WorksheetsXII. REMEDIAL STS GASAL (69)
Total questions: 30
Worksheet time: 15mins
Pernyataan yang dikategorikan sebagai Kelemahan (W) adalah "Lemahnya komunikasi antara DPR/pemerintah dengan rakyat". Jika pemerintah, di bawah kepemimpinan Angga, ingin merumuskan strategi W-T (Minimizing Weaknesses-Avoiding Threats) untuk mengatasi Kelemahan ini dan ancaman "Penyebaran hoaks dan provokasi", strategi manakah yang paling efektif dan visioner?
Melakukan edukasi publik masif melalui media sosial secara pasif.
Membuat undang-undang yang memberikan kekuasaan mutlak kepada pemerintah untuk memblokir semua informasi yang dianggap hoaks.
Membangun platform komunikasi dua arah yang transparan dan real-time (E-public hearing) untuk memverifikasi kebijakan sebelum disahkan, sekaligus menanggapi hoaks secara sistematis.
Meminta bantuan organisasi masyarakat sipil untuk mengelola kanal komunikasi pemerintah.
Mengabaikan komunikasi dengan rakyat dan fokus pada pembatalan kebijakan yang kontroversial.
Di sebuah negara, pemerintah baru saja mengumumkan kebijakan untuk membatalkan tunjangan bagi anggota DPR sebagai langkah untuk mengurangi pengeluaran negara. Hal ini menunjukkan adanya fleksibilitas internal dalam kebijakan pemerintah. Namun, di tengah perubahan ini, negara tersebut menghadapi Ancaman (T) berupa "Instabilitas politik dan keamanan". Dalam konteks ini, strategi S-T (Maximizing Strengths-Avoiding Threats) yang paling tepat adalah...
Menggunakan kekuatan koreksi kebijakan untuk menunda semua kebijakan baru agar politik stabil.
Menciptakan mekanisme koreksi kebijakan yang cepat dan predictable sebagai katup pengaman (safety valve) untuk meredam eskalasi konflik dan menjaga stabilitas politik.
Memperkuat militer untuk menjamin keamanan meskipun terjadi kebijakan yang tidak populer.
Memanfaatkan koreksi kebijakan untuk menyalahkan pihak oposisi sebagai sumber instabilitas.
Membatalkan tunjangan DPR secara permanen dan hanya berfokus pada perbaikan ekonomi.
Faktor Kelemahan (W) "Tindakan aparat yang dianggap represif, memicu ketidakpercayaan masyarakat" dapat memperparah Ancaman (T) "Turunnya kepercayaan publik terhadap DPR dan pemerintah". Untuk merumuskan strategi W-T yang berorientasi pada peningkatan legitimasi lembaga negara, fokus utama kebijakan harus diarahkan pada...
Pemberian sanksi yang sangat berat kepada oknum aparat tanpa mengubah sistem pengawasan.
Memperkuat sistem pengawasan internal dan eksternal terhadap aparat keamanan serta menggalakkan pendidikan hak asasi manusia dan public service secara berkala.
Membatasi ruang gerak masyarakat untuk melakukan unjuk rasa agar potensi bentrokan dapat dihindari.
Mempercepat pengesahan semua undang-undang untuk menunjukkan kinerja DPR yang tinggi.
Menggunakan media massa untuk membangun narasi positif tentang kinerja DPR dan aparat.
Peluang (O) "Momentum reformasi politik untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas DPR" dapat dimanfaatkan secara optimal jika dikombinasikan dengan Kekuatan (S) "Kesadaran masyarakat tinggi dalam memperjuangkan keadilan sosial". Strategi S-O (Maximizing Strengths-Maximizing Opportunities) yang paling mencerminkan prinsip kedaulatan rakyat adalah...
Mengadakan kompetisi menulis esai tentang reformasi politik di kalangan elit politik.
Membentuk Ombudsman Rakyat yang diberi otoritas konstitusional untuk mengaudit kinerja DPR dan pemerintah dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat berkesadaran tinggi.
Menyerahkan sepenuhnya proses reformasi kepada DPR itu sendiri.
Menggunakan kesadaran masyarakat untuk menekan pemerintah agar segera mengganti semua anggota DPR.
Membuat program pelatihan bagi anggota DPR tentang cara berkomunikasi dengan publik.
