Ir. Soekarno

Mr. Soepomo

Mr. Muh. Yamin

Drs. Moh. Hatta

K.H. Abdul Wahid Hasyim

A. Nasionalisme, Internasionalisme, Ketuhanan

B. Sosio-Nasionalisme, Sosio-Demokrasi, dan Ketuhanan yang Berkebudayaan

C. Kebangsaan, Kemanusiaan, Keadilan

D. Persatuan, Mufakat, Kesejahteraan Sosial

E. Gotong Royong, Mufakat, Keadilan

Semua sepakat dasar negara harus berbentuk serikat.

Semua menolak unsur ketuhanan dalam dasar negara.

Semua menghendaki dasar negara yang bersumber dari nilai-nilai asli bangsa Indonesia.

Semua setuju bahwa negara harus memisahkan urusan agama dan negara (sekuler).

Semua terinspirasi penuh oleh dasar negara liberal-kapitalis.

Undang-Undang Dasar 1945

Teks Proklamasi

Piagam PBB

Piagam Jakarta (Jakarta Charter)

Dekrit Presiden

1 Juni 1945, saat pidato Soekarno

29 Mei 1945, saat pidato Yamin

17 Agustus 1945, saat Proklamasi

18 Agustus 1945, saat sidang PPKI

22 Juni 1945, saat penandatanganan Piagam Jakarta

Mengakomodasi kepentingan golongan tertentu

Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa yang majemuk

Tuntutan dari pihak penjajah Jepang

Mengikuti usulan dari Mr. Soepomo

Menjadikan Indonesia negara agama

Sidang BPUPK I (1 Juni 1945)

Sidang Panitia Sembilan (22 Juni 1945)

Proklamasi Kemerdekaan (17 Agustus 1945)

Sidang PPKI (18 Agustus 1945)

Sidang BPUPK II (10 Juli 1945)

Pedoman perilaku sehari-hari seluruh rakyat Indonesia.

Sumber dari segala sumber hukum dalam penyelenggaraan negara.

Cita-cita dan visi bangsa Indonesia di masa depan.

Alat pemersatu dalam pergaulan masyarakat yang majemuk.

Jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia.

Ideologi Terbuka

Dasar Negara

Perjanjian Luhur

Sumber Hukum

Pandangan Hidup Bangsa (Way of Life)

Pancasila dapat diganti kapan saja sesuai perkembangan zaman.

Nilai-nilai dasarnya dapat diubah oleh parlemen.

Pancasila menerima semua ideologi asing tanpa filter.

Mampu berinteraksi secara dinamis dengan perkembangan zaman tanpa mengubah nilai dasarnya.

Ideologi Negara

Jiwa Bangsa

Kepribadian Bangsa

Dasar Negara

Sumber Hukum

Membalas ejekan tersebut agar temannya jera.

Mendiamkan saja karena bukan urusannya.

Melaporkan langsung ke kepala sekolah agar siswa tersebut dikeluarkan.

Mengajak teman tersebut berdialog tentang pentingnya menghargai perbedaan (toleransi) dan melaporkan ke pembina asrama jika tidak berubah.

Mengumpulkan siswa lain untuk memusuhi pelaku.

Mengambil sebagian uang dan meninggalkan dompetnya.

Mengamankan dompet dan segera mengumumkannya atau menyerahkannya ke guru piket/pembina asrama.

Menyimpan dompet itu dan menunggu jika ada yang mencari.

Memberikan dompet itu ke temannya agar dibagi rata.

Membiarkan dompet itu tergeletak di sana.

Mengeluarkan anggota tersebut dari kelompok.

Melakukan voting langsung tanpa diskusi lebih lanjut.

Meminta ketua kelompok untuk menghentikan diskusi (deadlock) dan melaporkan ke guru.

Menegur anggota tersebut dan mengingatkan kembali tujuan musyawarah untuk mufakat demi kebaikan bersama.

Membiarkan anggota tersebut mendominasi agar tugas cepat selesai.

Gotong royong

Persatuan dan kesatuan

Keadilan sosial

Ketuhanan yang Maha Esa

Kesadaran hukum yang dipaksakan

Kepatuhan hukum karena sanksi

Kesadaran hukum yang bersifat internal (intrinsik)

Perilaku yang hanya patuh jika diawasi

Norma kesopanan semata

Taat hukum di lingkungan sekolah/kerja

Takut pada instruktur

Ingin terlihat rajin

Taat pada norma agama

Menghindari sanksi administratif

Memberikan hukuman yang seberat-beratnya bagi pelanggar.

