Font size
WorksheetsSIAP 2020 UTS Prep
Total questions: 115
Worksheet time: 58mins
Sistem informasi akuntansi memiliki enam komponen yang saling terkait dan berinteraksi untuk mencapai tujuan, diantaranya... (pilih yang benar)
Stakeholder
Prosedur dan Instruksi
Data
Softcopy
Pengendalian Internal dan Keamanan
Berikut ini adalah contoh komponen prosedur dan instruksi dalam SIAP, kecuali...
Peraturan
Dokumen
Proses Bisnis
Manual Aplikasi
SPAN dan SAKTI adalah bagian dari salah satu elemen PFM (Public Financial Management), yaitu
Penguatan Kapasitas Kebijakan
Tata Kelola dan Akuntabilitas
Penguatan tata kelola yang baik atas perencanaan dan pengembangan anggaran
Modernisasi anggaran dan perbendaharaan
Menurut Zare (2012), SIA adalah ………………… dari suatu organisasi yang menyediakan informasi bagi pengguna dengan pengolahan …………………. (Isi dengan kata yang tepat)
komponen - peristiwa keuangan
elemen - data
komponen - konsolidasi
elemen – rekonsiliasi
Berikut ini mana yang bukan termasuk dalam tahap proses treasury value chain adalah....
Audit and evaluation
Debt management
Cash management
Financial planning
Berkaitan dengan SIAP, dibawah ini yg merupakan bagian dari komponen Infrastruktur Teknologi Informasi kecuali...
PC
MOUSE
SPAN
LAN
Di dalam sistem pengelolaan anggaran/keuangan terdapat rantai nilai yang menjelaskan langkah-langkah yang terjadi dan urutannya, dan pendukung atau proses lintas sektoral. Berikut yang tidak termasuk kerangka kerja pendukung rantai nilai tersebut adalah
Sistem informasi
Audit internal
Proses bisnis birokasi
Kerangka hukum dan kelembagaan
Pengaturan role user masuk ke dalam komponen SIAP
Prosedur dan Instruksi
Software
Orang
Pengendalian Internal
Berikut adalah 4 Tujuan Utama dari dibangunnya Budget Management Systems, kecuali
Macrofiscal control
Microfiscal control
Allocative Effectifity
Cost-Effectiveness
Berikut ini adalah contoh best practices untuk tiap tahap proses keuangan, kecuali
Information System - Integrated Financial Management Information System
Cash Management - Treasury Single Account
Debt Management - by Governor of Central Bank
Fiscal reporting - by Ministry of Finance
Urutan proses yang benar dalam penyusunan DIPA Satker
RKAKL, SBK, Keppres RABPP, DIPA
Keppres RABPP, SBK, RKAKL, DIPA
SBK, RKAKL, Keppres RABPP, DIPA
SBK, Keppres RABPP, RKAKL, DIPA
Hal berikut yang tidak tepat sebagai bentuk improvement pada modul penganggaran dibandingkan sistem sebelumnya
Terdapat history kertas kerja dan DIPA
Adanya proses Locking pagu pada saat proses revisi pagu anggaran
Karena sudah single database tidak perlu proses penelahan DIPA di DJA
Approval berjenjang di dalam sistem
Yang tidak mempengaruhi ketersediaan dana adalah
Pendaftaran kontrak
Blokir DIPA
Realisasi Pembayaran
Pendaftaran supplier
Bagian dari modul anggaran SAKTI, kecuali
Penyusunan SBK
Penyusunan Rencana Penarikan dan Penerimaan Dana
Penyusunan Anggaran
Penyusunan kontrak
Bagian dari Role operator pada modul penganggaran SAKTI
Persetujuan data RKA-Satker
Persetujuan data Rencana Penarikan Pendapatan/penerimaan
Persetujuan data Rencana Penarikan Dana (POK)
Mengirim ADK DIPA Revisi
Yang bukan bagian dari proses bisnis penganggaran
Penyusunan RKAKL
Revisi DIPA
Penyusunan DIPA
Pendaftaran BAST
Output dari modul penganggaran SAKTI
ADK DIPA
ADK Kontrak
ADK Supplier
ADK SPM
Aplikasi penyusunan anggaran di Satker
SAS
SPAN
SAKTI
OM SPAN
Revisi DIPA dapat diajukan ke unit berikut sesuai kewenangannya, kecuali
Direktorat Jenderal Anggaran
Kanwil Ditjen Perbendaharaan
Direktorat Pelaksanaan Anggaran - DJPb
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
