Free Printable Latihan Soal TPK POLRI

Free Printable Worksheets

Worksheets

Latihan Soal TPK POLRI

Total questions: 135

Worksheet time: 1hrs 8mins

Name

Class

Date

1.

Berikut adalah tahapan metode SARE, kecuali...?

a)

Problem Solving

b)

Scanning

c)

Analysis

d)

Evaluation

2.

Kelompok petugas pengamanan swakarsa di lingkungan kerja yang dibentuk dan diangkat oleh instansi baik pemerintah maupun swasta untuk membantu keamanan dan ketertiban adalah pengertian...?

a)

Satpam

b)

Banser

c)

Satpol PP

d)

Hansip

3.

Rastra Sewakottama adalah lambang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang artinya...

a)

Pelindung, Pengayom dan Pelayan Masyarakat

b)

Penegakkan hukum dan pemelihara kamtibmas

c)

Abdi Utama dari pada Nusa dan Bangsa

d)

Pelindung utama bagi Bangsa dan Negara

4.

Asta Cita adalah istilah dalam bahasa Sansekerta yang berarti...

a)

cita-cita dan tujuan

b)

cita-cita dan harapan

c)

harapan dan impian

d)

delapan tujuan

5.

Presiden dan Wakil Presiden, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mengusung Visi "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045". Visi itu akan diwujudkan dengan 8 misi yang disebut Asta Cita. Asta cita yang pertama adalah

a)

Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).

b)

Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

c)

Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.

d)

Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

6.

Presiden dan Wakil Presiden, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mengusung Visi "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045". Visi itu akan diwujudkan dengan 8 misi yang disebut Asta Cita. Asta cita yang kedua adalah

a)

Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).

b)

Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

c)

Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.

d)

Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

7.

Presiden dan Wakil Presiden, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mengusung Visi "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045". Visi itu akan diwujudkan dengan 8 misi yang disebut Asta Cita. Asta cita yang ketiga adalah

a)

Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).

b)

Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

c)

Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.

d)

Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

8.

Presiden dan Wakil Presiden, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mengusung Visi "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045". Visi itu akan diwujudkan dengan 8 misi yang disebut Asta Cita. Asta cita yang keempat adalah

a)

Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).

b)

Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

c)

Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.

d)

Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

9.

Presiden dan Wakil Presiden, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mengusung Visi "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045". Visi itu akan diwujudkan dengan 8 misi yang disebut Asta Cita. Asta cita yang kelima adalah

a)

Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

b)

Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

c)

Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

d)

Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur

10.

Presiden dan Wakil Presiden, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mengusung Visi "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045". Visi itu akan diwujudkan dengan 8 misi yang disebut Asta Cita. Asta cita yang keenam adalah

a)

Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

b)

Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

c)

Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

d)

Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur

11.

Presiden dan Wakil Presiden, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mengusung Visi "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045". Visi itu akan diwujudkan dengan 8 misi yang disebut Asta Cita. Asta cita yang ketujuh adalah

a)

Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

b)

Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

c)

Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

d)

Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur

12.

Presiden dan Wakil Presiden, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mengusung Visi "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045". Visi itu akan diwujudkan dengan 8 misi yang disebut Asta Cita. Asta cita yang kedelapan adalah

a)

Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

b)

Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

c)

Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

d)

Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur

13.

Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberi pangkat yang mencerminkan peran, fungsi dan kemampuan, serta sebagai keabsahan wewenang dan tanggung jawab dalam penguasaannya. Hal tersebut diatur dalam UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat pada pasal

a)

24

b)

25

c)

26

d)

27

14.

Makna istilah Nagara Janottama dalam Tri Brata Polri adalah......

a)

Warga negara teladan daripada negara.

b)

Wajib menjaga ketertiban pribadi daripada rakyat.

c)

Abdi utama daripada nusa dan bangsa.

d)

Senantiasa menjunjung tinggi kemanusiaan dalam menegakkan hukum

15.

Setiap orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama atas suatu perbuatan apabila:

a)

suatu perbuatan telah memperoleh kekuatan hukum tetap

b)

suatu perbuatan tidak terbukti

c)

suatu perbuatan belum berkekuatan hukum tetap

d)

suatu perbuatan sedang dalam pemeriksaan polisi

16.

Hari jadi Satuan Korps Brimob Kepolisian Negara Republik Indonesia dirayakan setiap tanggal

a)

1 Juli

b)

14 November

c)

1 Desember

d)

9 September

17.

Hari ulang tahun Kepolisian Perairan dan Udara (HUT Polairud) diperingati setiap tanggal

a)

1 Juli

b)

14 November

c)

1 Desember

d)

9 September

18.

C3 dalam penentuan tingkat kepercayaan dan kebenaran artinya?

a)

Dapat dipercaya dan mungkin benar

b)

Tidak dapat dipercaya dan tidak mungkin benar

c)

Bisa dapat dipercaya dan kebenaran meragukan

d)

Agak dapat dipercaya dan mungkin benar

19.

Salah satu produk Intelijen taktis adalah

a)

Memo Intelijen

b)

Buku harian informasi

c)

Buku agenda

d)

Lembaran kerja

20.

Penyelenggaraan operasional Intelijen keamanan Polri menghasilkan produk intelijen?

a)

Lokal

b)

Temporal

c)

Strategis

d)

Dinamis

21.

Pengetahuan Intelijen telah ada dan menyatu sejak manusia ada di muka bumi, mulai dikenal kira-kira 500 tahun SM yang di ilhami oleh salah seorang Jendral ahli strategi perang berasal dari Tiongkok / China yang bernama:

a)

Sun tsu

b)

Cheng Kuan Thai

c)

Kubilai Khan

d)

Chen Tsu

22.