Melindungi kepentingan para penguasa dan pejabat.

Menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan, dan melindungi hak asasi manusia.

Menambah pendapatan negara melalui denda dan tilang.

Membatasi kreativitas dan kebebasan warga negara.

Norma Kesusilaan

Norma Kesopanan

Norma Agama

Norma Hukum

Norma Adat

Mematuhi peraturan lalu lintas, membayar pajak, tidak melakukan korupsi, dsb.

Melanggar peraturan lalu lintas dan mengabaikan pajak.

Melakukan korupsi demi keuntungan pribadi.

Mengabaikan peraturan yang berlaku di masyarakat.

Hukum Pidana

Hukum Tata Negara

Hukum Perdata (terkait Hak Cipta)

Hukum Administrasi Negara

Hukum Adat

(1), (2), dan (3)

(1), (2), dan (4)

(3), (4), dan (5)

(2), (3), dan (5)

(1), (3), dan (5)

Hukum Privat (Sipil)

Hukum Publik

Hukum Traktat

Hukum Yurisprudensi

Hukum Tertulis

Menjadi pejabat negara

Memiliki kekayaan yang cukup

Melaksanakan kewajibannya

Menjadi anggota partai politik

Berusia di atas 17 tahun

Setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak.

Setiap warga negara wajib membayar biaya pendidikan yang tinggi.

Setiap warga negara hanya boleh mendapatkan pendidikan di luar negeri.

Setiap warga negara tidak berhak mendapatkan pendidikan.

Membangun sekolah baru di daerah terpencil.

Memberikan beasiswa bagi siswa berprestasi.

Membiarkan fasilitas sekolah di daerah perbatasan rusak parah dan tidak ada guru.

Mewajibkan belajar 12 tahun.

Menyediakan program pelatihan guru.

Pengusaha mendapat keuntungan maksimal.

Terjadinya pencemaran lingkungan dan krisis kesehatan masyarakat.

Meningkatnya pendapatan daerah dari pajak industri.

Terciptanya lapangan kerja baru di sektor pengelolaan limbah.

Menurunnya kepercayaan investor asing.

Pelaku korupsi menjadi kaya raya.

Menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah dan rusaknya sendi keadilan.

Anggaran dapat penegak hukum bekerja lebih keras.

Menjadi contoh bagi masyarakat untuk ikut korupsi.

Anggaran negara menjadi seimbang.

Sikap egoisme dan mementingkan diri sendiri.

Tingkat pendidikan yang terlalu tinggi.

Ketegasan aparat penegak hukum.

Peraturan perundangan yang terlalu lengkap.

Kesadaran kolektif yang berlebihan.

UU No. 10 Tahun 2004

UU No. 12 Tahun 2011 beserta perubahannya

Ketetapan MPR (TAP MPR)

Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu)

Konvensi (Kebiasaan) Ketatanegaraan

Undang-Undang (UU)

Peraturan Pemerintah (PP)

Peraturan Presiden (Perpres)

Peraturan Daerah (Perda)

UUD 1945

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota

Peraturan Presiden (Perpres)

Peraturan Pemerintah (PP)

Undang-Undang (UU)

Semua jawaban (B, C, dan D) benar

Undang-Undang (UU)

Peraturan Pemerintah (PP)

UUD NRI Tahun 1945

Peraturan Presiden (Perpres)

TAP MPR

Lex specialis derogat legi generali

Lex posterior derogat legi priori

Lex superior derogat legi inferiori

Lex consumpta

Lex non scripta

A. Sumber dari segala sumber hukum negara

B. Salah satu dari banyak sumber hukum

C. Sama kedudukannya dengan UUD 1945

D. Hanya sebagai pandangan hidup tanpa kekuatan hukum

E. Sumber hukum yang hanya berlaku bagi MPR

Pancasila merupakan penjabaran dari Pembukaan UUD 1945.

Rumusan Pancasila tercantum secara formal dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4.

Pembukaan UUD 1945 adalah ideologi, sedangkan Pancasila adalah hukum dasar.

Keduanya tidak memiliki hubungan hukum, hanya hubungan filosofis.

Pancasila lebih tinggi dari Pembukaan UUD 1945.

Peraturan Pemerintah

Tuntutan reformasi

Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 (yang intinya adalah Pancasila).

Pidato Presiden setiap tanggal 16 Agustus.

Kepentingan politik golongan yang berkuasa.

UU tersebut tetap sah karena dibuat lembaga yang berwenang.