Yang bukan jenis revisi DIPA
Revisi pagu tetap
Revisi administratif
Revisi pagu berubah
Revisi suplier
Berikut ini fungsi dan penjelasannya yang sesuai, kecuali
Kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan - DISTRIBUSI
Anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian - STABILISASI
Anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian - ALOKASI
Anggaran negara menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan - PENGAWASAN
Berikut merupakan kerangka penyusunan anggaran pemerintah, kecuali
unified budget
stabilisation function
performance based budgeting
medium term expenditure framework
Jenis pagu pada penyusunan APBN setelah selesai pembahasan dengan DPR sebelum penyusunan DIPA adalah
Pagu anggaran
Alokasi anggaran
Pagu indikatif
Pagu sementara
Unit organisasi yang tidak terlibat dalam penetapan RKP
Kementerian Keuangan
Kementerian PPN/Bappenas
BPKP
DPR
dokumen input yang digunakan pada proses penganggaran modul SAKTI
LAKIP
CAN
KAK
UU APBN
Jenis pendekatan penganggaran yang ditujukan untuk menghubungkan antara pendanaan dan capaian/keluaran adalah…
Penganggaran berbasis kinerja
Penganggaran terpadu
Penganggaran berbasis MTEF
Penganggaran berbasis input
Berikut merupakan salah satu elemen struktur pada RKA-K/L yang digunakan untuk menampung keluaran kegiatan secara spesifik dan terukur….
Program
Satker
Komponen
Output
Jenis DIPA yang berisikan alokasi anggaran masing-masing satker adalah…
DIPA Induk
DIPA Petikan
DIPA halaman IV
DIPA halaman III
Jenis operasional aplikasi pada modul penganggaran SAKTI, berupa mencetak konsep DIPA dilakukan oleh…
Validator
Approver
Operator
Administrator
Aplikasi berikut berkaitan dengan siklus penganggaran, kecuali ….
KRISNA
KPJM
SPRINT
GPP
Kode supplier yang digunakan untuk perekaman data supplier dengan tipe supplier penyedia barang dan jasa, yaitu
1
2
3
4
Pernyataan berikut yang kurang tepat terkait manajemen supplier yaitu
Satu Satker dapat memiliki beberapa supplier
Satu supplier dapat digunakan oleh beberapa Satker
Satu supplier dapat memiliki beberapa nomor rekening
Satu nomor rekening dapat dimiliki oleh beberapa supplier
Proses bisnis supplier di SPAN, kecuali
Registrasi data supplier
Update data supplier
Delete data supplier
Merge data supplier
Pernyataan yang kurang tepat
nilai kontrak dapat melebihi nilai ketersediaan dana
Kontrak yang telah sukses didaftarkan di SPAN akan diberi nomor register kontrak
kontrak yang didaftarkan divalidasi dengan data supplier
Kontrak menggunakan jurnal double entry
Komitmen yang harus didaftarkan ke SPAN
Surat Keputusan
Surat Perjanjian(kontrak)
Bukti Pembelian
Kuitansi
Pernyataan berikut yang kurang tepat terkait manajemen supplier
Satu Satker dapat memiliki beberapa supplier
Satu supplier dibatasi memiliki satu nomor rekening
Satu supplier dapat digunakan oleh beberapa Satker
Satu Satker dapat memilik beberapa supplier dengan beberapa rekening
Siapa yang bertanggungjawab terhadap kebenaran data supplier yang disampaikan ke KPPN…
KPA
KPPN
PPSPM
Supplier
Berikut yang bukan menjadi poin2 pendaftaran kontrak
Penandatanganan kontrak dilakukan setelah DIPA disahkan dan berlaku efektif
Pendaftaran data kontrak ke KPPN tidak boleh lebih awal dari tanggal penandatangan kontrak
Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan/kontrak tidak boleh melebihi TA (kecuali kontrak tahun jamak yang dibebankan pada DIPA dengan TA berbeda)
Tanggal mulai pekerjaan mendahului tanggal penandatanganan kontrak
setelah kontrak ditandatangani, kontrak harus didaftarkan ke KPPN maksimal dalam berapa hari kerja
5
7
3
10
sisa dana 60, kontrak 35, realisasi 20, berapakah pagu?
