Instruksi tertutup kepada panitera pengadilan

Mekanisme resmi untuk menggugat atau meninjau putusan

Prosedur internal hakim membuat jadwal sidang

Strategi negosiasi informal antar kuasa hukum

Mahasiswa magang di ruang sidang

Wartawan yang meliput jalannya sidang

Saksi ahli yang dihadirkan di persidangan

Para pihak yang berperkara di pengadilan

Mengatur penahanan pelaku kejahatan berat

Menetapkan pidana penjara bagi terdakwa

Mengelola pajak daerah dan retribusi umum

Menyelesaikan sengketa hak dan kewajiban privat

Pembuktian dalam perkara pidana berat

Proses penyidikan kepolisian tingkat awal

Mediasi sukarela di luar pengadilan

Remedi atas putusan pengadilan perdata

Melatih saksi untuk memberikan testimoni

Menilai fakta dan menerapkan norma hukum

Mengajukan gugatan atas nama para pihak

Menyusun anggaran tahunan lembaga peradilan

Para pihak yang terlibat dalam sengketa perdata

Masyarakat yang menghadiri sidang umum

Mahasiswa yang belajar hukum perdata

Panitia yang mengatur acara persidangan

Penghapusan hak kepemilikan publik

Larangan mengakses bantuan hukum

Keharusan menjalani pidana penjara

Kewajiban melaksanakan amar putusan

Menyelesaikan sengketa keperdataan para pihak

Mengesahkan partai politik peserta pemilu

Menuntut pelaku kejahatan terhadap negara

Mencetak peraturan pemerintah pengganti undang

Meningkatkan jumlah perkara yang masuk

Mengalihkan sengketa ke jalur pidana

Menjamin keadilan melalui mekanisme kontrol

Menghapus kewenangan majelis hakim

Diucapkan terbuka dalam sidang untuk umum

Dasar alasan jelas berdasarkan sumber hukum tertulis

Tidak melebihi tuntutan yang diajukan para penggugat

Mengadili seluruh gugatan secara menyeluruh dan tidak sebagian

Tetap dibacakan terbuka untuk umum

Hanya dibacakan kepada para pihak

Diumumkan melalui dokumen internal

Tidak perlu dibacakan di ruang sidang

Dijatuhkan setelah putusan akhir selesai

Merupakan putusan berdiri sendiri tanpa kaitan perkara

Dibuat sebelum putusan akhir untuk melanjutkan pemeriksaan

Selalu menghentikan proses peradilan permanen

Putusan yang hanya memberi nasihat tanpa kekuatan hukum

Putusan yang mengakhiri perkara pada tingkat tertentu

Putusan yang menunda pemeriksaan di semua tingkat

Putusan yang membuka kembali perkara yang sudah selesai

Putusan condemnatoir yang menghukum untuk berprestasi

Putusan declaratoir yang menyatakan keadaan hukum

Putusan constitutief yang menciptakan hukum baru

Putusan kasasi yang menilai kembali semua bukti

Putusan dapat diajukan ulang melalui gugatan baru

Putusan tidak lagi dapat dilawan dengan upaya hukum biasa

Putusan hanya berlaku bila kedua pihak menyetujuinya

Putusan otomatis dieksekusi tanpa prosedur peradilan

Dokumen yang menyatakan kesepakatan antara para pihak

