Font size
S
M
L
XL
WorksheetsPerpajakan Bendahara Pengeluaran
Total questions: 110
Worksheet time: 1hrs 23mins
Name
Class
Date
1.
Yang termasuk unsur-unsur pajak adalah….
a)
dipungut oleh negara berupa barang
b)
ada jasa timbal secara langsung bagi penyetor pajak
c)
dipungut berdasarkan Undang-undang
d)
digunakan untuk membiayai Satker dimana bendahara menyetor pajak
2.
Berikut adalah kewajiban materiil bendahara pengeluaran adalah….
a)
mendaftarkan diri
b)
menghitung pajak terutang
c)
membukukan
d)
melapor
3.
Format NPWP adalah….
a)
dua digit pertama adalah status wajib pajak
b)
enam digit kedua adalah identitas wajib pajak
c)
satu digit ketiga adalah nomor registrasi
d)
tiga digit keempat adalah kode KPP
4.
Berikut adalah kode akun yang digunakan untuk menyetor PPh pasal 23….
a)
411121
b)
411122
c)
411123
d)
411124
5.
Berikut adalah kode jenis setoran yang digunakan untuk menyetor PPh pasal 22 yang dipungut oleh bendahara pengeluaran APBN….
a)
900
b)
910
c)
920
d)
930
6.
Batas waktu selambat-lambatnya pelaporan PPh pasal 22 adalah….
a)
7 (tujuh hari hari setelah masa pajak berakhir)
b)
14 (empat belas hari setelah masa pajak berakhir
c)
20 (dua puluh hari setelah masa pajak berakhir
d)
akhir bulan setelah masa pajak berakhir
7.
Keterlambatan SPT Masa Pasal 21, oleh bendahara dapat dikenakan sanksi….
a)
Rp 500.000,00
b)
Rp 50.000,00
c)
Rp 1.000.000,00
d)
Rp 100.000,00
8.
Keterlambatan penyetoran PPh Pasal 21, oleh bendahara dapat dikenakan sanksi….
a)
bunga sebesar 2% per bulan
b)
Rp 100.000,00
c)
Rp 500.000,00
d)
Rp 1.000.000,00
9.
Berikut jangka waktu penyetoran pajak oleh bendahara atas pembayaran dari dana uang persediaan yang benar adalah….
a)
penyetoran PPh pasal 21 selambat-lambatnya tujuh hari setelah tanggal pembayaran
b)
penyetoran PPh pasal 22 selambat-lambatnya tanggal 10 setelah masa pajak berakhir
c)
penyetoran PPh pasal PPh pasal 23 selambat-lambatnya pada akhir hari kerja
d)
penyetoran PPN selambat-lambatnya tanggal 10 setelah masa pajak berakhir
10.
Berikut jangka waktu pelaporan pajak terutang yang benar adalah….
a)
pelaporan PPh pasal 21 selambat-lambatnya tanggal 20 setelah masa pajak berakhir
b)
pelaporan PPh pasal 22 selambat-lambatnya tanggal 10 setelah masa pajak berakhir
c)
pelaporan pasal PPh pasal 23 tanggal 10 setelah masa pajak berakhir
d)
pelaporan PPN selambat-lambatnya tanggal 14 setelah masa pajak berakhir
11.
Yang bukan merupakan bentuk dari Bukti Penerimaan Negara adalah….
a)
dokumen bukti pembayaran yang diterbitkan Bank/Pos Persepsi, untuk pembayaran/penyetoran melalui Teller dengan Kode Billing
b)
struk bukti transaksi, untuk pembayaran melalui ATM dan EDC
c)
dokumen elektronik, untuk pembayaran/penyetoran melalui internet banking
d)
kuitansi bank untuk pembayaran melalui Teller Bank/Pos Persepsi dengan menggunakan SSP/SSP PBB
12.
Kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak yang diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara jabatan dimulai sejak….
a)
Wajib Pajak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
b)
Wajib Pajak terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak
c)
Wajib Pajak memiliki penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
d)
Wajib Pajak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan perpajakan
13.
Berikut adalah pernyataan yang benar terkait NPWP Bendahara Pengeluaran adalah….
a)
Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak
b)
apabila terjadi mutasi pegawai yang mengakibatkan bendahara yang bersangkutan diganti oleh pegawai lain, harus mendaftarkan diri untuk mendapat NPWP baru
c)
persyaratan objektif adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan
d)
persyaratan subjektif adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan/ pemungutan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan
14.
