NEW
Font size
Worksheets27 Kuis LKY
Total questions: 59
Worksheet time: 26mins
Pinjol legal hanya mengakses hal-hal berikut, kecuali
camera
phonebook
location
microphone
Apa kepanjangan QRIS?
QR Code Innovative Standard
QR Code Indonesia Salary
QR Code Indonesia Standard
QR Code Innovative Salary
2 jenis investasi yang bisa di akses nasabah melalui livin investasi yaitu....
Reksadana dan SBN
Asuransi dan reksadana
SBN dan SBR
Tabungan dan deposito
Program Taspen yang dapat dimanfaatkan oleh ASN, kecuali...
THT
Pensiun
JKK
Pinjol
Berbagai prediksi di tahun 2025, kecuali...
Kenaikan Harga Listrik, Air, BBM,Gas
Kelangkaan telur ayam ras
Lemahnya Daya Beli
Angka Kemiskinan melonjak
Berikut adalah kejahatan digital dan modus penipuan baru, kecuali....
Quishing
Social Engineering
QRIS
Packet Analyzer
Faktor-faktor yang menyebabkan seseorang bermain judi online, kecuali...
faktor kesempatan
faktor kesadaran
faktor kecerdasan
faktor ekonomi
Kenapa kita harus berinvestasi?
Diwajibkan OJK
ada inflasi dan terbatasnya usia produktif
tergiur iklan
terhindar dari pinjol
Ada berapa Level Merdeka Keuangan (Financial Freedom)?
10
9
8
7
Program asuransi terdiri dari asuransi dwiguna yang dikaitkan dengan usia pensiun ditambah dengan asuransi kematian, adalah prgoram....
pensiun
jaminan kecelakaan kerja
tabungan hari tua
jaminan kematian
Berikut strategi ASN agar exist di tahun 2025, kecuali...
anggaran berdasarkan prioritas
mendahulukan keinginan daripada kebutuhan
minimalisir konsumerisme
jauhi spekulasi
Kenali investasi bodong dengan memastikan 2L, yaitu...
Logis & Laris
Loyal & Legal
Legal & Lancar
Legal & Logis
Nilai Dasar ASN Ber-AKHLAK sebagaimana diatur dalam UU ASN, terdiri atas:
1) berorientasi pelayanan;
2) akuntabel;
3) kompeten;
4) harmonis;
5) logis;
6) adaptif; dan
7) kolaboratif
Benar
Salah
Pegawai ASN berfungsi sebagai…
Pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa
Pelaksana kebijakan publik, pelayan masyarakat, dan pemersatu bangsa
Pelaksana kebijakan publik, pelayan masyarakat, dan perekat dan pemersatu bangsa
Jaminan sosial yang dibayarkan setelah Pegawai ASN berhenti bekerja adalah…
jaminan kematian
jaminan pensiun
jaminan kesehatan
Sistem merit adalah…
Penyelenggaraan fungsi Pegawai ASN sesuai dengan prinsip meritokrasi
Penyelenggaraan sistem manajemen ASN sesuai dengan prinsip meritokrasi
Penyelenggaraan peran pengelola kepegawaian sesuai dengan prinsip meritokrasi
Pejabat Pembina Kepegawaian di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah…
Gubernur
Sekretaris Daerah
Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Yang bukan merupakan jabatan manajerial adalah…
Jabatan pimpinan tinggi
Jabatan administrator
Jabatan pelaksana
Pengembangan kompetensi merupakan hak sekaligus kewajiban Pegawai ASN.
Benar
Salah
Pegawai ASN yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi anggota legislatif diberhentikan sementara dari jabatan ASN.
Benar
Salah
Pegawai ASN yang ditahan karena menjadi tersangka atau terdakwa dilakukan pemberhentian sementara untuk mendukung proses hukum.
Benar
Salah
Pegawai ASN dapat menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.