Permohonan resmi untuk mengajukan perkara ke pengadilan

Proses mediasi antara pihak-pihak yang bersengketa

Keputusan akhir yang dikeluarkan oleh hakim

Pengajuan banding oleh pihak yang kalah

Mediasi untuk mencapai kesepakatan baru

Pelaksanaan keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap

Proses peninjauan kembali oleh pengadilan tinggi

Pengadilan yang memutuskan perkara tersebut

Hanya pihak yang kalah dalam perkara

Siapa saja yang merasa dirugikan oleh putusan

Pengacara yang mewakili salah satu pihak

Permohonan banding atas putusan hakim

Upaya hukum kasasi di Mahkamah Agung

Mediasi sukarela antara para pihak

Tuntutan kembali terhadap penggugat

Appel principal atau appel incident

Exceptie dilatoria atau peremptoria

Reconventie atau eis in reconventie

Revindicatie atau actio negatoria

Gugatan balik sebagai istilah sehari-hari

Rekonvensi sebagai istilah yang dibakukan

Permohonan keberatan administratif

Tuntutan tambahan di persidangan

Gugatan awal yang diajukan penggugat di PN

Gugatan balasan yang diajukan tergugat terhadap penggugat

Permohonan kasasi atas putusan pengadilan negeri

Upaya mediasi antara penggugat dan tergugat

Sebelum gugatan, diajukan ke Pengadilan Tinggi

Sesudah putusan, diajukan ke Mahkamah Agung

Pada tahap banding, diajukan ke Pengadilan Negeri

Saat pemeriksaan berlangsung, diajukan ke Pengadilan Negeri

Mengajukan gugatan rekonvensi terhadap A

Meminta mediasi di luar pengadilan

Menunda pembayaran tanpa sanksi hukum

Mencabut transaksi jual beli secara sepihak

Pembatalan PPAT tanpa proses sidang

Pengalihan perkara ke pengadilan agama

Pelunasan sisa pembayaran dan ganti rugi

Penundaan putusan sampai mediasi selesai

Pihak ketiga netral menjadi penggugat baru

Hakim menjadi pihak penggugat rekonvensi

Penggugat awal tetap sebagai penggugat utama

Tergugat awal menjadi penggugat rekonvensi

Memungkinkan kumulasi keduanya dalam satu pemeriksaan

Mewajibkan pemisahan mutlak tanpa pengecualian

Menunda gugatan konvensi sampai putusan rekonvensi

Menghapus hak tergugat untuk mengajukan rekonvensi

Memisahkan proses antara para pihak

Menegakkan asas peradilan sederhana

Memperbanyak tahapan persidangan

Meningkatkan kompleksitas pemeriksaan

Terjadi putusan yang saling bertentangan

Proses menjadi otomatis lebih cepat

Hakim wajib menolak kedua gugatan

Biaya perkara menjadi nol

Undang-undang mensyaratkan koneksitas yang substansial

Rekonvensi selalu ditolak tanpa hubungan erat

HIR menegaskan koneksitas sebagai syarat mutlak

Praktik peradilan cenderung mensyaratkan koneksitas

Kesamaan para pihak pada kedua gugatan

Pertautan erat dasar hukum dan kejadian relevan

Kesamaan nilai ganti rugi yang diminta

Adanya putusan sela yang menguntungkan tergugat