Sanksi yang dikenakan terhadap setiap orang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara diberikan sanksi seperti dibawah ini kecuali….
a)
penjara paling singkat 6 (enam) bulan
b)
penjara paling lama 6 (enam) tahun
c)
denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau kurang dibayar
d)
denda paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak terutang yang tidak
15.
Keterlambatan penyampaian SPT Masa PPN, oleh bendahara dapat dikenakan sanksi….
a)
Rp 500.000,00
b)
Rp 50.000,00
c)
Rp 1.000.000,00
d)
Rp 100.000,00
16.
Berikut ini yang tidak termasuk subjek pajak dalam negeri adalah….
a)
orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari (tidak harus berturut-turut) dalam jangka waktu 12 bulan
b)
orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia
c)
badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia dimana pembentukannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan
d)
warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak
17.
Yang bukan termasuk penghasilan yang merupakan objek pajak penghasilan adalah…
a)
penghasilan dari pekerjaan dan pekerjaan bebas
b)
penghasilan dari usaha dan kegiatan
c)
penghasilan dari hadiah undian
d)
penghasilan dari bantuan atau sumbangan dan harta hibahan
18.
Iwan adalah PNS dengan status kawin dengan 1 anak maka PTKP yang bisa dikurangkan terhadap penghasilan Iwan adalah….
a)
Rp 54.000.000,00
b)
Rp 58.500.000,00
c)
Rp 63.000.000,00
d)
Rp 67.500.000,00
19.
Atas pembayaran honorarium kepada Pegawai Negeri Sipil golongan III/a dikenakan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 sebesar….
a)
15% dari penghasilan bruto bersifat final
b)
5% dari penghasilan bruto
c)
15% dari penghasilan neto
d)
tidak dipotong pajak
20.
Dasar Pengenaan Pajak PPh pasal 21 atas pembayaran yang dilakukan oleh bendahara kepada penerima penghasilan yang berkedudukan sebagai tenaga ahli adalah….
a)
15% dari penghasilan bruto
b)
5% dari penghasilan bruto
c)
20% dari penghasilan bruto
d)
50% dari penghasilan brutto
21.
Andi dipekerjakan secara harian dengan honorarium sebesar Rp470.000,00 per hari. Atas pembayaran terhadap Andi bendahara memotong pajak sebesar….
a)
Rp 8.500,00
b)
Rp 18.000,00
c)
Rp 1.000,00
d)
Rp 3.500,00
22.
Objek pemungutan Pajak Penghasilan pasal 22 adalah....
a)
penghasilan yang dari kegiatan, jasa, atau pekerjaan sehubungan dengan hubungan kerja
b)
penghasilan yang diterima karena adanya pembayaran jasa yang dilakukan oleh badan
c)
pembayaran sehubungan dengan penyerahan barang karena adanya kegiatan pembelian
d)
penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak
23.
Apabila penyedia bara/jasa yang dikenakan pemungutan pajak penghasilan pasal 22 tidak memiliki NPWP dikenakan sanksi berupa....
a)
denda sebesar 2% per bulan
b)
tambahan tarif sebesar 100% dari penghasilan bruto
c)
denda sebesar 100% dari pajak yang seharusnya dipungut
d)
denda sebesar 20% dari pajak yang seharusnya dipungut
24.
Bendahara melakukan pembayaran sewa mesin fotokopi sebesar Rp500.000,00 dikenakan….
a)
PPh pasal 23 sebesar 'Rp 10.000,00
b)
PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 'Rp .10.000,00
c)
tidak dikenakan Pajak Penghasilan
d)
PPh pasal 23 sebesar 'Rp 7.500,00
25.
Tarif pajak penghasilan pasal 26 yang dipotong oleh bendahara adalah Sebesar….
a)
20% dari jumlah pembayaran/bruto
b)
15% dari jumlah pembayaran /bruto
c)
5% dari jumlah pembayaran /bruto
d)
20% dari jumlah pembayaran neto
26.
Besarnya pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan berupa sewa tanah dan/atau bangunan adalah…..
a)
0.05
b)
0.1
c)
0.15
d)
0.2
27.
Tarif PPh final jasa konstruksi untuk perencana konstruksi oleh penyedia jasa yang telah memiliki kualifikasi usaha adalah…..
a)
0.04
b)
0.1
c)
0.02
d)
0.06
28.
Bendahara melakukan pembayaran Sewa gedung sebesar Rp1.500.000,00 (tidak termasuk PPN) terhadap pembayaran tersebut dikenakan pajak penghasilan sebesar
a)
PPh pasal 23 sebesar 'Rp 30.000,00
b)
PPh pasal 23 sebesar 'Rp 150.000,00
c)
PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 'Rp 30.000,00
d)
PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 'Rp 150.000,00
29.