115
5
40
95
manakah yang kurang tepat terkait hubungan modul komitmen dengan modul lain
modul komitmen menerima data pagu dari modul anggaran
modul komitmen memberikan data locking pagu ke modul anggaran saat kontrak didaftarkan
modul komitmen memperoleh data suplier dari modul pembayaran
Modul komitmen memberikan data BAST ke modul aset tetap/persediaan
informasi dari modul komitmen yang dijadikan dasar bagi modul persediaan atau modul aset tetap untuk melakukan pendetailan aset
NRS
NRK
BAST
SPM
jurnal yang terbentuk saat melakukan simpan BAST untuk barang yang dikapitalisasi
aset pada sisi debit
beban pada sisi debit
utang pada sisi debit
tidak ada jurnal
jurnal yang terbentuk saat pencatatan supplier
aset pada sisi debit
beban pada sisi debit
utang pada sisi debit
tidak ada jurnal
Pernyataan yang kurang tepat terkait manajemen komitmen
Komitmen diakui pada pada saat kontrak atau perjanjian yang mengikat dalam rangka pengadaan barang dan/atau jasa dibuat
Pada saat terjadi komitmen, sesungguhnya telah terjadi kewajiban sehingga pagu anggaran harus dicadangkan
Komitmen diakui pada saat penandatanganan kontrak dan dicatat ke dalam sistem informasi perbendaharaan
Pada saat pencatatan komitmen, sebagian pagu anggaran telah terikat sebesar nilai komitmen tersebut, tetapi belum diakui sebagai kewajiban
Nilai maksimal kontrak yang dapat didaftarkan ke SPAN
sebesar pagu
sebesar ketersediaan dana
sebesar encumbrance
sebesar realisasi belanja
Ruang lingkup modul komitmen, kecuali
Manajemen suplier
Manjemen kontrak
Manajemen Pembayaran
Pencatatan BAST
Validasi data supplier pada SPAN bertujuan untuk?
Memastikan ketersediaan dana (fund available)
Memastikan kebenaran data supplier
Mencegah pencatatan kembali data yang sama (duplikasi)
Memastikan kesesuaian dengan data kontrak
Informasi pada supplier, kecuali
Nama supplier
NPWP
Alamat
Kode Akun
Saat pendaftaran suplier ke SPAN
pagu berkurang sesuai nilai suplier
dilakukan jurnal singgle entry
dilakukan jurnal double entry
tidak ada jurnal
Orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan belanja APBN
Bendahara Penerimaan
Bendahara Pengeluaran
Bendahara Pembantu
Bendahara Barang
Berikut termasuk dalam lingkup modul Bendahara, kecuali
Penerimaan PNBP
UP/GUP
LS Bendahara
Penyusunan LPJ Kinerja Satker
Berikut merupakan bagian dari pengelolaan UP/TUP, kecuali
Menghitung Usul UP
Merekam dan mencetak kwitansi
Merekam supplier
Memungut dan menyetorkan pajak
Modul ini berinteraksi langsung dengan modul Bendahara, kecuali
Modul Anggaran
Modul Pembayaran
Modul Persediaan
Modul Piutang
Proses berikut dilakukan pada modul bendahara, kecuali
Input Referensi Akun UP
Setup Variable UP
Membuat SPP UP
Pemindahan Kas atas SPM UP
Berikut adalah besaran prosentase yang tepat
UP Tunai 40%, UP KKP 60%
UP Tunai 50%, UP KKP 50%
UP Tunai 60%, UP KKP 40%
UP Tunai 100%, UP KKP 0%
Berikut adalah prosedur TUP yang benar
SPP TUP -> Rincian UP -> Pemindahan Kas atas SPM TUP -> Catat SP2D
Rincian UP -> SPP TUP -> Catat SP2D -> Pemindahan Kas atas SPM TUP
SPP TUP -> Catat SP2D -> Pemindahan Kas atas SPM TUP -> Rincian UP
Semua Salah
Berikut merupakan bagian dari proses pengelolaan PNBP Umum, kecuali
Membuat Surat Bukti Setor (SBS)
Monitoring Penerimaan
Upload ADK PNBP dari Simponi
Membuat supplier PNBP
Berikut pernyataan yang tepat mengenai LPJ Bendahara, kecuali
Terdapat rekonsiliasi internal antara SAI dengan LPJ Bendahara agar data yang dihasilkan sama dan akurat
LPJ Bendahara merupakan subledger account terkait bendahara yang disajikan dalam LK Satker
Pemeriksaan Kas, Monitoring UP, dan Monitoring Uang Muka adalah bagian dari LPJ Bendahara