Dalam sebuah perusahaan teknologi yang sedang berkembang, manajemen melakukan analisis SWOT untuk memahami posisi mereka di pasar. Mereka menemukan bahwa ada beberapa faktor yang tidak dapat dikategorikan sebagai Kekuatan (S), Kelemahan (W), atau Peluang (O). Oleh karena itu, mereka menyimpulkan bahwa faktor-faktor tersebut pasti termasuk dalam kategori Ancaman (T). Berikut ini adalah ciri-ciri yang paling mendefinisikan Ancaman (T) berdasarkan contoh pada tabel analisis:
Faktor yang berasal dari luar organisasi dan berpotensi menghambat pencapaian tujuan.
Faktor internal yang dapat memperkuat posisi organisasi.
Faktor yang mendorong inovasi dan perubahan positif.
Faktor yang meningkatkan kepercayaan publik.
Faktor yang memperkuat stabilitas politik.
Manakah dari pernyataan berikut yang jika terjadi, seharusnya dikategorikan sebagai Kekuatan (S) dalam kasus DPR/Pemerintah, namun tidak tercantum dalam analisis?
Pemerintah berhasil menekan angka pengangguran hingga di bawah 4% dalam satu tahun terakhir.
Terjadi konflik perbatasan dengan negara tetangga.
Adanya regulasi internasional yang menuntut peningkatan transparansi parlemen.
Munculnya partai politik baru yang anti-pemerintah.
Terjadi bencana alam berskala besar di beberapa provinsi.
Dalam sebuah kota, Heri mengamati bahwa banyak warga yang tidak tahu cara menyampaikan aspirasi mereka secara damai dan konstitusional. Dia berpendapat bahwa "Edukasi publik tentang cara menyampaikan aspirasi yang damai dan konstitusional" adalah sebuah Peluang (O) untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Mengapa faktor ini lebih tepat dikategorikan sebagai Peluang daripada Kelemahan?
Karena edukasi adalah tanggung jawab pemerintah dan bersifat internal.
Karena situasi unjuk rasa dapat menjadi momen eksternal yang dapat dimanfaatkan (peluang) untuk perbaikan dan penanaman nilai demokrasi.
Karena ini adalah faktor yang harus dihindari oleh pemerintah.
Karena kegagalan edukasi menyebabkan represivitas.
Karena hal ini menunjukkan adanya kerusakan sistem pendidikan.
Di tengah maraknya penyebaran hoaks dan provokasi di kalangan pelajar, SMK-SMAK Bogor yang memiliki spesialisasi di bidang keahlian berupaya untuk menghadapi ancaman tersebut. Dalam konteks ini, mereka melihat peluang untuk melakukan edukasi publik tentang cara menyampaikan aspirasi yang damai dan konstitusional. Strategi O-T (Maximizing Opportunities-Avoiding Threats) yang paling efektif dan kontekstual untuk menghadapi ancaman ini adalah...
Melarang siswa menggunakan media sosial.
Mengintegrasikan literasi digital dan verifikasi informasi (analisis sumber data/berita) ke dalam kurikulum berbasis keahlian, sehingga siswa terlatih menganalisis dan menyaring hoaks secara ilmiah dan kritis.
Menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab edukasi anti-hoaks kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Memanfaatkan momen unjuk rasa untuk menyebarkan narasi anti-pemerintah.
Memberikan sanksi berat kepada siswa yang menyebarkan informasi tanpa verifikasi.
Di sebuah kota, terdapat penurunan kepercayaan publik terhadap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah setempat. Hal ini dikategorikan sebagai Ancaman (T) karena dapat mengancam legitimasi lembaga negara. Jika ancaman ini dibiarkan, konsekuensi terburuk bagi sistem ketatanegaraan di kota tersebut adalah...
Naiknya investasi asing.
Terjadinya krisis multi-dimensi karena rakyat menolak mematuhi kebijakan dan undang-undang yang dibuat oleh lembaga tidak terlegitimasi.
Kinerja DPR akan semakin baik karena tidak ada intervensi publik.
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemilu.
Komunikasi DPR/Pemerintah menjadi lebih efisien.
Dalam sebuah organisasi pemerintahan, kegaduhan politik seringkali dipicu oleh interaksi antara faktor Kelemahan (W) institusi (misalnya, komunikasi lemah, aparat represif) dan Ancaman (T) eksternal (misalnya, instabilitas, hoaks, kepercayaan publik turun). Hal ini mengindikasikan prioritas strategi yang harus diambil adalah...
Strategi S-O (Eksploitasi), karena potensi kekuatannya sangat besar.
Strategi O-T (Diversifikasi), karena peluangnya harus dimanfaatkan.
Strategi W-T (Defensif/Bertahan), karena institusi harus fokus meminimalkan kelemahan internal untuk menghindari ancaman eksternal yang paling merusak.