Bendahara melakukan pembayaran pengadaan ATK sebesar Rp1.500.000,00 (tidak termasuk PPN) kepada UD Bobo. UD Bobo tidak mempunyai NPWP. Terhadap pembayaran tersebut bendahara memungut PPh sebesar…..
a)
PPh pasal 22 sebesar 'Rp 45.000,00
b)
PPh pasal 22 sebesar 'Rp 22.500,00
c)
PPh pasal 23 sebesar 'Rp 30.000,00
d)
tidak dikenakan Pajak Penghasilan
30.
Kode jenis setoran PPh pasal 22 untuk pemungutan pajak yang dilakukan oleh bendahara APBN adalah….
a)
100
b)
900
c)
910
d)
920
31.
Undang-undang yang mengatur tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM), adalah….
a)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000
b)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1985
c)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009
d)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007
32.
Berikut ini merupakan pembayaran yang tidak dipungut Pajak pertambahannilai barang/jasa, kecuali….
a)
pembayaran untuk pembebasan tanah
b)
pembayaran pembelian beras
c)
pembayaran atas pembelian makanan catering
d)
pembayaran atas pembelian ATK sebesar Rp1.200.000,00
33.
Berikut ini adalah termasuk jasa yang dipungut PPN adalah….
a)
jasa perhotelan
b)
jasa kesenian/hiburan
c)
jasa pelayanan medis
d)
jasa sewa gedung
34.
Bendahara melakukan pembayaran atas pembelian ATK sebesar Rp10.000.000 (harga termasuk PPN) berapakah PPN yang dipungut oleh bendahara….
a)
Rp 100.000,00
b)
Rp 90.909,00
c)
Rp 90.000,00
d)
Rp 110.000,00
35.
Faktur pajak adalah….
a)
bukti pemungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak atau sebagai bukti pemungutan pajak karena impor barang kena pajak
b)
bukti setoran Pajak Pertambahan Nilai barang/jasa atau Pajak Penjualan Barang Mewah yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak
c)
bukti pelaporan Pajak Pertambahan Nilai barang/jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak
d)
bukti pungutan Pajak Pertambahan Nilai barang/jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah yang dibuat oleh bendahara
36.
Pembelian alat-alat tulis kantor (ATK) sebesar Rp 1.000.000,00 dikenakan pemungutan PPN oleh bendahara sebesar….
a)
10% x Rp1.000.000,00
b)
10/110 x Rp 1.000.000,00
c)
10% x (Rp 1.000.000,00 - PPh pasal 22)
d)
tidak dipungut
37.
Pembayaran pembebasan tanah oleh bendahara dikenakan PPN sebesar….
a)
10% x nilai penggantian
b)
10/100 x nilai penggantian
c)
5% x nilai penggantian
d)
tidak dipungut
38.
Atas pengadaan komputer dengan nilai pembayaran sebesar Rp9.350.000,00 (harga sudah termasuk PPN) dikenakan pemungutan PPN oleh bendahara sebesar….
a)
Rp 935.000,00
b)
Rp 850.000,00
c)
Rp 425.000,00
d)
Rp 467.500,00
39.
Pajak Penjualan Barang Mewah hanya dipungut oleh bendahara dalam hal….
a)
PKP penyedia barang bertindak selaku pabrikan dari barang kena pajak yang tergolong mewah
b)
PKP penyedia barang bertindak selaku pedagang besar
c)
PKP penyedia barang bertindak selaku pengusaha kecil
d)
PKP penyedia barang bertindak selaku agen tunggal
40.
Pemungutan PPN oleh bendahara harus dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak paling lambat pada….
a)
tanggal 10 bulan berikutnya
b)
tanggal 20 bulan berikutnya
c)
akhir bulan berikutnya
d)
tiga bulan setelah tahun pajak berakhir
41.
Bendahara membeli konsumsi ke toko kue "Enak" sebesar Rp.3.000.000,00. Atas pembayaran tersebut bendahara….
a)
Memungut PPN senilai Rp.300.000,00
b)
Memungut PPN senilai Rp.272.727,00
c)
Memungut PPN senilai Rp.272.272,00
d)
Tidak memungut PPN
42.
Apabila bendahara terlambat menyampaikan SPT PPN maka dikenakan sanksi….
a)
denda 2% setiap bulan keterlambatan
b)
denda sebesar Rp500.000,00
c)
denda sebesar Rp100.000,00
d)
tidak dikenakan denda
43.
