NEW
Font size
WorksheetsAsesment PTS
Total questions: 32
Worksheet time: 16mins
Pada sidang BPUPKI, terdapat perbedaan pandangan yang signifikan antara kelompok nasionalis dan kelompok Islamis mengenai rumusan dasar negara. Puncak dari perbedaan ini adalah ketika kelompok Islamis bersikeras agar Piagam Jakarta dipertahankan secara utuh. Mengapa para tokoh nasionalis, seperti Soekarno dan Hatta, mendukung perubahan pada 'tujuh kata' dalam Piagam Jakarta, meskipun harus melalui perdebatan sengit?
Mereka ingin mengganti dasar negara dengan ideologi sosialis-nasionalis yang mereka anut.
Agar Indonesia menjadi negara yang sepenuhnya sekuler dan memisahkan agama dari urusan negara.
Karena mereka merasa 'tujuh kata' tersebut tidak sesuai dengan semangat persatuan dan kesatuan bangsa.
Untuk mengakomodasi pandangan tokoh-tokoh dari Indonesia Timur yang mayoritas non-muslim.
Karena adanya tekanan dari pihak Jepang untuk menyederhanakan rumusan dasar negara.
Terdapat pernyataan bahwa proses perumusan dasar negara melalui Piagam Jakarta dan perubahannya menunjukkan adanya kompromi dan musyawarah. Perubahan ini dilakukan pada tanggal 18 Agustus 1945. Mengapa perubahan pada Piagam Jakarta ini dianggap sebagai wujud nyata dari sikap kompromistis para pendiri bangsa?
Para pendiri bangsa berhasil melepaskan kepentingan kelompok demi kepentingan bangsa yang lebih besar.
Perubahan tersebut dilakukan secara paksa oleh kelompok mayoritas kepada kelompok minoritas.
Karena para tokoh Islamis setuju untuk menghapus keseluruhan butir-butir yang terkandung dalam Piagam Jakarta.
Karena prosesnya sangat cepat dan tidak melalui perdebatan yang panjang
Tidak ada kompromi yang terjadi; yang ada hanyalah keputusan sepihak dari Soekarno dan Hatta.
Pancasila memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Konsep ini menunjukkan bahwa Pancasila tidak hanya mengatur sistem pemerintahan, tetapi juga berfungsi sebagai pedoman moral dan etika bagi seluruh masyarakat. Bagaimana pemahaman tentang fungsi Pancasila ini dapat membantu dalam menyelesaikan permasalahan bangsa di era modern?
Dengan mengembalikan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber hukum tertinggi dalam pembuatan kebijakan publik.
Dengan menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya rujukan dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi.
Dengan memisahkan secara tegas antara fungsi Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup.
Dengan hanya menggunakan Pancasila sebagai alat politik untuk mendapatkan dukungan rakyat.
Dengan mengabaikan nilai-nilai tradisional dan mengadopsi sepenuhnya nilai-nilai modern dari luar.
Dalam sidang BPUPKI, Ir. Soekarno menyampaikan pidato tentang Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945. Pidato tersebut tidak hanya mengusulkan lima prinsip dasar, tetapi juga menyajikan visi tentang sebuah negara yang bersatu. Salah satu usulan yang menarik adalah 'Ekonomi Pancasila' yang menekankan pada asas kekeluargaan. Mengapa konsep ini dianggap sebagai solusi dari kegagalan sistem ekonomi kapitalis?
Karena konsep ini bertujuan menciptakan pemerataan kesejahteraan dan mencegah kesenjangan sosial yang ekstrem.
Karena ekonomi Pancasila didasarkan pada persaingan bebas tanpa campur tangan negara.
Karena ia mengadopsi sepenuhnya sistem ekonomi komando yang diatur oleh pemerintah.
Karena sistem ini menolak semua bentuk investasi asing dan hanya mengandalkan sumber daya domestik.
Karena ia hanya berfokus pada pembangunan industri berat dan mengabaikan sektor pertanian.