Strategi S-T (Korektif), karena kekuatan harus segera ditingkatkan.
Strategi S-W (Internal), karena faktor eksternal tidak relevan.
Di SMK-SMAK Bogor, terdapat kebijakan yang melarang siswa dari keluarga miskin untuk mengikuti Ujian Kompetensi Keahlian (UKK) jika mereka belum melunasi biaya praktik, meskipun mereka memiliki prestasi yang baik. Apakah kebijakan ini sesuai dengan nilai instrumental UUD 1945?
Sesuai, karena pendidikan harus membayar biaya praktik.
Tidak sesuai, karena UUD 1945 menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan tanpa diskriminasi ekonomi.
Sesuai, karena prestasi tidak mempengaruhi hak mengikuti ujian.
Sesuai, karena hanya siswa yang mampu yang boleh mengikuti UKK.
Di sebuah desa yang kaya akan budaya, Ratna, seorang pemimpin masyarakat adat, dilarang melaksanakan ritual tradisionalnya di area hutan yang telah ditetapkan sebagai kawasan konservasi tanpa alasan hukum yang jelas. Larangan ini paling tepat dinilai sebagai pelanggaran terhadap...
Pasal 28E ayat 3 (Kebebasan berserikat dan berkumpul).
Pasal 18B ayat 2 (Pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya).
Pasal 28I ayat 1 (Hak untuk hidup).
Pasal 30 ayat 1 (Hak dan kewajiban ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara).
Pasal 28D ayat 3 (Hak mendapat kesempatan yang sama dalam pemerintahan).
Dalam proses rekrutmen pegawai BUMN (Badan Usaha Milik Negara), panitia secara terstruktur memberikan nilai tambahan khusus (jalur khusus) kepada calon yang memiliki hubungan keluarga dengan direksi, meskipun skor ujian mereka lebih rendah daripada peserta umum. Praktik ini secara langsung bertentangan dengan prinsip konstitusional yang diatur dalam...
Pasal 28D ayat 2 (Hak mendapat perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja).
Pasal 28D ayat 3 (Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan).
Pasal 33 ayat 1 (Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan).
Pasal 28J ayat 1 (Kewajiban menghormati hak asasi orang lain).
Pasal 28H ayat 2 (Hak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama).
Rizky, seorang pengemudi ojek online, menjadi korban tabrak lari kendaraan taktis polisi (dilakukan secara represif). Jika keluarga Rizky menuntut keadilan, prinsip konstitusional mengenai hak-hak yang tidak dapat dikurangi (non-derogable rights) yang harus ditegakkan adalah...
Hak untuk memperoleh informasi (Pasal 28F)
Hak untuk memiliki kewarganegaraan (Pasal 28I ayat 4)
Hak untuk tidak disiksa dan hak untuk hidup (Pasal 28I ayat 1)
Hak untuk mendapat jaminan sosial (Pasal 34 ayat 2)
Hak untuk mendapatkan perlindungan diri dan rasa aman (Pasal 28G ayat 1)
Pemerintah mengizinkan seorang aktivis politik bernama Surya yang negaranya mengalami penindasan untuk tinggal sementara di Indonesia (suaka politik). Tindakan ini merupakan wujud pemenuhan...
Kewajiban negara untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara.
Pelaksanaan Pasal 28I ayat 1 (Hak untuk tidak diperbudak).
Perlindungan terhadap martabat manusia (Hak untuk hidup aman dan bebas dari penyiksaan).
Pemenuhan Pasal 30 ayat 1 (Usaha pertahanan dan keamanan negara).
Pemenuhan Pasal 29 ayat 2 (Kewajiban menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya).
Dalam sebuah komunitas, terdapat peraturan yang mengatur kebebasan berpendapat. Pembatasan kebebasan berpendapat oleh undang-undang hanya diperbolehkan jika bertujuan melindungi hak asasi orang lain, ketertiban umum, atau moral. Landasan filosofis dari pembatasan ini adalah...
Non-derogable rights yang harus dijaga oleh negara.
Prinsip kesetaraan warga negara di hadapan hukum.
Prinsip ius soli dalam kewarganegaraan.
Kewajiban setiap orang untuk mematuhi pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dalam rangka menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain
Konsep negara hukum yang menolak kekuasaan absolut.
Di sebuah kota, terdapat program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas. Program ini memberikan fasilitas khusus agar mereka dapat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan sosial dan ekonomi, sehingga setara dengan warga negara lainnya. Manakah dari pernyataan berikut yang BENAR dan sejalan dengan prinsip affirmative action (tindakan khusus) dalam pemenuhan hak asasi manusia berdasarkan UUD 1945?