Segala usaha, pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk mencari dan mengumpulkan informasi / bahan keterangan yang dibutuhkan dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan keamanan (Ipoleksosbudkam), sebagai bahan pengambilan keputusan dan tindakan atau rumusan kebijaksanaan, merupakan pengertian dari:

a)

Penyelidikan Intelijen

b)

Penggalangan Intelijen

c)

Pengamanan Intelijen

d)

Produk Intelijen

23.

Bapak Intelijen Polri yang termasuk salah seorang tokoh perintis berdirinya DPKN adalah bernama:

a)

Jendral Pol (Purn) Anton Soedjarwo

b)

Jendral Pol Prof. Dr. Awaludin Djamin, SH, MPH

c)

Irjen Pol (Purn) Drs. Oemar Chatab

d)

Irjen Pol Dr. Hardiman

24.

Kegiatan yang dimulai dari tahap perencanaan, tahap pengumpulan/pelaksanaan, tahap pengolahan, dan tahap penyajian adalah merupakan:

a)

Pengumpulan Bahan Keterangan

b)

Siklus Penyelidikan Intelijen/ roda perputaran Intelijen (RPI)

c)

Teori dasar intelijen

d)

Fungsi intelijen dibidang ruang lingkup kegiatannya

25.

Pelaksanaan kegiatan intelijen dilakukan dengan misi tertentu atau operasi intelijen, berdasarkan pada TO atau renops yang telah disusun, Dalam hal ini dilaksanakan oleh Unit Operasional Intelijen dengan mempedomani MOTL adalah merupakan Pola Operasional Intelijen secara:

a)

Mission type of Operation (MTO)

b)

Mission Impossible (MI)

c)

Service type of Operation (STO)

d)

Mission of complited (MOC)

26.

Deteksi dini (Early Warning), Cipta Kondisi, pengarah kebijakan Pimpinan dan Pengaman Kebijakan Pimpinan adalah merupakan:

a)

Peranan Intelijen

b)

Fungsi Intelijen

c)

Kegiatan Intelijen

d)

Tugas Pokok Intelijen

27.

Pengamanan Intelijen menurut sasarannya dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:

a)

Pengamanan VIP dan pengamanan VVIP

b)

Pengamanan rutin dan pengamanan berkala

c)

Pengamanan internal dan pengamanan external

d)

Pengamanan umum dan pengamanan Khusus

28.

Pola Kegiatan penggalangan terbagi dalam 2 kegiatan:

a)

Prefentif dan represif

b)

Humanis dan refresif

c)

Konstruktif persuasif dan Detrukif

d)

Empati dan prefentif

29.

Nilai intelijen B2 terhadap kepercayaan baket dan sumber baket, B2 artinya adalah:

a)

Biasanya dapat dipercaya dan Sangat mungkin benar

b)

Dapat dipercaya sepenuhnya dan tidak dibenarkan oleh sumber lain

c)

Agak dapat dipercaya dan mungkin benar

d)

Dapat dipercaya sepenuhnya dan dibenarkan suatu badan atau sumber lain

30.

Ada berapakah Program prioritas Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang disebut “Presisi” yakni Prediktif, Responsibilitas, Transparansi Berkeadilan

a)

11

b)

13

c)

15

d)

16

31.

Yang bukan termasuk dalam program Program prioritas Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang disebut “Presisi” yakni Prediktif, Responsibilitas, Transparansi Berkeadilan adalah

a)

Penguatan fungsi pengawasan

b)

Pemulihan Ekonomi Nasional

c)

Polri yang siap mendukung swasembada pangan

d)

Pengawasan oleh masyarakat pencari keadilan

32.

Yang termasuk dalam Program 100 hari kerja Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo adalah

a)

Tingkatkan kesejahteraan personel melalui program perumahan dan kesehatan

b)

Laksanakan sistem point dalam pembinaan karier personel sehingga semua anggota dapat kesempatan dan panggung yang sama sesuai prestasi yang dimiliki

c)

Transformasi polsek sebagai basis resolusi harus sudah berjalan dan realisasikan bhabinkamtibmas sebagai pusat informasi dan problem solver

d)

Semuanya benar

33.

Perencanaan kegiatan yang berisi penjelasan/keterangan mengenai apa, mengapa, siapa, kapan, di mana, bagaimana, dan berapa perkiraan biayanya suatu kegiatan, disebut dengan

a)

LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)

b)

RKA-KL (Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga)

c)

RAB (Rencana Anggaran Biaya)

d)

KAK (Kerangka Acuan Kerja)

34.

Gambaran kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD, dituangkan dalam bentuk

a)

LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)

b)

RKA-KL (Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga)

c)

RAB (Rencana Anggaran Biaya)

d)

KAK (Kerangka Acuan Kerja)

35.

Dokumen yang berisi perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, disusun sebelum pekerjaan dimulai dan digunakan untuk mengontrol pengeluaran dan mengalokasikan sumber daya selama pekerjaan berjalan, disebut dengan

a)

LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)

b)

RKA-KL (Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga)

c)

RAB (Rencana Anggaran Biaya)

d)

KAK (Kerangka Acuan Kerja)

36.

Dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu Kementerian Negara/Lembaga dan sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya, disebut dengan

a)

LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)

b)

RKA-KL (Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga)

c)

RAB (Rencana Anggaran Biaya)

d)

KAK (Kerangka Acuan Kerja)

37.

Batas maksimum pengeluaran atau alokasi dana yang telah ditentukan untuk suatu keperluan dalam sebuah anggaran, disebut dengan

a)

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

b)

Pagu Anggaran

c)

Limit Anggaran

d)

Maksimum Anggaran

38.

Dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. Disebut dengan

a)

Perwabeku

b)

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

c)

Pagu Anggaran

d)

RAB (Rencana Anggaran Biaya)

39.

Dokumen laporan keuangan yang dilengkapi dengan bukti penerimaan dan pengeluaran uang yang sah, sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022, adalah

a)

LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)

b)

RAB (Rencana Anggaran Biaya)

c)

SPJ (Surat Pertanggungjawaban)

d)

DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran)

40.

Kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada TNI/Polri, ASN, pejabat negara, dan pensiunan sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi pemerintah, disebut dengan

a)

Belanja Modal

b)

Belanja Barang

c)

Belanja Pegawai

d)

Gaji/Upah

41.

Pengeluaran anggaran untuk membeli barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa atau juga sebagai pengadaan barang untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat. Disebut dengan

a)

Belanja Modal

b)

Belanja Barang

c)

Belanja Pegawai

d)

Biaya lelang

42.

Pengeluaran untuk pembayaran perolehan aset dan/atau menambah nilai aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi aset tetap/aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Disebut dengan

a)

Belanja Modal

b)

Belanja Barang

c)

Belanja Pegawai

d)

Biaya lelang

43.

Gaji dan Tunjangan yang melekat pada pembayaran gaji Pegawai Negeri meliputi PNS dan TNI/POLRI, termasuk dalam

a)

Belanja Modal

b)

Belanja Barang

c)

Belanja Pegawai

d)

Biaya lelang

44.

Pengeluaran untuk pembelian ATK, biaya pemeliharaan dan perawatan baik kendaraan maupun gedung termasuk dalam

a)

Belanja Modal

b)

Belanja Barang

c)

Belanja Pegawai

d)

Biaya lelang

45.

Pembayaran honor terkait output suatu kegiatan, pembayaran untuk biaya perjalanan dinas serta pembayaran jasa untuk sebuah profesi, termasuk dalam

a)

Belanja Modal

b)

Belanja Barang

c)

Belanja Pegawai

d)

Biaya lelang

46.

Pembelian komputer, printer, mesin fotokopi dan lemari kantor yang terdaftar dalam SIMAK-BMN, termasuk dalam

a)

Belanja Modal

b)

Belanja Barang

c)

Belanja Pegawai

d)

Biaya lelang

47.

Setiap jabatan memiliki persyaratan dan kesesuaian sehingga setiap jabatan mempunyai bobot yang berbeda, yaitu… kecuali

a)

MDDP

b)

Pangkat dan eselon

c)

Latar belakang pendidikan

d)

Pengalaman penugasan

48.

Proses terencana untuk memodifikasi sikap atau perilaku pengetahuan, keterampilan melalui pengalaman belajar. Tujuannya adalah untuk mencapai kinerja yang efektif dalam setiap kegiatan atau beberapa kegiatan.

a)

Pembinaan

b)

Pelatihan

c)

Penugasan

d)

Penggunaan

49.

Kegiatan perencanaan, penyusunan, pembangunan, pengembangan, pengarahan, penugasan serta pengendalian untuk mencapai tujuan adalah

a)

Pembinaan

b)

Pelatihan

c)

Penugasan

d)

Penggunaan

50.

Persyaratan dasar penilaian pembinaan karir atau penempatan dalam jabatan adalah kecuali

a)

Pengalaman penugasan

b)

Pendidikan

c)

Hasil assesmen

d)

Hasil uji kelayakan dan keputusan

51.

Ada berapa program yang diukur dalam Quick Wins Presisi

a)

9 program

b)

12 program

c)

14 program

d)

16 program

52.

Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat melalui Media Sosial dalam program Quick Wins Presisi terdapat pada program nomor

a)

1

b)

2

c)

3

d)

4

53.

Pengembangan Sumber Daya Manusia Unggul, dalam program Quick Wins Presisi terdapat pada program nomor

a)

1

b)

2

c)

3

d)

4

54.

Optimalisasi Pelayanan Publik, dalam program Quick Wins Presisi terdapat pada program nomor

a)

1

b)

2

c)

3

d)

4

55.

Pengembangan Sumber Daya Manusia Unggul, dalam program Quick Wins Presisi terdapat pada program nomor

a)

1

b)

2

c)

3

d)

4

56.

Optimalisasi Pemolisian Masyarakat, dalam program Quick Wins Presisi terdapat pada program nomor

a)

6

b)

7

c)

5

d)

9

57.

Penerapan Budaya Integritas dan Antikorupsi, dalam program Quick Wins Presisi terdapat pada program nomor

a)

6

b)

7

c)

5

d)

9

58.

Meningkatkan Sinergitas TNI-Polri, dalam program Quick Wins Presisi terdapat pada program nomor

a)

6

b)

7

c)

5

d)

9

59.

Digitalisasi Penegakan Hukum Lalu Lintas, dalam program Quick Wins Presisi terdapat pada program nomor

a)

9

b)

8

c)

7

d)

6

60.

Respons Problem Akut, dalam program Quick Wins Presisi terdapat pada program nomor

a)

9

b)

8

c)

7

d)

6

61.

Prinsip dalam penerimaan calon anggota Polri adalah

a)

Betah

b)

Transparan

c)

Adil

d)

jujur dan adil

62.

