Perbuatan tersebut dilakukan secara sengaja oleh pejabat tinggi

Terjadi pelanggaran terhadap suatu kewajiban hukum internasional

Negara lain menyampaikan keberatan secara formal

Terdapat kerugian yang tidak dapat diperbaiki melalui mekanisme domestik

Ketika mekanisme domestik tidak tersedia atau tidak dapat diakses

Ketika negara korban memilih penyelesaian langsung melalui arbitrase

Ketika negara pelaku mengakui adanya pelanggaran internasional

Ketika kerugiannya hanya bersifat administratif

Responsibility merujuk pada pelanggaran terhadap kewajiban internasional, sementara liability berkaitan dengan tuntutan ganti rugi

Responsibility hanya muncul dalam konteks perdata, sedangkan liability

Force majeure dapat diterapkan bila suatu keadaan membuat negara tidak dapat memenuhi kewajibannya

Necessity dapat diterapkan meskipun ada alternatif lain yang masih mungkin dilakukan

Consent hanya sah apabila diberikan setelah tindakan dianggap melanggar

Self-defense dapat diterapkan meskipun tindakan tersebut tidak proporsional

Negara wajib meminta persetujuan terlebih dahulu sebelum menjalankan aktivitas tertentu

Negara dilarang menggunakan wilayahnya dengan cara yang merugikan kepentingan negara lain

Negara bebas menggunakan wilayahnya selama tindakan tersebut tidak disengaja

Negara hanya bertanggung jawab jika kerugiannya terbukti signifikan

Karena pelakunya adalah individu yang berasal dari negara Prancis

Karena tindakan dilakukan oleh agen resmi negara yang bertindak dalam kapasitas negara

Karena tindakan tersebut terjadi di perairan internasional yang tidak diatur

Karena Selandia Baru tidak menuntut melalui mekanisme arbitrase

Karena pengakuan diberikan berdasarkan kepentingan negara

Karena pengakuan selalu diberikan melalui prosedur hukum formal

Karena pengakuan ditentukan oleh organisasi internasional

Karena pengakuan hanya diberikan setelah persetujuan kolektif negara-negara

Karena syarat negara ditentukan oleh hukum nasional negara yang baru

Karena status kenegaraan muncul dari pemenuhan unsur objektif konvensi Montevideo

Karena negara baru otomatis diakui oleh semua negara

Karena pengakuan hanya sah bila dilakukan oleh organisasi internasional

Untuk mengakui wilayah mereka sebagai negara merdeka

Untuk memberikan legitimasi politik terhadap perjuangan mereka

Untuk menetapkan batas wilayah yang sah

Untuk menjadikan mereka anggota organisasi internasional

Negara ada setelah diakui dan memperoleh kapasitas hukum internasional

Negara ada tanpa pengakuan tetapi tidak dapat menjalankan hubungan internasional

Negara tidak memerlukan pengakuan untuk bertindak dalam sistem internasional

Negara memperoleh status hukum internasional setelah diterima di organisasi internasional

Pengakuan menyebabkan pihak yang mengakui tidak dapat menarik kembali pernyataannya.

Pengakuan tidak memiliki akibat hukum apapun.

Pengakuan dapat dibatalkan sewaktu-waktu oleh pihak yang mengakui.

Pengakuan hanya berlaku jika disetujui oleh kedua belah pihak.

Kosovo belum dapat dianggap sebagai negara karena Serbia tidak mengakuinya

Kosovo memenuhi unsur kenegaraan sehingga eksistensinya tidak bergantung pada pengakuan