UU tersebut dapat dibatalkan melalui mekanisme Judicial Review oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

UU tersebut hanya bisa diubah oleh Presiden melalui Perppu.

Rakyat harus tetap mematuhi UU tersebut tanpa kecuali.

Mahkamah Agung (MA) berhak mengubah isi UU tersebut.

Pasal 31 tentang Pendidikan.

Pasal 33 dan 34 tentang Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 29 yang menjamin kemerdekaan tiap penduduk memeluk agamanya.

Pasal 27 ayat (3) tentang Bela Negara.

Pasal 1 ayat (3) tentang Negara Hukum.

Dibuat sepanjang mungkin agar terlihat rinci.

Ditempel di mading sekolah agar bisa dibaca.

Tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, seperti keadilan, kemanusiaan, dan persatuan.

Mendapatkan persetujuan dari seluruh siswa dan guru.

Ditulis dalam bahasa asing agar berstandar internasional.

"Apakah bentuk negara yang akan kita bangun?"

"Apa dasar negara Indonesia yang akan kita bentuk?"

"Siapa yang akan menjadi presiden pertama?"

"Bagaimana sistem ekonomi negara nanti?"

"Di mana ibu kota negara akan diletakkan?"

Ketuhanan

Keadilan

Gotong Royong

Persatuan

Demokrasi

Perjanjian Masyarakat

Kedaulatan Rakyat

Negara Kelas

Negara Integralistik

Negara Hukum

Kesejahteraan sosial yang menjamin keadilan bagi seluruh rakyat

Internasionalisme yang kuat

Sistem pemerintahan parlementer

Bentuk negara federasi

Pemisahan tegas agama dan negara

Panitia Delapan

Panitia Sembilan

Panitia Perancang UUD

PPKI

Dokuritsu Junbi Cosakai

Chauvinisme

Nasionalisme

Individualisme

Patriotisme

Persatuan

Urutan sila Persatuan dan Kemanusiaan

Sila pertama yang memuat kewajiban menjalankan syariat Islam

Sila kelima yang berbunyi Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Asia

Tidak adanya sila Kerakyatan

Penggunaan istilah "Tuhan" diganti "Dewa"

Seorang perwira Angkatan Laut Jepang

Mr. A.A. Maramis

Otto Iskandardinata

Latuharhary

Sam Ratulangi

Kepentingan golongan mayoritas

Tekanan dari pihak asing

Persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan golongan

Kecepatan dalam proklamasi

Keuntungan politik sesaat

Pada tanggal tersebut Pancasila disahkan secara hukum.

Pada tanggal tersebut istilah "Pancasila" pertama kali diperkenalkan oleh Soekarno di sidang BPUPK.

Pada tanggal tersebut Panitia Sembilan dibentuk.

Pada tanggal tersebut BPUPK dibubarkan.

Hasil pemberian Jepang

Karya satu orang saja (Soekarno)

Hasil musyawarah mufakat (konsensus) para pendiri bangsa

Jiplakan dari ideologi Barat

Warisan kerajaan Majapahit semata

Batang Tubuh UUD 1945

Penjelasan UUD 1945

Pembukaan UUD 1945 Alinea IV

Dekrit Presiden

Aturan Tambahan UUD 1945

Pandangan Hidup

Dasar Negara

Kepribadian Bangsa

Perjanjian Luhur

Moral Pembangunan

Mengabaikan hak individu demi negara

Tidak mengakui adanya Tuhan (ateisme)

Mengakui hak milik pribadi dengan fungsi sosial dan percaya kepada Tuhan YME

Membebaskan persaingan ekonomi tanpa batas (kapitalisme)

Menolak peran negara dalam ekonomi

Dasar Negara (hukum positif)

Pandangan Hidup Bangsa (pedoman perilaku)

Pancasila adalah titik tumpu yang tidak boleh bergerak

Pancasila adalah bintang penuntun yang mengarahkan bangsa mencapai cita-cita di masa depan

Pancasila hanya berlaku untuk masa lalu

Pancasila kaku dan tertutup

Pancasila adalah hukum yang memaksa

Pancasila baru ada setelah Indonesia merdeka.

Pancasila adalah impor dari budaya luar.

Nilai-nilai Pancasila sudah ada dan hidup dalam masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu sebelum negara terbentuk.

Pancasila diciptakan oleh Belanda.

Pancasila hanya milik pejabat negara.

Pancasila adalah kontrak bisnis antar penguasa.

Pancasila telah disepakati oleh wakil-wakil rakyat (PPKI) saat mendirikan negara dan harus dijaga selamanya.

