Font size
WorksheetsSoal Pilihan Ganda PERADI
Total questions: 118
Worksheet time: 59mins
Peninjauan kembali adalah merupakan ....
Upaya hukum terhadap suatu putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewijsde)
Upaya hukum terhadap suatu putusan pengadilan yang tidak adil
Perlawanan terhadap kesalahan dalam mengadili
Perlawanan terhadap suatu putusan yang eksekusinya dilakukan secara keliru
Semua nama organisasi Advokat yang ada di Indonesia setelah berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003, bernaung di bawah induk organisasi Advokat yang bernama ....
PERADI
IKADIN
PERADIN
KAI
Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI), disusun untuk maksud dan tujuan ....
Sebagai pedoman untuk dipatuhi Advokat dalam menjalankan profesinya
Menjaga martabat dan kehormatan profesi Advokat
Supaya advokat tahu hak dan kewajibannya dalam menjalankan profesi advokat
a, b, dan semua benar
Profesi Advokat adalah profesi terhormat dan menjadi salah satu pilar dalam menegakkan supremasi Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dikenal dengan istilah apakah “profesi terhormat” adalah ....
Honour Profession
Officium Juris
Officium Nobile
Respected Profession
Orang, Badan Hukum atau Lembaga lain yang menerima jasa hukum dari pemberi jasa hukum dikenal dengan sebutan ....
Justitiabelen
Pencari Keadilan
Klien
Pasien
Menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003, satu-satunya profesi yang memberikan jasa hukum adalah advokat ....
Pernyataan tersebut tidak benar
Pernyataan tersebut benar
Pernyataan tersebut bertentangan dengan kepentingan umum
Pernyataan a, b, c adalah salah
Jabatan/profesi advokat adalah jabatan/profesi terhormat (officium nobile) karena .....
Advokat mempunyai Kode Etik yang harus dipatuhi
Syarat yang berat untuk menjadi Advokat
Advokat harus mendahulukan kepentingan klien
Advokat tidak semata-mata untuk memperoleh imbalan materi/honor tetapi tegaknya hukum, kebenaran dan keadilan.
Usaha damai dapat dilakukan Advokat untuk kepentingan klien dalam perkara ....
Hukum Perdata
Hukum Pidana
Hukum Tata Usaha Negara
Semua Perkara
Advokat baru dapat menangani kasus klien yang dulu ditangani teman sejawat adalah ...
Klien mencabut kuasa dari teman sejawat
Teman sejawat menyatakan dapat menangani kasus klien tersebut
Tidak sesuai dengan keahliannya dan bertentangan dengan hati nuraninya
Tidak sesuai dengan ilmu yang diperoleh
Advokat diperkenankan menarik seorang klien dari teman sejawatnya asalkan ada izin dari ....
Pihak Kepolisian
Organisasi Advokat
Dewan Kehormatan
Sama sekali tidak boleh dilakukan
Bagaimana hubungan Advokat dengan teman sejawatnya di dalam menjalankan profesinya di masyarakat ....
Advokat harus adu argumentasi sesama advokat biar terlihat hebat
Advokat harus menjunjung tinggi nilai profesinya dengan dilandasi sikap saling menghormati, saling menghargai dan saling mempercayai sesama profesi
Advokat harus mampu bersaing, tidak perlu memikirkan teman sejawatnya
Teman sejawat advokat adalah rival bisnis sehingga tidak perlu kita pikirkan
Sebelum terbentuknya profesi advokat yang dimaksud oleh Undang-undang Advokat, berapakah jumlah organisasi yang disebut dalam Pasal 32 ayat (3) UU Advokat yang secara bersama dan untuk sementara menjalankan tugas dan wewenang Organisasi Advokat dimaksud?
7 organisasi
8 organisasi
9 organisasi
10 organisasi
Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Advokat, wilayah kerja Advokat meliputi ....
Seluruh wilayah Negara Republik Indonesia
Wilayah Pengadilan Negeri dimana Advokat berdomisili
Wilayah Pengadilan Negeri dimana Organisasi Advokat berada
Wilayah Pengadilan Tinggi tempat Advokat bersumpah/berjanji
Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawab di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan, wujud seperti itu merupakan cerminan hak .....