Rekonvensi otomatis ikut tidak dapat diterima

Rekonvensi tetap dapat diperiksa karena berdiri sendiri

Rekonvensi wajib ditunda hingga konvensi selesai

Rekonvensi harus digabung kembali ke konvensi

Alasan administratif pengadilan

Uraian dasar hukum dan peristiwa

Permohonan putusan yang diminta

Identitas pihak yang ditarik

Bersamaan dengan jawaban pertama

Ketika putusan sela dibacakan

Sesudah mediasi berakhir

Setelah pembuktian selesai

Tidak mengajukan rekonvensi karena di luar yurisdiksi PN yang memeriksa

Memindahkan perkara pokok ke PA agar rekonvensi dapat diajukan

Mengajukan rekonvensi karena masih terkait hubungan hukum para pihak

Mengajukan kasasi ke MA untuk memperluas yurisdiksi PN

Tidak dapat diajukan jika tidak diajukan di tingkat pertama PN

Dapat diajukan kapan saja selama ada bukti baru yang relevan

Hanya dapat diajukan jika pihak setuju melalui kesepakatan tertulis

Dapat diajukan bila hakim banding memeriksa fakta secara lengkap

Karena MA bukan judex factie dan tidak memeriksa fakta

Karena kasasi hanya untuk perkara perdata yang sederhana

Karena kasasi selalu menolak semua gugatan baru tanpa alasan

Karena MA tidak memiliki kewenangan terhadap pihak yang banding

Simultan: satu proses, satu putusan; Terpisah: dua proses, satu putusan

Simultan: dua proses, satu putusan; Terpisah: satu proses, dua putusan

Simultan: satu proses, putusan berbeda; Terpisah: dua proses, putusan berbeda

Simultan: dua proses, putusan berbeda; Terpisah: satu proses, satu putusan

Agar gugatan dinyatakan tidak dapat diterima

Agar pihak Penggugat menarik gugatannya

Agar pokok perkara cepat diputuskan hakim

Agar substansi sengketa diperiksa lebih rinci

Permohonan agar perkara dihentikan karena damai

Permintaan agar hakim mengganti dasar hukum tuntutan

Keberatan terhadap alat bukti yang diajukan para pihak

Keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang memeriksa perkara

Obscuur Libel

Error in Persona

Surat Kuasa Tidak Sah

Nebis in Idem

Surat gugatan ditandatangani kuasa setelah tanggal surat kuasa

Surat gugatan ditandatangani penggugat pada hari libur nasional

Surat gugatan ditandatangani kuasa dengan cap instansi berbeda

Surat gugatan ditandatangani penggugat tanpa mencantumkan alamat lengkap

Surat kuasa substitusi tidak sah karena tanpa klausula

Surat kuasa tidak menunjuk pengadilan tertentu

Pemberi atau penerima kuasa tidak berwenang

Surat kuasa bersifat umum tanpa tujuan jelas

Gugatan tidak melibatkan pihak yang seharusnya dilibatkan

Gugatan menggunakan hukum pidana alih-alih hukum perdata

Gugatan diajukan melewati batas waktu penuntutan

Gugatan menuntut ganti rugi tanpa bukti kerugian nyata

Pihak Tergugat tidak lengkap sehingga berpotensi merugikan pihak yang tak ditarik