Faktur pajak adalah bukti pungut yang dibuat oleh PKP atas pemungutan….
a)
PPh pasal 22
b)
PPN
c)
PPh pasal 23
d)
PPh pasal 4 ayat 2
44.
Bendahara melakukan transaksi pembayaran jasa catering kepada CV Usaha Catering senilai Rp.5.000.000,00. Atas transaksi ini bendahara
a)
Memungut PPN senilai Rp.500.000,00
b)
Memungut PPN senilai Rp.454.545,00
c)
Memungut PPN senilai 454.454,00
d)
Tidak memungut PPN
45.
Berapakah dasar pengenaan pajak untuk menghitung PPN atas pembelian ATK senilai Rp.33.000.000,00….
a)
Rp.33.000.000,00
b)
Rp.30.000.000,00
c)
Rp.3.300.000,00
d)
Rp.3.000.000,00
46.
Objek pemungutan bea meterai adalah….
a)
dokumen
b)
surat tanda/struk
c)
kuitansi
d)
perjanjian
47.
Dokumen yang harus bayar bea meterai adalah….
a)
dokumen yang akan digunakan sebagai alat bukti di peradilan dalam keadaan yang bersifat pidana
b)
dokumen yang akan digunakan sebagai alat bukti di peradilan dalam keadaan yang bersifat perdata
c)
dokumen yang akan digunakan sebagai bukti kepemilikan
d)
dokumen pemerintah yang dikeluarkan untuk diberikan kepada orang dan/atau badan
48.
Dokumen yang dibuat oleh satu pihak, mulai terutang bea meterai pada saat….
a)
pada saat dokumen ditandatangani untuk memperoleh pembayaran
b)
pada saat dokumen selesai dibuat dan ditandatangani oleh pihak yang berkepentingan
c)
pada saat dokumen selesai dibuat, diserahkan dan diterima oleh pihak yang berkepentingan
d)
pada saat dokumen memperoleh pengesahan dari yang berhak menerima
49.
Dokumen yang dibuat oleh lebih dari satu pihak mulai terutang bea meterai pada saat….
a)
dokumen disahkan oleh Notaris/PPAT
b)
dokumen diterima oleh bendahara
c)
dokumen selesai ditandatangani oleh pihak-pihak yang berkepentingan
d)
dokumen digunakan untuk memperoleh pembayaran
50.
Dokumen yang dibuat di luar negeri, terutang bea meterai pada saat.…
a)
dokumen digunakan di Indonesia
b)
dokumen ditandatangani oleh pihak yang berkepentingan
c)
dokumen memperoleh pengesahan dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia
d)
dokumen dilegalisir oleh Departemen Luar Negeri
51.
Dokumen yang tidak dikenakan bea meterai, kecuali….
a)
surat penyimpanan barang
b)
bukti pengiriman barang
c)
tanda bukti penerimaan uang negara dari kas negara
d)
kuitansi pembayaran ATK senilai Rp.300.000,00
52.
Tata cara pelunasan bea meterai adalah sebagai berikut, kecuali….
a)
menggunakan kertas meterai
b)
menggunakan mesin tera bea meterai
c)
menyetorkan secara tunai bea meterai
d)
menggunakan alat cetak
53.
Kewajiban pemenuhan bea meterai menjadi daluwarsa apabila telah melampaui.…
a)
3 tahun
b)
5 tahun
c)
8 tahun
d)
10 tahun
54.
Bea meterai atas kuitansi dengan nilai sebesar Rp.1.000.000,00 dikenakan bea meterai sebesar….
a)
Rp 6.000,00
b)
Rp 3.000,00
c)
Rp 3000,00 ditambah sanksi denda 200%
d)
tidak terutang bea meterai
55.
Bea meterei atas surat perjanjian yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di peradilan dikenakan bea meterai sebesar….
a)
Rp 6.000,00
b)
Rp 3.000,00
c)
Rp 6.000,00 ditambah denda keterlambatan sebesar 200%
d)
tidak terutang bea meterai
56.
Bea meterei atas kuitansi dengan nilai sebesar Rp.250.000,00 dikenakan bea meterai sebesar….
a)
Rp 6.000,00
b)
Rp 3.000,00
c)
Rp 6.000,00 ditambah denda keterlambatan sebesar 200%
d)
tidak terutang bea meterai
57.
Tanda terima gaji senilai Rp.5.000.000,00 dikenakan bea meterai sebesar….
a)
Rp 6.000,00
b)
Rp 3.000,00
c)
Rp 6.000,00 ditambah denda keterlambatan sebesar 200%
d)
tidak terutang bea meterai
58.
