Free Printable PENDIDIKAN PANCASILA KELAS XII REMEDIAL

Worksheets

PENDIDIKAN PANCASILA KELAS XII REMEDIAL

Total questions: 36

Worksheet time: 22mins

Name

Class

Date

Pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) memuat prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan filosofis dan yuridis bagi penyelenggaraan negara. Prinsip-prinsip ini mencakup kedaulatan, bentuk negara, dan bentuk pemerintahan. Pengaturan mengenai bentuk fundamental negara ini secara eksplisit tercantum dalam salah satu pasal awal UUD NRI 1945. Berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, bentuk negara Indonesia adalah…

Negara Serikat yang berbentuk Monarki Konstitusional

Negara Kesatuan yang berbentuk Republik

Negara Federal yang berbentuk Republik

Negara Kesatuan yang berbentuk Kerajaan

Negara Kesatuan dengan Sistem Parlementer

Setelah reformasi dan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terjadi perubahan mendasar dalam struktur dan mekanisme hubungan antarlembaga negara. Salah satu penyesuaian adalah memperkuat sistem check and balances serta mengubah kedudukan dan peran Presiden. Perubahan ini bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang stabil, efektif, dan memiliki legitimasi langsung dari rakyat, sekaligus memastikan kekuasaan eksekutif tidak menjadi absolut. Dalam kerangka kerja baru ini, Presiden diberi mandat untuk memimpin negara sebagai simbol kedaulatan, sekaligus menjalankan roda pemerintahan sehari-hari. Sistem pemerintahan yang diterapkan di Indonesia pasca-amendemen UUD NRI Tahun 1945, di mana Presiden berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, adalah system …

Parlementer

Monarki

Presidensial

Oligarki

Federasi

Analisis stabilitas pemerintahan sistem presidensial di Indonesia berikut ini. Setelah amandemen UUD 1945, Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat dan memiliki masa jabatan tetap selama lima tahun, serta tidak dapat diberhentikan oleh DPR hanya karena alasan politik. DPR hanya bisa mengusulkan pemberhentian jika Presiden/Wakil Presiden melanggar hukum berat dan telah diputuskan oleh MK. Mekanisme penetapan masa jabatan yang bersifat tetap dalam sistem Presidensial Indonesia ini memiliki dampak analitis berupa …

Meningkatnya risiko terjadinya kekuasaan absolut (otoritarianisme) oleh Presiden.

Menciptakan stabilitas politik yang lebih tinggi, memungkinkan pemerintah menjalankan program kerja jangka panjang.

Menjadikan Presiden sangat bergantung pada dukungan koalisi partai di Parlemen.

Memperkuat kedudukan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan yang independen.

Mempersulit pembentukan Undang-Undang karena adanya persaingan antara eksekutif dan legislatif.

Tindakan warga negara yang mengutamakan gotong royong (Nilai Praktis Sila Ketiga) dan melawan korupsi (Nilai Praktis Sila Kelima) secara bersamaan menunjukkan adanya keterkaitan fungsional antara …

Nilai Instrumental dengan dimensi Realita Ideologi.

Nilai Dasar Kerakyatan/Persatuan dengan manifestasi dalam Nilai Praktis Keadilan Sosial.

Dimensi Normatif Pancasila dengan pelaksanaan Trias Politica.

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dengan Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.

Fungsi Pancasila sebagai Dasar Negara dengan fungsi Pancasila sebagai sumber hukum formal.

Sebagai Ideologi Terbuka, Pancasila harus mampu beradaptasi dengan perubahan zaman, termasuk masuknya ideologi transnasional seperti individualisme dan liberalisme ekstrem yang bertentangan dengan prinsip kekeluargaan. Namun, adaptasi ini tidak boleh mengorbankan Nilai Dasar Pancasila yang bersifat permanen. Jika pemerintah mengizinkan investasi asing besar-besaran (liberalisme), langkah kebijakan yang harus diambil untuk menjaga agar Nilai Dasar Sila Kelima (Keadilan Sosial) tidak tergerus adalah dengan …

Menetapkan regulasi yang mewajibkan transfer teknologi, alokasi dana CSR, dan batasan kepemilikan aset vital kepada negara/rakyat.

Mengubah bunyi Sila Kelima agar lebih sesuai dengan praktik kapitalisme murni.

