Font size
WorksheetsUUD 1945 kuis
Total questions: 62
Worksheet time: 34mins
Semua peraturan perundang-undangan harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, hal ini berarti Pancasila di dalam kedudukan sistem pemerintahan negara Indonesia sebagai....
Sumber tertib hukum tertinggi
Sebagai sumber dari segala sumber hukum
Sumber hukum negara Indonesia
Sumber tata peraturan di Indonesia
Sumber acuan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan yang berlaku
UUD 1945 di dalam kedudukan sistem pemerintahan negara Indonesia sebagai...
Sumber tertib hukum tertinggi
Sebagai sumber dari segala sumber hukum
Sumber hukum negara Indonesia
Sumber tatanan peraturan di Indonesia
Sumber acuan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan yang berlaku
Konstitusi negara Indonesia terdiri atas...
Hukum tertulis dan hukum tidak tertulis
UUD 1945 dan Konvensi
Hukum tertulis berupa UUD 1945 dan hukum tidak tertulis berupa Konvensi
Hukum tertulis terdiri atas UUD 1945 dan peraturan lainnya
Hukum tertulis UUD 1945 yang di amandemen
Konvensi merupakan aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara yang tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan pelengkap atau pengisi kekosongannya timbul akibat praktek penyelenggaraan negara. Contohnya...
Sidang umum MPR
Sidang istimewa MPR
Pidato Presiden setiap tanggal 16 Agustus
Pidato presiden menyambut tamu negara asing
Norma yang berlaku di masyarakat
Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) melaksanakan sidang I tanggal 18 Agustus 1945 menetapkan UUD yang pertama yaitu...
UUD Sementara 1950
Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949
UUD 1945
UUD 1945 amandemen
UUD 1945 tahun 1998
Indonesia mengalami perubahan UUD berulang kali, pada saat setelah Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag Belanda Indonesia menjadi negara Serikat maka konstitusi yang berlaku di Indonesia adalah...
UUD Sementara 1950
Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949
UUD 1945
UUD 1945 amandemen
UUD 1945 tahun 1998
Peristiwa Dekrit Presiden menandai berakhirnya pemberlakuan UUD Sementara di negara Indonesia yaitu salah satunya dengan dibubarkannya badan konstituante atau badan penyusun Undang Undang Dasar karena dianggap tidak dapat bekerja menyusun UUD yang, sehingga Indonesia kembali lagi memberlakukan UUD 1945. Hal ini berlaku mulai tanggal...
18 Agustus 1945
27 Desember 1949
17 Agustus 1950
5 Juli 1959
11 Maret 1966
Selama orde baru yang dimulai tahun 1966 berlaku UUD 1945, UUD ini berlaku cukup lama tanpa ada yang berani mengusulkan perubahan atau mengganti UUD, maka seiring berjalannya waktu masa reformasi bergulir pada tahun 1998. Hal ini berdampak pada keinginan amandemen terhadap UUD 1945 yang dilakukan 4 kali yaitu pada tahun...
1997, 1998, 1999, 2000
1998, 1999, 2000, 2001
1999, 2000, 2001, 2002
2000, 2001, 2002, 2003
2001, 2002, 2003, 2004
Peraturan perundangan yang mengatur tentang tata urutan perundang-undangan RI adalah...
UU nomor 9 tahun 1998
UU nomor 10 tahun 2004
UU nomor 12 tahun 2005
UU nomor 11 tahun 2005
UU nomor 12 tahun 2011
Sistematika UUD tahun 1945 setelah amandemen mengalami perubahan. Akan tetapi berbeda dengan batang tubuh UUUD 1945 untuk Pembukaan UUD 1945 tidak mengalami perubahan. Berikut ini merupakan alasan Pembukaan UUD 1945 tidak boleh berubah, kecuali...