Buku Kas Umum, Buku Pembantu, dan LPJ BPP adalah bagian dari LPJ Bendahara
Pihak yang bertanggungjawab melakukan pembayaran tagihan KKP setelah terdapat SP2D adalah
Bendahara Pengeluaran
PPK
PPSPM
KPA
Pada Modul Bendahara yang termasuk lingkup fungsionalitas Bendahara adalah sebagai berikut, kecuali
Pengelolaan UP/GUP dan TU/TUP
Pengelolaan dana titipan/LS Bendahara
Penyusunan LPJ Bendahara
Pengelolaan LS ke Pihak Ketiga
Modul Bendahara merupakan bagian dari pelaksanaan anggaran yang fungsinya adalah menitikberatkan pada proses penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara di Bendahara. Berikut ini yang tidak termasuk dalam modul bendahara adalah
Penatausahaan UP/TUP
Penatausahaan potongan/pungutan pajak
Penatausahaan rekening
Penatausahaan Surat bukti setoran pengembalian belanja
Manakah urutan dokumen berikut ini yang menunjukkan urutan yang benar dari bagian proses pengelolaan UP di satker
Kuitansi – SPBy – DRPP – SPP GUP
SPBy – Kuitansi – DRPP – SPP GUP
DRPP – Kuitansi – SPBy – SPP GUP
Kuitansi – DRPP – SPP GUP – SPBy
Berikut ini bukan merupakan tugas bendahara pengeluaran
Melakukan pengujian dan pembayaran berdasasrkan perintah PPK
Mengelola rekening tempat penyimpanan UP
Menyampaikan LPJ kepada kuasa BUN
Membukukan transaksi pembelian persediaan
Jika dikaitkan dengan Neraca, saldo uang kas yang dipegang bendahara pengeluaran pada akhir periode mempunyai keterkaitan dengan akun
Piutang
Kas
Penerimaan Bukan Pajak
Kewajiban pihak ketiga
Urutan proses pembayaran
Bukti Hak Tagih -> SPP -> SP2D -> SPM
SPP -> Bukti Hak Tagih -> SPM -> SP2D
Bukti Hak Tagih -> SPP -> SPM -> SP2D
SPP -> SPM -> SP2D -> Bukti Hak Tagih
Pernyataan berikut adalah benar, kecuali
Pembayaran langsung atas tagihan negara dapat dilakukan melalui Bendahara Pengeluaran
Status batal SPP tidak mengurangi Fund Availability
Monitoring UP dan Monitoring Uang Muka Kerja adalah monitoring yang sama
PPK, PPSPM, dan Bendahara Pengeluaran tidak boleh saling merangkap
Pada aplikasi SAKTI, menu Mencatat Perintah Bayar ada pada modul:
Anggaran
Komitmen
Pembayaran
Administrasi
Yang tidak terdapat dalam format data SPM Kontraktual
CAN
Elemen data COA
Jangka waktu tagihan
Nomor SP2D
Pernyataan terkait rencana kas berikut benar, kecuali
Penyampaian RPD nilai transaksi 500M s.d. 1 T rupiah adalah selambatnya 10 Hari Kerja sebelum pengajuan SPM
SPM dengan nilai 1 T tetap bisa diajukan tanpa RPD dengan syarat tertentu
SPM Transaksi A adalah SPM dengan nilai transaksi 1M s.d. 500M rupiah
SPM dengan nilai di bawah 1M rupiah dapat diajukan tana RPD
Berikut ini adalah hasil output dari SPAN
BAST
SPP
SPM
SP2D
Tugas Kasi Bank dalam proses pembayaran di SPAN
Pemeriksaan SPM
Upload SPM
Persetujuan SPM
Penerbitan SP2D
Dokumen yg menjadi sumber data terkait COA dan nilai uang pada LS Kontraktual yaitu
Kwitansi
Termin Kontrak
BAST
semua salah
peran PPK dalam proses pembayaran di SAKTI
Cetak SPP
Persetujuan SPP
Cetak SPM
Persetujuan SPM
Interkoneksi modul pembayaran dengan modul komitmen, kecuali
Data pagu
Supplier
Kontrak
BAST
Jika satker merencanakan mengajuakn SPM ke KPPN tanggal 27 November 2020 sebesar Rp649 miliar, maka pengajuan rencana penarikan dana harian ke KPPN dilakukan
11 Desember 2020
13 November 2020
24 November 2020
19 November 2020
Siapa yang memunyai kewenangan menguji kebenaran perhitungan tagihan di SPM
KPPN
KPA
PPK
PPSPM
Berikut ini bukan merupakan kewenangan PPK pada saat melakukan pengujian atas bukti hak tagih
kebenaran, keabsahan serta akibat yang timbul daripenggunaan surat bukti mengenai hak tagih kepada negara
ketersediaan pagu sesuai BAS pada SPP dengan DIPA/POK
