Worksheetslatihan
Total questions: 20
Worksheet time: 40mins
PT Makmur Jaya, sebuah perusahaan manufaktur, pada tahun pajak 2025 memperoleh laba fiskal sebesar Rp2.500.000.000. Perusahaan tersebut adalah Wajib Pajak Badan dalam negeri. Berdasarkan ketentuan tarif PPh Badan terbaru di Indonesia, berapakah besarnya Pajak Penghasilan (PPh) terutang PT Makmur Jaya untuk tahun tersebut?
Rp485.000.000
Rp550.000.000
Rp600.000.000
Rp500.000.000.
Rp625.000.000
Bapak Bima (menikah, 1 anak/K/1) adalah pegawai tetap di PT Sentosa dengan gaji sebulan Rp10.000.000. Perusahaan mengikuti BPJS Ketenagakerjaan (Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja 0,54% dan Jaminan Kematian 0,3% ditanggung perusahaan). Iuran Pensiun dibayar Bima Rp200.000/bulan.
Jika PTKP status K/1 adalah Rp63.000.000 setahun, dan Biaya Jabatan maksimal adalah 5% dari penghasilan bruto (maks. Rp500.000/bulan), manakah pernyataan berikut yang paling tepat mengenai perhitungan Penghasilan Kena Pajak (PKP) setahun Bapak Bima?
PKP akan lebih besar dari Rp63.000.000 tetapi lebih kecil dari Rp120.000.000.
PKP akan berkurang karena iuran BPJS yang ditanggung perusahaan merupakan pengurang penghasilan.
PKP setahun adalah nol karena gaji sebulan masih di bawah PTKP bulanan.
PKP setahun adalah nol karena PKP setahun hanya akan dihitung jika gaji sudah di atas Rp120.000.000.
PKP akan berkurang sebesar Rp2.400.000 (iuran pensiun setahun) dikalikan tarif PPh.
Dalam sebuah studi kasus terbaru, Direktur PT Sejahtera (PKP) diduga menggunakan Faktur Pajak Fiktif untuk mengurangi kewajiban PPN-nya.
Jika faktur pajak fiktif digunakan sebagai Kredit Pajak Masukan, apa konsekuensi utama yang dihadapi oleh PT Sejahtera secara fiskal?
PPh Badan PT Sejahtera menjadi lebih besar karena Kredit Pajak Masukan diakui.
Kredit Pajak Masukan tersebut akan ditolak oleh DJP dan PT Sejahtera wajib membayar PPN Kurang Bayar serta denda/sanksi pidana.
PPN Keluaran PT Sejahtera akan otomatis menjadi nol.
PT Sejahtera akan dikenakan PPh Pasal 22 impor.
PT Sejahtera akan mendapatkan restitusi PPN.
Sebuah perusahaan baru berencana memilih lokasi usaha di kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Pilihan ini didasarkan pada skema tax planning yang optimal.
Keuntungan perpajakan utama yang dapat diperoleh perusahaan di KEK dibandingkan lokasi biasa adalah...
Fasilitas PPh Badan berupa pengurangan penghasilan neto atau pembebasan/pengurangan PPh Badan (Tax Holiday/Allowance) untuk jangka waktu tertentu.
Bebas dari kewajiban PPh Pasal 21 atas gaji karyawan.
Dapat memungut PPN dengan tarif 0% untuk semua transaksi penjualan.
PPh Final 0,5% untuk seluruh jenis penghasilan.
Bebas dari PPh Pasal 4 ayat 2 atas penghasilan dari sewa tanah dan bangunan.
Pemerintah Republik Indonesia, sesuai dengan regulasi akuntansi pemerintah, harus menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Untuk mengakui pendapatan, belanja, aset, utang, dan ekuitas, basis akuntansi manakah yang wajib digunakan oleh pemerintah?
Basis Kas (Cash Basis)
Basis Kas Modifikasian untuk Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Basis Akrual untuk Laporan Operasional (LO) dan Neraca
Basis Akrual (Accrual Basis) untuk semua elemen laporan keuangan.
Basis Kas untuk Laporan Operasional (LO) dan Basis Akrual untuk Neraca.
Basis Akrual untuk LRA dan Basis Kas untuk LO.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi X tahun anggaran 2024, dengan pengecualian utama terkait ketidaksesuaian pencatatan Aset Tetap, khususnya tanah.