Pembukaan UUD 1945 memuat tentang cita-cita negara
Pembukaan UUD 1945 memuat tentang tujuan negara
Pembukaan UUD 1945 memuat tentang haluan negara
Pembukaan UUD 1945 memuat tentang cita-cita pemerintahan negara
Pembukaan UUD 1945 memuat tentang dasar negara
Pasal dalam UUD 1945 yang berkaitan dengan hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam hal pembelaan negara termuat dalam pasal...
Pasal 27
Pasal 28 A - J
Pasal 29
Pasal 30
Pasal 33
Pasal dalam UUD 1945 yang berkaitan dengan ekonomi dan kesejahteraan sosial warga negara termuat dalam pasal...
(a)
Aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat yang dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku yang sesuai dan diterima oleh masyarakat, serta berlaku dan setiap warga harus mentaati, merupakan pengertian...
Norma
Tata nilai
Hukum
Aturan
Dogma
Aturan pergaulan dalam masyarakat (norma) yang bersumber dari hati nurani manusia disebut...
Norma agama
Norma kesusilaan
Norma kesopanan
Norma hukum
Norma masyarakat.
Norma dalam masyarakat yang bersumber dari pergaulan dalam masyarakat yang menata tindakan manusia dalam pergaulan sesamanya adalah...
Norma agama
Norma kesusilaan
Norma kesopanan
Norma hukum
Norma masyarakat
Paidi jikalau berbicara dengan teman sering menggunakan kata-kata kasar/jorok, maka perilakunya tidak menunjukkan....
Norma agama
Norma kesusilaan
Norma kesopanan
Norma hukum
Norma masyarakat
Dalam menggunakan kereta api kita mempunyai etika kesopanan dalam kebersamaan, sebagai contoh tidak berbicara keras, tidak bersenda gurau yang mengganggu, memberikan tempat duduk bagi ibu hamil dan lansia. Tetapi jikalau tidak dilakukan maka akan mendapatkan sanksi berupa....
Perasaan berdosa
Perasaan bersalah, menyesal, malu
Celaan, cemoohan atau pengucilan dalam pergaulan
Dipenjara
Didenda
Norma Hukum Indonesia berlaku bagi semua warga negara Indonesia yang tinggal di Indonesia tanpa terkecuali, hal ini berarti norma hukum bersifat...
(a)
Norma Hukum yang berlaku harus ditaati oleh semua warga negara, jikalau tidak ditaati maka akan dikenai sanksi, hal ini merupakan salah satu sifat dari norma hukum yaitu...
Mengatur
Mengikat
Memaksa
Otonom
Responsif
Sebagai negara hukum maka hukum berfungsi sebagai fasilitator untuk menjawab tantangan-tantangan hukum yang dihadapi masyarakat sehingga ada keadilan dan kepastian hukum, hal ini merupakan sifat dari norma hukum yaitu...
Mengatur
Mengikat
Memaksa
Otonom
Responsif
Norma atau aturan pergaulan dalam masyarakat yang berasal dari peraturan yang dibuat oleh pemerintah dan atau DPR(D) di berbagai tingkatan adalah...
Norma agama
Norma kesusilaan
Norma kesopanan
Norma hukum
Norma masyarakat
Norma ada yang bentuknya tertulis dan ada yang bentuknya tidak tertulis, berikut ini merupakan norma yang tidak tertulis yang berlaku di masyarakat dan ditaati...
Saling membantu antar warga masyarakat
Tata tertib warga masyarakat
Undang undang yang berlaku di masyarakat
Tidak berjudi di lingkungan masyarakat
Tidak minum minuman keras
Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, hal ini merupakan makna dari Pancasila sebagai...
Ideologi negara
Falsafah negara
Sumber tertib hukum Indonesia.
Jiwa bangsa Indonesia
Sumber dari segala sumber hukum
Tujuan negara Indonesia yang hendak dicapai oleh seluruh rakyat Indonesia tercantum dalam...
Pembukaan UUD 1945 alinea ke 1
Pembukaan UUD 1945 alinea ke 2
Pasal 27 ayat (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Hal ini merupakan penjabaran dari tujuan nasional yang ke...