Ada pihak ketiga yang seharusnya turut Tergugat namun tidak dimasukkan

Penggugat salah alamat karena salah memilih pengadilan yang berwenang

Penggugat belum dewasa sehingga tidak memiliki kepentingan langsung

Dilatoir menolak gugatan karena dalil bertentangan hukum materiil

Premtoir menunda putusan karena persyaratan belum terpenuhi

Premtoir menolak gugatan karena dalil bertentangan hukum materiil

Dilatoir mengakui pelanggaran tetapi menyatakan penggugat nusuz

Perbedaan prosedur antar jenis eksepsi

Strategi pembuktian materiel di sidang

Teknik penyusunan dakwaan pidana

Definisi umum tindak pidana ringan

Gugatan ganti rugi perdata

Banding atas putusan pengadilan

Permohonan pengurangan hukuman

Keberatan atas kewenangan mengadili

Perbedaan jenis alat bukti wajib

Perbedaan jumlah hakim yang menangani

Perbedaan lokasi persidangan saja

Perbedaan waktu dan prosedur khusus

Peraturan perundang-undangan berlaku

Kesepakatan lisan para pihak

Keputusan panitera pengadilan

Pedoman internal majelis hakim

Tidak diatur oleh peraturan tertulis

Selalu diajukan setelah pembuktian

Hanya berlaku pada perkara perdata

Merupakan bagian dari hukum acara

Eksepsi diputus tanpa sidang

Eksepsi dialihkan ke perkara lain

Eksepsi tidak diperiksa substansinya

Eksepsi otomatis dikabulkan cepat

Keberatan atas kebijakan negara

Hal-hal prosedural non-kompetensi

Keberatan mengenai pidana mati

Hal-hal terkait biaya administrasi

Mengajukan dalam tenggat yang ditentukan

Mengabaikan tenggat bila perlu bukti

Meminta perubahan jadwal ke panitera

Menunggu putusan sela terlebih dahulu

Status hukum terdakwa

Jenis kewenangan pengadilan

Jenis alat bukti yang dipakai

Jumlah hakim pemeriksa

Kepala kejaksaan negeri

Majelis hakim persidangan

Kuasa hukum pihak lawan

Panitera muda pidana

Memperkuat kebenaran dalil tentang fakta hukum

Mengganti aturan hukum acara yang berlaku

Menyederhanakan formalitas sidang tanpa bukti

Menafsirkan ulang kontrak para pihak secara bebas

Hakim menilai bebas versus terikat aturan

Bukti tertulis versus bukti saksi

Perdata versus pidana di pengadilan

Kolonial versus modern dalam sejarah

Tergugat selalu memikul beban pembuktian utama

Penggugat memikul seluruh beban pembuktian sendiri

Beban dibagi seimbang antara para pihak yang bersengketa

Hakim mengambil alih seluruh beban pembuktian

Pihak yang menerbitkan akta otentik dimaksud

Pihak yang mempersoalkan keotentikan akta tersebut

Hakim yang memeriksa perkara secara independen

Semua pihak bersama tanpa pembedaan tanggung jawab

Hakim bebas memutus melebihi tuntutan

Hakim tidak melampaui tuntutan para pihak

Hakim memeriksa unsur pidana terdakwa

Hakim wajib mencari fakta notoir sendiri

Hakim memeriksa ulang seluruh alat bukti

Tergugat wajib mengakui seluruh dalil

Gugatan ditunda tanpa putusan akhir

Penggugat dinyatakan kalah oleh majelis

Teori Hukum Obyektif menuntut unsur hukum objektif

Teori Hukum Subyektif menekankan hak yang diklaim

Teori Hukum Publik memprioritaskan kepentingan publik

Teori Hukum Acara menegaskan keseimbangan pihak

HIR/RBg sebagai aspek formil

KUH Perdata sebagai pedoman materil

Peraturan khusus lainnya

Praktik peradilan tidak tertulis

Pedoman aspek materil bila diperlukan

Sumber utama aturan formil tetap

Tidak relevan dalam pembuktian perdata

Menentukan sanksi pidana pembuktian

Hanya bersifat tidak mengikat hakim

Berlaku bila tidak bertentangan aturan utama

Selalu mengesampingkan HIR dan RBg

Setara dengan KUH Perdata secara materil