Kuitansi perjalanan dinas senilai Rp.4.000.000,00 dikenakan bea meterai sebesar….
a)
Rp 6.000,00
b)
Rp 3.000,00
c)
Rp 6.000,00 ditambah denda keterlambatan sebesar 200%
d)
tidak terutang bea meterai
59.
Berikut adalah dokumen yang tidak dikenakan bea meterai, Kecuali….
a)
Surat Penyimpanan barang
b)
Konosemen
c)
Kuitansi pembelian ATK senilai Rp.300.000,00
d)
Bukti penerimaan barang
60.
Dokumen yang dibuat oleh lebih dari satu pihak terutang bea meterai pada saat….
a)
Ditandatangani oleh kedua belah pihak
b)
Diserahkan
c)
Diterima
d)
Dibuat
61.
Pembayaran oleh Bendahara Pengeluaran atas belanja barang sebesar Rp2.500.000,00 dari penyedia yang tidak ber NPWP dan bukan PKP adalah....
a)
PPh pasal 22 dengan tarif 3 % dan PPN
b)
PPh pasal 22 sebesar 3%
c)
PPN dengan tarif 10%
d)
PPh pasal 23
62.
Bendahara melakukan pembayaran honorarium pejabat pengadaan kepada Iwan, golongan III/a. Atas pembayaran tersebut bendahara memotong PPh sebesar....
a)
PPh pasal 21 sebesar 15%
b)
PPh pasal 21 sebesar 5%
c)
PPh pasal 21 sebesar 0%
d)
PPh pasal 21 sebesar 5% x (50% x honorarium)
63.
Penghasilan Kena Pajak yang diperoleh wajib pajak orang pribadi dengan jumlah paling banyak 50 juta dikenakan tarif PPh sebesar….
a)
0.05
b)
0.1
c)
0.15
d)
0.25
64.
Besarnya PTKP dalam satu tahun pajak ditentukan oleh kondisi atau keadaan wajib pajak pada….
a)
awal memiliki status sebagai wajib pajak
b)
1 Januari tahun pajak berjalan
c)
31 Desember tahun pajak sebelumnya
d)
bulan pertama menerima gaji/penghasilan
65.
Iwan Prayitno adalah seorang PNS dengan status K/3, Penghasilan Tidak Kena Pajak yang bisa dikurangkan terhadap penghasilannya, sebesar....
a)
Rp 58.500.000,00
b)
Rp 63.000.000,00
c)
Rp 67.500.000,00
d)
Rp 72.000.000,00
66.
Saat terutang Pajak Penghasilan pasal 22 atas pembelian barang yang dananya berasal dari APBN/D adalah....
a)
pada saat dilakukannya kontrak pengadaan barang
b)
pada saat penyerahan barang
c)
pada saat dilakukan pembayaran
d)
pada saat pembelian barang
67.
Pajak Penghasilan Pasal 26 adalah.…
a)
pemotongan pajak penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima oleh wajib pajak karena adanya hubungan kerja
b)
pemotongan pajak penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun, yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri selain Bentuk Usaha Tetap di Indonesia
c)
pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima orang asing yang telah memilih untuk dikukuhkan sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri
d)
pemotongan pajak penghasilan dengan nama dan dalam bantuan apapun yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah selaku subyek pajak dalam negeri
68.
Bendahara satker A melakukan transaksi pembayaran Jasa catering kepada CV Rindu Catering sebesar Rp10.000.000,00. Terhadap pembayaran tersebut dikenakan pajak....
a)
PPN dan PPh Pasal 22
b)
PPN dan PPh Pasal 23
c)
PPN
d)
PPh Pasal 23
69.
Terhadap transaksi pemeliharaan gedung kepada CV Maju Kontruksindo seorang pengusaha kontruksi yang mempunyai Izin Usaha Jasa Kontruksi dikenakan Pajak Penghasilan....
a)
PPh Pasal 23
b)
PPh Pasal 22
c)
PPh Pasal 4 (2)
d)
PPh Pasal 26
70.
Berikut adalah transaksi yang tidak dibebaskan dari pungutan PPN....
a)
pembelian makanan dari warung padang
b)
pembelian beras untuk bahan makanan tahanan
c)
jasa akomodasi penginapan ke Park Hotel
d)
jasa pengiriman surat ke PT Kertagaya Pusaka
71.
Bendahara melakukan pembayaran jasa sewa mesin fotocopy kepada CV Usaha Sewa (Tidak ber NPWP) senilai Rp.800.000,00. Terhadap pembayaran itu maka dikenakan PPh….. sebesar....
a)
PPh pasal 22 sebesar Rp.12.000
b)
PPh pasal 22 sebesar Rp.24.000
c)
PPh pasal 23 sebesar Rp.16.000
d)
PPh pasal 23 sebesar Rp.32.000
72.