Urutan siklus dalam pembinaan Sumber Daya Manusia Polri adalah

a)

Penyediaan, Pendidikan, Penggunaan, Perawatan, Pengakhiran

b)

Perekrutan, Pembentukan, Pelatihan, Penggunaan, Pengelolaan dan Pengakhiran

c)

Perekrutan, Pembentukan, Pelatihan, Pembinaan karir, Perawatan, Pengakhiran

d)

Penyediaan, Pembentukan, Pengembangan, Pembinaan karir, Perawatan dan Pengakhiran

63.

Pihak yang memiliki kewenangan menetapkan paket pengadaan dari lokasi yang tersebar pada suatu wilayah

a)

KPA

b)

PPK

c)

Pokja Pemilihan

d)

APIP

64.

Posisi Kapolda terkait dalam pengelolaan APBN adalah

a)

PA

b)

KPA

c)

PPK

d)

Pejabat Pengadaan

65.

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang, tentang. Kecuali

a)

Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka

b)

Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan

c)

Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan

d)

Pelanggaran disiplin serta kode etik yang dilakukan oleh penyidik Polri

66.

PP 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP (“PP 58/2010”) menyatakan bahwa seorang polisi yang menjadi penyidik harus memiliki ijazah strata satu $\text{(S-1)}$ sebagai salah satu persyaratan yang diatur dalam pasal

a)

Pasal Ayat 1

b)

Pasal 1B Ayat 2

c)

Pasal 2A Ayat 1

d)

Pasal 2B Ayat 2

67.

Suatu tindakan yang dilakukan oleh anggota Polri menurut penilaiannya sendiri dengan mempertimbangkan manfaat serta risiko dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum adalah

a)

Diskresi kepolisian

b)

Penyelidikan kepolisian

c)

Penangkapan

d)

Penegakan hukum

68.

Pasal 8 ayat 2 dalam UU No 2 Tahun 2002 berbunyi

a)

Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin oleh Kapolri yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan

b)

Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin oleh Kapolri yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada presiden dan DPR RI sesuai dengan peraturan perundang-undangan

c)

Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin oleh Kapolri yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada presiden

d)

Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin oleh Kapolri dan Wakapolri yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada presiden

69.

Pasal 9 ayat 1 dalam UU No 2 Tahun 2002 berbunyi

a)

Kapolri menetapkan, menyelenggarakan dan mengendalikan kebijakan teknis Kepolisian dan dibantu oleh seluruh personel anggota Polri

b)

Kapolri menetapkan, menyelenggarakan dan mengendalikan kebijakan teknis Kepolisian dan dibantu oleh Wakapolri

c)

Kapolri menetapkan, menyelenggarakan dan mengendalikan kebijakan teknis Kepolisian dan dibantu oleh Wakapolri, Kapolda serta Kapolres

d)

Kapolri menetapkan, menyelenggarakan dan mengendalikan kebijakan teknis Kepolisian

70.

Pada saat bertugas seorang Ka SPK menerima laporan/pengaduan telah terjadinya peristiwa pidana, maka Ka SPK berkewajiban

a)

Mengerahkan unsur masyarakat yang dianggap perlu

b)

Melakukan persiapan yang diperlukan untuk mendatangi TKP

c)

Membuat urutan tindakan di TKP

d)

Membuat laporan ke Muspida

71.

Manajemen Operasi Intelijen dilakukan dalam bentuk kegiatan rutin (STO) dan operasi Kepolisian (MTO). Dalam kegiatan operasi Kepolisian (MTO) diaplikasikan dalam bentuk Manajemen Operasional tujuh langkah (MOTL). Secara sistematis, tata urutan dalam Manajemen Operasional Tujuh Langkah adalah:

a)

Debriefing → Pelaporan → Menerima UUK → Persiapan fisik dan mental personil serta materiil/logistik → Pelaksanaan giat operasi di lapangan → Pembuatan Rengas dan Bargas → Briefing.

b)

Menerima UUK → Breifing → Pembuatan Rengas dan Bargas → Persiapan fisik dan mental personil serta materiil/logistik → Pelaksanaan giat operasi di lapangan → Debriefing → Pelaporan.

c)

Casing → Menerima UUK → Debriefing → Pembuatan Rengas dan Bargas → Pelaksanaan giat operasi di lapangan → Pelaporan → Briefing.

d)

Debriefing → Pelaksanaan giat operasi di lapangan → Menerima UUK → Persiapan fisik dan mental personil serta materiil/logistik → Pelaksanaan giat operasi di lapangan → Pelaporan → Briefing.

72.

Penahanan merupakan penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik; hal tersebut terdapat pada Pasal 1 angka 21 KUHAP, jenis penahanan adalah:

a)

Tahanan Kota

b)

Tahanan Rutan

c)

Tahanan Rutan, Tahanan Rumah, Tahanan Kota

d)

Tahanan Rutan dan Tahanan kota

73.

Situasi dan kondisi dimana Undang-Undang ataupun kewenangan yang dibentuk sesuai dengan hukum yang berlaku terpelihara dan ditaati merupakan pengertian dari:

a)

Keamanan Nasional

b)

Ketertiban masyarakat

c)

Kesejahteraan masyarakat

d)

Penegakkan hukum

74.

Suatu kegiatan yang dilakukan oleh anggota polri untuk menjaga keamanan dan keselamatan atas jiwa dan harta benda dari suatu tempat ketempat lain adalah pengertian dari:

a)

Pengawalan

b)

Penjagaan

c)

Pengaturan

d)

Patroli

75.

Menerima penyerahan tahanan yang telah dalam kondisi di borgol, memeriksa kondisi fisik dan Kesehatan tahanan adalah merupakan:

a)

Pengajagan tahanan

b)

Kewajiban petugas jaga tahanan

c)

Larangan petugas jaga tahanan

d)

Prosedur penerimaan dan penggeledahan tahanan

76.