1
2
3
4
5
Pasal dari UUD 1945 yang merupakan penerjemahan dari Sila I Pancasila adalah...
Pasal 27
Pasal 28 A - J
Pasal 29 ayat (1) dan (2)
Pasal 30 ayat (2)
Pasal 33 ayat (1) (2)
Pasal 30 ayat (1) “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, merupakan penjabaran dari tujuan nasional yang ke...
1
2
3
4
5
Yang merupakan penjabaran dari Sila I Pancasila ke dalam UUD 1945 adalah pasal...
Pasal 27 ayat 2
Pasal 28
Pasal 29 ayat 2
Pasal 30 ayat 2
Pasal 33 ayat 1
Pasal 33 dan pasal 34 UUD 1945 tentang perekonomian nasional dan kesejahteraan nasional menjadi penerjemahan dari Pancasila sila...
I
II
III
IV
V
Tindakan Bullying dan diskriminasi kepada teman merupakan contoh perilaku yang bertentangan dengan Pancasila Sila ke...
I
II
III
IV
V
Menurut UU nomor 12 tahun 2011, dalam tata urutan perundang-undangan RI, yang merupakan urutan ke 1 adalah...
Menurut Undang-undang nomor 12 tahun 2022, dalam tata urutan perundang-undangan RI, yang merupakan urutan nomor 5 adalah....
Pancasila
Undang-Undang Dasar 1945
Peraturan Presiden
Peraturan Pemerintah
Peraturan daerah
Dalam membuat peraturan bukanlah suatu peristiwa yang mudah, begitupun penubuat norman dalam masyarakat juga tidak mudah, oleh karena itu dalam penyusunan sebuah peraturan membutuhkan kesepakatan bersama tau pemufakatan bersama (mengenai pendapat, pendirian dan sebagainya) yang dicapai melalui kebulatan suara yang disebut dengan...
Musyawarah
Gotong royong
Konsensus
Pembicaraan
Tawar menawar
Kesepakatan bersama akan menghasilkan produk peraturan perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan pasal 20 ayat (2) UUD 1945, Undang-undang yang dihasilkan dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) merupakan RUU hasil kesepakatan/persetujuan bersama antara....
MPR dengan DPR
DPR dengan presiden
Lembaga yang berwenang menetapkan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dimana memuat materi jaminan Hak Asasi Manusia adalah...
MPR
DPR
DPD
MPR dan Presiden
DPR dan presiden
Sedangkan Lembaga yang berwenang menetapkan Ketetapan MPR adalah...
MPR
DPR
DPD
MPR dan presiden
DPR dan Presiden
Di negara Indonesia yang menganut sistem negara hukum, peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden dalam hal ihwal yang memaksa adalah...
UUD 1945
Ketetapan MPR
Peraturan Pemerintah Pengganti UU /Perppu
Peraturan Presiden (Perpres)
Peraturan daerah (Perda)
Materi peraturan perundang-undangan yang memuat materi dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan atau penjabaran peraturan yang lebih tinggi, merupakan isi dari...
Ketetapan MPR
Peraturan pemerintah Pengganti UU / Perppu
Peraturan Pemerintah
Peraturan Presiden
Peraturan Daerah
Sebagai warga negara kita mempunyai hak untuk mengajukan uji material terhadap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan, jika peraturan tersebut merupakan UU maka diajukan ke badan...
MPR
DPR
Presiden
MK / Mahkamah Konstitusi
MA / Mahkamah Agung
Jikalau kita berkeinginan untuk mengajukan uji materiil/ pengajuan keberatan bagi peraturan perundang-undangan yang berada di bawah UU maka diajukan ke badan...
DPR
Presiden
Pemerintah
MK
MA
Berikut ini merupakan pernyataan yang kurang benar dari hubungan antar peraturan perundang-undangan adalah...