Prerogatif
Otoritas
Fleksibilitas
Imunitas
Pengawasan terhadap Advokat dilakukan oleh .....
Mahkamah Agung (MA)
Menteri Hukum dan HAM
PERADI
Pengadilan Negeri setempat yang membawahi wilayah hukum kerja yang bersangkutan
Seorang Advokat dapat dikenai tindakan sebagaimana dimaksud Pasal 6 Undang-undang No. 18 Tahun 2003 dengan alasan kecuali .....
Mengabaikan atau melantarkan kepentingan kliennya
Tidak berhasil memenangkan perkara klien yang ditanganinya
Berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan atau harkat dan martabat profesinya
Melanggar sumpah/janji Advokat dan/atau kode etik profesi Advokat
Eksistensi Advokat setelah keluarnya UU No. 18 Tahun 2003 sudah diakui statusnya sebagai ....
Institusi Hukum
Kuasa Hukum
Penegak Hukum
Pendekar Hukum
Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya putusannya No. 014/PUU-IV/2006 tanggal 30 November 2006 antara lain menyatakan ....
Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang Advokat adalah pasal yang telah selesai dilaksanakan.
Konstitusionalitas Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang advokat tidak relevan lagi dipersoalkan
PERADI sebagai satu-satunya wadah profesi Advokat pada dasarnya adalah Organ Negara dalam arti luas yang bersifat mandiri (independent state organ)
Semuanya benar
Institusi manakah yang berhak untuk mengangkat dan memberhentikan advokat?
PERADI, sebagai organisasi advokat yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Advokat.
Menteri Hukum dan HAM RI
Ketua Mahkamah Agung RI
Ketua Pengadilan Tinggi tempat domisili hukum Advokat
Dimanakah tempat Advokat wajib bersumpah/berjanji sebelum menjalankan tugas profesinya?
Dewan Pimpinan Cabang PERADI setempat
Sekretariat Jenderal PERADI
Mahkamah Agung RI
Pengadilan Tinggi di Wilayah Domisili Hukum yang bersangkutan
Sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Advokat, yang dapat diangkat sebagai Advokat lain .....
Sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi Hukum
Hanya sarjana hukum
Pensiunan Hakim
Pensiunan Jaksa
Objek yang menjadi gugatan di peradilan tata usaha negara adalah .....
Perbuatan Melanggar Hukum (PMH)
Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara
Perbuatan Wanprestasi (Ingkar Janji)
Tindak pidana korupsi (Tipikor)
Dalam Pasal 1 ayat 10 (dahulu butir 4) UU No. 51/2009 diatur tentang pengertian Sengketa Tata Usaha Negara (STUN). Dari rumusan masalah Pasal tersebut dapat diketahui siapa dan apa saja yang menjadi pihak-pihak yang bersengketa di PTUN. Dari keempat jawaban ini pihak manakah yang berkedudukan sebagai tergugat ....
Badan Usaha Negara di tingkat Pusat
Badan Usaha Negara di tingkat Daerah
Pejabat Tata Usaha Negara
Jawaban a, b, dan c benar
Dalam hal penggugat TUN tidak hadir pada sidang hari pertama maka ....
Gugatan dinyatakan gugur
Gugatan dinyatakan tidak diterima
Gugatan ditolak
Gugatan diterima
Apa yang dipersiapkan pada saat anda melakukan gugatan di peradilan PTUN?
Gugatan sedapat mungkin disertai Surat Keputusan TUN yang disengketakan
Gugatan tidak dapat dikuasakan oleh seorang Advokat
Gugatan tidak perlu ditandatangani
Semua pihak yang terlibat harus tergugat sebagaimana gugatan peradilan umum
Di peradilan Tata Usaha Negara dikenai adanya ....
Pemeriksaan Provinsi
Pemeriksaan Persiapan
Pemeriksaan Pra Peradilan
Penyidikan dan Penyelidikan
Dalam pemeriksaan persiapan, apabila dalam jangka waktu yang ditentukan penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima. Terhadap putusan tersebut dapat diajukan ....
Banding
Gugatan baru
Perlawanan
Kasasi
Sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, gugatan TUN dapat diajukan dalam tenggang waktu .....