Kosovo menjadi negara hanya setelah pengakuan dari PBB

Kosovo tidak dapat dianggap negara tanpa persetujuan Uni Eropa

Pengakuan bersifat terbatas karena stabilitas negara masih lemah

Pengakuan bersifat kolektif karena diberikan hampir secara serentak

Pengakuan hanya bersifat teritorial tanpa pengakuan pemerintah

Pengakuan diberikan secara de facto karena kondisi politik belum jelas

Adanya kewajiban negara untuk mengadili warga negaranya

Adanya kekuasaan negara atas segala peristiwa dalam wilayahnya

Adanya kewenangan negara untuk mengadili kejahatan internasional

Adanya hubungan diplomatik dengan negara asing

Negara mengadili tindakan yang selesai di wilayahnya

Negara mengadili warga negaranya atas semua kejahatan

Negara mengadili kejahatan yang merugikan kepentingan ekonomi

Negara mengadili tindakan yang dimulai di luar negeri

Negara mengadili kejahatan yang dilakukan oleh warganya

Negara mengadili pelaku asing karena korbannya adalah warganya

Negara mengadili pelaku asing berdasarkan lokasi kejahatan

Negara mengadili warga asing yang melanggar hukum nasional

Yurisdiksi universal karena terjadi di laut lepas

Yurisdiksi objektif karena akibatnya dirasakan oleh Turki

Yurisdiksi subjektif karena tindakan dimulai di Turki

Yurisdiksi perlindungan karena mengancam keamanan negara

Yurisdiksi teritorial karena perbuatannya berdampak global

Yurisdiksi universal karena kejahatannya terhadap umat manusia

Yurisdiksi personal karena Eichmann pernah tinggal di Israel

Yurisdiksi perlindungan karena mengancam integritas negara

Mengatur ekspansi teritorial melalui mekanisme damai

Membatasi penyebaran senjata dalam konflik regional

Memberi wewenang Dewan Keamanan mengambil tindakan kolektif

Mengatur struktur pasukan penjaga perdamaian

Dapat dilakukan tanpa laporan kepada Dewan Keamanan

Harus selaras dengan ketentuan Bab VIII Piagam PBB

Hanya dapat dilakukan jika negara target menyetujui

Harus melalui putusan Mahkamah Internasional

Dilarang karena bertentangan dengan larangan penggunaan kekerasan

Diperbolehkan jika hanya dilakukan terhadap aktor non-negara

Tidak diatur dalam Piagam PBB sehingga bebas dilakukan

Diperbolehkan jika berkaitan dengan sengketa perdata

Mandat eksplisit Dewan Keamanan

Intervensi unilateral

Izin dari organisasi regional

Self-defense kolektif terhadap ancaman ISIS

Ya, karena kapal tersebut berada di bawah bendera negara

Ya, karena semua kapal negara tidak dapat digugat

Tidak, karena aktivitas tersebut bersifat komersial (iure gestionis)

Tidak, kecuali negara A meminta pengadilan internasional

Negara D berwenang otomatis mengadili

Negara D harus meminta izin negara C, karena awak kapal perang dilindungi imunitas

Awak kapal dianggap sebagai penduduk lokal

Negara C wajib menyerahkan pelaku tanpa syarat

Perlindungan negara dari penyitaan asetnya oleh negara asing

Perlindungan pejabat negara dari tuntutan pidana

Pembatasan terhadap penggunaan kapal perang

Perlindungan untuk tindakan komersial negara

Selalu memperoleh perlindungan penuh seperti kapal perang

Tidak memperoleh imunitas jika digunakan dalam aktivitas komersial

Hanya memperoleh imunitas bila berada di laut lepas

Imunitas hanya berlaku jika kapalnya tidak membawa muatan

Untuk memperluas yurisdiksi negara-negara kuat

Untuk melarang negara mengakui pengadilan internasional

Untuk menegaskan persamaan derajat antarnegara

Untuk memberikan kekuasaan khusus pada pengadilan domestik

Karena negara ingin menghapus seluruh bentuk yurisdiksi

Karena meningkatnya aktivitas komersial negara di pasar global

Karena negara tidak lagi memiliki kedaulatan penuh

Karena pengadilan internasional menolak seluruh klaim imunitas

Karena intervensi selalu dilakukan tanpa kekerasan

Karena tujuannya melindungi hak asasi manusia berat

Karena negara yang diintervensi biasanya negara gagal

Karena Piagam PBB mewajibkannya secara otomatis

Karena pemberontak tidak memiliki struktur pemerintahan

Karena melanggar prinsip non-intervention

Karena pemberontak tidak diakui sebagai subjek hukum

Karena negara lain wajib mendukung pemerintah yang sah

Intervensi sah jika tidak mengubah sistem politik negara sasaran

Intervensi selalu memerlukan persetujuan negara target

Intervensi harus dilakukan secara unilateral

Intervensi identik dengan aneksasi wilayah

Ketika negara ingin melindungi kepentingan ekonominya

Ketika ada pelanggaran HAM berat dan tindakan non-militer sudah gagal

Ketika negara ingin mengganti rezim yang dianggap represif

Ketika ada krisis politik dalam negeri negara tetangga

Tidak legal karena menggunakan kekuatan

Tidak legal karena melibatkan aktor non-negara

Legal karena ada permintaan pemerintah yang sah

Legal hanya jika diputuskan oleh Majelis Umum

Tidak legal karena bantuan harus selalu dengan izin negara K

Legal jika dilakukan oleh aktor independen seperti ICRC

Tidak legal karena bentuk intervensi militer

Legal hanya jika negara J adalah anggota DK-PBB

Kejahatan yang merugikan negara bendera kapal

Kejahatan yang dianggap melanggar ketertiban publik nasional

Kejahatan yang diakui sebagai musuh seluruh umat manusia

Kejahatan yang terjadi dalam wilayah internasional

Adanya ancaman terhadap stabilitas kawasan

Adanya serangan bersenjata yang telah terjadi

 Adanya izin organisasi regional

Adanya perjanjian bilateral terkait pertahanan

Apakah penggunaan drone melanggar hukum konflik

Apakah Dewan Keamanan harus memberikan izin

Apakah ancaman yang diklaim sudah bersifat segera

Apakah Suriah mengancam keamanan regional