Font size
WorksheetsQuiz UUD 1945
Total questions: 95
Worksheet time: 48mins
Apa isi Pasal 32 ayat (2)?
Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.
Negara melarang penggunaan bahasa daerah.
Negara hanya mengakui satu bahasa nasional.
Negara tidak memiliki kewajiban terhadap bahasa daerah.
Apa pokok pikiran yang terkandung dalam alinea pertama Pembukaan UUD 1945?
Tujuan kemerdekaan Indonesia.
Pengakuan atas kemerdekaan Indonesia sebagai negara yang merdeka, bersatu, dan berdaulat.
Dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila.
Perjuangan untuk kemerdekaan Indonesia berdasarkan prinsip keadilan.
Apa pokok pikiran yang terkandung dalam alinea kedua Pembukaan UUD 1945?
Tujuan kemerdekaan Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan mensejahterakan kehidupan bersama.
Pengakuan atas kemerdekaan Indonesia sebagai negara yang merdeka, bersatu, dan berdaulat.
Dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila.
Perjuangan untuk kemerdekaan Indonesia berdasarkan prinsip keadilan.
Apa pokok pikiran yang terkandung dalam alinea ketiga Pembukaan UUD 1945?
Dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara.
Tujuan kemerdekaan Indonesia.
Pengakuan atas kemerdekaan Indonesia sebagai negara yang merdeka, bersatu, dan berdaulat.
Perjuangan untuk kemerdekaan Indonesia berdasarkan prinsip keadilan.
Apa pokok pikiran yang terkandung dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945?
Perjuangan untuk kemerdekaan Indonesia yang berdasarkan pada prinsip kemerdekaan dan keadilan.
Dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila.
Tujuan kemerdekaan Indonesia.
Pengakuan atas kemerdekaan Indonesia sebagai negara yang merdeka, bersatu, dan berdaulat.
Apa fungsi dari Batang Tubuh UUD 1945?
Mengatur berbagai hal penting dalam kehidupan bernegara, seperti pembagian kekuasaan antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
Menyusun dasar negara Indonesia.
Menjelaskan tujuan kemerdekaan Indonesia.
Mengatur hubungan internasional Indonesia.
Apa isi pokok Pasal 26 UUD 1945?
Tentang warga negara dan penduduk.
Tentang hak asasi manusia.
Tentang pembagian kekuasaan.
Tentang dasar negara Indonesia.
Peran dan fungsi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menurut UUD 1945 adalah...
Mengubah dan menetapkan UUD 1945, serta memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila diperlukan.
Menyusun dasar negara Indonesia.
Mengatur hubungan internasional Indonesia.
Menentukan kebijakan ekonomi nasional.
Apa yang dimaksud dengan prinsip checks and balances dalam UUD 1945?
Prinsip checks and balances mengatur pembagian kekuasaan antar lembaga negara (eksekutif, legislatif, dan yudikatif).
Prinsip checks and balances mengatur hubungan internasional.
Prinsip checks and balances mengatur kebijakan ekonomi nasional.
Prinsip checks and balances mengatur hak asasi manusia.
Apa yang dimaksud Presiden sebagai kepala negara menurut UUD 1945?
Presiden sebagai simbol negara dan perwakilan negara di luar negeri.
Presiden sebagai pemimpin legislatif.
Presiden sebagai kepala daerah.
Presiden sebagai pemimpin partai politik.
Apa yang dimaksud Presiden sebagai kepala pemerintahan menurut UUD 1945?
Presiden bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari, termasuk pembuatan kebijakan dan administrasi negara.
Presiden bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan negara.
Presiden bertugas sebagai pengawas legislatif.
Presiden bertugas sebagai kepala militer.
Komnas HAM dijamin kedudukannya dalam pasal berapa?
Pasal 28I ayat (4).
Pasal 27 ayat (1).
Pasal 30 ayat (2).
Pasal 31 ayat (3).
Apa yang dimaksud "daerah khusus" dalam Pasal 18B ayat (1)?