Pancasila hanya berlaku selama pendiri bangsa masih hidup.

Pancasila adalah perjanjian dengan pihak Sekutu.

Pancasila dapat dibatalkan sepihak.

Langsung mengeluarkan siswa tersebut.

Memasang CCTV di setiap sudut dan menggunakan sistem absensi sidik jari/wajah yang ketat.

Membiarkan saja karena itu urusan pribadi.

Memisahkan kamar asrama berdasarkan daerah asal agar tidak bertengkar.

Melarang penggunaan bahasa daerah sama sekali.

Mengadakan kegiatan "Malam Budaya" dimana setiap kelompok menampilkan seni daerahnya untuk saling mengapresiasi dan membaur.

Memihak kelompok yang jumlahnya lebih banyak.

Mengirim pulang siswa yang berkonflik.

Ikut melakukan bullying agar terlihat kompak.

Merekam kejadian itu untuk diviralkan di media sosial.

Menegur teman tersebut secara baik-baik atau melaporkan kepada guru BK jika situasi tidak terkendali.

Pura-pura tidak melihat.

Menunggu korban meminta tolong baru bertindak.

Memperbanyak pengawas ujian.

Menanamkan nilai bahwa skill (kompetensi) teknik lebih penting daripada sekadar nilai angka di kertas.

Memberikan kunci jawaban agar semua lulus.

Membuat soal yang sangat mudah.

Melarang ujian tertulis.

Mematikan aliran listrik dan air secara total di siang hari.

Memberikan denda uang yang sangat besar tanpa peringatan.

Membuat kampanye "Asrama Hijau" dan memberikan reward bagi kamar yang paling hemat energi.

Membiarkan tagihan membengkak agar sekolah bangkrut.

Mengeluarkan siswa intoleran dari kelompok.

Guru memberikan pemahaman bahwa di dunia kerja industri, profesionalitas tidak memandang latar belakang agama.

Menyetujui permintaannya untuk pindah kelompok.

Memaksa mereka bersalaman tanpa dialog.

Mengubah tugas kelompok menjadi tugas individu.

Merasa was-was jika tidak ada polisi.

Mematuhi aturan hanya saat ada razia.

Memiliki kesadaran bahwa hukum dibuat untuk kebaikan dan ketertiban bersama.

Mengharap pujian dari atasan.

Takut pada denda yang mahal.

Gaya-gayaan agar terlihat seperti insinyur.

Memenuhi syarat formalitas semata.

Melindungi diri dari risiko kecelakaan kerja.

Menghabiskan anggaran sekolah.

Mempersulit gerak siswa.

Memiliki SIM C dan memakai helm SNI.

Memasang knalpot brong (bising) agar keren.

Membawa motor ke sekolah meski belum cukup umur.

Melakukan balap liar di jalan sepi.

Berboncengan tiga orang (cenglu).

Membangun polisi tidur sembarangan di depan rumah.

Membayar iuran sampah dan menjaga kebersihan lingkungan.

Memutar musik keras-keras saat jam istirahat malam.

Menolak ikut kerja bakti dengan alasan malas.

Memarkir mobil di tengah jalan umum.

Tidak tegas dan sukarela.

Tegas, nyata, dan memaksa.

Hanya berupa celaan masyarakat.

Berupa dosa yang ditanggung di akhirat.

Sementara dan bisa ditawar.

Andi adalah korban ketidakadilan polisi.

Andi melanggar hukum karena modifikasi tersebut membahayakan keselamatan diri dan orang lain.

Andi kreatif dan harus didukung.

Polisi seharusnya membiarkan karena itu hobi.

Hukum membatasi kreativitas anak muda.

Lobi bisnis yang wajar.

Tindak pidana korupsi dan persaingan usaha tidak sehat.

Strategi marketing yang cerdas.

Ketaatan pada hukum pasar.

Pelanggaran norma kesopanan saja.

Takut didenda pustakawan.

Taat pada aturan sekolah dan menghargai fasilitas umum.

Kurang kerjaan.

Ingin mencari muka pada guru.

Pelanggaran hak orang lain.

Tindakan warga benar untuk memberi efek jera.

Warga melanggar hukum karena Indonesia adalah negara hukum, main hakim sendiri (eigenrichting) adalah tindak pidana.

Pencuri tidak memiliki hak asasi manusia.

Polisi terbantu oleh tindakan warga.

Hukum adat memperbolehkan hal tersebut.

Sumbernya.

Tempat berlakunya.