Pada Sidang BPUPKI, M. Yamin mengusulkan lima asas dasar negara. Berbeda dengan Soekarno yang menekankan pada persatuan, Yamin menyoroti pentingnya 'peri-kebangsaan' sebagai salah satu asas. Apa implikasi dari asas 'peri-kebangsaan' yang diusulkan oleh M. Yamin dalam konteks perumusan dasar negara?
Menjadikan Indonesia sebagai negara federal dengan otonomi penuh untuk setiap daerah.
Menekankan pada pentingnya pembangunan ekonomi berbasis kekeluargaan.
Menitikberatkan pada pembentukan identitas nasional yang kuat dan mandiri dari pengaruh asing.
Mengharuskan adanya agama resmi yang diakui oleh negara.
Menerapkan sistem pemerintahan presidensial dengan kekuasaan eksekutif yang sangat kuat.
Konsep 'musyawarah mufakat' adalah salah satu ciri khas dalam perumusan dasar negara. Dalam konteks ini, 'musyawarah' merujuk pada proses, sedangkan 'mufakat' adalah hasil. Bagaimana prinsip ini dapat diterapkan secara efektif dalam menyelesaikan konflik sosial di masyarakat yang majemuk?
Dengan mengabaikan perbedaan dan hanya berfokus pada kesamaan yang ada.
Dengan menerapkan voting atau pemungutan suara untuk memutuskan masalah secara cepat.
Dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dalam dialog terbuka dan mencari titik temu.
Dengan memaksakan solusi dari pihak yang memiliki kekuasaan lebih tinggi.
Dengan mendahulukan kepentingan kelompok mayoritas untuk mencapai kesepakatan yang cepat.
Piagam Jakarta yang dirumuskan oleh Panitia Sembilan pada tanggal 22 Juni 1945, merupakan hasil dari kompromi awal antara golongan nasionalis dan Islamis. Perubahan pada 'tujuh kata' menjadi 'Ketuhanan Yang Maha Esa' pada 18 Agustus 1945 dinilai sebagai langkah strategis. Jelaskan mengapa perubahan ini menjadi sangat krusial dalam konteks integrasi bangsa?
Karena perubahan tersebut menunjukkan adanya persatuan dan kompromi untuk mengakomodasi seluruh rakyat Indonesia yang beragam agamany
Karena dengan perubahan tersebut, Indonesia secara otomatis menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Karena dengan perubahan tersebut, Pancasila hanya berlaku untuk sebagian rakyat Indonesia.
Karena perubahan tersebut memungkinkan Indonesia untuk menjadi negara yang berdasarkan Islam.
Karena hal ini hanya memenuhi tuntutan dari pihak luar yang ingin melemahkan kedaulatan Indonesia.
Sidang BPUPKI dan PPKI menjadi tonggak sejarah penting dalam perumusan dasar negara. Namun, kedua lembaga tersebut memiliki peran dan dinamika yang berbeda. Salah satu perbedaan kunci adalah komposisi keanggotaannya. Mengapa perbedaan komposisi keanggotaan ini sangat mempengaruhi hasil akhir rumusan dasar negara?
Karena PPKI memiliki anggota yang lebih representatif dari berbagai golongan dan daerah, memungkinkan tercapainya konsensus yang lebih luas.
Karena anggota BPUPKI masih terbagi dalam berbagai ideologi, sedangkan anggota PPKI sudah lebih fokus pada tujuan kemerdekaan.
Karena PPKI memiliki jumlah anggota yang lebih sedikit, sehingga lebih mudah mencapai kesepakatan.
Karena BPUPKI lebih banyak dipengaruhi oleh Jepang, sementara PPKI bekerja secara independen.
Karena PPKI hanya beranggotakan perwakilan dari Jawa, sementara BPUPKI lebih representatif.
Rumusan sila-sila Pancasila dalam Piagam Jakarta dan perubahannya menunjukkan evolusi pemikiran para pendiri bangsa. Sila pertama yang berbunyi 'Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya' diubah menjadi 'Ketuhanan Yang Maha Esa'. Bagaimana perubahan ini mencerminkan semangat inklusivitas?