Benar
Salah
1. Undang-undang nomor berapa yang berbicara tentang ASN...
a. UU No. 5 tahun 2013
b. UU No. 5 tahun 2015
c. UU No. 5 tahun 2014
d. UU No. 5 tahun 2016
1. Dibawah ini adalah isi pasal 47 tentang fungsi BKN, Kecuali...
a. Pembinaan penyelenggaraan Manajemen ASN;
b. Penyelenggaraan Manajemen ASN
c. Pengukuran kinerja ASN
d. Penyimpanan informasi ASN
3. Yang termasuk dalam asas manajemen ASN adalah….
a. Nilai dasar
b. Komitmen
c. Kepastian hukum
d. Memegang teguh ideology pancasila
4. Dibawah ini yang tidak termasuk dalam prinsip ASN adalah….
a. Kompetensi
b. Delegasi
c. Integritas moral
d. Kode etik
5. Dibawah ini yang termasuk dalam nilai dasar ASN adalah….
a. Memegang teguh ideology pancasila
b. Integrasi moral
c. Kepastian hukum
d. Kode etik
6.jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas” termasuk dalam….
a. Asas manajemen ASN
b. Nilai dasar ASN
c. Kode etik dan perilaku ASN
d. Prinsip ASN
7. Untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Adalah pengertian dari…
a. Asas manajemen ASN
b. Nilai dasar ASN
c. Kode etik dan perilaku ASN
d. Prinsip ASN
8. Yang bukan termasuk dalam tugas pegawai ASN adalah…
a. Melaksanakan kebijakan publik
b.. Memberikan pelayanan publik
c. Membimbing dalam pekerjaan
d.. Mempererat persatuan dan kesatuan
9. Setiap pegawai ASN memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi tercantum dalam UU ASN pasal….
a. No. 70
b.. No. 71
c. No. 72
d. No. 73
10. Di bawah ini adalah macam-macam cuti PNS “ Kecuali”;
a. Cuti tahunan
b. Cuti bersalin
c. Cuti kecelakaan
d. Cuti besar
11. “Menaati ketentuan peraturan perundang undangan” termasuk dalam;
a. Tugas pegawai ASN
b. Kewajiban pegawai ASN
c. Keharusan pegawai ASN
d.. Ketaantan pegawai ASN
12. Yang tidak termasuk dalam hukuman disiplin ringan untuk PNS adalah;
a. Pernyataan tidak puas secara lisan
b. Teguran lisan
c. Teguran tertulis
d. Pernyataan tidak puas secara tertulis
13. Manajemen ASN meliputi;
a. Manajemen PNS dan PPPK
b . Manajemen PNS dan honorer
c. Manajemen PPPK
d.. Semuanya Salah
14. Penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, promosi dan lain lain termasuk dalam;
a. Manajemen ASN
b. Manajemen PNS
c. Manajemen PPPK
d. Manajemen Honorer
15. Formasi PNS adalah Jumlah dan susunan pangkat PNS yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi dalam jangka waktu tertentu termasuk dalam PP No..
a. PP No. 94 tahun 2000
b. PP No. 95 tahun 2000
c. PP No. 96 tahun 2000
d. PP No. 97 tahun 2000
1 6. Masa percobaan bagi calon PNS dilaksanakan selama ;
a. 2 tahun
b. 1 Tahun
c. 1,5 tahun
d. 2,5 tahun
17. CPNS dinyatakan dihentikan apabila, Kecuali;
a. Mengajukan permohonan berhenti
b. Memenuhi syarat kesehatan
c. Tidak lulus Latsar CPNS
d. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang/ berat
18. Jabatan pimpinan tinggi berfungsi memimpin dan memotivasi setiap pegawai ASN pada instansi pemerintah melalui, Kecuali;
a. Pelaporan dalam bidang keahlian, analisis, dll
b. . Pengembangan kerjasama dengan instansi lain
c.. Ketrampilan dalam memimpin bawahan
d. Keteladanan dalam nilai dasar ASN
sanksi bagi ASN (PNS dan P3K) yang Tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja
adalah
PENUNDAAN KENAIKAN GAJI BERKALA SELAMA 1 TAHUN
PENUNDAAN KENAIKAN PANGKAT 1 TAHUN
PENURUNAN PANGKAT SETINGKAT LEBIH RENDAH SELAMA 1 TAHUN
DIBERHENTIKAN PEMBAYARAN GAJINYA SEJAK BULAN BERIKUTNYA
PP 94 Th. 2021
Pasal 24 Angka 2
Dalam hal Pejabat yang Berwenang Menghukum tidak menjatuhkan Hukuman Disiplin yang sesuai Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh PNS, maka Pejabat yang Berwenang Menghukum dijatuhi HUKUMAN
HUKUMAN BERAT
HUKUMAN RINGAN
HUKUMAN SEDANG
PENURUNAN PANGKAT SETINGKAT LEBIH RENDAH SELAMA 1 TAHUN
Sesuai dengan Pergub 182 tahun 2021 maka sanksi untuk PNS yang terkena hukuman disiplin sedang mendapat sanksi .....