Membubarkan semua partai politik yang tidak mendukung investasi asing.

Menerapkan sistem ekonomi komando yang sepenuhnya dikuasai oleh negara, menolak semua investasi asing.

Membiarkan mekanisme pasar bekerja secara bebas tanpa regulasi, karena ini sesuai dengan ideologi terbuka.

Dalam konteks Sistem Demokrasi Pancasila, pengambilan keputusan tertinggi idealnya didasarkan pada Musyawarah Mufakat. Namun, dalam praktik di lembaga legislatif (DPR), seringkali terjadi voting (pemungutan suara) untuk memutuskan suatu undang-undang karena sulitnya mencapai mufakat. Secara analisis, penggunaan voting sebagai upaya terakhir di DPR adalah:

Bentuk pelaksanaan Sila Kedua (Kemanusiaan) karena menjamin hak setiap anggota untuk memilih.

Pelanggaran serius terhadap Sila Keempat dan harus dihindari sama sekali.

Bentuk aktualisasi Nilai Instrumental yang fleksibel untuk mencapai keputusan, setelah upaya Nilai Dasar (Musyawarah Mufakat) gagal.

Bukti bahwa Pancasila telah berubah menjadi ideologi liberal-kapitalis.

Perwujudan Dimensi Idealisme untuk mewujudkan cita-cita efisiensi dalam pemerintahan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mengatur bagaimana negara menjamin hak dasar anak (empat pilar utama) perlindungan anak. Pernyataan yang tidak termasuk dalam empat pilar utama jaminan hak dasar anak berdasarkan stimulus di atas adalah...

Negara wajib memfasilitasi setiap anak untuk memperoleh Pendidikan yang layak.

Negara wajib menjamin setiap anak mendapatkan akses Kesehatan dan gizi yang optimal.

Negara wajib melindungi anak dari segala bentuk perlakuan diskriminatif dan kekerasan.

Negara wajib memberikan ruang bagi anak untuk berpartisipasi dan didengarkan pendapatnya dalam kehidupan sosial.

Negara wajib memberikan kompensasi finansial langsung kepada anak yang orang tuanya tidak bekerja.

Seorang warga negara ditangkap dan ditahan tanpa adanya surat perintah yang sah dari pihak berwenang, serta tidak diberikan akses untuk didampingi oleh penasihat hukum selama proses pemeriksaan. Pelanggaran hak warga negara yang terjadi pada kasus di atas, yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945, adalah hak untuk? Pilihlah lebih dari satu pernyataan yang benar…

Mendapat pendidikan yang layak.

Mendapat kepastian hukum yang adil.

Berhimpun dan mengeluarkan pendapat.

Diakui sebagai pribadi di hadapan hukum dan tidak disiksa.

Pengingkaran kewajiban warga negara merupakan tindakan tidak melaksanakan tanggung jawab yang diatur dalam undang-undang. Berikut adalah contoh-contoh tindakan yang termasuk pengingkaran kewajiban dasar warga negara Indonesia. Pilihlah lebih dari satu pernyataan yang benar…

Melakukan demonstrasi tanpa izin dan merusak fasilitas umum.

Tidak membayar pajak penghasilan dan pajak bumi bangunan.

Melakukan aksi bullying (perundungan) di lingkungan sekolah.

Tidak ikut serta dalam upaya pembelaan negara melalui kegiatan yang telah ditetapkan.

Mengganggu tetangga saat sedang menjalankan ibadah.

10.

Pilih lebih dari satu pernyataan yang paling tepat menggambarkan perbedaan antara pelanggaran hak warga negara dengan pengingkaran kewajiban warga negara …

Pelanggaran hak biasanya dilakukan oleh sesama warga negara, sementara pengingkaran kewajiban dilakukan oleh aparat negara.

Pelanggaran hak terjadi ketika warga negara tidak mendapatkan apa yang seharusnya mereka terima, sedangkan pengingkaran kewajiban terjadi ketika warga negara tidak melakukan apa yang seharusnya mereka laksanakan.

Pengingkaran kewajiban selalu bersifat pasif (tidak bertindak), sedangkan pelanggaran hak selalu bersifat aktif (melakukan tindakan).

Pelanggaran hak seringkali pelakunya adalah aparat negara, sedangkan pengingkaran kewajiban pelakunya adalah warga negara secara individu atau kelompok.