Perubahan ini menunjukkan adanya dominasi kelompok non-muslim dalam perumusan dasar negara.
Perubahan tersebut hanya menguntungkan sebagian kecil golongan dan mengabaikan mayoritas.
Perubahan tersebut bertujuan untuk menghapus peran agama dalam kehidupan bernegara.
Perubahan ini merupakan upaya untuk menghindari konflik yang berpotensi memecah belah bangsa yang majemuk.
Perubahan tersebut menunjukkan ketidakmampuan para pendiri bangsa dalam merumuskan dasar negara.
Pancasila dirumuskan dengan mengambil esensi dari nilai-nilai luhur yang sudah ada dalam masyarakat Indonesia, seperti gotong royong dan kekeluargaan. Mengapa pendekatan ini penting dalam menentukan dasar negara yang berdaulat?
Karena Pancasila hanya bisa diterapkan jika masyarakat memiliki struktur sosial yang seragam
Karena pendekatan ini menghindari adanya perdebatan yang panjang dan berbelit-belit.
Karena hal ini akan membuat Indonesia tertutup dari pengaruh ideologi luar
Karena dengan mengadopsi nilai-nilai luhur, Pancasila akan lebih mudah diterima oleh rakyat Indonesia.
Karena hal ini memastikan bahwa Pancasila hanya relevan bagi masyarakat yang menganut gotong royong dan kekeluargaan.
Sebagai ideologi terbuka, Pancasila mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai dasarnya. Namun, ada batas-batas tertentu yang tidak boleh dilampaui agar Pancasila tetap menjadi identitas bangsa. Batasan mana yang paling kritis untuk memastikan Pancasila tidak berubah dari ideologi terbuka menjadi ideologi liberal atau fundamentalis?
Pancasila dapat diubah secara total jika ada tuntutan dari mayoritas masyarakat.
Kemampuan Pancasila untuk menerima nilai-nilai baru yang bertentangan dengan esensi Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan
Penerimaan nilai-nilai baru harus sesuai dengan kepribadian bangsa dan tidak mengubah esensi nilai-nilai dasar Pancasila.
Kebebasan individu untuk menafsirkan Pancasila sesuai dengan kepentingan pribadinya
Menerapkan semua ideologi asing secara selektif untuk memperkaya Pancasila.
Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa berfungsi sebagai pedoman dalam berinteraksi sosial, berpolitik, dan berekonomi. Bagaimana perwujudan Pancasila sebagai pandangan hidup yang paling efektif dalam mengatasi polarisasi politik dan sosial yang sering terjadi di era modern?
Mengajarkan sikap saling menghormati perbedaan, mengedepankan musyawarah mufakat, dan mencari titik temu melalui dialog yang konstruktif.
Mendorong masyarakat untuk mengabaikan perbedaan pendapat dan menyetujui semua kebijakan pemerintah demi persatuan.
Menerapkan sanksi berat bagi pihak yang menyebarkan ujaran kebencian tanpa memberikan ruang untuk rekonsiliasi.
Mengisolasi kelompok-kelompok yang memiliki pandangan berbeda untuk mencegah konflik langsung
Menciptakan satu standar perilaku yang seragam bagi seluruh warga negara untuk menghindari konflik.
Pancasila sebagai ideologi negara mengandung dimensi realitas, idealisme, dan fleksibilitas. Dimensi realitas Pancasila berkaitan dengan kenyataan bahwa nilai-nilainya bersumber dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Bagaimana pemahaman ini dapat digunakan untuk mengatasi tantangan modernisasi yang menggerus nilai-nilai tradisional?
Mengembangkan satu bentuk kebudayaan nasional yang seragam untuk melawan pengaruh globalisasi.
Mengadopsi modernisasi secara utuh tanpa seleksi, dengan keyakinan bahwa nilai-nilai Pancasila akan tetap bertahan
Memaksa masyarakat untuk kembali ke tradisi lama dan menolak semua bentuk modernisasi yang datang dari luar.