Memberikan fasilitas khusus kepada penyandang disabilitas agar mereka setara dengan warga negara lain.
Memberikan perlakuan istimewa kepada pejabat tinggi negara agar tidak diproses hukum.
Memaksa warga untuk berpindah agama demi memperoleh pekerjaan tertentu.
Melarang masyarakat adat melestarikan tradisinya.
Mengabaikan hak warga miskin untuk memperoleh jaminan sosial.
Perlakuan adil dalam hubungan kerja menuntut adanya kesetaraan upah untuk pekerjaan dengan nilai dan tanggung jawab yang sama. Jika seorang manajer quality control (QC) wanita bernama Dimas di SMK-SMAK Bogor menerima upah 15% lebih rendah daripada manajer QC pria bernama Agung, meskipun memiliki tanggung jawab dan jam kerja yang identik, tindakan ini paling tepat melanggar...
Pasal 28C ayat 1 (Hak untuk mengembangkan diri melalui ilmu pengetahuan, seni, dan budaya).
Pasal 28D ayat 2 (Hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja).
Pasal 28D ayat 3 (Hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan).
Pasal 28J ayat 2 (Kewajiban menghormati hak asasi orang lain).
Pasal 34 ayat 1 (Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara).
Dalam situasi darurat negara sekalipun, terdapat hak-hak asasi manusia yang tidak boleh dikurangi (non-derogable rights). Suatu ketika, Wahyu, Arif, dan Rani terjebak dalam situasi darurat di negara mereka. Mereka mendiskusikan hak-hak asasi manusia yang tetap harus dihormati meskipun dalam keadaan darurat. Manakah kelompok hak berikut yang seluruhnya termasuk dalam kategori non-derogable rights?
Hak untuk berpendapat, hak untuk berserikat, dan hak untuk memperoleh pekerjaan.
Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, dan hak untuk tidak diperbudak.
Hak untuk memperoleh informasi, hak untuk memiliki kewarganegaraan, dan hak untuk mendapat jaminan sosial.
Hak untuk beragama, hak untuk membentuk keluarga, dan hak untuk mendapat pendidikan.
Hak untuk hidup, hak untuk berserikat, dan hak untuk memiliki hak milik pribadi.
Sekelompok alumni SMK-SMAK Bogor, yang terdiri dari Dewi, Rina, dan Sri, aktif memperjuangkan perbaikan kebijakan tentang pengolahan limbah industri di kawasan Bogor melalui petisi dan audiensi kepada pemerintah daerah. Tindakan ini merupakan cerminan pemenuhan hak konstitusional yang diatur dalam...
Pasal 28F (Hak berkomunikasi dan memperoleh informasi).
Pasal 28C ayat 1 (Hak untuk mengembangkan diri).
Pasal 28E ayat 3 (Hak berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat).
Pasal 28E ayat 3 dan Pasal 28D ayat 1 (Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil).
Pasal 28E ayat 3 dan Pasal 28B ayat 1 (Hak membentuk keluarga).
Karakter "Munafik" dalam konteks karakter buruk manusia Indonesia digambarkan dengan perilaku: "Dian yang di depan guru terlihat sangat sopan dan rajin, namun di luar kelas sering mem-bully atau mengejek teman yang lemah". Perilaku ini secara fundamental melanggar prinsip konstitusional...
Prinsip persatuan dalam keberagaman (Pasal 35).
Hak untuk hidup (Pasal 28I ayat 1).
Hak atas perlindungan diri dan rasa aman (Pasal 28G ayat 1).
Hak untuk memiliki hak milik pribadi (Pasal 28H ayat 4).
Kewajiban membela negara (Pasal 30 ayat 1).
Ina, Wawan, dan Agung, siswa SMK-SMAK Bogor, melakukan "Pembersihan Laboratorium Bersama" yang mencerminkan karakter "Gotong Royong". Penerapan nilai gotong royong di lingkungan sekolah ini paling selaras dengan prinsip...
Hak untuk mendapatkan pendidikan bermuti
Pembangunan nasional yang melibatkan partisipasi aktif seluruh warga negara.
Kewajiban menghormati hak asasi orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat
Mewujudkan ius sanguinis dalam kewarganegaraan.
Prinsip kebebasan beragama
Karakter buruk "Berjiwa Feodal" digambarkan dengan "Seorang ketua OSIS, Titi, yang memanfaatkan jabatannya untuk menyuruh anggota lain, Ina, mengerjakan tugas pribadinya". Jika sikap ini dibawa ke dunia industri/pemerintahan, hal ini dapat menjadi bibit dari praktik...