Daerah yang memiliki kewenangan khusus berdasarkan undang-undang.
Daerah yang memiliki otonomi penuh tanpa pengawasan.
Daerah yang hanya berfungsi sebagai pusat administrasi.
Daerah yang tidak memiliki kewenangan hukum.
Pada amandemen ke berapa diatur ketentuan mengenai DPD secara lengkap?
Amandemen Ketiga UUD 1945.
Amandemen Pertama UUD 1945.
Amandemen Kedua UUD 1945.
Amandemen Keempat UUD 1945.
Bagaimana peran dan fungsi Komisi Yudisial menurut UUD 1945?
Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
Mengawasi pelaksanaan undang-undang di daerah.
Mengelola keuangan negara.
Menyusun kebijakan ekonomi nasional.
Lembaga negara di luar eksekutif, legislatif, dan yudikatif menurut UUD 1945 adalah:
Bank Indonesia, Komisi Pemilihan Umum.
DPR, DPD, dan MPR.
Presiden dan Wakil Presiden.
Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.
Apa yang dimaksud dengan negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam UUD 1945?
Negara yang terdiri dari berbagai wilayah yang terpisah-pisah
Negara yang tidak terpecah-pecah dan seluruh wilayahnya merupakan satu kesatuan
Negara yang memiliki sistem pemerintahan federal
Negara yang hanya terdiri dari satu wilayah
Apa makna semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” dalam konteks UUD 1945?
Berbeda-beda tetapi tetap satu
Bersatu dalam perbedaan
Perbedaan yang memisahkan
Kesatuan dalam keberagaman
Apa yang dimaksud hak asasi manusia menurut UUD 1945?
Hak yang dimiliki oleh pemerintah
Hak yang dimiliki setiap individu dan tidak dapat dikurangi atau dihilangkan oleh negara
Hak yang hanya dimiliki oleh warga negara tertentu
Hak yang diberikan oleh negara kepada individu
Berikut ini adalah hak-hak yang dilindungi oleh UUD 1945, kecuali:
Hak atas hidup
Hak atas kebebasan beragama
Hak untuk memperoleh pendidikan
Hak untuk memiliki properti
Siapa yang berwenang mengangkat panglima TNI menurut UUD 1945?
Menteri Pertahanan
Presiden dengan persetujuan DPR
DPR secara langsung
Panglima TNI sebelumnya
Apa makna dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara dalam konteks UUD 1945?
Pancasila mencerminkan nilai-nilai luhur yang menjadi landasan kehidupan berbangsa dan bernegara
Pancasila hanya berfungsi sebagai simbol negara
Pancasila adalah ideologi yang tidak memiliki fungsi dalam kebijakan negara
Pancasila adalah dokumen hukum yang mengatur sistem pemerintahan
Apa yang dimaksud dengan amandemen UUD 1945?
Perubahan pada sistem pemerintahan
Perubahan atau penambahan pasal-pasal dalam UUD 1945
Penghapusan pasal-pasal dalam UUD 1945
Penambahan hak-hak baru dalam UUD 1945
Apa perubahan penting hasil amandemen UUD 1945?
Masa jabatan Presiden diperpanjang
Kewenangan MPR berubah, penguatan HAM, pembentukan DPD dan MK, pengaturan otonomi daerah
Penghapusan sistem ekonomi
Penambahan pasal tentang pendidikan
Apa makna “kemerdekaan adalah hak segala bangsa” dalam Pembukaan UUD 1945?
Menegaskan penolakan terhadap kolonialisme di seluruh dunia
Menyatakan hak untuk pendidikan gratis
Menegaskan hak untuk kebebasan beragama
Menyatakan hak untuk sistem ekonomi terbuka
Pasal berapa yang mengatur sistem ekonomi Indonesia?
Pasal 25A
Pasal 33 UUD 1945
Pasal 28A
Pasal 23D
Pasal berapa yang menjelaskan mengenai bank sentral?
Pasal 25A
Pasal 33
Pasal 23D
Pasal 28A
Apa isi Pasal 29 Ayat (1)?
Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa
Negara wajib menyediakan pendidikan gratis
Negara menjamin hak kebebasan berpendapat
Negara mengatur sistem ekonomi
Bagaimana UUD 1945 mengatur tentang pendidikan nasional?
Negara wajib menyediakan pendidikan dasar yang gratis bagi warganya
Negara hanya memberikan pendidikan kepada warga tertentu
Anggaran pendidikan minimal 10% APBN/APBD
Pendidikan hanya diatur oleh pemerintah daerah
Apa peran UUD 1945 menjaga keutuhan NKRI?
Menjamin hak kebebasan berpendapat
Menegaskan penolakan terhadap kolonialisme
Mengatur sistem ekonomi nasional
Menjaga keutuhan wilayah dan kedaulatan negara
Apa asas pemisahan kekuasaan dalam UUD 1945?
Pemisahan kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif
Pemisahan kekuasaan eksekutif dan legislatif saja
Pemisahan kekuasaan yudikatif dan legislatif saja
Pemisahan kekuasaan eksekutif saja
Pasal berapa yang mengatur sistem pemerintahan daerah?
Pasal 18 UUD 1945
Pasal 23 UUD 1945
Pasal 34 UUD 1945
Pasal 23A UUD 1945
Apa yang dimaksud dengan prinsip negara demokrasi dalam UUD 1945?
Kedaulatan rakyat melalui pemilihan umum yang bebas, adil, dan langsung
Kedaulatan pemerintah pusat tanpa melibatkan rakyat
Kedaulatan legislatif dalam membuat keputusan tanpa pemilihan umum
Kedaulatan yudikatif dalam mengatur hukum tanpa melibatkan rakyat
Bagaimana UUD 1945 mengatur tentang peran serta warga negara dalam pemerintahan?
Memberikan ruang bagi partisipasi warga negara dalam pemerintahan melalui pemilihan umum dan menyampaikan pendapat
Memberikan ruang bagi partisipasi warga negara hanya melalui perwakilan
Memberikan ruang bagi partisipasi warga negara hanya melalui kegiatan politik
Memberikan ruang bagi partisipasi warga negara hanya melalui pajak
Bagaimana pengaturan moneter dan keuangan negara menurut UUD 1945?
APBN diatur Pasal 23, Pajak diatur Pasal 23A, Mata uang diatur Pasal 23B
APBN diatur Pasal 23, Pajak diatur Pasal 23C, Mata uang diatur Pasal 23A
APBN diatur Pasal 23A, Pajak diatur Pasal 23B, Mata uang diatur Pasal 23C
APBN diatur Pasal 23B, Pajak diatur Pasal 23D, Mata uang diatur Pasal 23A
Apa yang dimaksud jaminan sosial yang tercantum dalam Pasal 34 UUD 1945?
Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara dengan fasilitas pelayanan kesehatan dan pelayanan umum yang layak
Fakir miskin dipelihara oleh negara tanpa fasilitas pelayanan kesehatan
Anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara tanpa fasilitas pelayanan umum
Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara tanpa tanggung jawab atas pelayanan kesehatan
Pasal berapa yang mengatur tentang hak dan kewajiban masyarakat dalam bidang sosial dan budaya?
Pasal 27–34
Pasal 1–10
Pasal 20–25
Pasal 35–40
Siapa yang bertugas mengawasi perilaku hakim?
Komisi Yudisial
DPR
Presiden
Mahkamah Konstitusi
Pada amandemen ke berapa dilakukan perubahan besar mengenai lembaga-lembaga negara?
Amandemen Pertama
Amandemen Kedua
Amandemen Ketiga dan Keempat
Amandemen Kelima
Apa itu sistem presidensial menurut UUD 1945?
Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang tidak dapat diberhentikan oleh DPR kecuali melalui prosedur impeachment
Presiden hanya bertugas sebagai kepala negara
Presiden bertanggung jawab atas semua keputusan DPR
Presiden adalah kepala negara yang dipilih oleh rakyat secara langsung
Bagaimana Presiden sebagai lembaga eksekutif menjalankan tugasnya berdasarkan pembagian kekuasaan negara dalam UUD 1945?