Bendahara membayarkan uang makan kepada Andi seorang PNS Golongan III/d sebesar Rp.700.000,00, terhadap pembayaran tersebut Bendahara memotong PPh pasal 21 sebesar
a)
Tidak dipotong
b)
Rp. 35.000,00
c)
Rp. 70.000,00
d)
Rp. 105.000,00
73.
Bendahara Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan melakukan pembayaran kepada CV Datacom untuk melakukan pembuatan website, terhadap pembayaran tersebut bendahara memotong….
a)
PPh Pasal 21
b)
PPh Pasal 22
c)
PPh Pasal 23
d)
PPh Pasal 4 (2)
74.
Atas pemotongan pajak atas pembayaran pembelian ATK, bendahara harus menyetor dan melaporkan paling lambat….
a)
penyetoran 7 hari setelah pembayaran, pelaporan tanggal 20 bulan berikutnya
b)
penyetoran 10 hari setelah masa pajak berakhir, pelaporan 20 hari setelah masa pajak berakhir
c)
penyetoran 7 hari setelah pembayaran, pelaporan 14 hari setelah masa pajak berakhir
d)
penyetoran 7 hari setelah pembayaran, pelaporan akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir
75.
Bendahara pada KPP Pratama Bogor memungut PPh atas pembayaran honorarium narasumber. Atas pemungutan tersebut, batas waktu paling lambat bendahara harus menyetor dan melaporkannya adalah….
a)
penyetoran 7 hari setelah pembayaran, pelaporan tanggal 20 bulan berikutnya
b)
penyetoran 7 hari setelah pembayaran, pelaporan tanggal 10 bulan berikutnya
c)
penyetoran tanggal 10 bulan berikutnya, pelaporan tanggal 20 bulan berikutnya
d)
penyetoran tanggal 10 bulan berikutnya, pelaporan akhir bulan berikutnya
76.
Satker KPP Pratama mengadakan kegiatan Internal Corporate Value (ICV) dengan mengundang Jamil Azzaini (Ber NPWP) sebagai narasumber. Atas kegiatan itu, bendahara membayar honorarium sebesar Rp5.000.000,00. Atas pembayaran tersebut bendahara harus Memungut….
a)
PPh pasal 21 sebesar 15% x Rp.5.000.000
b)
PPh pasal 21 sebesar 5% x Rp.5.000.000
c)
PPh pasal 21 sebesar 5% x (50% x Rp.5.000.000)
d)
PPh pasal 21 sebesar 5% x ((50% x Rp.5.000.000)-PTKP)
77.
Satker KPP Pratama membayarkan honorarium kepada dr. Intan yang bekerja pada poliklinik satker tersebut sebesar Rp.6.000.000,00/bulan. Dr. Intan ber NPWP dan hanya bekerja di KPP Pratama. Atas pembayaran tersebut bendahara harus memungut…..
a)
PPh pasal 21 sebesar 15% x Rp.6.000.000
b)
PPh pasal 21 sebesar 5% x Rp.6.000.000
c)
PPh pasal 21 sebesar 5% x (50% x Rp.6.000.000)
d)
PPh pasal 21 sebesar 5% x ((50% x Rp.6.000.000)-PTKP)
78.
Tono adalah ketua kelompok tani "Maju Bersama" yang diundang mengikuti kegiatan sosialisasi di kementerian pertanian. Tono diberikan uang saku senilai Rp500.000,00 selama mengikuti kegiatan tersebut. Terhadap pembayaran tersebut….
a)
Dipotong PPh Pasal 21 sebesar Rp. 5% x Rp500.000,00
b)
Tidak dipotong
c)
Dipotong PPh Pasal 21 sebesar 15% x Rp500.000,00
d)
Dipotong PPh Pasal 21 sebesar 5 % x (50% x Rp500.000,00)
79.
Bendahara Satker Pusdiklat AP melakukan pembayaran atas pembelian peralatan kebersihan senilai 2 juta rupiah (termasuk PPN) kepada CV Palugada (PKP, ber NPWP). Berapakah pajak yang dipungut bendahara
a)
PPN senilai Rp.181.818,00 dan PPh Pasal 22 senilai Rp.36.363,00
b)
PPN senilai Rp.200.000,00 dan PPh Pasal 22 senilai Rp.27.000,00
c)
PPN senilai Rp.181.818,00
d)
PPN senilai Rp.200.000,00
80.