Gotong royong
Pemberian suaka politik
Nepotisme
Affirmative action
Pembelaan negara
Adi, seorang siswa SMK-SMAK Bogor, menunjukkan karakter baik "Ketahanan menghadapi tantangan" ketika ia tidak menyerah saat hasil praktikum tidak sesuai teori, melainkan mengulang eksperimen dan menganalisis kesalahan. Nilai karakter ini sangat vital dalam mendukung pemenuhan hak konstitusional, khususnya...
Hak untuk berserikat dan berkumpul (Pasal 28E ayat 3).
Hak atas perlindungan hukum (Pasal 28D ayat 1).
Hak untuk memperoleh keadilan sosial (Pasal 28H ayat 3)
Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak (Pasal 27 ayat 2).
Hak setiap orang untuk mengembangkan diri melalui ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 28C ayat 1)
Di sebuah sekolah, Adi sering menyebarkan rumor tentang 'penunggu' yang katanya menghuni ruang kelas mereka. Ia melakukannya untuk menakut-nakuti teman-temannya, terutama Siti. Sikap buruk "Percaya Takhayul" yang ditunjukkan Adi ini, paling berpotensi melanggar hak Siti atas...
Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang benar (Pasal 28F).
Hak atas perlindungan diri dan rasa aman (Pasal 28G ayat 1).
Hak untuk hidup sejahtera (Pasal 28H ayat 1).
Hak untuk memiliki kewarganegaraan (Pasal 28D ayat 4).
Hak mendapat imbalan yang adil dalam hubungan kerja (Pasal 28D ayat 2).
Di sebuah desa, Agus selalu mengingatkan teman-temannya untuk melaksanakan ibadah tepat waktu. Tindakan Agus ini mencerminkan karakter baik "Religius" dan merupakan refleksi praktis dari jaminan konstitusional mengenai...
Kebebasan beragama (Pasal 29 ayat 2)
Kewajiban membela negara (Pasal 30 ayat 1)
Hak untuk membentuk keluarga (Pasal 28B ayat 1)
Hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan (Pasal 28D ayat 3)
Hak untuk tidak disiksa (Pasal 28I ayat 1)
Ketika Faisal menggunakan karakter buruk "Artistik" untuk mengejek guru di kelas, hal ini menunjukkan adanya ketidakmampuan individu dalam mengimplementasikan...
Hak untuk hidup (Pasal 28I ayat 1)
Kewajiban menghormati hak asasi orang lain (Pasal 28J ayat 1)
Hak untuk berserikat (Pasal 28E ayat 3)
Hak untuk memiliki hak milik pribadi (Pasal 28H ayat 4)
Hak untuk mendapatkan jaminan sosial (Pasal 34 ayat 2)
Dalam sebuah acara "Diskusi Ilmiah Lintas Budaya" yang diadakan oleh SMK-SMAK Bogor, Rani, Wahyu, dan Dedi, siswa dari berbagai latar belakang berkumpul untuk berbagi ide dan pengalaman. Kegiatan ini secara langsung mendukung perwujudan prinsip...
Hak untuk memiliki kewarganegaraan.
Persatuan Indonesia dan Kebebasan dari diskriminasi.
Pembelaan negara.
Keadilan dalam pekerjaan.
Perlindungan hak milik pribadi.
Dalam sebuah perusahaan yang bergerak di bidang produksi makanan, Heri, seorang manajer produksi, berusaha untuk menerapkan prinsip "Sederhana dan Hangat". Ia memilih reagen yang efisien untuk proses produksi dan memastikan bahwa limbah yang dihasilkan dikelola dengan baik. Tindakan ini paling mencerminkan penerapan etika berwawasan...
Ekonomi pasar bebas.
Konservasi lingkungan dan keberlanjutan sumber daya, sejalan dengan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat
Pemanfaatan sumber daya alam secara eksploitatif.
Kebebasan berpendapat yang tidak terbatas.
Pemerataan kesempatan kerja.
Nisa adalah seorang siswa yang sering menunda-nunda tugas, selalu mencontek saat ujian, dan tidak memiliki motivasi belajar. Sikap ini, jika dibiarkan, akan menghambat pemenuhan...
Haknya sendiri untuk mendapatkan pendidikan dan mengembangkan diri
Hak teman untuk mendapatkan perlindungan hukum yang sama .
Hak masyarakat adat untuk melestarikan tradisi
Hak untuk tidak disiksa
Hak untuk membentuk keluarga