Berikut ini merupakan latar belakang media dalam perspektif intelijen, kecuali:

a)

Perkembangan teknologi, elektronika, teknik, media komunikasi dan informasi

b)

Era dimana media sosial seperti facebook, instagram, tweeter dan lain sebagainya mempengaruhi generasi muda

c)

Banyaknya ancaman dalam aspek informasi yang ditumpangi berbagai kepentingan

d)

Keunggulan informasi intelijen serta keunggulan manajemen kegiatan intelijen

77.

Setelah tersangka tertangkap, maka seorang penyidik harus melakukan:

a)

Penahanan selama 1x24 jam sampai dengan tersangka mengakui perbuatannya.

b)

Segera dilakukan pemeriksaan untuk menentukan bisa tidaknya dilakukan penahanan.

c)

Menghubungi keluarganya atau saudara dan mengupayakan menunggu keluarganya datang.

d)

Menghubungi Penasehat Hukum tersangka agar tidak ada pra peradilan dikemudian hari.

78.

Lambang "Kecepatan Bergerak" atau "Mobile" adalah kesiapsiagaan dan ketanggap segeraan setiap anggota Polantas dalam pengabdian selaras dengan perkembangan jaman sebagai aparat penegak Hukum, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat dalam rangka terbinnya ketentraman masyarakat guna terwujudnya keamanan, ketertiban, keselamatan dan kelancaran Lalu Lintas. Makna dari lambang tersebut adalah:

a)

Gambar roda

b)

Gambar tameng

c)

Gambar sayap

d)

Dharma kerta marga raksyaka

79.

DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. Kepanjangan dari DIPA tersebut:

a)

Daftar Isian Pagu Anggaran

b)

Daftar Isian Perencanaan Anggaran

c)

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

d)

Daftar Isian Pengajuan Anggaran

80.

APIL merupakan perintah yang wajib didahulukan dari rambu, kecuali pada perintah dari petugas Polri dalam keadaan tertentu dapat melakukan tindakan sebagaimana diatur dalam pasal:

a)

Pasal 107 UU No.22 Tahun 2009

b)

Pasal 106 UU No.22 Tahun 2009

c)

Pasal 105 UU No.22 Tahun 2009

d)

Pasal 104 UU No.22 Tahun 2009

81.

Sasaran pengaturan terhadap giat masyarakat meliputi:

a)

Pusat perbelanjaan, terminal, bandara

b)

Konfrensi, KTT

c)

Pertandingan sepak bola, kegiatan agama

d)

Pengungsi, imigran gelap

82.

Membangun hubungan baik dengan masyarakat, mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, dapat bekerja sama dengan masyarakat, mengetahui dan memastikan situasi dan kondisi nyata di wilayah tanggung jawabnya dimaksudkan untuk:

a)

Maksud dari kegiatan kunjungan

b)

Target kegiatan kunjungan

c)

Tujuan kegiatan kunjungan

d)

Pelaksanaan kegiatan kunjungan

83.

Terwujudkan situasi dan kondisi masyarakat yang mantap dalam menanggkal dan mencegah terjadinya gangguan kamtibmas yang dilandasi kesadaran akan ketaatan terhadap hukum dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta partisipasi aktif warga masyarakat menciptakan kondisi yang aman, tertib dan tentram merupakan tujuan dari:

a)

Lantas

b)

sabhara

c)

reskrim

d)

Binmas

84.

Marka Jalan berfungsi sebagai pemberitahuan awal atau akhir pemisah jalan disebut:

a)

Marka Serong

b)

Marka Membujur

c)

Marka Lambang

d)

Marka Melintang

85.

Jalan yang melayani angkutan pengumpulan/pembagian dengan ciri-ciri perjalanan sedang, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi adalah:

a)

Jalan Arteri

b)

Jalan Kolektor

c)

Jalan Lokal

d)

Jalan Lingkungan

86.

Suatu kegiatan pengawasan Lalu Lintas pada tempat-tempat tertentu yang diadakan sesuai dengan kebutuhan terutama bersifat pencegahan, perlindungan, pelayanan terhadap pengguna jalan, bila menemukan adanya pelanggaran Lalu Lintas maupun kecelakaan Lalu Lintas segera mengambil tindakan Represif sesuai prosedur yang berlaku adalah pengertian dari:

a)

Pengawalan Lalu Lintas

b)

Patroli Lalu Lintas

c)

Penjagaan Lalu Lintas

d)

Pengaturan Lalu Lintas

87.

Laporan Polisi yang dibuat oleh anggota Polri yang mengalami, mengetahui atau menemukan langsung peristiwa yang terjadi adalah:

a)

Laporan Polisi Model C

b)

Laporan Polisi Model B

c)

Laporan Polisi Model B1

d)

Laporan Polisi Model A

88.

Bapak Intelijen Polri yang termasuk salah seorang tokoh perintis berdirinya DPKN adalah bernama:

a)

Jendral Pol (Purn) Anton Soejarwo

b)

Jendral Prof Dr. Awaludin Djamin, SH, MPH

c)

Irjen Pol (Purn) Drs. Oemar Chatab

d)

Irjen Pol Dr. Hardiman

89.

Kegiatan yang dimulai dari tahap perencanaan, tahap pengumpulan/pelaksanaan, tahap pengolahan, dan tahap penyajian adalah merupakan:

a)

Pengumpulan Bahan Keterangan

b)

Siklus Penyelidikan Intelijen/ roda perputaran Intelijen (RPI)

c)

Teori dasar intelijen

d)

Fungsi Intelijen dibidang ruang lingkup kegiatannya

90.