Menjadikan Pancasila sebagai filter untuk menyaring nilai-nilai modernisasi yang masuk dan mengadaptasi yang sesuai dengan kepribadian bangsa.
Membangun batas-batas fisik dan budaya untuk meminimalkan interaksi dengan dunia luar yang membawa nilai-nilai modern.
Perubahan rumusan sila pertama dari Piagam Jakarta menjadi sila pertama Pancasila yang sah dilatarbelakangi oleh sebuah kompromi politik yang sangat krusial. Peristiwa ini menunjukkan pentingnya semangat persatuan di atas kepentingan kelompok. Mengapa perubahan ini dianggap sebagai keputusan yang sangat penting dalam sejarah pembentukan negara Indonesia?
Karena perubahan itu menegaskan bahwa Indonesia didirikan sebagai negara teokrasi dengan Pancasila sebagai dasar agamanya.
Karena dengan perubahan tersebut, Pancasila tidak lagi menjadi ideologi yang bersifat fundamentalis, tetapi menjadi ideologi sekuler yang liberal.
Karena dengan perubahan tersebut, Indonesia mendapatkan pengakuan kemerdekaan dari negara-negara mayoritas muslim.
Karena hal itu menunjukkan adanya semangat musyawarah dan mufakat untuk menjaga keutuhan bangsa dengan mengakomodasi keberatan dari perwakilan non-muslim di Indonesia bagian timur
Karena hal itu merupakan syarat mutlak yang diajukan oleh kelompok Islam agar mereka mau bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Sebuah desa memiliki aturan adat yang melarang warga menebang pohon di hutan lindung, namun tidak ada sanksi formal tertulis. Meskipun demikian, warga desa sangat mematuhi aturan ini karena takut dikucilkan oleh tetangga. Berdasarkan kasus ini, dapat disimpulkan bahwa....
Sanksi sosial dapat menjadi faktor yang lebih kuat dalam membentuk kepatuhan daripada sanksi hukum.
Budaya taat hukum hanya bisa terbentuk di masyarakat tradisional.
Hukum formal tidak diperlukan jika ada sanksi adat yang kuat.
Masyarakat desa tersebut sudah memiliki kesadaran hukum yang tinggi.
Hukum adat harus selalu dilegalisasi menjadi hukum positif.
Seorang guru di sekolah mengajarkan pentingnya menaati rambu-rambu lalu lintas bukan hanya untuk menghindari tilang, tetapi juga untuk keselamatan diri sendiri dan orang lain. Pendekatan guru ini paling efektif dalam menumbuhkan.
Hukum sebagai alat kontrol sosial.
Kesadaran hukum internal
Kepatuhan hukum instrumental.
Rasa takut terhadap sanksi
Kepatuhan hukum eksternal.
Sebuah komunitas desa sepakat untuk menyelesaikan sengketa lahan tanpa melibatkan lembaga peradilan negara, melainkan melalui musyawarah adat yang telah turun-temurun. Tindakan ini mencerminkan tingginya kesadaran hukum di masyarakat. Apa indikator utama dari kesadaran hukum dalam kasus ini?
Pemahaman yang mendalam tentang prosedur hukum formal.
Pengakuan bahwa konflik perlu diselesaikan sesuai kaidah yang disepakati.
Kesadaran akan hak dan kewajiban hukum yang mereka miliki
Kepatuhan mutlak terhadap setiap peraturan yang ada.
Penerapan sanksi yang tegas bagi pelanggar hukum.
Menurut teori utilitas, tujuan hukum adalah untuk mencapai 'the greatest good for the greatest number'. Dalam konteks ini, bagaimana hukum akan mengambil keputusan terkait pembangunan proyek infrastruktur besar yang menggusur ribuan warga?
Menerapkan proyek tanpa mempertimbangkan kompensasi karena pembangunan adalah prioritas utama
Membangun proyek dengan kompensasi yang minimal untuk mengurangi biaya.