Pelanggaran hak hanya dapat diselesaikan melalui jalur pengadilan, sementara pengingkaran kewajiban dapat diselesaikan melalui jalur musyawarah.

11.

Seorang pengusaha dengan pendapatan tahunan yang sangat tinggi secara sengaja tidak melaporkan seluruh penghasilannya untuk menghindari pembayaran pajak kepada negara. Dari pernyataan tersebut, pilihlah lebih dari satu pernyataan yang paling tepat terkait jenis kewajiban yang diabaikan dan dasar hukumnya…

Kewajiban yang diabaikan adalah menjunjung hukum dan pemerintahan.

Tindakan tersebut adalah pengingkaran terhadap kewajiban membayar pajak dan retribusi.

Dasar hukum kewajiban yang diabaikan diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Dasar hukum kewajiban tersebut diatur secara tegas dalam Pasal 23A UUD NRI Tahun 1945.

Pengabaian ini merupakan pelanggaran hak warga negara.

12.

Sebuah perusahaan secara sengaja membuang limbah industri ke sungai tanpa melalui proses pengolahan yang memadai, menyebabkan ekosistem sungai rusak dan kesehatan warga sekitar terganggu. Dari pernyataan tersebut, pilihlah lebih dari satu pernyataan yang paling tepat terkait hak yang dilanggar dan dasar hukumnya …

Hak yang dilanggar adalah hak untuk mengembangkan diri.

Hak yang dilanggar adalah hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Dasar hukum hak yang dilanggar adalah Pasal 31 UUD 1945 tentang pendidikan.

Dasar hukum hak yang dilanggar diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Perusahaan tersebut hanya melanggar norma kesopanan, bukan UUD 1945.

13.

Pilihlah lebih dari satu pernyataan yang paling tepat terkait gagasan solutif yang paling tepat untuk meningkatkan kepatuhan warga negara dalam membayar pajak …

Menghapus semua jenis pajak agar tidak ada lagi pengingkaran kewajiban.

Memperlambat proses pengurusan administrasi bagi warga yang terlambat membayar pajak.

Menyederhanakan prosedur administrasi perpajakan dan meningkatkan kualitas pelayanan (e-Filing, dll).

Meningkatkan sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya pajak serta menjamin transparansi penggunaan dana pajak.

Memberikan insentif berupa hadiah mobil mewah bagi setiap wajib pajak yang patuh.

14.

Banyak warga negara mengabaikan kewajiban menjaga lingkungan dengan membuang sampah sembarangan dan merusak fasilitas publik, yang berdampak buruk pada hak publik atas lingkungan yang sehat. Dari pernyataan tersebut, pilihlah lebih dari satu pernyataan yang paling tepat untuk mendorong kepatuhan warga negara dalam menjaga lingkungan …

Memberikan sanksi denda yang ringan saja agar tidak memberatkan masyarakat.

Melakukan penutupan permanen pada kawasan publik yang sering tercemar.

Mewajibkan pendidikan karakter dan mata pelajaran lingkungan hidup sejak dini di semua jenjang sekolah.

Menerapkan sanksi sosial dan denda yang tegas (termasuk penerapan UU Lingkungan Hidup) serta menyediakan fasilitas pengelolaan sampah yang memadai.

Mengandalkan pihak asing untuk membersihkan lingkungan di Indonesia.

15.

Konsep Trias Politica yang dipopulerkan oleh Montesquieu membagi kekuasaan negara menjadi tiga pilar utama. Pilihlah lebih dari satu pernyataan yang tepat tentang pilar utama kekuasaan yang dimaksud dalam konsep Trias Politica klasik…

Kekuasaan Militer (Military Power).

Kekuasaan Federal (Federal Power).

Kekuasaan Yudikatif (Judicial Power).

Kekuasaan Konstituante (Constitutional Power).

Kekuasaan Eksekutif (Executive Power).

16.

Sistem pemisahan kekuasaan (Separation of Powers) yang dianut Indonesia berbeda dengan sistem pembagian kekuasaan (Division of Powers). Pilihlah lebih dari satu pernyataan yang tepat tentang ciri yang paling mencerminkan prinsip pemisahan kekuasaan di Indonesia pasca-Amandemen UUD 1945 …

Kekuasaan setiap lembaga dijalankan secara terpisah dan tidak boleh saling campur tangan secara absolut.