Bendahara membayarkan pengadaan catering kepada CV Indah Catering (PKP ber NPWP) senilai Rp. 6.000.000,00. Atas pembayaran tersebut bendahara memungut….
a)
PPN senilai Rp.545.454,00 dan PPh Pasal 22 senilai Rp.81.818,00
b)
PPN senilai Rp.545.454,00 dan PPh Pasal 23 senilai Rp.109.091,00
c)
PPh Pasal 22 senilai Rp.81.818,00
d)
PPh Pasal 23 senilai Rp.109.091,00
81.
Satker Pusdiklat Pajak melakukan pembayaran pemeliharaan Laptop sebesar Rp6.000.000,00 (termasuk PPN), dengan rincian pembelian sparepart Rp5.200.000,00 dan biaya jasa Rp800.000,00 kepada CV Datacomm (PKP, ber NPWP). Atas transaksi tersebut bendahara memotong/memungut pajak….
a)
PPN, PPh pasal 22 dan PPh pasal 23
b)
PPN, PPh pasal 22
c)
PPN dan PPh pasal 23
d)
PPN, PPh pasal 22 dan PPh pasal 4 (2)
82.
Bendahara Pusdiklat AP melakukan pembayaran perbaikan laptop kepada Andi (penyedia perorangan dan tidak ber NPWP) senilai Rp900.00,00. Atas transaksi tersebut, bendahara harus memungut/memotong pajak sebesar….
a)
PPh pasal 23 sebesar Rp.18.000,00
b)
PPh pasal 23 sebesar Rp.36.000,00
c)
PPh pasal 21 sebesar Rp.45.000,00
d)
PPh pasal 21 sebesar Rp.27.000,00
83.
Bendahara KP2KP Kualahulu melakukan pembayaran sewa ruko untuk kantor sementara kepada CV Sewa Ruko (PKP Ber NPWP) senilai Rp6.600.000,00. Atas transaksi tersebut, bendahara harus memungut/memotong pajak sebesar….
a)
PPN senilai Rp.600.000,00 dan PPh pasal 23 sebesar Rp.120.000,00
b)
PPN senilai Rp.600.000,00 dan PPh pasal 4 (2) sebesar Rp.600.000,00
c)
PPh pasal 23 sebesar Rp.120.000,00
d)
PPh pasal 4 (2) sebesar Rp.600.000,00
84.
Bendahara KP2KP Kualahulu melakukan pembayaran upah pemasangan gebalan rumput kepada Dono (Tidak Ber NPWP) sebesar Rp.500.000,00/hari selama 4 hari. Atas transaksi tersebut, bendahara harus memungut/memotong pajak sebesar….
a)
PPh Pasal 23 senilai Rp.80.000,00
b)
PPh Pasal 21 senilai Rp.120.000,00
c)
PPh pasal 21 sebesar Rp.12.000,00
d)
Tidak dipotong pajak
85.
Bendahara KP2KP Kualahulu melakukan pembayaran pemeliharaan kantor kepada CV Jaya Kontruksi (PKP Ber NPWP berkualifikasi usaha kontruksi kecil) sebesar Rp.4.400.000,00. Atas transaksi tersebut, bendahara harus memungut/memotong pajak sebesar….
a)
PPN Senilai Rp.400.000,00 dan PPh pasal 23 senilai Rp.80.000,00
b)
PPN Senilai Rp.440.000,00 dan PPh pasal 23 senilai Rp.88.000,00
c)
PPN Senilai Rp.400.000,00 dan PPh pasal 4 (2) senilai Rp.80.000,00
d)
PPN Senilai Rp.440.000,00 dan PPh pasal 4 (2) senilai Rp.88.000,00
86.
Kode akun dan jenis setoran untuk penyetoran PPh atas pembelian barang sebesar Rp5.000.000,00 oleh Bendahara Pengeluaran adalah....
a)
411122 / 100
b)
411122 / 900
c)
411122 / 910
d)
411122 / 920
87.
Salah satu bukti bahwa rekanan/penyedia barang/jasa adalah pengusaha kena pajak (PKP) adalah....
a)
rekanan memiliki NPWP
b)
rekanan memiliki SIUP
c)
rekanan memiliki laporan keuangan
d)
rekanan memiliki nomor seri faktur pajak dari KPP setempat
88.
Kode Akun untuk penyetoran PPh pasal 4 ayat 2 adalah….
a)
411121
b)
411122
c)
411124
d)
411128
89.