Presiden bertugas menjalankan pemerintahan sehari-hari
Presiden bertugas mengawasi DPR
Presiden bertugas membuat undang-undang
Presiden bertugas mengatur kebijakan luar negeri
Pasal berapa yang mengatur kebijakan luar negeri?
Pasal 11–13
Pasal 1–5
Pasal 20–25
Pasal 30–35
Apa yang dimaksud dengan prinsip keadilan sosial dalam UUD 1945?
Negara bertanggung jawab untuk menjamin pemerataan kesejahteraan dan mengurangi ketimpangan sosial serta ekonomi di masyarakat
Negara bertanggung jawab atas semua keputusan DPR
Negara bertugas mengatur kebijakan luar negeri
Negara bertugas membuat undang-undang baru setiap tahun
Sebutkan lembaga negara yang berperan dalam perekonomian menurut UUD 1945?
Presiden, DPR, dan BPK
DPR, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial
Presiden, DPR, dan MPR
Presiden, Mahkamah Konstitusi, dan DPR
Apa peran Presiden dalam perekonomian menurut UUD 1945?
Presiden bertanggung jawab untuk merencanakan dan mengimplementasikan kebijakan ekonomi
Presiden bertugas mengawasi DPR
Presiden bertugas membuat undang-undang baru setiap tahun
Presiden bertugas mengatur kebijakan luar negeri
Apa peran DPR dalam perekonomian menurut UUD 1945?
Mengawasi dan menyetujui kebijakan ekonomi, termasuk anggaran negara.
Memeriksa dan mengaudit pengelolaan keuangan negara.
Menyusun undang-undang tanpa persetujuan pemerintah.
Mengelola keuangan negara secara langsung.
Apa peran BPK dalam perekonomian menurut UUD 1945?
Mengawasi kebijakan ekonomi.
Memeriksa dan mengaudit pengelolaan keuangan negara agar penggunaan anggaran sesuai dengan tujuan dan prinsip keadilan.
Menyusun undang-undang terkait keuangan negara.
Mengelola anggaran negara secara langsung.
Sebutkan tuntutan utama pada awal era Reformasi!
Penghapusan dwifungsi ABRI, penegakan supremasi hukum, penghormatan HAM, pemberantasan KKN, otonomi daerah, kebebasan pers, kehidupan demokrasi.
Peningkatan peran MPR dalam pemerintahan.
Penambahan kekuasaan presiden dalam sistem pemerintahan.
Penghapusan sistem checks and balances.
Apa kelemahan sistem pemerintahan yang menempatkan MPR sebagai pemegang kekuasaan tertinggi?
Tidak ada checks and balances pada institusi ketatanegaraan.
Kekuasaan terlalu terpusat pada presiden.
Hubungan pemerintah dan rakyat menjadi lebih dekat.
Pemilihan langsung oleh rakyat tidak diizinkan.
Apa arti kata Adendum dalam kesepakatan perubahan UUD 1945?
Perubahan dilakukan dengan tetap mempertahankan naskah asli, sementara perubahan dicantumkan pada dokumen tambahan yang melekat pada naskah asli.
Perubahan dilakukan dengan mengganti seluruh naskah asli.
Perubahan dilakukan tanpa mempertahankan naskah asli.
Perubahan dilakukan dengan menghapus dokumen tambahan.
Bagaimana DPR sebagai lembaga legislatif menjalankan tugasnya berdasarkan pembagian kekuasaan negara dalam UUD 1945?
Membuat undang-undang, mengawasi kebijakan pemerintah, dan menyetujui anggaran negara.
Mengelola keuangan negara secara langsung.
Menyusun kebijakan ekonomi tanpa persetujuan presiden.
Menghapus peran BPK dalam pengelolaan keuangan negara.
Apa maksud dari Forum Lobi dalam konteks Komisi A MPR tahun 1945?