90 (sembilan puluh) hari
60 (enam puluh) hari
120 (seratus dua puluh) hari
14 (empat belas) hari
Putusan Pengadilan Hubungan Industrial mengenai Perselisihan Hak dan Perselisihan pemutusan hubungan kerja mempunyai kekuatan hukum tetap apabila .....
Tidak diajukan kasasi Mahkamah Agung dalam jangka waktu 7 hari kerja
Tidak diajukan kasasi Mahkamah Agung dalam jangka waktu 14 hari kerja
Tidak diajukan kasasi Mahkamah Agung dalam jangka waktu 21 hari kerja
Tidak diajukan kasasi Mahkamah Agung dalam jangka waktu 30 hari kerja
Dalam mengambil Keputusan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial mempertimbangkan..
Hukum
Perjanjian yang ada
Kebiasaan dan Keadilan
Keseluruhan a, b dan c
Perkara-perkara yang menjadi wewenang Pengadilan Agama meliputi ....
Semua jenis perkara baik perdata maupun pidana
Hanya di bidang hukum keluarga tanpa memperdulikan agama para pihak
Hanya bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu seperti perkawinan, warisan maupun wakaf di antara orang-orang yang beragama Islam
Hanya di bidang hukum perdata
Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Agama adalah ....
Hukum Acara Perdata
Hukum Acara Perdata yang berlaku pada pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang Peradilan Agama
Hukum Acara Pidana
Hukum Tata Usaha Negara
Sesuai Ketentuan dalam UU Peradilan Agama, Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih ....
Bahwa hukum kurang jelas
Bahwa hukum telah memihak yang kaya
Bahwa hukum tidak mencerminkan keadilan
Bahwa hukum tidak dijadikan sebuah komoditi
Cerai Gugat diajukan oleh ....
Isteri ke Pengadilan Niaga tempat tinggal suami
Isteri ke Pengadilan Agama tempat tinggalnya
Suami ke Pengadilan Tata Usaha Negara tempat tinggal istri
Suami ke Pengadilan Perikatan tempat tinggalnya
Cerai Talak diajukan ke Pengadilan Agama yang mewilayahi .....
Tempat tinggal suami
Tempat tinggal istri
Tempat perkawinan dilangsungkan
Pengadilan Agama Jakarta Pusat
Harta Gono Gini adalah ...
Harta yang diperoleh selama perkawinan
Harta bawaan sebelum perkawinan
Harta yang diperoleh dari wasiat, hibah
Hanya harta pencaharian suami
Dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dikenai 3 azas dalam beracara di Pengadilan, kecuali .....
Sederhana
Cepat
Sumir
Biaya Ringan
Prinsip dasar pengajuan Gugatan ialah gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan/domisili (actor sequitur forum rei) ....
Penggugat
Tergugat
Penggugat dan Tergugat
Penggugat bersama-sama Tergugat
Gugatan balik disebut juga ....
Gugatan konvensi
Gugatan rekonvensi
Gugatan intervensi
Vrijwaring
Tergugat dalam menjawab gugatan penggugat dapat mengajukan kecuali ....
Eksepsi
Gugatan rekonvensi
Jawaban terhadap pokok perkara
Kesimpulan
Penggugat mengajukan tanggapan atas jawaban tergugat yang disebut sebagai ....
Duplik
Replik
Eksepsi
Rekonpensi
Tergugat berhak untuk menanggapi tanggapan penggugat atas jawaban tergugat yang dikenal sebagai ....
Duplik
Replik
Eksepsi
Rekonpensi
Terhadap Putusan Verstek dari Pengadilan Negeri dapat dilakukan upaya hukum yang tepat oleh tergugat yakni ....
Verzet
Peninjauan kembali
Banding
Kasasi
Upaya hukum yang dilakukan terhadap putusan kasasi disebut ....
Verzet
Kasasi
Peninjauan kembali
Banding
Gugatan penggugat oleh putusan Pengadilan Negeri dinyatakan Niet Ontvankelijk Verklaard (NO), maka dalam amar putusan dinyatakan ....
Gugatan ditolak seluruhnya
Gugatan tidak dapat diterima
Gugatan ditolak sebagian dan diterima sebagian
Gugatan salah alamat
Suatu gugatan diputuskan Pengadilan Negeri tidak dapat diterima dengan salah satu alasan di bawah ini, kecuali ....
Penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya
Pengadilan Negeri yang lain berwenang mengadili
Gugatan sudah kadaluarsa
Gugatan salah alamat (error in personal)
Kapankah suatu gugatan rekonvensi dapat diajukan?
Pada saat mengajukan eksepsi mengenai kompetensi absolute
Pada saat mengajukan jawaban terhadap gugatan
Pada saat pembuktian
Pada saat mengajukan eksepsi mengenai kompetensi relative
Badan Peradilan yang ada di bawah Mahkamah Agung adalah meliputi ....
Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara
Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara
Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara dan lain-lain yang ditentukan Ketua Mahkamah Agung
Peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan niaga dan peradilan tata usaha negara
Upaya hukum biasa adalah ....
Banding, kasasi dan peninjauan kembali
Verzet, banding dan kasasi
Gugatan, banding dan kasasi
Gugatan, banding, kasasi dan peninjauan kembali
Dalam surat gugatan ada yang disebut Petitum. Petitum adalah ....
Tuntutan yang dimohon penggugat untuk dikabulkan oleh hakim
Penjelasan oleh asal usul perkara yang diajukan
Uraian tentang rencana penyelesaian perkara nantinya
Tuntutan yang dimohon dikabulkan apabila tergugat mengaku salah
Upaya hukum banding dalam Hukum Acara Perdata harus dinyatakan dalam jangka waktu ....
7 (tujuh) hari
14 (empat belas) hari
21 (dua puluh satu) hari
28 (dua puluh delapan) hari
Di dalam lembaga kesaksian dikenal “Saksi De Auditu” (Testimonium de Auditu), yaitu ....
Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah dan berkata benar
Saksi memberikan keterangan yang berdiri sendiri
Saksi memberikan keterangan berdasarkan apa yang didengar, dilihat dan dialami sendiri
Saksi memberikan keterangan berdasarkan apa yang didengar dari orang lain
Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh penggugat yang gugatannya dinyatakan gugur oleh hakim adalah ....
Mengajukan gugatan baru
Mengajukan verzet
Mengajukan permohonan banding
Mengajukan permohonan peninjauan kembali
Isi gugatan dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) bagian secara berurutan yaitu ....
Identitas para pihak yang berperkara, posita dan petitum
Identitas para pihak yang berperkara, petitum dan biaya perkara
Identitas para pihak yang berperkara, petitum dan saran
Identitas para pihak yang berperkara, petitum dan kesimpulan
Alat-alat bukti diatur secara limitatif dalam pasal 164 HIR / 384 RBg, yaitu ....
Bukti surat, saksi, dugaan hakim, pengakuan dan sumpah
Bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah
Bukti surat, pengakuan, sumpah dan keyakinan hukum
Bukti surat, saksi, persangkaan dan sumpah
Penggugat harus membuktikan gugatannya melalui alat-alat bukti sebagaimana tersebut di bawah ini, kecuali ....
Surat
Saksi
Pengetahuan hakim
Pengakuan
Permohonan banding atau permohonan kasasi biasanya disertai dengan memori tentang alasan-alasan permohonan. Pernyataan di bawah ini adalah benar tentang upaya hukum banding maupun kasasi, yaitu ....
Mengajukan memori banding untuk melengkapi permohonan banding adalah wajib
Memori banding tidak wajib dilakukan dalam permohonan banding
Memori kasasi tidak wajib diajukan dalam permohonan banding
Tidak ada ketentuan yang mengatur wajib atau tidaknya pengajuan memori banding dan memori kasasi
Dalam hal pengadilan negeri memutuskan “menolak gugatan untuk seluruhnya” maka penggugat dapat melakukan salah satu upaya hukum, yaitu ....
Mengajukan banding
Mengajukan gugatan baru
Mengajukan perlawanan
Mengajukan permohonan kasasi
Sebelum penyidikan dilakukan, penyidik dapat melakukan penyidikan secara tertutup atas suatu peristiwa pidana. Dalam KUHAP yang dimaksud sebagai penyidik ialah ....
Polisi pamong praja
Satpam
Hansip
Setiap pejabat polisi RI
Bila terjadi dugaan suatu tindak pidana maka sesuai ketentuannya penyidikan oleh instansi yang berwenang dapat dilakukan. Penyidik menurut KUHAP ialah ....
