NEW
Font size
WorksheetsQuiz UU Desa
Total questions: 50
Worksheet time: 25mins
Desa dalam UU Desa didefinisikan sebagai…
Bentuk pemerintahan kota kecil
Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan kewenangan untuk mengatur kepentingannya
Bagian administratif kecamatan di provinsi
Organisasi sosial tanpa batas kewenangan
Pemerintahan Desa adalah…
Kerja sama antar desa dalam bidang usaha
Kepengurusan yang meliputi kepala desa dan perangkatnya
Pemerintah kecamatan yang membina desa
Organisasi adat yang mengatur desa
Pengaturan desa didasarkan pada asas…
Sentralisasi pemerintahan
Rekognisi dan subsidiaritas
Otonomi kota
Dekonsentrasi
Salah satu tujuan UU Desa adalah…
Menghapus keberagaman masyarakat
Mengurangi kewenangan desa
Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan
Mengurangi fungsi pemerintahan desa
UU Desa mengatur desa dengan prinsip…
Menghilangkan keunikan desa
Menyeragamkan semua desa
Menghormati hak asal usul desa
Mengambil alih kewenangan desa oleh pusat
Desa berkedudukan di…
Provinsi
Kabupaten/kota
Kecamatan
Negara langsung
Penataan desa dapat dilakukan melalui…
Penghapusan desa oleh provinsi
Pemekaran, penggabungan, atau perubahan status
Pengalihan desa menjadi kota
Penghapusan batas desa
Salah satu syarat pemekaran desa adalah adanya…
Dukungan dari provinsi
Jumlah penduduk, luas wilayah, dan potensi
Izin pemerintah pusat saja
Kehendak kepala desa
Pemekaran desa bertujuan untuk…
Memperkecil kewenangan masyarakat
Menghambat pelayanan publik
Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan
Mengurangi jumlah desa
Desa dapat berubah status menjadi…
Kota madya
Kelurahan
Kabupaten
Kecamatan
Salah satu kewenangan desa adalah…
Menetapkan pajak provinsi
Mengatur kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul
Mengatur urusan internasional
Membentuk undang-undang
Yang termasuk kewenangan lokal berskala desa ialah…
Tugas presiden
Pengelolaan pasar desa
Program nasional
Kebijakan fiskal negara
Pemerintah dapat memberikan penugasan kepada desa berupa…
Tugas negara luar
Penyelenggaraan kegiatan tertentu yang relevan untuk desa
Pembuatan undang-undang
Pengelolaan provinsi
Salah satu hak desa adalah…
Menolak anggaran
Menyelenggarakan pemerintahan sendiri
Mengubah batas negara
Membentuk provinsi
Kewajiban desa salah satunya adalah…
Menolak semua pengawasan
Membangun sistem pelayanan masyarakat
Mengelola wilayah provinsi
Menghapus adat istiadat
Kepala desa bertugas…
Mengelola kota
Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa
Menetapkan undang-undang
Menjadi pejabat kecamatan
Pasal 26 – Hak Kepala Desa Hak kepala desa yaitu…
Memaksa warga membayar pungutan liar
Mendapatkan penghasilan tetap dan tunjangan
Mengatur provinsi
Menerbitkan peraturan pusat
Pasal 27 – Kewajiban Kepala Desa Kepala desa wajib…
Tidak membuat laporan
Membina kehidupan masyarakat desa
Menghilangkan musyawarah
Menghapus adat
Pasal 29 – Larangan Kepala Desa Kepala desa dilarang…
Mengembangkan desa
Menyalahgunakan wewenang
Mengadakan musyawarah
Meningkatkan kesejahteraan
Pasal 39 – Masa Jabatan Kepala Desa Masa jabatan kepala desa adalah…
3 tahun
4 tahun
6 tahun
10 tahun
Pasal 55 – Fungsi BPD BPD berfungsi untuk…
Menggantikan DPR
Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa
Menurunkan kepala desa
Mengatur provinsi
Pasal 69 – Jenis Peraturan Desa Peraturan desa terdiri atas…
Peraturan provinsi
Peraturan desa dan peraturan kepala desa
Undang-undang pusat
Peraturan kabupaten
Pasal 70 – Penyusunan Perdes Rancangan peraturan desa dibahas oleh…
Presiden
DPR
Kepala desa dan BPD
Gubernur
Pasal 71 – Keuangan Desa Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban yang dapat…
Mengurangi fungsi desa
Dinilai dengan uang dan barang
Dikelola provinsi
Disimpan pusat