tidak mendapat TPP selama 3 bulan
tidak mendapat TPP selama 6 bulan
PENUNDAAN KENAIKAN GAJI BERKALA SELAMA 1 TAHUN
TEGURAN LISAN
berdasarkan Pasal 15 PP no 45 tahun 1990, PNS yang tidak melaporkan perkawian pertama, kedua
Pegawai Negeri Sipil yang melangsungkan perkawinan pertama, kedua, tidak minta izin perceraian dari pejabat, beristri lebih dari seorang tanpa izin di jatuhi sanksi .....
HUKUMAN DISIPLIN BERAT
HUKUMAN DISIPLIN RINGAN
HUKUMAN DISIPLIN SEDANG
PENUNDAAN KENAIKAN GAJI BERKALA
Dasar Hukum yang mengatur displin ASN adalah ....
PP no 94 tahun 2021
UU no 20 tahun 2023
PP no 42 tahun 2004
PP no 29 tahun 1991
Siapakah Beliau
DR. Agam Supriyanta, MM.Pd, M.H
Dr. Agam Supriyanta, M.M.Pd, M.H
Dr. Agam Supriyatna, M.M.Pd, M.H
Dr. Agam Gambiro, M.M.Pd, M.Kes
yang tidak termasuk 17 kewajiban ASN adalah
Ucapan, Tulisan, Perbuatan Melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan
Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/ atau golongan
menerima segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan
Masuk kerja dan menaati jam kerja
yang Tidak termasuk Larangan PNS adalah
Menyalahgunakan wewenang
Melakukan pungutan di luar ketentuan
Bekerja pada Lembaga atau organisasi internasional tanpa izin/ tanpa ditugaskan oleh PPK
Mendukung berjalannya tugas kedinasan
berdasarkan pasal 41 peraturan pemerintah no 94 tahun 2021 tentang Disiplin ASN, maka ASN dijatuhi Hukuman berat jika melanggar hal berikut kecuali ....
tidak melaporkan pernikahan pertama, kedua dan seterusnya
beristri lebih dari satu tanpa ijin
tidak masuk kerja 5 hari berturut turut
Menghalangi berjalannya tugas kedinasan
Berikut ini adalah lembaga yang melakukan pemeringkatan negara atas kinerjanya yang spesifik dalam penyelenggaraan electronic government
Transparency International
European Union
UNDESA
ASEAN
Adaptasi dalam business process pemerintahan menjadi penting karena alasan berikut
Persaingan untuk mendapatkan keuntungan ekonomis
Mempertahankan dan meningkatkan kinerja
Bertahan hidup di tengah persaingan dengan pihak lain
Perintah dan mandate dari undang-undang terkait
Salah satu tantangan bagi pegawai pemerintah dalam beradaptasi untuk menyelesaikan sebuah permasalahan pelayanan publik adalah
Kebijakan
Hukum
Regulasi
Agama
Pemimpin sebenarnya dalam organisasi adaptif adalah pemimpin yang mampu membawa sesuatu pada organisasi yang dipimpinnya, yaitu
Perubahan teknis
Perubahan misi
Kemakmuran
Perubahan adaptif
Perilaku tertutup, politis dan birokratis menunjukkan organisasi berkarakteristik
Tidak adaptif
Adaptif
Fleksibel
Pemerintahan yang adaptif sebaiknya merupakan pemerintahan yang mengedepankan
Misi organisasi
Kepemimpinan individu
Kolaborasi
Budaya birokratik
Istilah "asuransi budaya" yang memberikan banyak interpretasi di dalam sebuah organisasi, diperkenalkan oleh
Liisa Välikangas
Neo & Chen
Peter Drucker
Weick
Rentang usia yang masuk kategori dalam bonus demografi adalah sebagai berikut
25 – 50 tahun
25 – 60 tahun
25 – 55 tahun
25 – 65 tahun
Berikut ini adalah kebijakan yang akan memberi dampak langsung pada saat urbanisasi global terjadi
Buruh dan pariwisata nasional
Buruh migran dan perdagangan bebas
Pembangunan infrastruktur daerah
Fasilitas umum
Digital Competitiveness Index bertujuan memetakan kondisi ekonomi digital pada
Pemerintah Daerah
Pemerintah Pusat
Pemerintah Desa
Lembaga Negara
