Gubernur

Presiden

DPR

Pemerintah

Peraturan Presiden

Peraturan Pemerintah

Peratutan Darurat

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Yudikatif

Legislatif

Eksekutif

Federatif

1 , 2 , 3

1 , 2 , 4

1 , 3 , 4

2 , 3 , 4

1, 2, 3

1, 2, 4

1, 3, 4

2, 3, 4

1 ayat 1

1 ayat 2

1 ayat 3

2 ayat 3

teknologi hukum

pembaharuan hukum

integrasi

kepastian hukum

Undang – undang dasar NRI Tahun 1945

Peraturan pemerintah pengganti UU

Ketetapan MPRS

Peraturan presiden

1 dan 3

1 dan 4

2 dan 3

2 dan 4

pasal 1 ayat 3 tahun 1945

pasal 3 ayat 1 tahun 1945

pasal 1 ayat 3 tahun 1950

pasal 1 ayat 3 tahun 1950

Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945

Ketetapan MPRS

Undang-Undang

Peraturan Presiden

Eksekutif

Legislatif

Yudikatif

Federatif

meringankan tugas polisi

menghilangkan penyakit masyarakat

melindungi orang-orang yang berbuat kejahatan

memberikan rasa keadilan bagi warga negara

melaksanakan semua perintah guru

suka mengalah dalam pergaulan

menaati tata tertib siswa

melaksanakan piket setiap hari

dapat memberikan perlindungan atas hak asasi manusia

dapat memberikan rasa tentram

dapat memberikan rasa keadilan

dapat menciptakan suasana kacau dan kerusuhan

bersifat sementara

bersifat mengatur

memuat sanksi

bersifat memaksa

Pedoman hidup

Sumber hukum tertinggi

Hukum paling lengkap

Landasan ideologi

1 , 2 , 3

1 , 2 , 4

1 , 3 , 4

2 , 3 , 4

Peraturan Presiden

Peratutan Darurat

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Peraturan Pemerintah

Peraturan perundang-undangan

Peraturan perusahaan

Peraturan sekolah

Peraturan kelas

pemerintah yang demokratis

lemahnya penegakan hukum

rendahnya kesadaran hukum

lingkungan yang terbuka

Memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat

Memberikan perlindungan HAM

Menciptakan rasa keadilan

Menciptakan rasa keadilan

berkendara sesuai dengan rambu lalu lintas

datang tepat waktu ke sekolah

tidak membayar pajak listrik

membuang sampah pada tempatnya

datang tepat waktu

menghormati guru

berdoa sebelum belajar

mengganggu teman yang sedang belajar

Sistem Ekonomi

Pendidikan Pancasila

Tata Negara dan Pemerintahan

Kewarganegaraan

4 bab

5 bab

7 bab

6 bab

Pendidikan, Kesehatan, Pertanian

Legislatif, Eksekutif, Yudikatif

Keamanan, Lingkungan, Transportasi

Ekonomi, Sosial, Budaya

Membuat undang-undang

Menjalankan pemerintahan

Mengadili pelanggaran

Mengawasi anggaran

Presiden dan Wakil Presiden

Menteri

Mahkamah Agung

Dewan Perwakilan Rakyat

Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan

Parlemen sebagai kepala pemerintahan

Kepala daerah sebagai eksekutif

Menteri sebagai kepala negara

Pemerintahan daerah diperkuat

Pemerintahan daerah dihapus

Sentralisasi kekuasaan

Desentralisasi kekuasaan

Ekonomi kerakyatan

Pemerintahan daerah

Pendidikan nasional

Kesehatan masyarakat

Kewenangan legislatif

Kewenangan pemerintah daerah

Kewenangan pemerintah pusat

Kewenangan bersama

Dikelola oleh pemerintah pusat

Dikenal dengan otonomi khusus

Tidak memiliki pemerintahan

Hanya ada di pulau Jawa

Membuat undang-undang

Menyadari pentingnya lembaga negara

Mengawasi pemerintahan

Menjalankan pemerintahan

Peningkatan kekuasaan pusat

Penghapusan pemerintahan daerah

Penggabungan kekuasaan

Penyerahan wewenang dari pusat ke daerah

Presiden BJ. Habibie

Menteri Dalam Negeri

Dewan Perwakilan Rakyat

Mahkamah Konstitusi

Menteri tidak bertanggung jawab kepada presiden

Parlemen tidak memiliki hak interpelasi

Presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat

Presiden dapat membubarkan parlemen

Pemerintahan yang tidak memiliki pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Sistem pemerintahan yang terdiri dari petani, nelayan, dan pedagang.

