yang berbeda

Melarang bahasa daerah di ruang publik

Mengirim semua pemuda yang terlibat ke pelatihan militer

Memberikan hukuman berat kepada semua pihak tanpa menangani akar penyebab

Ini meningkatkan pengangguran.

Ini mengurangi investasi asing.

Ini menciptakan kecemburuan, ketidakpercayaan, dan fragmentasi saat meritokrasi diabaikan demi kepentingan kelompok.

Ini mengganggu hubungan diplomatik dengan negara lain.

Ini meningkatkan tingkat kejahatan di kota-kota besar.

Membubarkan semua organisasi mahasiswa.

Me wajibkan mahasiswa dari latar belakang regional dan budaya yang beragam untuk berpartisipasi dalam program pertukaran budaya internal atau layanan masyarakat lintas regional (KKN).

Melarang mahasiswa berinteraksi dengan dosen.

Menetapkan satu bahasa daerah sebagai bahasa pengantar di kampus.

Memberikan nilai gagal kepada mahasiswa yang masih menggunakan bahasa daerah.

Warga harus segera mengganti kepala desa melalui demonstrasi.

Lapor kepala desa ke polisi tanpa mediasi.

Mendesak BPD dan para pemimpin komunitas untuk menuntut musyawarah desa terbuka dan memastikan adanya cek dan keseimbangan dalam pengambilan keputusan.

Warga harus menyerahkan semua urusan desa sepenuhnya kepada kepala desa.

Hapus semua anggaran desa untuk mencegah penyalahgunaan.

Putuskan berdasarkan pihak dengan suara terbanyak (mayoritas mutlak).

Bubarkan rapat dan biarkan RW tanpa ketua.

Lakukan lobi intensif di antara perwakilan dan, jika konsensus tetap sulit dicapai, gunakan mekanisme pemungutan suara sebagai upaya terakhir yang disepakati bersama.

Mintalah bantuan militer untuk memediasi konflik.

Adakan undian untuk memilih ketua.

Pemerintah harus memblokir semua kritik publik.

Pemerintah harus segera membuka dialog publik (konsultasi) untuk mendengarkan, meninjau, dan, jika perlu, merevisi kebijakan berdasarkan masukan.

Publik harus pasif dan menerima kebijakan tersebut.

Parlemen harus segera mengejar pemakzulan tanpa proses yang layak.

Kebijakan tersebut harus dicabut dan tidak boleh dibahas lebih lanjut.

Naikkan gaji semua pegawai negeri secara tajam.

Menerapkan sistem layanan publik digital yang transparan (e‑government) untuk memotong rantai birokrasi dan meminimalkan interaksi tatap muka yang memungkinkan suap.

Melakukan penggerebekan mendadak di kantor layanan.

Menutup semua kantor layanan publik untuk menghilangkan korupsi.

Meminta publik untuk tetap diam dan tidak melaporkan korupsi.

Belajar dengan giat dan mematuhi aturan sekolah.

Bolos kelas karena bosan.

Tidak mengerjakan tugas karena kelelahan.

Tiba terlambat setiap hari.

Tidak menunjukkan rasa hormat kepada guru.

Menjaga kebersihan kelas.

Menghormati guru.

Menerima pelajaran dari guru.

Berpartisipasi dalam upacara.

Melindungi nama baik sekolah.

Menyontek saat ujian.

Mengabaikan tugas.

Mengembalikan buku pinjaman tepat waktu.

Menghancurkan dinding sekolah.

Menyalahkan teman saat bersalah.

Bergabung dalam pertemuan undian sosial (arisan).

Berpartisipasi dalam kerja bakti.

Menonton TV.

Tidur siang.

Bersepeda santai.

Kekacauan sosial.

Lingkungan yang teratur dan aman.

Konflik antar warga.

Perselisihan yang terus-menerus.

Peningkatan kejahatan.

Ketertiban dan keadilan.

Kekacauan.

Ketidakamanan.

Ketidaksetaraan.

Konflik sosial.

Melindungi lingkungan dan budaya lokal.

Mengabaikan sejarah nasional.

Merusak alam.

Meniru budaya asing sepenuhnya.

Merendahkan simbol nasional.

Damaging public facilities.

Evading taxes.

Developing small and medium enterprises.

Rejecting government programs.

Refusing to cooperate.

Menerima perlakuan sewenang-wenang.

Menerima perlindungan hukum yang adil.

Melanggar hukum tanpa sanksi.

Menolak aturan.

Menghindari hukum.

Secara terpisah.

Secara bersamaan dan seimbang.

Tidak terkait satu sama lain.

Secara bergantian.

Pilih hanya satu.