Presiden memiliki kedudukan tertinggi dan dapat membubarkan DPR.

Adanya mekanisme check and balance (saling mengawasi dan mengimbangi) antarlembaga negara.

MPR berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara.

Hanya DPR yang berhak mengajukan Rancangan Undang-Undang.

17.

Lembaga eksekutif sebagai Lembaga yang melaksanakan undang-undang sekaligus menjadi penentu penegak hukum.

DPR

MPR

DPD

Presiden

18.

Berdasarkan bagan, kekuasaan Yudikatif (kehakiman) adalah kekuasaan yang merdeka (Pasal 24), dan terbagi menjadi beberapa lingkungan peradilan yang operasionalnya berada di Daerah. Pilihlah lebih dari satu pernyataan yang benar mengenai kedudukan fungsi Yudikatif terkait Pusat dan Daerah dalam bagan tersebut …

Fungsi Yudikatif dijalankan sepenuhnya oleh peradilan yang berada di bawah kekuasaan Pemerintah Daerah.

Meskipun peradilan beroperasi di Daerah (Peradilan Umum, Agama, Militer, TUN), namun otoritas dan kekuasaan tertinggi fungsi Yudikatif berada di Pusat (MA dan MK).

Kekuasaan kehakiman di Daerah tidak berada di bawah kekuasaan Presiden atau Gubernur, melainkan berada di bawah Mahkamah Agung (MA).

Gubernur bertanggung jawab atas pengangkatan Hakim Agung di lingkungan peradilan umum.

Lingkungan Peradilan Umum hanya bertugas mengadili sengketa yang melibatkan Pemerintah Pusat.

19.

Sistem pemerintahan presidensial dan parlementer adalah dua model utama dalam demokrasi modern yang mengatur hubungan antara kekuasaan eksekutif dan legislatif. Perbedaan mendasar terletak pada mekanisme pertanggungjawaban, masa jabatan, dan bagaimana kepala eksekutif memperoleh legitimasi. Salah satu ciri utama yang membedakan sistem pemerintahan presidensial Indonesia dari sistem parlementer adalah? Tentukan pernyataan dibawah ini yang benar dan yang salah ...

Masa jabatan Presiden tidak ditentukan waktunya dan dapat sewaktu-waktu dijatuhkan oleh legislatif.

Kepala negara dipegang oleh Presiden, sedangkan kepala pemerintahan oleh Perdana Menteri.

Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui Pemilu.

Kekuasaan Presiden sebagai kepala pemerintahan hanya sebagai simbol seremonial.

Menteri-menteri bertanggung jawab kepada Parlemen dan dapat dijatuhkan oleh mosi tidak percaya.

20.

Presiden Republik Indonesia memiliki hak prerogatif untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara. Kabinet yang dibentuk oleh Presiden adalah 'kabinet presidensial' yang seluruhnya bertanggung jawab kepada Presiden, bukan kepada DPR. Namun, DPR tetap memiliki hak untuk memanggil menteri dan mengawasi pelaksanaan anggaran kementerian. Bagaimana kedudukan Menteri Negara dalam sistem Presidensial Indonesia dapat dianalisis berdasarkan konteks hubungan dengan DPR …

Menteri adalah anggota aktif DPR yang ditugaskan sementara untuk memimpin kementerian, sehingga bertanggung jawab kepada DPR.

Menteri memiliki kekebalan hukum dari pengawasan DPR karena seluruh tanggung jawabnya hanya ditujukan kepada Presiden.

DPR tidak memiliki hak untuk memanggil atau meminta keterangan dari menteri, karena itu adalah urusan internal eksekutif.

Pengangkatan menteri harus mendapatkan persetujuan mutlak dari DPR melalui pemungutan suara.

Menteri secara langsung tunduk kepada Presiden, namun secara tidak langsung diawasi oleh DPR melalui mekanisme kontrol anggaran dan pengawasan.

21.

Di negara yang menganut bentuk pemerintahan Monarki Konstitusional dengan sistem Parlementer (contoh: Inggris), peran Raja/Ratu lebih bersifat …

Pemegang kekuasaan yudikatif tertinggi di negara tersebut.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat yang bertugas membentuk Undang-Undang.