Pejabat polisi Negara RI dengan pangkat tertentu dan PPNS yang diberi wewenang khusus oleh UU
Jaksa yang bertugas untuk menyidik
Penyidik KPK
Semuanya benar
Apakah syarat hukum yang dirumuskan dalam KUHAP untuk dapat melakukan upaya paksa penangkapan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindakan pidana?
Adanya sangkaan yang kuat melakukan tindakan pidana
Adanya bukti permulaan yang cukup
Adanya saksi korban
Adanya laporan atau pengaduan
Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya menurut KUHAP dan UU Kepolisian, polisi melakukan penyelidikan atas suatu peristiwa hukum. Penyelidikan artinya adalah ....
Tindakan penyelidik untuk memeriksa identitas orang
Tindakan penyelidik polisi melakukan razia
Tindakan penyelidik guna menentukan dapat tidaknya penyidikan atas suatu peristiwa
Tindakan penyelidik guna menangkap pelaku tindak pidana atas suatu peristiwa yang bersifat pidana
Keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung pernyataan hakim bahwa suatu tindak pidana tersebut ialah ....
Apa yang telah dituangkan dalam BAP
Apa yang dinyatakan saksi di sidang pengadilan
Apa yang dinyatakan saksi secara tertulis di bawah sumpah
Keyakinan hakim dan keterangan saksi
Penangkapan sebagai salah satu upaya paksa menurut KUHAP dapat dilakukan penyelidik dan atau penyidik adalah untuk jangka waktu ....
3 kali 24 jam
Paling lama satu hari
Sampai adanya perintah lebih lanjut dari atasan
7 kali 24 jam
Berkas perkara dari penyidik yang dipelajari/diteliti oleh jaksa peneliti ternyata belum lengkap, untuk itu apakah tindakan yang dilakukan oleh jaksa peneliti?
Melimpahkan berkas perkara tersebut ke pengadilan negeri untuk disidangkan
Membuat surat dakwaan
Mengembalikan berkas perkara kepada penyidik untuk dilengkapi disertai petunjuk
Menyidangkan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri
Semua hal-hal yang diuraikan di bawah ini adalah pernyataan hakim dalam suatu putusan yang diucapkan dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum, kecuali ....
Pemidanaan dengan bentuk dan lamanya
Pernyataan bebas dari segala dakwaan dan tuntutan hukum
Pernyataan lepas dari segala tuntutan hukum
Terdakwa segera masuk
Perintah penahanan menurut KUHP dapat dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa dengan alasan di bawah ini, kecuali ....
Adanya perintah lain sesuai dengan maksud UU
Adanya kekhawatiran tersangka atau terdakwa akan melarikan diri
Adanya kekhawatiran tersangka atau terdakwa merusak atau menghilangkan barang bukti
Adanya kekhawatiran tersangka atau terdakwa mengulangi tindak pidana
Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana (pembuktian) ditentukan berdasarkan pada adanya “bukti yang sempurna”. Menurut Hukum Acara Pidana “alat bukti yang sempurna” bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi ialah ....
Ketika bukti dirasakan cukup oleh hakim
Tergantung pada penilaian dan keyakinan hakim
Sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ditambah keyakinan hakim
Alat buktinya lengkap
Seorang yang karena perbuatan atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana disebut ....
Terpidana
Terdakwa
Terperiksa
Tersangka
Jenis-jenis penahanan menurut KUHAP adalah sebagaimana diuraikan di bawah ini kecuali ....
Penahanan rumah tahanan negara
Penahanan lembaga pemasyarakatan
Penahanan rumah
Penahanan kota
Benda sitaan menurut KUHAP disimpan di ....
Safe deposit box
Kantor pengadilan negeri setempat
Rumah penyimpanan benda sitaan negara
Lembaga pemasyarakatan
Penyidik telah selesai menyidik suatu perkara, selanjutnya berkas perkara diserahkan kepada ....
Pengadilan Negeri
Tersangka
Kejaksaan/penuntut hukum
Menunggu putusan pengadilan
Suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap harus dilaksanakan, yang disebut juga dengan istilah eksekusi. Siapakah yang berwenang melaksanakan eksekusi atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut?