Apa dampak non-fiskal yang paling mungkin timbul dari opini WDP tersebut?
Pemerintah Provinsi X wajib menaikkan tarif pajak daerah di tahun berikutnya.
Dana Alokasi Umum (DAU) dari Pemerintah Pusat akan otomatis dihapuskan.
Seluruh pejabat daerah langsung diberhentikan oleh Kementerian Dalam Negeri.
Penurunan tingkat kepercayaan publik dan investor terhadap pengelolaan keuangan daerah serta perlunya perbaikan mendesak pada sistem akuntansi aset.
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) wajib diubah menjadi Laporan Arus Kas.
Seorang bendahara di sebuah Kementerian diduga melakukan korupsi dengan cara mencairkan dana kegiatan fiktif. Jika kasus ini berhasil diungkap oleh aparat penegak hukum, bagaimana kasus ini idealnya akan memengaruhi penyajian Laporan Keuangan Kementerian tersebut?
Tidak ada pengaruh karena kasus korupsi adalah urusan pribadi dan tidak berhubungan dengan akun pemerintah.
Dana yang dikorupsi dicatat sebagai Pendapatan Non-Pajak Lainnya di Laporan Operasional.
Aset/Kas akan disajikan lebih rendah setelah dilakukan koreksi. Selisihnya (kerugian negara) akan diungkapkan secara rinci dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagai Peristiwa Luar Biasa atau Koreksi Kesalahan Mendasar
Kementerian harus menerbitkan Laporan Arus Kas dengan metode tidak langsung.
Kementerian hanya perlu mengubah Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan mengabaikan Neraca.
Seorang Direktur perusahaan X terjerat kasus penggelapan pajak dengan modus memanipulasi pembukuan perusahaan.
Dalam konteks hukum dan akuntansi, tindakan ini berpotensi dikenakan sanksi…
Hanya sanksi administrasi berupa denda.
Hanya sanksi pidana tanpa kewajiban melunasi utang pajak.
Sanksi pidana di bidang perpajakan dan tetap wajib melunasi utang pajak yang digelapkan, ditambah sanksi administrasi.
Sanksi perdata tanpa keterlibatan DJP.
Sanksi pidana umum (KUHP) saja.
Pajak memiliki peran dominan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Jika rasio perpajakan (Tax Ratio) suatu negara sangat rendah, implikasi terbesarnya terhadap kebijakan fiskal adalah…
Pemerintah dapat memberikan subsidi dalam jumlah tak terbatas.
Pemerintah akan sangat bergantung pada utang (pembiayaan) untuk membiayai belanja negara dan proyek pembangunan.
Ketergantungan terhadap Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) akan berkurang.
Laporan Keuangan Pemerintah otomatis mendapatkan opini WTP.
Tidak ada pengaruh signifikan karena pajak hanya sebagian kecil pendapatan.
Indonesia menganut sistem pemungutan pajak Self Assessment, di mana Wajib Pajak (WP) diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri.
Kunci keberhasilan sistem ini dalam meningkatkan kepatuhan WP sangat bergantung pada…
Jumlah pegawai DJP.
Edukasi, asistensi, dan pengawasan/penegakan hukum yang kuat oleh otoritas pajak (DJP).
Pengurangan semua tarif pajak hingga 0%.
Penghapusan semua jenis sanksi administrasi.
Pengalihan sistem menjadi Official Assessment.
PT Barokah Jaya, Wajib Pajak Badan dalam negeri, pada tahun 2025 memperoleh penghasilan kena pajak sebesar Rp6.000.000.000. Berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), berapa perkiraan Pajak Penghasilan (PPh) Badan terutang PT Barokah Jaya?
Rp1.200.000.000 (Tarif 20%)
Rp1.500.000.000 (Tarif 25%)
Rp1.440.000.000 (Tarif 24%)
Rp1.320.000.000 (Tarif 22%)
Laba Bersih Komersial PT Sejahtera tahun 2025 adalah Rp500.000.000. Dalam laporan laba rugi, terdapat pos:
1. Sumbangan korban bencana alam (tidak ada daftar penerima): Rp20.000.000.
2. Beban sanksi administrasi pajak: Rp10.000.000.
3. Penghasilan bunga deposito (PPh Final): Rp5.000.000.
Berapakah besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP) PT Sejahtera?
