undang-undang dasar

ketetapan MPR

sumber dari segala sumber hukum

peraturan pemerintah

Proklamasi 17 Agustus 1945

Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat

Batang tubuh UUD 1945 Pasal 1

Piagam Jakarta 22 Juni 1945

BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945

PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945

KNIP pada tanggal 29 Agustus 1945

MPR pada tanggal 5 Juli 1959

pandangan hidup bangsa

kepribadian nasional

dasar filsafat negara

ideologi politik pemerintah

semua peraturan perundang-undangan harus sejalan dengan nilai-nilai Pancasila

Pancasila hanya menjadi pedoman dalam bidang politik

peraturan yang bertentangan dengan Pancasila tetap berlaku selama disahkan DPR

Pancasila dapat diubah sesuai kehendak mayoritas

Kemanusiaan yang adil dan beradab

Ketuhanan Yang Maha Esa

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

membiarkan adanya diskriminasi atas dasar suku dan agama

menetapkan kebijakan publik dengan mengabaikan aspirasi rakyat

menyusun undang-undang yang melindungi hak asasi seluruh warga negara

mengutamakan kepentingan kelompok tertentu di atas kepentingan bangsa

peraturan daerah tidak boleh mengatur urusan keagamaan

segala peraturan yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 tidak mempunyai kekuatan hukum

peraturan daerah harus selalu menguntungkan pemerintah pusat

peraturan daerah hanya boleh dibuat oleh DPRD provinsi

dapat diganti dengan ideologi lain jika masyarakat menghendaki

menjadi landasan pokok yang mengatur seluruh aspek kehidupan kenegaraan

hanya berpengaruh pada masa awal kemerdekaan

tidak berkaitan dengan kehidupan sosial budaya masyarakat

sebagai dasar negara, Pancasila bersifat teoritis; sebagai pandangan hidup, bersifat praktis

sebagai dasar negara, Pancasila menjadi landasan konstitusional; sebagai pandangan hidup, menjadi pedoman sikap dan perilaku warga

sebagai dasar negara, Pancasila mengatur budaya; sebagai pandangan hidup, mengatur politik

sebagai dasar negara, Pancasila bersifat sementara; sebagai pandangan hidup, bersifat tetap

identitas bangsa

perjanjian luhur bangsa

sumber legitimasi kekuasaan semata

norma dasar (grundnorm) dalam sistem hukum nasional

sistem pemerintahan suatu negara

kumpulan gagasan, nilai, dan cita-cita yang menjadi dasar bagi tindakan politik dan sosial

peraturan perundang-undangan yang mengikat warga negara

tradisi dan adat istiadat masyarakat

nilai dasarnya dapat diganti sesuai perkembangan zaman

pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan dinamika masyarakat tanpa mengubah nilai dasarnya

hanya terbuka untuk ideologi-ideologi dari luar negeri

tidak mempunyai landasan yang jelas dalam UUD 1945

ideal

normatif

realistis

historis

mengakui hak asasi manusia

mengutamakan musyawarah mufakat

memaksakan kehendak penguasa dan menolak kritik

menghargai keberagaman budaya

menolak seluruh budaya asing karena mengancam jati diri bangsa

menerima semua budaya asing tanpa seleksi

menyaring budaya asing, mengambil yang sesuai dengan nilai Pancasila dan menolak yang bertentangan

membiarkan saja karena masyarakat dapat memilih sendiri

pemilu yang jujur, adil, dan menghargai hak pilih setiap warga negara

penggunaan kekerasan untuk memenangkan calon tertentu

membeli suara pemilih agar menang pemilu

menghalangi kelompok minoritas untuk berpartisipasi dalam pemilu

hanya menguntungkan golongan mayoritas

berisi nilai-nilai yang diambil dari satu suku bangsa saja

menggambarkan dan menghargai keberagaman suku, agama, ras, dan budaya di Indonesia

bersifat tertutup terhadap pengaruh budaya lokal

sistem ekonomi yang hanya menguntungkan pemilik modal besar

sistem ekonomi liberal tanpa campur tangan negara

penyelenggaraan perekonomian nasional berdasarkan asas kekeluargaan dan keadilan sosial

monopoli usaha oleh satu kelompok tertentu

menyebarkan ujaran kebencian terhadap kelompok berbeda

mengunggah informasi yang belum jelas kebenarannya

menggunakan media sosial untuk berdiskusi secara santun dan menghargai perbedaan pendapat

memprovokasi perpecahan dengan isu SARA

mendukung agar terjadi perubahan yang cepat

bersikap masa bodoh karena itu urusan pemerintah

menolak dan melaporkan kepada pihak berwenang karena mengancam keutuhan NKRI

mengikuti saja demi menjaga hubungan pertemanan

Pancasila tidak wajib dilaksanakan oleh warga negara

Pancasila boleh diabaikan jika bertentangan dengan kepentingan pribadi

pengamalan Pancasila dapat dikembangkan secara kreatif sesuai perkembangan zaman dengan tetap berpegang pada nilai dasarnya

Pancasila tidak perlu dijadikan pedoman dalam penyusunan kebijakan negara

membiarkan hoaks beredar sebagai bentuk kebebasan berpendapat

ikut menyebarkan hoaks yang menguntungkan kelompok sendiri

melakukan literasi digital, memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya, dan mengajak orang lain untuk bersikap kritis

memblokir seluruh informasi dari media sosial

hanya berteman dengan siswa yang satu suku dan agama

membentuk kelompok-kelompok eksklusif berdasarkan latar belakang tertentu

saling menghargai perbedaan keyakinan dan bekerja sama dalam kegiatan sekolah

memaksakan keyakinan agama kepada teman yang berbeda