Pembangunan Nasional merupakan bagian dari pembangunan hukum nasional
Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari pembangunan nasional
Pembentukan hukum nasional merupakan salah satu cara mencegah terjadinya korupsi dalam pembangunan nasional
Pembentukan peraturan perundang-undangan harus selaras dengan pembangunan nasional
Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari Rencana pembangunan negara Indonesia
Makna yang terkandung dalam Pembukaan UUD NRI 1945 alinea ke empat adalah ….
Momotivasi spiritual yang luhur yang bersifat religius
Momentum yang harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan
Pengukuhan pernyataan proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia
Susunan Negara, fungsi serta tujuan Negara RI.
Motivasi nyata bangsa Indonesia mendambakan kehidupan yang layak
Makna yang terkandung dalam alinea kedua Pembukaan UUD NRI 1945 adalah ….
Kemerdekaan Indonesia adalah atas berkat rahmat Allah YME
Adanya cita-cita yang ingin dicapai setelah kemerdekaan .
Kemerdekaan Indonesia harus diisi dengan program pembangunan
Pemerintah Indonesia mendukung kemerdekaan bagi setiap bangsa
Kehidupan bangsa Indonesia yang seimbang antar material dan spiritual
Sistematika UUD NRI Tahun 1945 setelah diubah terdiri atas ….
Pembukaan dan pasal-pasal
Pembukaan, batang tubuh dan pasal-pasal
Pembukaan, pasal-pasal dan penjelasan
Pasal-pasal dan penjelasan
Pembukaan, batang tubuh dan 3 pasal Aturan Peralihan dan 2 ayat Aturan Tambahan.
Pada hakikatnya bagian dari materi dalam UUD NRI Tahun 1945 yang tidak dapat dilakukan perubahan sekalipun oleh MPR hasil pemilihan umum adalah ….
Aturan Peralihan
Aturan Tambahan
Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.
Batang Tubuh UUD NRI Tahun 1945
Penjelasan UUD NRI Tahun 1945
Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Rumusan pasal tersebut terdapat dalam UUD NRI 1945 pasal ....
31 ayat 1
31 ayat 2
31 ayat 3
31 ayat 4
31 ayat 5
Negara bertanggung jawab atas penyediaan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Pernyataan tersebut terdapat pada ....
Pasal 32 UUD NRI 1945
Pasal 33 ayat 1 UUD NRI 1945
Pasal 34 ayat 1 UUD NRI 1945
Pasal 34 ayat 2 UUD NRI 1945.
Pasal 34 ayat 3 UUD NRI 1945
Setelah adanya amandemen pertama UUD NRI Tahun 1945 khususnya pasal 5 ayat 1 mengakibatkan adanya perubahan kekuasaan presiden yaitu Presiden….
Memperhatikan keinginan DPR
Memberi gelar dan tanda kehormatan sesuai UU
Menyatakan perang dengan persetujuan DPR
Mengangkat duta dengan pertimbangan DPR
Berhak mengajukan RUU kepada DPR
Alasan MPR –RI melakukan amandemen UUD 1945 adalah ….
Pemanfaatan sumber daya alam yang kurang jelas
Kritik dan saran dari masyarakat untuk perbaikan
Kekuasaan presiden yang sangat dominan, mutlak dan bersifat personal
Dualisme peradilan kurang menjamin kepastian hukum
Kekuasaan BKPK tidak jelas karena sangat tergantung kepada presiden
Menurut pasal 1 ayat 3 UUD NRI 1945 pada hakikatnya menyatakan tentang ….
Indonesia adalah Negara kesatuan
Indonesia adalah Negara hukum.
Kekuasaan tertinggi di tangan rakyat
Bentuk Pemerintahan Indonesia adalah Republik
Presiden pemegang kekuasaan menurut UUD NRI Tahun 1945
Konstitusi mempunyai kedudukan penting dalam setiap negara. Oleh karena itu, setiap Negara pasti memiliki sebuah konstitusi yang mengatur tentang praktik kehidupan kenegaraan dan melindungi segenap hak-hak asasi warga negaranya. Konstitusi merupakan obyek penting yang terkandung dalam kehidupan ketatanegaraan suatu Negara. Hal tersebut dikarenakan ....