Pemimpin partai politik mayoritas di Parlemen.

Kepala pemerintahan dengan kekuasaan politik absolut.

Kepala negara yang berfungsi seremonial dan pemersatu bangsa.

22.

Pancasila memiliki fungsi sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa. Sebagai Dasar Negara, ia mengikat seluruh lembaga negara. Sebagai Pandangan Hidup, ia menjiwai seluruh aktivitas individu dan masyarakat. Jika seorang Hakim Mahkamah Agung (MA) memutuskan suatu perkara dengan adil sesuai UUD (Hukum Positif), tetapi kemudian juga menolak suap karena alasan moralitas dan hati nurani, maka ia sedang mengintegrasikan kedua fungsi tersebut

Penolakan suap oleh Hakim adalah perwujudan Dimensi Realitas Pancasila semata

Tindakan Hakim hanya relevan dengan fungsi Pancasila sebagai Dasar Negara

Keputusan perkara yang adil mencerminkan Sila Kelima, sementara penolakan suap mencerminkan Sila Pertama

Hakim mengabaikan fungsi Pandangan Hidup karena fokus pada penegakan hukum formal.

Tindakan Hakim mengintegrasikan fungsi Dasar Negara (penegakan hukum sesuai UUD) dan Pandangan Hidup (pengamalan etika moral anti-suap yang bersumber dari sila-sila Pancasila).

23.

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, misalnya, negara menempatkan keberadaan hak dan kewajiban dalam posisi yang setara. Pada undang-undang tersebut, hak sebagai sesuatu yang mendasar (hak asasi) - dimaknai sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Berdasarkan pernyataan di atas, pilihlah lebih dari satu jawaban benar.

Pemaknaan hak asasi sebagai "anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa" dalam UU No. 39 Tahun 1999 menunjukkan bahwa konsep HAM di Indonesia bersifat teokratis dan merupakan pemberian dari negara.

Penempatan keberadaan hak dan kewajiban dalam posisi yang setara oleh negara mencerminkan prinsip bahwa seseorang hanya dapat menuntut pemenuhan haknya setelah ia menunaikan semua kewajibannya.

Definisi HAM dalam UU No. 39 Tahun 1999 yang menyebut HAM sebagai sesuatu yang mendasar (hak asasi) yang wajib dihormati merupakan perwujudan langsung dari Sila Kedua Pancasila, yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.

Karena hak asasi diwajibkan untuk dihormati dan dilindungi oleh hukum, ini berarti setiap pelanggaran terhadap hak asasi merupakan pelanggaran hukum yang dapat dituntut secara yudisial, bukan hanya masalah etika atau moral.

Menurut UU tersebut, kewajiban untuk melindungi dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia hanya dibebankan kepada lembaga formal negara, yaitu negara, hukum, dan pemerintah, sementara masyarakat sipil tidak memiliki tanggung jawab langsung.

24.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menetapkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. UU ini menjamin perlindungan hukum bagi anak sebagai bagian integral dan tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup bangsa, serta menetapkan hak-hak dasar anak yang wajib dihormati, dipenuhi, dan dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Tentukan pernyataan yang benar dan salah dibawah ini

Seseorang yang baru saja merayakan ulang tahun ke-18 tahun dan telah lulus SMA masih dikategorikan sebagai subjek yang wajib dilindungi oleh UU No. 23 Tahun 2002.

Berdasarkan UU Perlindungan Anak, jika terjadi kasus kekerasan pada anak, tanggung jawab perlindungan hanya berada di tangan pemerintah dan aparat penegak hukum (negara), sehingga peran keluarga dan masyarakat tidak dapat dituntut secara hukum.

Definisi anak dalam UU No. 23 Tahun 2002 yang mencakup "anak yang masih dalam kandungan" memiliki implikasi hukum bahwa tindakan aborsi yang tidak memenuhi syarat pengecualian (seperti indikasi medis atau korban perkosaan) dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak anak.

UU Perlindungan Anak hanya fokus pada hak anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan, tetapi tidak secara khusus mengatur hak anak untuk berpartisipasi dan didengarkan pendapatnya.

Karena anak merupakan bagian integral dari keberlangsungan hidup bangsa, maka UU ini menempatkan anak sebagai subjek hukum yang setara dengan orang dewasa dalam semua proses peradilan.

25.