Forum resmi untuk memutuskan perubahan UUD.
Forum tidak resmi untuk merundingkan substansi perubahan UUD sebelum rapat resmi.
Forum untuk membahas pembagian kekuasaan negara.
Forum untuk menetapkan amandemen UUD.
Bagaimana Mahkamah Agung menjalankan tugasnya berdasarkan pembagian kekuasaan negara dalam UUD 1945?
Menyusun undang-undang baru.
Menegakkan hukum dan keadilan.
Mengawasi pelaksanaan pemerintahan.
Membuat keputusan politik.
Apa perbedaan antara "diatur dengan undang-undang" dan "diatur dalam undang-undang"?
"Dengan" berarti UU harus bersifat umum, "dalam" berarti UU harus spesifik.
"Dengan" berarti UU harus ada UU khusus, "dalam" berarti UU boleh dimuat dalam UU tidak khusus.
"Dengan" berarti UU tidak wajib, "dalam" berarti UU wajib.
"Dengan" berarti UU hanya berlaku di daerah tertentu, "dalam" berarti berlaku nasional.
Apa makna "berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa" dalam Pembukaan UUD 1945?
Mengakui bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hasil perjuangan rakyat.
Mengakui bahwa kemerdekaan Indonesia adalah karunia Tuhan.
Mengakui bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hasil diplomasi internasional.
Mengakui bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hasil keputusan MPR.
Pada amandemen ke berapa ditetapkan ketentuan tentang pemilihan presiden secara langsung?
Amandemen Pertama.
Amandemen Kedua.
Amandemen Ketiga.
Amandemen Keempat.
Apa yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UUD 1945?
DPR dan presiden harus menyetujui setiap RUU.
Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota DPR dan DPD.
Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat.
Hak asasi manusia dijamin oleh negara.
Apa perbedaan antara "rechtsstaat" dan "rule of law"?
Rechtsstaat: semua orang setara di depan hukum; Rule of Law: ada peradilan khusus.
Rechtsstaat: ada peradilan administrasi; Rule of Law: semua orang setara di depan hukum.
Rechtsstaat: tidak ada peradilan khusus; Rule of Law: ada peradilan administrasi.
Rechtsstaat: hukum hanya berlaku untuk pejabat; Rule of Law: hukum berlaku untuk semua.
Mengapa keanggotaan MPR terdiri dari DPR dan DPD?
Untuk memastikan keterwakilan daerah dan nasional.
Untuk mempermudah proses legislasi.
Untuk mengurangi jumlah anggota parlemen.
Untuk mempercepat pengambilan keputusan.
Siapa yang berhak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden?
Pasangan calon yang memperoleh lebih dari 50% suara nasional dan minimal 20% suara di lebih dari setengah provinsi.
Pasangan calon yang memperoleh lebih dari 40% suara nasional dan minimal 10% suara di lebih dari setengah provinsi.
Pasangan calon yang memperoleh lebih dari 30% suara nasional dan minimal 15% suara di lebih dari setengah provinsi.
Pasangan calon yang memperoleh lebih dari 60% suara nasional dan minimal 25% suara di lebih dari setengah provinsi.
Kapan mekanisme impeachment dapat diberlakukan?
Ketika Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, atau tindak pidana berat lainnya.
Ketika Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak memenuhi janji kampanye.
Ketika Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak hadir dalam rapat DPR selama lebih dari 3 bulan.
Ketika Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak menyetujui undang-undang yang diajukan DPR.
Manakah yang merupakan wewenang presiden sebagai kepala negara yang mendapat pertimbangan dari DPR?
Mengangkat dan menerima Duta serta memberikan amnesti dan abolisi.
Menetapkan keadaan darurat dan membubarkan DPR.
Mengangkat menteri dan menetapkan anggaran negara.
Membentuk undang-undang tanpa persetujuan DPR.
Bagaimana bentuk pembagian daerah di Indonesia?
Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota.
Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah kabupaten dan daerah kabupaten itu dibagi atas provinsi dan kota.
Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah kota dan daerah kota itu dibagi atas provinsi dan kabupaten.
Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi tanpa pembagian lebih lanjut.
Apa wewenang presiden dalam keadaan darurat menurut Pasal 12?
Menetapkan keadaan bahaya.
Membubarkan DPR.
Menetapkan anggaran darurat.
Mengangkat menteri baru.
DPD mengawasi pelaksanaan undang-undang mengenai apa saja?
Otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama.
Otonomi daerah, pembentukan undang-undang baru, dan pengelolaan sumber daya manusia.
Pemekaran daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan hubungan internasional.
Penggabungan daerah, pengelolaan anggaran negara, dan hubungan pusat dengan luar negeri.
Mengapa BPK ditempatkan dalam bab tersendiri setelah amandemen?
Untuk memperkuat dasar hukum BPK sebagai lembaga bebas dan mandiri dalam memeriksa keuangan negara.
Untuk mengurangi fungsi BPK dalam pemeriksaan keuangan negara.
Agar BPK dapat mengawasi semua lembaga negara.
Untuk menjadikan BPK sebagai lembaga eksekutif.
Mengapa BPK membuka kantor perwakilan di setiap provinsi?
Agar fungsi audit eksternal terhadap APBD dapat dijangkau secara optimal.
Untuk mengurangi pengawasan terhadap APBD.
Agar BPK dapat mengontrol semua provinsi secara langsung.
Untuk meningkatkan jumlah pegawai BPK.
Apa isi Pasal 24A ayat (1)?
Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.
Mahkamah Agung berwenang mengadili semua kasus pidana.
Mahkamah Agung berwenang mengawasi semua lembaga negara.
Mahkamah Agung berwenang membuat undang-undang baru.
Apa syarat menjadi anggota Komisi Yudisial?
Berpengetahuan dan berpengalaman di bidang hukum, serta memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela.
Berusia di atas 40 tahun dan memiliki gelar sarjana hukum.
Memiliki pengalaman kerja di lembaga negara.
Berasal dari partai politik tertentu.
Berapa jumlah anggota Hakim Konstitusi?
9 orang.
7 orang.
10 orang.
5 orang.
Siapa yang menetapkan Hakim Konstitusi?
Presiden.
DPR.
Mahkamah Agung.
Menteri Hukum dan HAM.
Hakim konstitusi terdiri atas..?
3 orang diusulkan oleh Mahkamah Agung, 3 orang diusulkan oleh DPR, dan 3 orang lainnya diusulkan oleh Presiden.
5 orang diusulkan oleh Mahkamah Agung dan 4 orang diusulkan oleh DPR.
6 orang diusulkan oleh Presiden dan 3 orang diusulkan oleh DPR.
4 orang diusulkan oleh Mahkamah Agung dan 5 orang diusulkan oleh Presiden.
Apa maksud Pasal 18A tentang hubungan pusat dan daerah?
Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang, dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.
Hubungan pusat dan daerah hanya terkait keuangan.
Hubungan pusat dan daerah diatur oleh DPR saja.
Hubungan pusat dan daerah tidak memerlukan undang-undang.
Menurut Pasal 26, apa yang dimaksud penduduk?
Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
Penduduk ialah semua orang yang lahir di Indonesia.
Penduduk ialah warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri.
Penduduk ialah orang asing yang bekerja di Indonesia.
Apa peran Komisi Pemilihan Umum menurut UUD 1945?
Menyelenggarakan pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
Mengawasi semua lembaga negara.
Membuat undang-undang baru terkait pemilu.
Menentukan hasil pemilu secara sepihak.
Alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara adalah...
Tentara Nasional Indonesia (TNI)
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)
Badan Intelijen Negara (BIN)
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
Apa isi Pasal 15 UUD 1945?
Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang
Presiden menetapkan Perpu
Negara mengembangkan sistem jaminan sosial
Presiden bertugas menjaga konstitusionalitas hukum
Ada berapa ayat dalam Pasal 19 UUD 1945?