Konstitusi mengatur penyelenggaraan pemilu yang demokratis
Konstitusi menjamin terpenuhinya seluruh hak asasi warganegaranya.
Konstitusi merupakan kesepakatan tentang format kelembagaan organisasi Negara
Konstitusi merupakan kesepakatan mayoritas pemegang suara terbanyak di parlemen
Konstitusi mengatur penerapan pemisahan kekuasaan antar lembaga Negara
Pernyataan di atas bermaksud untuk:
Menjelaskan arti dari pernyataan yang diberikan.
Menanyakan pendapat pribadi.
Menyuruh membuat ringkasan.
Meminta menulis ulang pernyataan.
Pernyataan tersebut yang bukan merupakan tujuan pembentukan konstitusi ditunjukkan pada nomor….
1)
2)
3)
4)
5)
Bangsa Indonesia meyakini bahwa setiap bangsa memiliki hak untuk merdeka. Ketentuan tersebut sesuai dengan makna yang terkandung dalam alinea pertama Pembukaan UUD 1945. Keyakinan terhadap makna tersebut diterapkan melalui sikap….
Menjadi anggota organisasi internasional
Ikut serta dalam upaya perdamaian dunia
Mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa lain.
Menjalin persahabatan dengan Negara tetangga
Ikut ambil bagian dalam kegiatan organisasi internasional
Pembukaan UUD 1945 memiliki kedudukan yang sangat penting dalam tata hukum Indonesia, salah satunya sebagai pokok kaidah fundamental. Pembukaan UUD 1945 memenuhi syarat sebagai pokok kaidah fundamental karena di dalamnya memuat hal-hal penting dalam kehidupan bernegara antara lain ….
Dasar negara (Pancasila).
Tujuan pembangunan nasional
Pandangan tokoh-tokoh bangsa
Tatanan kehidupan sosio–budaya bangsa
Wawasan kebangsaan persatuan Indonesia
UUD NRI 1945 memberikan jaminan hak politik kepada warga negara. Contoh hak politik kepada warga Negara yang terdapat dalam UUD NRI Th 1945 adalah …
Mendapat perlakuan yang baik dari pemerintah
Menjadi ASN
Mengikuti Pemilihan Umum.
Mendirikan Yayasan
Mencalonkan diri menjadi anggota KPU
Peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang sudah ditetapkan disebut ….
Norma hukum
Undang-Undang
Peraturan Perundang-undangan .
Ketentuan hukum
Peraturan Pemerintah
Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kepentingan yang memaksa adalah ….
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).
Peraturan Pemerintah
Peraturan Presiden
Berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah adalah ….
Undang-Undang
Perppu
Peraturan Pemerintah
Peraturan Presiden
Perda Propinsi.
Dalam tata aturan perundang-undangan RI UUD 1945 menempati posisi tertinggi, sedangkan peraturan perundang-undangan yang menempati posisi terbawah adalah ….
Perpu
Perda.
Perpres
Peraturan Pemerintah
Hukum Adat
Undang –Undang Dasar NRI Tahun 1945 bersifat singkat, artinya….
Sudah sangat terperinci
Hanya untuk kalangan terbatas warga negara Indonesia
Hanya mengatur sebagian kecil tata kenegaraan di Indonesia
Hanya mengatur hal-hal pokok sehingga perlu dijabarkan dalam peraturan perundang-undangan dibawahnya.
Hanya mengatur jaminan hak dan kewajiban warga Negara
Organisasi atau lembaga Negara yang bertugas membuat peraturan perundang-undangan disebut….
Legeslatif.
Eksekutif
Yudikatif
Eksaminatif
Federatif