Polisi
Jaksa
Juru sita
Kurator
Keberatan (eksepsi) atas surat dakwaan menurut ketentuan KUHAP dapat dilakukan oleh ....
Terpidana
Terdakwa atau penasihat hukum
Jaksa
Ketua majelis
Penyidik berwenang melakukan penahanan (tanpa perpanjangan) dalam waktu ....
20 hari
30 hari
40 hari
60 hari
Bentuk-bentuk acara pemeriksaan di sidang pengadilan adalah sebagaimana di bawah kecuali ....
Pemeriksaan biasa
Pemeriksaan singkat
Pemeriksaan cepat
Pemeriksaan in-absentia
Alat bukti persidangan dapat diajukan kedua belah pihak termasuk ahli untuk menjernihkan suatu persoalan di sidang pengadilan. Keterangan ahli yang dapat dinyatakan sebagai alat bukti dalam sidang pidana menurut pengertian KUHAP ialah ....
Visum et Repertum
Apa yang seorang ahli dinyatakan di sidang pengadilan
Keterangan kedokteran kehakiman
Pendapat para ahli yang ditulis dalam buku-buku (doktrin)
Berbeda dengan perkara lain, dalam KUHAP ditentukan bahwa semuanya yang disebut di bawah ini adalah alat bukti yang sah untuk mendukung keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan, kecuali ....
Surat
Petunjuk
Persangkaan hakim
Keterangan terdakwa
Penataan ruang sidang adalah benar sebagaimana diuraikan di bawah ini, kecuali ....
Tempat meja dan kursi hakim terletak lebih tinggi dari tempat penuntut umum, terdakwa, penasihat hukum, dan pengunjung
Tempat panitera terletak di bawah sisi kanan tepat hakim ketua sidang
Tempat penuntut umum terletak di sisi kiri depan tempat hakim
Tempat saksi atau ahli yang telah didengar terletak di belakang kursi pemeriksaan
Pengadilan Tinggi berada pada setiap ibu kota provinsi. Upaya hukum banding hanya dapat diajukan ke Pengadilan Tinggi Negara. Berapa lama tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum banding oleh Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, jika terdakwanya di tahan di Rutan Bukit Tinggi?
14 hari
8 hari
3 hari
7 hari
Menurut KUHAP, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan kasasi pada Mahkamah Agung terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat akhir oleh pengadilan lain selain Mahkamah Agung, kecuali ....
Putusan lepas
Ada keberatan dalam pihak lain atau atasan penuntut umum
Putusan bebas
Semua salah
Selain upaya hukum biasa dikenal juga Upaya Hukum Luar Biasa seperti Peninjauan Kembali. Permohonan Peninjauan kembali dapat dilakukan atas dasar hal-hal adanya keadaan diuraikan di bawah ini, kecuali ....
Novum
Dengan jelas memperlihatkan adanya suatu kekhilafan hakim
Suatu kekeliruan yang nyata
Pemeriksaan tidak didampingi Penasihat Hukum
Putusan Kasasi oleh MA tidak selalu sempurna dan memuaskan sehingga masih ada upaya lain untuk memperbaikinya, salah satunya melalui peninjauan kembali. Berapa lamakah tenggang waktu untuk mengajukan peninjauan kembali untuk memperbaiki permohonan itu dapat diterima dan diperiksa oleh Mahkamah Agung?
180 hari
90 hari
14 hari
Tidak dibatasi jangka waktunya
Pekerja tanpa alasan sah tidak masuk bekerja selama 10 hari berturut-turut dan pengusaha tidak memanggil pekerja. Pada hari ke 10 pekerja masuk bekerja tetapi satpam perusahaan menolak pekerja untuk masuk ke perusahaan dengan alasan pekerja sudah dianggap mengundurkan diri. Pernyataan satpam tersebut ditolak pekerja sehingga timbul perselisihan ....
perselisihan hak
perselisihan kepentingan
perselisihan putusan hubungan kerja
perselisihan antar serikat pekerja dalam satu perusahaan
Apabila ada pihak tidak memilih penyelesaian secara konsiliasi atau arbitrase, perselisihan tersebut diselesaikan melalui mekanisme ....