2 ayat
3 ayat
4 ayat
5 ayat
Siapa yang berwenang menetapkan Perpu?
DPR
Presiden
Mahkamah Konstitusi
Menteri Hukum dan HAM
Sebutkan prinsip-prinsip demokrasi ekonomi menurut UUD 1945!
Efisiensi berkeadilan, keberlanjutan, berwawasan lingkungan, kemajuan ekonomi nasional
Keberlanjutan, kemajuan ekonomi nasional, dan efisiensi berkeadilan
Keberlanjutan, efisiensi berkeadilan, dan kemajuan ekonomi nasional
Keberlanjutan, efisiensi berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan kemajuan ekonomi nasional
Mengapa Indonesia membentuk Mahkamah Konstitusi?
Untuk menjaga konstitusionalitas hukum dan memastikan tidak ada UU yang bertentangan dengan UUD 1945
Untuk mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat
Untuk membatasi kekuasaan Presiden
Untuk memperkuat peran DPR
Apa kewajiban negara menurut Pasal 34 ayat (2)?
Mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah
Membatasi kekuasaan Presiden
Menetapkan Perpu
Memberikan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan
Amandemen pertama dilatarbelakangi oleh apa?
Tuntutan mendesak untuk membatasi kekuasaan Presiden dan memperkuat peran DPR
Tuntutan untuk menjaga konstitusionalitas hukum
Tuntutan untuk mengembangkan sistem jaminan sosial
Tuntutan untuk menetapkan Perpu
UUD 1945 terdiri atas...
Pembukaan, Batang Tubuh, Aturan Peralihan, Aturan Tambahan
Pembukaan, Batang Tubuh, Aturan Peralihan
Pembukaan, Aturan Peralihan, Aturan Tambahan
Batang Tubuh, Aturan Peralihan, Aturan Tambahan
Perubahan Ketiga UUD 1945 dilakukan pada tanggal...
1–9 November 2000
1–9 November 2001
1–9 November 2002
1–9 November 2003
Negara hukum yang berlatarkan tradisi Anglo Saxon menggunakan istilah...
The Rule of Law
The Rule of Justice
The Rule of Constitution
The Rule of Democracy
Warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain disebut...
Syarat menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden
Hak dan kewajiban warga negara
Warga negara naturalisasi
Warga negara asli
Siapa yang berhak mengajukan usul pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden?
Mahkamah Konstitusi
Dewan Perwakilan Rakyat
Majelis Permusyawaratan Rakyat
Presiden
Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum, apa yang harus dilakukan DPR?
Mengadakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian kepada MPR
Mengadakan pemilu ulang
Membentuk tim investigasi baru
Menyerahkan keputusan kepada Presiden
Lembaga yang terlibat dalam impeachment adalah...
DPR, MK, dan MPR
DPR, MA, dan MK
DPR, MPR, dan Presiden
MK, MPR, dan Presiden
Dalam proses sumpah atau janji Presiden dan Wakil Presiden apabila MPR tidak dapat melakukan sidang, apa yang akan terjadi?
Presiden dan Wakil Presiden bersumpah di hadapan DPR
Presiden dan Wakil Presiden bersumpah di hadapan MA
Presiden dan Wakil Presiden bersumpah di hadapan MK
Presiden dan Wakil Presiden tidak perlu bersumpah
Siapa yang berhak mengangkat dan memberhentikan menteri?
Presiden
DPR
MPR
Mahkamah Konstitusi
Fungsi anggaran DPR digunakan untuk apa?
Menyusun dan mengesahkan anggaran negara
Mengawasi kinerja pemerintah
Membuat undang-undang
Menentukan kebijakan luar negeri
Apa sifat BPK?
Bebas dan mandiri
Terikat dan bergantung
Tertutup dan tidak transparan
Tidak memiliki otonomi
Apa dasar hukum independensi BPK?
Pasal 23E ayat (1) UUD 1945
Pasal 24 ayat (2) UUD 1945
Pasal 22 ayat (3) UUD 1945
Pasal 25 ayat (1) UUD 1945