Rp485.000.000
Rp530.000.000
Rp525.000.000
Rp515.000.000
Seorang manajer meminta laporan untuk menganalisis pendapatan dan beban bulanan. Laporan manakah yang paling cepat dan tepat diambil melalui MYOB?
Trial Balance (Neraca Saldo).
Balance Sheet (Neraca).
General Ledger (Buku Besar).
Profit & Loss Statement (Laporan Laba Rugi).
Seorang akuntan memasukkan saldo awal akun Piutang Usaha sebesar Rp15.000.000 melalui Setup Menu Account Opening Balance.
Bagaimana jurnal penyeimbang (offsetting entry) yang dibuat MYOB secara otomatis atas transaksi ini?
Historical Balancing (Debet) Rp15.000.000.
Historical Balancing (Kredit) Rp15.000.000
Saldo Awal (Debet) Rp15.000.000.
Modal Pemilik (Kredit) Rp15.000.000.
Bagaimana urutan prosedur yang benar dalam MYOB untuk mencatat penjualan barang dagangan secara kredit kepada pelanggan yang belum pernah bertransaksi sebelumnya?
Card File Sales (membuat faktur) (melihat laporan).
Receive Payments
Sales
Record Journal Entry
PT Sinar Abadi membeli perlengkapan kantor secara kredit dari CV Cemerlang senilai Rp4.000.000 (termasuk PPN 11%).
Jurnal otomatis yang akan dibuat MYOB setelah mencatat transaksi ini melalui modul Purchases adalah…
Perlengkapan (D) Rp4.440.000; Kas (K) Rp4.440.000.
Utang Usaha (D) Rp4.000.000; Perlengkapan (K) Rp4.000.000.
Perlengkapan (D) Rp3.603.604; PPN Masukan (D) Rp396.396; Utang Usaha (K) Rp4.000.000.
Beban Perlengkapan (D) Rp4.000.000; Utang Usaha (K) Rp4.000.000.
Seorang pelanggan melunasi Piutang Usaha sebesar Rp10.000.000 dan mendapatkan diskon 2%. Di MYOB, transaksi ini dicatat di modul Receive Payments.
Bagaimana jurnal yang dibuat MYOB secara otomatis?
Cash/Bank (D) Rp10.000.000; Piutang Usaha (K) Rp10.000.000.
Piutang Usaha (D) Rp10.000.000; Cash/Bank (K) Rp9.800.000; Potongan Penjualan (K) Rp200.000.
Cash/Bank (D) Rp10.000.000; Beban Diskon (K) Rp200.000; Piutang Usaha (K) Rp10.200.000.
Cash/Bank (D) Rp9.800.000; Potongan Penjualan (D) Rp200.000; Piutang Usaha (K) Rp10.000.000
Perusahaan membayar gaji karyawan Rp15.000.000 secara tunai. Melalui modul manakah di MYOB transaksi ini paling tepat dicatat?
Banking Spend Money.
Sales Enter Sales.
Inventory Adjust Inventory.
Banking Receive Money.
Seorang akuntan menyadari bahwa Jurnal Pembelian Kredit yang dibuat bulan lalu salah nominal.
Langkah yang paling cepat dan tepat untuk memperbaiki kesalahan pada transaksi yang sudah ter-record di MYOB adalah…
Membuat jurnal penyesuaian baru melalui Record Journal Entry.
Membatalkan (Reverse) transaksi lama, lalu membuat transaksi yang baru dengan nominal yang benar.
Langsung mengubah angka pada Laporan Keuangan.
Membuat jurnal baru untuk selisihnya
PT Delta menggunakan metode Perpetual dalam pencatatan persediaan. Saat terjadi penjualan, selain jurnal Kas/Piutang vs Penjualan, MYOB juga otomatis membuat jurnal Harga Pokok Penjualan.
Jurnal otomatis yang mencatat HPP adalah…
Cost of Goods Sold (D) dan Inventory (K).
Inventory (D) dan Cost of Goods Sold (K).
Sales Revenue (D) dan Cost of Goods Sold (K).
Accounts Payable (D) dan Inventory (K).