Sistem pemerintahan yang terdiri dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Struktur pemerintahan yang hanya terdiri dari presiden dan wakil presiden.

Menyelenggarakan pemilu

Menyusun kebijakan ekonomi

Menyediakan layanan kesehatan

Membuat undang-undang

Kepala negara, kepala pemerintahan, dan panglima tertinggi

Pengusaha terkemuka

Pemimpin agama terbesar

Pembawa acara televisi

Hubungan antara pemerintah dan organisasi internasional

Hubungan antara pemerintah dan masyarakat

Hubungan pusat dan daerah

Hubungan antara pemerintah dan swasta

Prinsip-prinsip demokrasi tidak penting dalam tata negara Indonesia

Tidak ada prinsip-prinsip demokrasi dalam tata negara Indonesia

Prinsip-prinsip demokrasi dalam tata negara Indonesia mencakup kedaulatan rakyat, supremasi hukum, pemerintahan yang baik, dan perlindungan hak asasi manusia.

Prinsip-prinsip demokrasi hanya berlaku untuk golongan tertentu di Indonesia

Ada tiga lembaga legislatif di Indonesia, yaitu MPR, DPR, dan DPD

Ada satu lembaga legislatif di Indonesia, yaitu Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

Ada empat lembaga legislatif di Indonesia, yaitu MPR, DPR, DPD, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Ada dua lembaga legislatif di Indonesia, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Sistem presidensial adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan eksekutif terpusat pada seorang presiden yang dipilih secara terpisah dari badan legislatif.

Sistem presidensial adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan eksekutif terpusat pada seorang raja yang dipilih oleh rakyat.

Sistem presidensial adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan eksekutif terpusat pada seorang presiden yang dipilih oleh badan legislatif.

Sistem presidensial adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan eksekutif terpusat pada seorang perdana menteri yang dipilih oleh rakyat.

Melalui undian di antara anggota partai politik terbesar

Melalui pemilihan tidak langsung oleh anggota DPR

Melalui pemilihan umum

Melalui penunjukan langsung oleh presiden sebelumnya

Perbedaan wewenang di tingkat nasional dan lokal.

Perbedaan agama yang dianut

Perbedaan warna bendera

Perbedaan suku bangsa

Melalui keputusan tunggal oleh Presiden

Melalui pemilihan rakyat secara langsung

Melalui voting online oleh warga negara

Melalui beberapa tahapan, termasuk proposal, diskusi, dan persetujuan oleh DPR dan Presiden.

Presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan

Presiden dapat dibubarkan oleh parlemen

Presiden dibantu oleh DPR dalam menjalankan tugasnya

Presiden bertanggung jawab kepada parlemen

India

Amerika Serikat

Argentina

Pakistan

7

6

5

4

Urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah

Urusan pemerintahan yang tidak diperbolehkan diurus oleh pemerintah daerah

Urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat

Urusan pemerintahan yang dijalankan pada tingkat pusat tetapi pelaksanaannya dilaksanakan oleh tingkat daerah

Yogyakarta

Jakarta

Papua

Aceh

Sultan

DPRD

Presiden

Gubernur

4

2

5

3

Pengembangan kehidupan demokrasi

Pembinaan wawasan kebangsaan

Pelayanan dasar

Pertahanan

Presiden

DPR

Bank Indonesia

Mahkamah Agung

Urusan pemerintahan yang dijalankan pada tingkat pusat tetapi pelaksanaannya dilaksanakan oleh tingkat daerah

Urusan pemerintahan yang tidak diperbolehkan diurus oleh pemerintah daerah

Urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat

Urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah

Kepala pemerintahan dipilih oleh parlemen

presiden berkedudukan sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara

Kepala pemerintahan adalah perdana menteri

pemisahan yang jelas antar kepala pemerintahan dengan kepala negara