Sifat penyelidikan, pada dasarnya dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu:

a)

Bersifat rutin dan bersifat insidendi

b)

Bersifat mandiri dan bersifat khusus

c)

Bersifat terbuka dan bersifat tertutup

d)

Bersifat desepsi dan bersifat strategis

91.

Pangkat yang diberikan kepada warga negara yang diperlukan karena keahlian khususnya dan bersedia untuk menjalankan tugas jabatan tertentu di lingkungan Polri, disebut dengan pangkat:

a)

Pangkat Penghargaan Khusus

b)

Pangkat Tituler

c)

Pangkat Pengabdian

d)

Pangkat Komplementer

92.

Pengeluaran untuk pembayaran perolehan aset dan/atau menambah nilai aset tetap/aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi aset tetap/aset lainnya yang ditetapkan pemerintah, disebut dengan belanja:

a)

Belanja Barang

b)

Belanja Modal

c)

Belanja Pegawai

d)

Belanja Kantor

93.

Pembayaran honorarium terhadap anggota Polri terkait pelaksanaan kegiatan operasi kepolisian, menggunakan anggaran belanja:

a)

Belanja Barang

b)

Belanja Modal

c)

Belanja Pegawai

d)

Belanja Kantor

94.

Dalam kasus kematian mendadak bila korban sudah dikubur dan kondisi mayat telah rusak, maka barang bukti yang diperlukan:

a)

rambut dan kuku

b)

tanah bagian bawah lambung/perut korban

c)

tanah bagian bawah kepala korban

d)

jawaban a, b dan c benar

95.

Tercegah dan terungkapnya usaha-usaha, pekerjaan dan kegiatan pihak lain yang berniat melakukan suatu perbuatan yang dapat menimbulkan, gangguan, ancaman terhadap stabilitas keamanan ketertiban Masyarakat, merupakan tujuan dari

a)

Penggalangan intelijen

b)

Pengamatan Intelijen

c)

Pengamanan Intelijen

d)

Eliciting

96.

Seorang penyidik dalam melakukan penahanan terhadap seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana, namun dalam tindakannya tersebut tidak sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan. Dalam perpol nomor 7 Tahun 2022 tindakan penyidik tersebut melanggar etika

a)

Etika Profesi

b)

Etika Kelembagaan

c)

Etika Kemasyarakatan

d)

Etika Kepribadian

97.

Seorang anggota Polri yang diketahui memiliki perilaku seks menyimpang yaitu (LGBT). Dalam perpol nomor 7 Tahun 2022 melanggar etika

a)

Etika Profesi

b)

Etika Kelembagaan

c)

Etika Kemasyarakatan

d)

Etika Kepribadian

98.

Lambang Polisi bernama Rasta Sewakottama memiliki makna

a)

Polri adalah Pelindung, Pengayom dan Pelayan Masyarakat

b)

Polri adalah Pelindung, Pengayom dan Pelayan Masyarakat sekaligus Penegak hukum

c)

Polri adalah Abdi Utama dari pada Nusa dan Bangsa

d)

Polri adalah Abdi Utama dari pada Nusa dan Bangsa dan juga Pelindung, Pengayom dan Pelayan Masyarakat

99.

Grand Strategi Polri terdiri dari 3 periode, yang dimulai dari tahun

a)

2005 s.d. 2025

b)

2020 s.d. 2025

c)

2000 s.d. 2020

d)

2000 s.d. 2024

100.

Periode pertama dalam Grand Strategi Polri Periode 2005 – 2010 mempunyai target pembangunan Polri di bidang

a)

Tahap Trust Building

b)

Tahap Partnership Building

c)

Tahap Strive for Excellent

d)

Tahap Zero Criminal

101.

Periode kedua dalam Grand Strategi Polri Periode 2011 – 2015 mempunyai target pembangunan Polri di bidang

a)

Tahap Trust Building

b)

Tahap Partnership Building

c)

Tahap Strive for Excellent

d)

Tahap Zero Criminal

102.

Periode ketiga dalam Grand Strategi Polri Periode 2016 – 2025 mempunyai target pembangunan Polri di bidang

a)

Tahap Trust Building

b)

Tahap Partnership Building

c)

Tahap Strive for Excellent

d)

Tahap Zero Criminal

103.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 mengatur tentang

a)

SOTK Polri

b)

Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia

c)

Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia

d)

Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

104.

Satuan tugas Polri yang secara administratif pembinaan berada di bawah Biro Misi Internasional (Rosminister) Divisi Hubungan Internasional (Hubinter) Polri adalah FPU. Kepanjangan dari FPU adalah

a)

Fighting Police Unit

b)

Formed Police Unit

c)

Fearless Police Unit

d)

Forceful Police Unit

105.

Roda Kompas pada lambang Brimob mempunyai makna

a)

Brimob merupakan bagian dari Polri yang memegang teguh Tri Brata dan Catur Prasetya

b)

Brimob adalah pelindung rakyat dan negara yang unggul, berwibawa, dan dipercaya

c)

Brimob siap untuk bertugas di seluruh penjuru negeri

d)

Keberanian, semangat, kesetiaan, dan bakti Brimob

106.

Dokpol, adalah salah satu fungsi Dokkes Polri dalam memberikan dukungan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran beserta ilmu pendukungnya untuk kepentingan tugas Kepolisian. Kepanjangan Dokpol adalah

a)

Dokter Polisi

b)

Dokter Kepolisian

c)

Kedokteran Kepolisian

d)

Kedokteran Polisi

107.