Menunda proyek hingga semua pihak yang terdampak setuju.
Menolak proyek tersebut karena mengutamakan hak individu warga yang digusur
Membangun proyek jika manfaatnya bagi mayoritas jauh lebih besar daripada kerugiannya bagi minoritas.
Peraturan lalu lintas melarang pengendara sepeda motor melaju lebih dari 40 km/jam di area sekolah. Pelanggar aturan ini akan dikenakan denda. Berdasarkan kasus ini, manakah dari unsur-unsur hukum berikut yang paling tepat digambarkan?
Hukum bersifat memaksa bagi semua warga negara, tanpa terkecuali
Hukum memiliki sanksi yang bersifat memaksa dan pelaksanaannya diawasi oleh badan yang berwenang
Hukum mengandung sanksi yang bersifat memaksa dan sanksi tersebut diatur oleh peraturan yang berlaku.
Hukum memiliki peraturan yang mengatur tingkah laku, tetapi tidak ada sanksi.
Hukum merupakan norma yang tidak tertulis, yang berasal dari kebiasaan masyarakat.
Seorang hakim di Indonesia menghadapi kasus yang tidak diatur secara eksplisit dalam undang-undang. Untuk memutuskan perkara tersebut, ia merujuk pada kebiasaan yang telah lama dipraktikkan masyarakat di daerah tersebut dan juga putusan-putusan hakim sebelumnya dalam kasus serupa. Berdasarkan tindakan hakim ini, manakah sumber hukum yang paling dominan diterapkan dalam proses pengambilan keputusannya?
Kebiasaan dan doktrin
Traktat dan kebiasaan
Yurisprudensi dan kebiasaan
Undang-undang dan yurisprudensi
Undang-undang dan traktat
UU No. 13 Tahun 2022 menambahkan ketentuan baru tentang materi muatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Perubahan ini menekankan bahwa Perppu harus mengatur materi yang bersifat darurat dan mendesak. Implikasi dari penekanan ini adalah:
Materi Perppu harus dibahas ulang oleh DPR sebelum disahkan.
Materi Perppu tidak lagi tunduk pada persetujuan DPR
Perppu memiliki kedudukan hukum yang lebih tinggi dari undang-undang biasa.
Penerbitan Perppu yang tidak memenuhi syarat kegentingan memaksa dapat dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.
Presiden dapat menerbitkan Perppu untuk semua jenis peraturan, termasuk yang tidak mendesak
Di suatu daerah, terjadi konflik sosial akibat perbedaan interpretasi terhadap nilai-nilai Pancasila. Masyarakat cenderung mengedepankan identitas kelompok di atas persatuan nasional. Sebagai seorang tokoh masyarakat, gagasan solutif yang paling tepat untuk mengatasi masalah ini adalah...
Membentuk tim mediasi yang terdiri dari perwakilan masing-masing kelompok untuk menyelesaikan konflik secara damai dan adil.
Menginisiasi program pendidikan dan sosialisasi Pancasila yang menekankan nilai-nilai inklusivitas, toleransi, dan gotong royong sebagai fondasi persatuan.
Mengadakan kegiatan keagamaan bersama yang melibatkan seluruh elemen masyarakat untuk memupuk kerukunan beragama dan persatuan
Memberlakukan sanksi hukum yang tegas bagi individu atau kelompok yang terbukti memicu konflik dan mengabaikan nilai-nilai Pancasila.
Mendorong pemerintah pusat untuk mengeluarkan kebijakan yang membatasi kegiatan kelompok-kelompok yang dianggap bertentangan dengan Pancasila.
Seorang siswa di sekolah sering menunjukkan perilaku individualistis dan kurang peduli terhadap lingkungan sekitar. Ia enggan berpartisipasi dalam kegiatan kerja bakti dan selalu mengutamakan kepentingan pribadi. Perilaku ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila...
Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
Persatuan Indonesia
Ketuhanan Yang Maha Esa
Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
Penyebaran informasi hoaks dan ujaran kebencian di media sosial marak terjadi, memicu perpecahan dan merusak kohesi sosial. Hal ini jelas bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sebagai akademisi, gagasan solutif yang paling efektif untuk mengatasi masalah ini adalah...
Menghimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya pada berita yang beredar di media sosial tanpa verifikasi.
Mengadakan kampanye literasi digital berskala lokal yang fokus pada verifikasi informasi, berpikir kritis, dan etika berkomunikasi di ruang digital.
Menginisiasi pembentukan dewan etik digital yang berwenang menindak pelanggaran etika berkomunikasi di media sosial
Meminta platform media sosial untuk memblokir akun-akun yang terbukti menyebarkan hoaks dan ujaran kebencian.
Mengadakan kampanye literasi digital berskala nasional yang fokus pada verifikasi informasi, berpikir kritis, dan etika berkomunikasi di ruang digital.
Di suatu instansi pemerintah, budaya korupsi dan nepotisme masih merajalela, mengikis kepercayaan publik dan bertentangan dengan nilai Keadilan Sosial. Gagasan solutif yang paling fundamental untuk mengatasi masalah ini adalah...
Melakukan reformasi birokrasi yang menyeluruh, termasuk sistem rekrutmen berbasis meritokrasi, transparansi alokasi anggaran, dan penguatan integritas Aparatur Sipil Negara (ASN).
Membuat regulasi yang memperketat pengawasan keuangan dan sanksi yang lebih berat bagi pelaku korupsi.
Mengadakan pelatihan anti-korupsi secara rutin bagi seluruh pegawai instansi.
Membangun sistem pelaporan anonim untuk pegawai yang melihat praktik korupsi.
Menunjuk pimpinan instansi yang memiliki rekam jejak bersih dan anti-korupsi.
Sekelompok mahasiswa melakukan demonstrasi yang berakhir anarkis, merusak fasilitas umum, dan memicu ketakutan di masyarakat. Mereka merasa aspirasinya tidak didengar oleh pemerintah. Gagasan solutif yang paling tepat sesuai dengan nilai Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan adalah...
Menurunkan aparat keamanan dalam jumlah besar untuk membubarkan massa demonstrasi secara paksa.
Memberikan sanksi akademik yang berat kepada mahasiswa yang terlibat dalam aksi anarkis.
Mengedepankan dialog konstruktif antara perwakilan mahasiswa dan pemerintah melalui forum resmi untuk mencari solusi bersama.
Mengabaikan tuntutan mahasiswa karena aksi mereka dinilai inkonstitusional.
Mendesak pemerintah untuk segera memenuhi semua tuntutan mahasiswa agar demonstrasi berhenti.
Seorang individu menolak untuk membayar utang kepada temannya, meskipun telah berjanji secara lisan. Dari sudut pandang norma yang berlaku di Indonesia, perilaku ini dapat melanggar beberapa jenis norma. Urutkan jenis norma yang dilanggar dari yang paling lemah hingga yang paling kuat sanksinya dalam konteks kasus ini.
Norma Kesopanan, Norma Kesusilaan, Norma Agama, Norma Hukum.
Norma Hukum, Norma Kesopanan, Norma Kesusilaan, Norma Agama.
Norma Kesusilaan, Norma Kesopanan, Norma Hukum, Norma Agama
Norma Agama, Norma Kesusilaan, Norma Kesopanan, Norma Hukum.
Norma Kesusilaan, Norma Agama, Norma Kesopanan, Norma Hukum.
Bhinneka Tunggal Ika sebagai salah satu pilar hukum Indonesia, dapat dipahami bukan hanya sebagai semboyan, melainkan juga sebagai landasan operasional dalam sistem hukum. Konsekuensi paling signifikan jika prinsip ini diabaikan dalam pembentukan undang-undang adalah...?
Penegakan hukum menjadi tidak efektif karena tidak didukung oleh peraturan yang memadai.
Perekonomian negara menjadi tidak stabil karena kurangnya kepastian hukum bagi investor asing.