Instrumen yang dipakai untuk menunjukkan fakta

Keputusan hakim yang final dan mengikat

Prosedur banding atas putusan pengadilan

Nilai pembuktian yang bersifat materil

Bukti adalah isi, alat adalah sarana

Alat bukti hanya berupa saksi

Bukti selalu berupa putusan

Keduanya sama tanpa pembedaan

Saksi, surat, pengakuan, persangkaan

Keterangan ahli pidana saja

Rekaman media sosial semata

Barang bukti fisik pidana khusus

Menentukan hierarki baru berdasarkan kasus

Mendasarkan pada HIR/RBg terlebih dulu

Selalu mengabaikan KUH Perdata

Mengutamakan peraturan khusus tanpa syarat

Menentukan hierarki formil tertinggi

Mengatur hukum acara pidana lengkap

Menetapkan tata cara sidang secara detail

Memberi landasan substansi hak dan kewajiban

Utamakan HIR/RBg sebagai formil

Ikuti peraturan khusus tanpa telaah

Gunakan KUH Perdata menggantikan semuanya

Abaikan semua dan pakai kebiasaan

Hal yang menimbulkan keyakinan hakim

Surat perjanjian yang bermeterai saja

Keterangan ahli sebagai bukti tunggal

Hanya barang yang disita penyidik

Abaikan alat bukti sepenuhnya

Ikuti ketentuan formil HIR/RBg

Tunda hingga ada putusan banding

Cari peraturan khusus menggantikan

Rujuk formil HIR/RBg lalu nilai substansi

Mulai dari peraturan khusus tanpa analisis

Tetapkan bukti tunggal paling meyakinkan

Abaikan pedoman hierarki pembuktian

Bukti yang hanya berdasarkan kesaksian lisan

Bukti yang diakui oleh hukum dan dapat diterima di pengadilan

Bukti yang dihasilkan dari penyelidikan informal

Bukti yang tidak memerlukan verifikasi lebih lanjut

Pengacara yang mewakili pihak saja

Hanya penggugat yang dapat mengajukan bukti

Semua pihak yang terlibat dalam perkara

Hanya hakim yang dapat mengajukan bukti

Bukti yang langsung menunjukkan fakta yang relevan

Bukti yang hanya bersifat pendukung

Bukti yang tidak dapat diverifikasi

Bukti yang dihasilkan dari kesaksian pihak ketiga

Penggugat saja

Tergugat saja

Kedua belah pihak secara bersamaan

Hakim yang menentukan kebenaran

Bukti yang tidak memerlukan verifikasi

Bukti yang tidak langsung menunjukkan fakta

Bukti yang dihasilkan dari kesaksian langsung

Bukti yang diakui oleh semua pihak

Bukti yang tidak relevan dengan perkara

Bukti yang tidak diakui oleh hukum

Bukti yang diperoleh secara ilegal

Semua jawaban di atas

Bukti yang tidak memerlukan pengesahan

Bukti yang berupa dokumen resmi atau surat

Bukti yang hanya dapat diakses oleh hakim

Bukti yang disampaikan secara lisan di pengadilan

Juri yang ditunjuk dalam perkara

Hakim yang memimpin persidangan

Penggugat dan tergugat secara bersamaan

Pengacara dari masing-masing pihak

Bukti yang hanya bersifat pendukung

Bukti yang tidak dapat diterima di pengadilan

Bukti yang dihasilkan dari kesaksian langsung

Bukti yang menunjukkan fakta melalui inferensi

Hanya penggugat

Hakim secara independen

Hanya tergugat

Kedua belah pihak dengan izin hakim

Menyederhanakan tahapan dari gugatan hingga eksekusi

Mempercepat eksekusi putusan pengadilan

Membuang waktu dan biaya yang signifikan

Mengurangi biaya perkara secara drastis

Karena hanya membahas aturan prosedur tanpa fakta

Karena selalu mengakhiri seluruh proses persidangan

Karena berlangsung sebelum para pihak mengajukan gugatan

Karena menentukan keyakinan hakim tentang pihak berhak

Kebenaran formil terikat akta otentik, kebenaran materiil menggali fakta lapangan

Kebenaran formil menilai moral pelaku, kebenaran materiil menilai prosedur hukum

Kebenaran formil bergantung keyakinan hakim, kebenaran materiil pada bukti dokumen