Dokkes Polri adalah singkatan dari

a)

Dokter, Keperawatan dan Kesehatan Kepolisian Negara Republik Indonesia

b)

Kedokteran, Keperawatan dan Kesehatan Kepolisian Negara Republik Indonesia

c)

Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian Negara Republik Indonesia

d)

Dokter Kesehatan dan Keperawatan Kepolisian Negara Republik Indonesia

108.

DVI merupakan tim bentukan Polri yang terdiri dari orang-orang yang perannya sangat diperlukan untuk melakukan suatu proses identifikasi korban bencana yang sudah rusak dan tidak mungkin lagi dikenali. DVI adalah singkatan dari

a)

Dokter Forensik Kepolisian

b)

Disaster Victim Identification

c)

District Victim Identification

d)

Disorder Victim Identification

109.

Hari Ulang Tahun (HUT) Polisi Wanita (Polwan) diperingati setiap tanggal

a)

1 Januari

b)

1 Juli

c)

1 September

d)

1 Maret

110.

Staf Sumber Daya Manusia (SSDM) Polri mengukuhkan Pataka Daksha Prasastya. Daksha Prasastya bermakna

a)

Jujur dan Bertanggung Jawab

b)

Keahlian dan keunggulan yang terpuji

c)

Setia, Jujur dan Bertanggungjawab

d)

Kesetiaan, Keahlian dan sikap yang bertanggungjawab

111.

Salah satu program Asta Cita yang didukung oleh Polri adalah peningkatan ketahanan pangan nasional. Fungsi teknis kepolisian yang paling relevan dalam mendukung program ini adalah

a)

Intelijen dalam memantau potensi ancaman terhadap distribusi bahan pangan

b)

Reserse dalam menindak tegas kasus penyalahgunaan pupuk bersubsidi

c)

Bimbingan Masyarakat (Binmas) melalui penyuluhan kepada kelompok tani

d)

Semua jawaban di atas benar

112.

Program Asta Cita yang berfokus pada pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) secara tegas, berkaitan erat dengan fungsi teknis kepolisian, yaitu

a)

Lalu lintas dalam menerbitkan pengguna jalan

b)

Reserse Kriminal Khusus (Krimsus) dalam melakukan penyidikan kasus korupsi

c)

Sabara (Samapta Bhayangkara) dalam melakukan patroli rutin

d)

Pendidikan dan pelatihan untuk anggota Polri

113.

Dalam upaya mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur, Asta Cita menyoroti pentingnya perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Fungsi teknis kepolisian yang berperan langsung dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat adalah

a)

Divisi Hubungan Masyarakat (Divhumas)

b)

Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT)

c)

Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam)

d)

Divisi Teknologi Informasi Kepolisian (Div TIK)

114.

Polri juga mendukung Asta Cita dalam mengatasi permasalahan ketenagakerjaan, termasuk menjaga ketertiban selama aksi demonstrasi buruh. Fungsi teknis kepolisian yang paling berperan dalam menjaga keamanan selama demonstrasi adalah

a)

Intelijen untuk mendeteksi potensi ancaman

b)

Lalu lintas untuk mengalihkan arus kendaraan

c)

Sabara (Samapta Bhayangkara) untuk mengamankan jalannya demonstrasi

d)

Semua jawaban di atas benar

115.

Sebagai tindak lanjut dari Asta Cita terkait penegakan hukum, Polri membentuk struktur baru untuk mengoptimalkan pemberantasan tindak pidana korupsi. Struktur baru tersebut adalah

a)

Satuan Tugas Pemberantasan Korupsi (Satgas Pora)

b)

Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor)

c)

Badan Investigasi dan Pemberantasan Korupsi (BIPK)

d)

Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Korupsi (Dirjenhukum Korupsi)

116.

Kapolri telah menginstruksikan jajaran untuk mengintensifkan pemberantasan kejahatan yang merusak moral dan ekonomi masyarakat, sejalan dengan Asta Cita. Kejahatan yang menjadi fokus utama dalam arahan ini adalah

a)

Kekerasan dalam rumah tangga

b)

Perjudian daring (online) dan narkoba

c)

Pelecehan seksual

d)

Pembajakan daring

117.

Dalam upaya mendukung program Asta Cita terkait pelayanan publik, Polri meluncurkan program untuk meningkatkan kepercayaan publik yang dinamakan

a)

Beyond Trust Presisi TW IV

b)

Beyond Law Enforcement

c)

Public Service Excellence

d)

Community Policing

118.

Sebagai bagian dari program 100 hari kerja pemerintah, Polri mendukung upaya ketahanan pangan. Kegiatan yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas di salah satu daerah adalah

a)

Membangun infrastruktur irigasi

b)

Menyediakan bibit tanaman kepada petani

c)

Membantu petani menanam dan mengelola jagung

d)

Melakukan penyuluhan tentang pupuk

119.

Dalam upaya mendukung Asta Cita, Polri meningkatkan sinergi dengan instansi lain. Contoh kegiatan yang mencerminkan sinergi ini adalah

a)

Latihan menembak bersama antar anggota Polri

b)

Patroli bersama dengan militer di perbatasan

c)

Penyelamatan korban secara efektif dan efisien dalam situasi darurat

d)

Pembinaan mental dan spiritual bagi anggota

120.

Untuk memperkuat ekosistem program MBG, Polri melakukan rekrutmen Bakomsus. Keahlian yang dicari dalam rekrutmen tersebut adalah

a)

Tata boga, peternakan, dan perikanan

b)

Psikologi, sosiologi, dan komunikasi

c)

Manajemen, hukum, dan keuangan

d)

IT, keamanan siber, dan intelijen

121.