Mediasi
Pengadilan Hubungan Industri
Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan
Bipartit
Dalam hal para pihak salah satu atau menolak anjuran tertulis Mediator atau Konsiliator maka Perselisihan Hubungan Industrial disampaikan kepada Pengadilan Hubungan Industrial dan mengajukan ....
Surat Gugatan
Surat Penolakan
Surat Pembatalan
Surat Penerimaan
Pekerja/pengusaha mengajukan gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial dalam wilayah ....
Domisili Pekerja
Domisili Pengusaha
Pengadilan Hubungan Industrial di mana pekerja bekerja
Kantor Pusat Perusahaan
Dalam proses beracara di Pengadilan Hubungan Industrial pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya termasuk biaya eksekusi yang nilai gugatannya ....
Di bawah Rp. 150.000.000,-
Di atas Rp. 150.000.000,-
Di bawah Rp. 250.000.000,-
Rp. 200.000.000,-
Apa yang dipersiapkan pada saat anda melakukan gugatan di Peradilan TUN ....
Gugatan sedapat mungkin disertai Surat Keputusan TUN yang disengketakan
Gugatan tidak dapat dikuasai oleh seorang advokat
Gugatan tidak perlu ditandatangani
Semua pihak yang terlibat harus digugat sebagaimana gugatan melalui peradilan umum
Dalam pemeriksaan persiapan, hakim berwenang untuk ....
Mengajukan pertanyaan pada saksi ahli
Menerima eksepsi dan jawaban tergugat
Memanggil saksi ahli
Meminta penggugat melengkapi alat bukti
Yang merupakan Objek Gugatan Peradilan Tata Usaha Negara di bawah ini adalah ....
Keputusan Pemilihan Umum
Keputusan yang bersifat umum
Keputusan yang merupakan perbuatan hukum perdata
Keputusan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
Berikut ini adalah alasan untuk mengajukan gugatan terhadap keputusan Pejabat Tata Usaha Negara.
Keputusan Pejabat TUN tidak dengan kehendak penggugat
Keputusan Pejabat TUN bersifat umum
Keputusan Pejabat TUN didasarkan atas bukti dan pertimbangan yang cukup
Keputusan Pejabat TUN bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik
Yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah ....
Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan/pejabat Tata Usaha Negara
Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan/pejabat Tata Usaha Negara dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang
Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan/pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat final, individual dan konkrit
Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan/pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku serta menimbulkan akibat hukum, bersifat final, individual dan konkrit
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah dua kali mengalami perubahan/penyempurnaan, ke dalam Undang-undang ....
UU No. 5 Tahun 1960 junto UU No. 8 Tahun 2004
UU No. 5 Tahun 1986 junto UU No. 9 Tahun 2004
UU No. 9 Tahun 2004 junto UU No. 51 Tahun 2009
UU No. 15 Tahun 1986 junto dengan UU No. 9 Tahun 2004
Berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa kepegawaian adalah menjadi kewenangan ....
Pengadilan Umum
Pengadilan Kepegawaian
Pengadilan Tata Usaha Negara
Pengadilan Negeri
Di bawah ini adalah alat bukti dalam Tata Usaha Negara, kecuali ....
Surat atau tulisan
Keterangan ahli
Pengakuan terdakwa
Pengetahuan hakim
Suatu perkawinan dapat putus disebabkan karena ....
Kematian
Perceraian
Atas putusan pengadilan
Semuanya benar
Dalam putusan permohonan talak yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah ditetapkan sidang penyisikan ikrar talak, maka tenggang waktu yang diberikan kepada pemohon untuk mengikrarkan talak adalah bulan.
Tiga
Satu
Enam
Dua belas
Suatu perceraian dianggap telah terjadi beserta akibat hukumnya apabila ....