Bentuk sanksinya (celaan sosial vs hukuman penjara/denda).

Subjek pelakunya.

Waktu kejadiannya.

Pelanggaraan disiplin sekolah dan Perda tentang kawasan tanpa rokok.

Hak asasi siswa untuk merokok.

Perilaku dewasa sebelum waktunya.

Ketaatan hukum yang tertunda.

Ekspresi kebebasan.

Hak untuk hidup dan rasa aman (Pasal 28A & 28G).

Hak untuk berserikat (Pasal 28E).

Hak mendapat pendidikan (Pasal 31).

Hak ekonomi.

Hak politik.

Pelanggaran kewajiban negara terhadap hak warga negara (Pasal 31).

Penghematan anggaran yang cerdas.

Pelanggaran hak cipta.

Tindakan yang sesuai prioritas kota.

Diskriminasi rasial.

Tindakan kriminal berat.

Bentuk protes yang paling efektif.

Pengingkaran terhadap tanggung jawab moral untuk berpartisipasi dalam pemerintahan (meski secara hukum bukan pidana).

Hak yang mutlak tanpa konsekuensi.

Ciri warga negara yang cerdas.

Meningkatnya produktivitas pabrik.

Hilangnya hak anak untuk tumbuh kembang dan mendapat pendidikan.

Mengurangi beban orang tua.

Melatih mental kerja sejak dini.

Ekosistem rusak dan munculnya penyakit degeneratif pada warga sekitar.

Tanah menjadi lebih subur.

Ikan di sungai menjadi lebih besar.

Biaya produksi pabrik menjadi efisien selamanya.

Warga mendapat kompensasi otomatis.

UU/Perppu -> PP -> Perpres -> Perda.

TAP MPR -> UU/Perppu -> PP -> Perpres -> Perda.

PP -> UU -> Perpres -> Perda.

Perpres -> UU -> PP -> Perda.

TAP MPR -> PP -> UU -> Perda.

Karena MPR adalah lembaga tertinggi negara.

Untuk menampung ketetapan MPR yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum mengikat.

Agar MPR bisa membuat Undang-Undang.

Karena perintah Presiden.

Agar lebih banyak peraturan.

Lex specialis derogat legi generali

Lex posterior derogat legi priori

Lex superior derogat legi inferiori

Asas praduga tak bersalah

Asas legalitas

Undang-Undang (UU)

Peraturan Daerah (Perda)

Keputusan Presiden (Keppres)

Instruksi Menteri

DPR

Presiden

MPR

Mahkamah Konstitusi

KY

Mahkamah Konstitusi (MK)

Mahkamah Agung (MA)

Komisi Yudisial (KY)

DPR

Presiden

Pancasila tidak boleh dijadikan rujukan hukum.

Seluruh peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

Pancasila hanya hiasan dalam dokumen hukum.

Peraturan perundang-undangan lebih tinggi dari Pancasila.

Pancasila hanya berlaku untuk UUD 1945.

Sistem Pemilu dan Pemerintahan Daerah (Demokrasi).

Kebebasan beragama.

Sistem pertahanan negara.

Perekonomian nasional.

Terjadi tumpang tindih aturan.

Peraturan yang satu selaras dan tidak bertentangan dengan peraturan lain serta Pancasila.

Peraturan menjadi semakin banyak dan rumit.

Pemerintah bisa bertindak otoriter.

Menghilangkan peran DPR.

A. Pertama (Ketuhanan) dan Kedua (Kemanusiaan yang adil dan beradab).

B. Ketiga.

C. Keempat.

D. Kelima.

E. Ketiga dan Kelima.

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

E. 5

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

E. 1 dan 3

Batang Tubuh

Aturan Peralihan

Pembukaan UUD 1945

Pasal tentang HAM

Pasal tentang Pendidikan

Karena bahasanya indah.

Karena memuat Pancasila sebagai dasar negara dan cita-cita proklamasi kemerdekaan.

Karena dibuat oleh Soekarno.

Karena sudah diketik rapi.

Karena takut kualat.

Menghafal seluruh pasal tanpa memahaminya.

Memajang buku UUD di lemari.

Belajar dengan sungguh-sungguh untuk mengisi kemerdekaan sesuai tujuan negara.

Mengkritik pemerintah tanpa solusi.

Masa bodoh dengan urusan negara.

Sila 1 dan Sila 3

Sila 2 (Kemanusiaan) dan Sila 5 (Gotong Royong/Keadilan).

Sila 4 dan Sila 1

Sila 3 saja

Sila 1 saja