Inovasi pengawasan yang diluncurkan Itwasum Polri memanfaatkan platform

a)

Media sosial

b)

Dumas Presisi

c)

Aplikasi khusus

d)

Call center

122.

Program quick wins dalam RBP bertujuan untuk

a)

Memberikan hasil nyata jangka pendek yang langsung dirasakan masyarakat

b)

Menghapus seluruh prosedur administrasi yang ada di Polri

c)

Menunda implementasi program utama agar fokus pada proyek jangka panjang

d)

Mengalihkan anggaran ke proyek nonprioritas

123.

Salah satu indikator keberhasilan RBP adalah meningkatnya apa?

a)

Jumlah personel Polri

b)

Anggaran operasional Polri

c)

Indeks Reformasi Birokrasi

d)

Jumlah markas kepolisian di setiap daerah

124.

Fokus utama dari implementasi program Quick Wins adalah apa?

a)

Mempercepat reformasi internal

b)

Memperkuat hubungan dengan lembaga lain

c)

Meningkatkan penegakan hukum yang adil

d)

Semua jawaban benar

125.

Setelah program Quick Wins Presisi 2023, Polri meluncurkan program kelanjutannya yang dinamakan apa?

a)

Beyond Trust Presisi 2024

b)

Reformasi Total

c)

Polri Jaga Negeri

d)

Promoter 2.0

126.

Yang dimaksud dengan crime prevention dalam tugas kepolisian adalah apa?

a)

Penegakan hukum

b)

Pemberantasan kejahatan

c)

Pencegahan kejahatan

d)

Penyelidikan kejahatan

127.

Apa yang dimaksud dengan Polisi Presisi?

a)

Polisi yang bekerja dengan presisi tinggi

b)

Singkatan dari Prediktif, Responsibilitas, Transparansi Berkeadilan

c)

Polisi yang bertugas di bidang presisi

d)

Polisi yang berfokus pada pendekatan teknis

128.

Istilah community policing dalam kepolisian merujuk pada apa?

a)

Pendekatan penegakan hukum yang represif

b)

Pendekatan yang melibatkan masyarakat secara aktif

c)

Pendekatan yang mengutamakan militerisasi

d)

Pendekatan yang berfokus pada teknologi

129.

Dalam struktur organisasi logistik di tingkat Polda, bagian yang membina dan menyelenggarakan manajemen logistik disebut apa?

a)

Bagian Infolog

b)

Bagian Ops

c)

Bagian Ren

d)

Bagian Sdm

130.

Divisi Humas Polri mengadakan dialog penguatan posisi untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam rangka apa?

a)

Menyampaikan informasi internal Polri

b)

Meningkatkan citra Polri di mata masyarakat

c)

Menjaga stabilitas Kamtibmas yang kondusif

d)

Mempercepat proses penyidikan kasus

131.

Pemanfaatan lahan eks tambang sebagai area tanam baru yang potensial, seperti yang dianjurkan Kapolda Kalimantan Timur, merupakan contoh dukungan Polri terhadap apa?

a)

Program konservasi alam

b)

Program peningkatan produksi pangan

c)

Program reboisasi hutan

d)

Program pariwisata

132.

Dalam kegiatan penanganan bencana alam, Polri bersinergi dengan TNI dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Peran utama Polri dalam kegiatan ini adalah apa?

a)

Membangun kembali infrastruktur yang rusak

b)

Melakukan evakuasi dan pendistribusian bantuan

c)

Memberikan pendampingan psikologis kepada korban

d)

Menganalisis dampak lingkungan pascabencana

133.

Kementerian Keuangan mengajak Polri untuk mengawal stabilitas nasional. Hal ini menunjukkan bahwa Polri memiliki peran strategis dalam apa?

a)

Memperkuat sektor ekonomi negara

b)

Membangun infrastruktur

c)

Menangani kasus korupsi

d)

Membuat kebijakan moneter

134.

Untuk mengurangi praktik pungutan liar (pungli), kepolisian menerapkan kebijakan "Tilang Elektronik" (ETLE). Di sebuah wilayah, setelah implementasi ETLE, pelanggaran lalu lintas berkurang di pusat kota, tetapi meningkat signifikan di daerah pinggiran yang belum terjangkau sistem ETLE. Berdasarkan data tersebut, evaluasi yang paling tepat terhadap kebijakan ETLE adalah apa?

a)

Kebijakan ETLE sepenuhnya efektif dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas

b)

Kebijakan ETLE tidak efektif karena hanya memindahkan lokasi pelanggaran

c)

Kebijakan ETLE hanya efektif di wilayah yang terjangkau infrastruktur pendukungnya

d)

Keberhasilan ETLE di pusat kota membuktikan kegagalan kebijakan di daerah pinggiran

135.

Dalam sebuah aksi unjuk rasa, massa mulai melempari petugas dengan botol dan batu, serta merusak fasilitas umum. Situasi ini mengancam keselamatan petugas dan masyarakat di sekitar. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, tindakan yang paling sesuai dan seimbang untuk diambil oleh petugas pengendalian massa adalah apa?

a)

Segera menggunakan gas air mata dan tembakan peringatan untuk membubarkan massa

b)

Bernegosiasi dengan koordinator lapangan untuk menenangkan massa, sambil tetap siaga

c)

Mundur dari lokasi untuk menghindari konfrontasi lebih lanjut

d)

Menyerukan kepada massa untuk tetap tertib melalui pengeras suara, sambil mempersiapkan langkah-langkah persuasif dan defensif

Reset

Similar Resources on Wayground

136 questions

SSW PERTANIAN DAN KOSAKATA PERTANIAN

Worksheet

•

Professional Development