Negara bagian

Daerah otonom

Negara federal

Provinsi dan distrik

Ditunjuk presiden

Dipilih DPRD

Dipilih secara demokratis

Ditunjuk Mendagri

Politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter, dan fiskal

Pendidikan

Kebudayaan

Perhubungan

Pemerintah pusat dan negara asing

Pemerintah pusat dan swasta

Pemerintah pusat dan daerah

Pemerintah daerah dan desa

Peraturan desa

Peraturan pemerintah

Undang-undang

Keputusan presiden

Negara federal

Pemerintah daerah yang otonom dan istimewa

Pemerintah pusat baru

Wilayah internasional

Hukum adat dan hak tradisional

Agama resmi

Budaya asing

Hukum internasional

Pasal 18

Pasal 18A

Pasal 18B

Pasal 19

Diakui oleh dunia internasional

Tidak bertentangan dengan hak asasi manusia

Bersifat nasional

Sesuai dengan kepentingan asing

Presiden

DPD

DPR

MPR

Penunjukan presiden

Pemilu

Musyawarah daerah

Pemilihan DPRD

3 tahun

4 tahun

5 tahun

6 tahun

Eksekutif

Yudikatif

Legislatif

Militer

Presiden dan DPR saja

DPR dan DPD saja

Presiden, DPR, dan DPD

Presiden dan DPD saja

Peraturan pemerintah

Undang-undang

Perppu

Keputusan presiden

Hak presiden

Hak DPR

Hak DPD

Hak MPR

Hak veto presiden

Hak angket

Hak veto yudisial

Hak pembatalan pemilu

Pasal 21

Pasal 20

Pasal 22E

Pasal 22A

Tata cara amandemen

Pembentukan Undang-Undang

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)

Pemilu

Keadaan biasa

Keadaan mendesak

Setelah persetujuan DPR

Atas permintaan DPD

Presiden

DPR

DPD

Mahkamah Agung

Prosedur pemilu

Tata cara pembentukan undang-undang

Hak DPR

Hak DPD

Perppu

UUD

Undang-undang

Keputusan presiden

Mengangkat presiden

Mengubah dan mencabut undang-undang

Mengatur pemilu

Menjatuhkan MA

Mahkamah Konstitusi

DPD

DPR

Pemilu Presiden

Provinsi

Kabupaten

Partai politik

Daerah pemilihan nasional

Musyawarah daerah

Pemilu

Penunjukan presiden

Penunjukan gubernur

Keuangan negara

Pemerintahan daerah

Hukuman pidana

Perpajakan internasional

Menyetujui APBN

Mengawasi pelaksanaan undang-undang tertentu

Mengangkat menteri

Menjatuhkan presiden

Ekonomi makro

APBN dan pajak

Pertahanan

Kebijakan luar negeri

Mengajukan RUU

Membahas RUU

Mengambil keputusan akhir legislasi

Memberi pertimbangan

MA

MK

DPR

KPU

Partai politik

Presiden

Daerah

Mahkamah

MA

MK

DPR

KPU

Partai politik

Presiden

Daerah

Mahkamah

Pertahanan

Politik internasional

Otonomi daerah

Pendidikan tinggi

DPR

Sistem pemerintahan

Pemilu

Pembentukan UU

3 tahun

4 tahun

5 tahun

10 tahun

Bebas, umum, langsung, rahasia, jujur, adil

Terbuka dan wajib

Tertutup dan ditunjuk

Ditentukan pemerintah

Presiden saja

Presiden, DPR, DPD, dan DPRD

Gubernur

Kepala desa

DPR

DPD

KPU

Presiden

Independen

Di bawah DPR

Di bawah presiden

Bagian dari partai politik

Perseorangan

Partai politik

Provinsi

Pemerintah

Partai politik

Perseorangan

Presiden

DPRD

Otoriter

Demokratis

Tertutup

Pusatistis

Presiden

DPR

Publik melalui laporan tahunan

Tidak kepada lembaga mana pun

Paksa

Damai

Tertutup

Tidak teratur

Pemilu memilih DPR, DPD, Presiden

Pemilu memilih gubernur

Pemilu lebih kecil skalanya

Pemilu diatur oleh daerah

Pemilih harus diumumkan

Identitas pemilih disimpan

Pilihan pemilih tidak diketahui orang lain

Suara dihitung secara tertutup

Tidak ada manipulasi suara

Tidak ada kampanye

Semua pemilih berasal dari partai

Tidak ada pengawas

Menguatkan presiden

Menghasilkan pemerintahan yang sah

Mengurangi partai politik

Menambah kekuasaan daerah