Diucapkan ikrar talaknya oleh si suami di hadapan dua orang saksi
Sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap
Apabila amar putusan pengadilan mengabulkan seluruh tuntutan hak dari salah satu pihak yang berperkara
Apabila disaksikan dan disetujui oleh wali hakim
Waktu tunggu bagi seseorang apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan selama .... hari.
seratus dua puluh
seratus dua puluh lima
seratus tiga puluh
seratus tiga puluh lima
Perjanjian yang akan diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam Akta Nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang disebut ....
khuluk
talak bain kubra
taklik talak
mut’ah
Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah maka pihak yang berkepentingan dapat mengajukan perkara ke pengadilan agama yaitu perkara ....
cerai talak
cerai gugat
itsbat nikah
rujuk
Berikut ini yang tidak merupakan alasan perceraian adalah ....
salah satu pihak zina
salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya selama 2 tahun berturut-turut
salah satu pihak melakukan kekejaman
salah satu pihak tidak mempunyai pekerjaan tetap
Peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan ketentuan tersebut maka setiap penetapan dan diputuskan oleh pengadilan agama haruslah dimulai dengan ....
Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
Bismillahirrahmanirrahim diikuti dengan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
Bismillahirrahmanirrahim, Dengan Rahmat Tuhan diikuti dengan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
Kepada Pengadilan Agama manakah, isteri yang minta cerai terhadap suaminya ....
tempat mereka menikah
tempat tinggal penggugat
tempat tinggal suami
pengadilan agama mana saja
Yang menjadi rukun dan syarat perkawinan dalam agama Islam, selain pasangan calon suami isteri adalah ....
harus ada wali nikah
ada 2 (dua) orang saksi
harus ada ijab kabul
semua benar
Tujuan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Indonesia adalah ....
Untuk membentuk keluarga yang bahagia, dengan memiliki keturunan yang sah
Untuk mewujudkan silaturahmi yang kekal dan memiliki keturunan
Untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah
Untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan berketuhanan Yang Maha Esa
Kepada pengadilan agama manakah, seorang suami yang bermaksud menceraikan istrinya ....
tempat menikah
tempat tinggal istri
tempat tinggal suami
benar semua
Dalam cerai talak, Putusan Pengadilan Agama yang menyatakan perkawinan telah putus terhitung sejak ....
kediaman bersama ditinggalkan
putusan diterima Penerima Nikah
Sumpah Li’an diucapkan
Ikrar talak diucapkan
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial merupakan hukum formil dan Undang-undang ....
UU No. 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta
UU No. 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan
UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
UU No. 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok mengenai Tenaga Kerja
Perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau peraturan terhadap ketentuan perundang-undangan perjanjian kerja. Peraturan perusahaan atau perjanjian kerja sama disebut perselisihan ....
Kepentingan
Hak
PHK
Antar Serikat Pekerja atau Serikat Buruh
Setelah pengadilan hubungan industrial telah terbentuk, terhadap perselisihan hubungan industrial atau PHK yang diselesaikan atau lembaga lain yang setingkat dan belum diputus, maka yang berwenang menyelesaikan adalah ....
P4P
Pengadilan Tata Usaha Negara
Pengadilan Hubungan Industrial
Mahkamah Agung
Perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak disebut perselisihan ....
Kepentingan
PHK
Hak
Antara serikat pekerja atau serikat buruh
Pengadilan Hubungan Industrial sebagai hukum formil, saat ini diatur dalam Undang-undang ....
UU No. 13 Tahun 2003
UU No. 18 Tahun 2003
UU No. 2 Tahun 2004
UU No. 32 Tahun 2004
Apa istilahnya perundingan antara pekerja/buruh atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial ....
Bipartit
Musyawarah mufakat
Tripartit
Musyawarah
Berapa lama waktu yang diperlukan untuk berunding sebagai pengusaha dan pekerja dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial ....
10 hari
20 hari
30 hari
60 hari
Gugatan perselisihan hubungan industrial di Pengadilan Hubungan Industrial kepada Penggugat ....
Tidak dikenakan biaya perkara
Tidak dikenakan biaya termasuk eksekusi yang nilainya gugatannya di bawah 150 juta rupiah
Dikenakan biaya perkara termasuk eksekusi untuk nilainya gugatannya sampai 150 juta rupiah
Tidak dikenakan biaya perkara untuk gugatan di atas 150 juta rupiah
Untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial, surat gugatan harus dilampiri dengan ....
Bukti-bukti tentang adanya hak
Keterangan atau pernyataan yang mendukung
Risalah perundingan bipartit
Risalah perundingan di hadapan mediator atau konsiliator