Pemerintah kehilangan legitimasi di mata rakyat karena kebijakannya dianggap tidak adil.
Sistem hukum menjadi tidak dinamis dan sulit beradaptasi dengan perubahan zaman.
Terjadinya disharmoni dan perpecahan sosial akibat peraturan yang tidak mengakomodasi keberagaman.
Dalam sebuah kasus perdata, seorang hakim dihadapkan pada dilema antara menerapkan secara kaku sebuah undang-undang yang sudah usang dan terkesan tidak adil, atau membuat keputusan yang lebih berpihak pada rasa keadilan masyarakat meskipun bertentangan dengan bunyi undang-undang tersebut. Jika hakim tersebut memutuskan untuk mendasarkan keputusannya pada rasa keadilan yang hidup di masyarakat, tindakan ini mencerminkan pengamalan pilar hukum, yaitu...
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang merupakan hukum tertinggi di Indonesia.
Prinsip kepastian hukum, karena hakim harus memastikan keputusannya dapat dipahami dan diterima oleh semua pihak.
Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, yang menempatkan keadilan sosial sebagai nilai fundamental.
Bhinneka Tunggal Ika, karena hakim tersebut mencoba mengakomodasi berbagai pandangan hukum yang ada di masyarakat.
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), karena keputusan tersebut memperkuat persatuan dan kesatuan.
Fenomena media sosial seperti penyebaran berita palsu (hoax) dan ujaran kebencian menimbulkan tantangan baru bagi sistem hukum Indonesia. Meskipun sudah ada UU ITE, penegakan hukum seringkali dihadapkan pada dilema antara kebebasan berekspresi dan penegakan norma. Solusi paling komprehensif untuk mengatasi tantangan ini, yang melibatkan penguatan pilar hukum dan norma, adalah...
Mencabut UU ITE dan membuat undang-undang baru yang lebih berpihak pada kebebasan berekspresi.
Meningkatkan sanksi pidana dalam UU ITE agar pelaku jera dan masyarakat takut melanggar.
Mengembangkan teknologi untuk mendeteksi dan memblokir secara otomatis konten-konten negatif di internet.
Menyerahkan penyelesaian masalah pada norma agama dan kesusilaan yang ada di masyarakat tanpa campur tangan hukum.
Melakukan edukasi masif tentang etika bermedia sosial berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan norma kesopanan, serta memperkuat penegakan hukum yang ada.
Sebuah kota kecil mengalami peningkatan drastis dalam tingkat kejahatan meskipun jumlah polisi telah ditambah. Walikota memutuskan untuk meluncurkan kampanye 'Warga Peduli Hukum' yang melibatkan tokoh masyarakat, sekolah, dan organisasi pemuda. Apa asumsi utama yang mendasari strategi walikota ini?
Sanksi sosial dari masyarakat lebih efektif daripada sanksi hukum formal.
Tokoh masyarakat dan sekolah memiliki kekuasaan lebih besar dalam penegakan hukum daripada polisi.
Penyebab utama kejahatan adalah kurangnya sanksi hukum yang tegas.
Meningkatnya kejahatan adalah masalah budaya dan kesadaran, bukan hanya masalah penegakan hukum
Penambahan polisi saja tidak efektif karena jumlah penegak hukum masih kurang.
Sebuah komunitas rukun tetangga (RT) berhasil menyelesaikan masalah perselisihan batas tanah antara dua warga tanpa harus melibatkan pengadilan. Mereka menggunakan mediasi berdasarkan kesepakatan bersama yang difasilitasi oleh ketua RT. Jika model penyelesaian konflik ini diperluas, apa potensi dampaknya terhadap sistem hukum nasional?
Memperkuat budaya taat hukum dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat.
Menciptakan dualisme hukum yang membingungkan masyarakat.
Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum formal.
Menghilangkan peran pengadilan dalam penyelesaian sengketa
A. Mengurangi hak-hak hukum warga karena penyelesaiannya tidak form