kelengkapan dokumen tagihan
kebenaran perhitungan tagihan
Resume tagihan sebagai dasar penerbitan SP2D diterbitkan ole
Supplier
KPPN
PPSPM
PPK
Pada seksi pencairan dana di KPPN, kewenagan melakukan review tagihan adalah tugas dari
Staf fungsional
Staf front office
Kepala seksi
Staf middle office
berikut termasuk 3 kunci pengelolaan secara aktif, kecuali
Menyimpan uang sebanyak mungkin di Bendahara Negara
Menggunakan sistem informasi pengelolaan kas
Memprediksi secara akurat arus masuk dan keluar
Meminimalisir biaya pelelangan dan biaya layanan perbankan
Lembaga yang memperhatikan rekomendasi likuiditas dan pasar untuk proyeksi arus kas adalah
Asset and Loan Management Committee
Asset and Loan Maintenance Committee
Asset Liability Maintenance Committee
Asset Liability Management Committee
Berikut adalah tujuan dari pengelolaan kas, kecuali
memastikan ketersediaan kas
memastikan tindakan efektif dalam optimalisasi penerimaan surplus kas
memastikan penyediaan kas bagi semua KL kapanpun
memastikan pembayaran tepat waktu kepada pemasok KL
Treasury Single Account adalah
suatu konsolidasi non kas dan pengawasan saldo di rekening pengeluaran
suatu sistem pengeluaran negara
suatu rekening yang digunakan untuk penerimaan dan pengeluaran negara, dan dikonsolidasikan
suatu metode pemantauan pengelolaan utang pemerintah
Tahapan penerapan TSA di Indonesia yang benar
Konsolidasi Kas dalam TSA (A)
TSA untuk Rekening Pengeluaran (B)
Penerapan TNP untuk Rekening Satker (C)
TSA untuk Rekening Penerimaan (D)
A - B - C - D
A - B - D - C
D - B - A - C
D - C - B - A
Rekening berikut berada di Bank Komersial, kecuali
Rekening Pengeluaran
Rekening Bank Operasional I/II
Rekening Persepsi
Rekening Lainnya/SAL
Berikut adalah prinsip pengelolaan TSA, kecuali
rekening pemerintah bersaldo nihil di akhir hari
penerimaan ditransfer pada hari yang sama
pengeluaran ditransfer pada setiap saat
optimalisasi idle cash
Mekanisme konsolidasi dari seluruh rekening Pemerintah pada bank umum tertentu tanpa harus melakukan pemindahbukuan disebut dengan istilah
Treasury National Account
Treasury Notional Account
Treasury National Pooling
Treasury Notional Pooling
Berikut ini adalah fungsi yang terdapat dalam modul kas SPAN, kecuali
pengaturan rekening Bendahara Umum Negara
pengaturan rekening Bank Komersil
perencanaan kas
rekonsiliasi bank
Berikut ini termasuk Rekening BUN, kecuali
Rekening BUN
Rekening Transito
Rekening Pengesahan
Rekening Penerimaan
Berikut adalah bagian dari setup rekening yang dilakukan Dit. PKN, kecuali
inout kepemilikan rekening
input penggunaan rekening
input status rekening
input pengendalian rekening
Hubungan Modul Kas dengan Modul Pembayaran, kecuali
Modul pembayaran menyediakan payment term untuk rencana kas
Modul pembayaran menyediakan SP2D untuk rekonsiliasi bank
Modul pembayaran menyediakan kebutuhan dana untuk transfer bank
modul pembayaran menyediakan budget allotment untuk rencana kas
Hubungan antara modul kas dengan modul pembiayaan adalah
Modul pembiayaan menyediakan catatan penerimaan untuk posisi kas
Modul pembiayaan menyediakan perkiraan pembiayaan untuk rencana kas
Modul pembiayaan menyediakan budget allotment untuk posisi kas
Modul pembiayaan menyediakan kontrak untuk rencana kas
Indikator validitas Laporan Arus Kas KPPN adalah
Laporan Konsolidasi Kas KPPN wajar dan dapat dijelaskan
Laporan Rekonsiliasi CM GL wajar dan dapat dijelaskan
Laporan rekonsiliasi rekening koran dengan status "unreconciled" nihil
Laporan transaksi nihil
Berikut adalah status dalam rekonsiliasi bank, kecuali
Reconciled
Rekonsiliasi Baru
Belum Direkonsiliasi
Unreconciled