Kebenaran formil fleksibel menilai, kebenaran materiil kaku pada formalitas

Akta otentik dan akta di bawah tangan yang memuat tanda terbaca

Keterangan orang tentang apa yang mereka lihat atau dengar sendiri

Kesimpulan dari peristiwa terbukti menurut undang-undang dan kenyataan

Pernyataan khidmat mengingat sifat Maha Kuasa Tuhan sebagai upaya terakhir

Persangkaan yang disusun dari fakta terbukti sebelumnya

Sumpah yang diucapkan dengan khidmat di hadapan pengadilan

Bukti Saksi yang melihat langsung kejadian perkara

Pengakuan sepihak dari salah satu pihak yang berperkara

Akta di bawah tangan, mengikat bagi para pihak

Akta otentik, kekuatan sempurna dan mengikat

Surat biasa, selalu sempurna dan mengikat

Surat biasa, kekuatan ditentukan undang-undang

Disampaikan lisan dan pribadi oleh saksi

Boleh diwakilkan kepada kuasa hukum

Diberikan oleh keluarga sedarah terdakwa

Dapat dikirim tertulis melalui surat resmi

Hakim menjatuhkan sanksi pidana tanpa pemeriksaan lanjutan

Para pihak sepakat menyerahkan putusan akhir kepada majelis

Hakim memerintahkan tergugat melengkapi kekurangan alat bukti

Hakim memerintahkan penggugat menetapkan besaran ganti rugi

Menyelesaikan perkara melalui mediasi wajib

Menggantikan seluruh alat bukti tertulis yang ada

Menentukan sanksi pidana bagi para pihak

Menetapkan nilai ganti rugi secara otomatis

Memastikan fakta lapangan relevan dengan sengketa

Membuktikan kejelasan lokasi dan batas objek

Mengganti proses pembuktian saksi ahli

Menambah alat bukti yang bersifat konklusif

Menentukan putusan akhir tanpa persidangan

Pasal 211–214 Rv tentang prosedur detail

Pasal 180 R.Bg untuk buitengewesten

Pasal 153 HIR tentang pemeriksaan setempat

SEMA No. 7/2001 perkara pertanahan

Meningkatkan mediasi sebelum tahap pembuktian

Menganalisis yurisprudensi tanpa melihat objek sengketa

Mengumpulkan saksi tambahan tanpa mendatangi lokasi

Mencocokkan bukti tertulis dengan kondisi objektif di lokasi

Sidang resmi pengadilan di lokasi objek

Rapat mediasi informal di balai desa

Survei lapangan oleh aparat kepolisian

Inspeksi teknis oleh dinas pertanahan

Buka sidang di pengadilan lalu ke lokasi

Buka sidang di pengadilan lalu tutup perkara

Buka sidang di kantor lurah lalu ke lokasi

Buka langsung di lokasi objek sengketa

Kepala Kepolisian Sektor

Panitera Pengganti sebagai pimpinan

Salah satu atau lebih Majelis Hakim

Ketua RT setempat

Bukti P.1 dan P.2 tidak relevan dengan sengketa

Semua bukti P.1–P.9 adalah asli dan lengkap

Fotokopi tanpa asli tidak sah menurut yurisprudensi

Saksi-saksi menolak hadir di persidangan

Tidak memiliki kaitan dengan proses persidangan

Hanya berupa pedoman administrasi pengadilan

Diakui penuh oleh Pasal 164 HIR dengan rinci

Secara formil tidak diakui sebagai alat bukti

MA No. 274 K/Sip/1976 tentang perintah pemeriksaan

MA No. 1497 K/Sip/1983 bersama 3197 dan 1777

MA No. 164 HIR terkait alat bukti tertulis

MA No. 1866 KUHPerdata mengenai pembuktian umum

Gugatan yang diajukan oleh penggugat setelah putusan

Gugatan yang diajukan oleh tergugat sebagai tanggapan

Gugatan yang diajukan untuk mediasi antara para pihak

Gugatan yang diajukan untuk meninjau kembali putusan

Putusan yang tidak mengikat para pihak

Putusan yang mengatur jalannya persidangan

Putusan yang hanya bersifat administratif

Putusan yang diambil sebelum putusan akhir

Ketidakcocokan antara gugatan dan fakta yang ada

Ketidaklengkapan dokumen penggugat

Ketidakberdayaan pihak tergugat

Ketidakpastian hukum dalam gugatan

Surat gugatan harus ditandatangani oleh penggugat

Surat gugatan harus disampaikan secara lisan

Surat gugatan harus diajukan di pengadilan tinggi

Surat gugatan harus disertai dengan bukti tertulis

Gugatan yang diajukan oleh penggugat setelah putusan

Gugatan yang diajukan oleh tergugat sebagai tanggapan

Gugatan yang diajukan oleh pihak ketiga

Gugatan yang diajukan untuk meninjau kembali putusan

Putusan akhir dari pengadilan

Argumen untuk menolak gugatan yang diajukan

Proses mediasi antara para pihak

Permohonan untuk menunda persidangan