Pasal 72 – Sumber Pendapatan Desa Sumber pendapatan desa antara lain…
Pajak internasional
Dana desa dari APBN
Utang luar negeri langsung
Dana provinsi wajib
Pasal 78 – Tujuan Pembangunan Desa Pembangunan desa bertujuan untuk…
Mengurangi peran masyarakat
Meningkatkan kesejahteraan warga
Menghapus pembangunan nasional
Menurunkan pelayanan publik
Pasal 79 – Perencanaan Pembangunan Desa Perencanaan pembangunan desa harus dilakukan secara…
Sepihak
Musyawarah
Tertutup
Tanpa dokumen
Pasal 80 – Pelaksanaan Pembangunan Desa Pelaksanaan pembangunan desa dilakukan oleh…
DPR
Presiden
Pemerintah desa
Provinsi
Pasal 81 – Pengawasan Pembangunan Desa Yang mengawasi pembangunan desa adalah…
Negara luar
Pemerintah desa dan masyarakat
Provinsi saja
DPR pusat
Pasal 82 – Informasi Desa Informasi tentang desa wajib…
Dirahasiakan
Disampaikan terbuka kepada masyarakat
Hanya diberikan ke provinsi
Dibatasi sepenuhnya
Pasal 87 – Pembentukan BUM Desa BUM Desa dibentuk untuk…
Mengendalikan kabupaten
Mengelola usaha desa
Mengatur kota
Mengelola provinsi
Pasal 88 – Pengelolaan BUM Desa BUM Desa dikelola dengan prinsip…
Tertutup dan rahasia
Keterbukaan dan profesional
Dikuasai pribadi
Tanpa aturan
Pasal 90 – Kemitraan BUM Desa BUM Desa dapat bekerja sama dengan…
Negara asing secara bebas
Pihak lain yang menguntungkan desa
Hanya pemerintah pusat
Hanya provinsi
Pasal 92 – Tujuan Usaha BUM Desa BUM Desa bertujuan meningkatkan…
Kepentingan provinsi
Pendapatan asli desa
Pendapatan negara
Pajak pusat
Modal awal BUM Desa dapat berasal dari…
Pinjaman ilegal
Penyertaan modal desa
Wajib pajak provinsi
Negara asing
Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan dalam bentuk…
Pembatasan hak warga
Fasilitasi dan pendampingan
Penghapusan layanan
Pengurangan potensi desa
Pemberdayaan dilakukan melalui…
Pengurangan kegiatan
Peningkatan kapasitas dan keterampilan warga
Penutupan akses ekonomi
Mengurangi partisipasi
Tujuan pemberdayaan masyarakat desa adalah…
Memperlemah ekonomi desa
Memperkuat kemampuan masyarakat mengelola sumber daya
Menghapus peran masyarakat
Menghilangkan musyawarah
Pemerintah memfasilitasi desa melalui…
Pengurangan pendamping
Penyediaan pendamping profesional
Penutupan akses program
Penghapusan bantuan
Pendamping desa bertugas…
Menggantikan kepala desa
Membantu proses pemberdayaan dan pembangunan
Mengatur provinsi
Mengambil alih kewenangan desa
Kerja sama antardesa dapat dilakukan dalam…
Urusan internasional
Pengembangan potensi dan pelayanan
Politik provinsi
Kebijakan nasional
Desa boleh bekerja sama dengan…
Pihak yang tidak sah
Pihak yang memberi manfaat bagi desa
Negara asing tanpa izin
Lembaga ilegal
Kerja sama dapat berbentuk…
Kesepakatan tertulis
Perintah lisan
Tidak perlu dokumen
Perintah provinsi
Pemerintah membantu kerja sama desa melalui…
Pengurangan fasilitas
Fasilitasi dan pendampingan
Pembatasan mitra
Penghapusan program
Tujuannya adalah…
Mengurangi pembangunan
Meningkatkan kesejahteraan warga
Menghambat ekonomi
Menghilangkan peran desa
Pemerintah pusat melakukan pembinaan berupa…
Penindasan
Penguatan kapasitas desa
Penghapusan hak desa
Pengurangan anggaran
Pengawasan terhadap desa dilakukan oleh…
Warga negara asing
Pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat
Presiden saja
DPR pusat saja
Sanksi administratif diberikan kepada…
Warga biasa
Pemerintah desa yang melanggar ketentuan
Provinsi
Negara lain
Ketentuan peralihan mengatur bahwa…
Desa harus dibubarkan
Pemerintahan desa tetap berjalan sesuai aturan lama sampai aturan baru berlaku
Semua aturan lama dihapus langsung
Desa harus membuat undang-undang sendiri
UU Desa mulai berlaku sejak…
Tanggal yang ditentukan presiden secara lisan
Diundangkan dalam lembaran negara
Disetujui provinsi
Dinyatakan oleh kepala desa