Faktur Pajak adalah.…
a)
bukti pemungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak atau sebagai bukti pungutan pajak karena impor Barang Kena Pajak
b)
bukti setoran Pajak Pertambahan Nilai Barang/Jasa atau Pajak Penjualan Barang Mewah yang dibuat Pengusaha Kena Pajak
c)
bukti pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Barang/Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak
d)
bukti pungutan Pajak Pertambahan Nilai Barang/Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah yang dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak
90.
Pada Format NPWP di samping. Huruf C menunjukkan kode….
a)
identitas wajib pajak
b)
nomor registrasi
c)
kode KPP
d)
status wajib pajak
91.
Bendahara Pengeluaran Satker A pada tanggal 15 April 2020 telah memungut PPh pasal 22. Terhadap pemungutan tersebut penyetoran pajak harus dilakukan selambat-lambatnya....
a)
tanggal 10 Mei 2020
b)
tanggal 14 Mei 2020
c)
tanggal 31 April 2020
d)
tanggal 22 April 2020
92.
Batas pelaporan SPT PPh pasal 4 (2) oleh Bendahara Pengeluaran Adalah….
a)
20 hari setelah masa pajak berakhir
b)
14 hari setelah masa pajak berakhir
c)
7 hari setelah masa pajak berakhir
d)
akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir
93.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jenis dokumen yang tidak dikenakan bea meterai adalah....
a)
surat perjanjian dan surat-surat lain yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata
b)
akta- akta notaris termasuk salinannya
c)
akta-akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah/PPAT termasuk salinannya
d)
tanda terima gaji, uang tunggu dan pembayaran lain yang ada kaitannya dengan hubungan kerja serta surat-surat yang diserahkan untuk mendapatkan pembayaran itu
94.
Untuk bea meterai yang dibuat di luar negeri, terutang bea meterai pada….
a)
saat selesai ditandatangani oleh pihak-pihak yang berkepentingan
b)
saat dokumen selesai dibuat dan diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan
c)
saat dokumen akan digunakan di Indonesia
d)
saat dokumen akan digunakan sebagai alat bukti di peradilan
95.
Tanda penerimaan uang yang mempunyai nilai nominal lebih dari Rp250.000,00 sampai dengan Rp1.000.000,00 dikenakan bea meterai sebesar….
a)
Rp 6.000,00
b)
Rp 3.000,00
c)
tidak ada bea meterai/tidak dipungut
d)
bea meterai bisa dilakukan dengan pelunasan kemudian
96.
Bendahara Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan melakukan pembayaran service mobil kepada CV Bengkel Mobil, terhadap pembayaran tersebut bendahara memotong….
a)
PPh pasal 21
b)
PPh pasal 22
c)
PPh pasal 23
d)
PPh pasal 4 (2)
97.
Bendahara Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan melakukan pembayaran jasa konsultan perencana kontruksi kepada CV Konsultan Indonesia, terhadap pembayaran tersebut bendahara memotong….
a)
PPh pasal 21
b)
PPh pasal 22
c)
PPh pasal 23
d)
PPh pasal 4 (2)
98.
Bendahara Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan melakukan pembayaran service laptop kepada Andi Ansar (penyedia perorangan) terhadap pembayaran tersebut bendahara memotong….
a)
PPh pasal 21
b)
PPh pasal 22
c)
PPh pasal 23
d)
PPh pasal 4 (2)
99.
Atas pemotongan pajak pembayaran service kendaraan bermotor kepada UD Bengkel motor, bendahara harus menyetor dan melaporkan paling lambat….
a)
penyetoran 7 hari setelah pembayaran, pelaporan 20 hari setelah masa pajak berakhir
b)
penyetoran 7 hari setelah pembayaran, pelaporan tanggal 10 bulan berikutnya
c)
penyetoran tanggal 10 bulan berikutnya, pelaporan tanggal 20 bulan berikutnya
d)
penyetoran tanggal 10 bulan berikutnya, pelaporan akhir bulan berikutnya
100.
Atas pemotongan pajak pembayaran jasa konsultan kontruksi kepada CV Kontruksi Indonesia, bendahara harus menyetor dan melaporkan paling lambat….
a)
penyetoran 7 hari setelah pembayaran, pelaporan 20 hari setelah masa pajak berakhir
b)
penyetoran 7 hari setelah pembayaran, pelaporan tanggal 10 bulan berikutnya
c)
penyetoran tanggal 10 bulan berikutnya, pelaporan tanggal 20 bulan berikutnya
d)
penyetoran tanggal 10 bulan berikutnya, pelaporan akhir bulan berikutnya
101.
Atas pemotongan pajak pembayaran service laptop kepada Andi Berlianto (Penyedia perorangan), bendahara harus menyetor dan melaporkan paling lambat….
a)
penyetoran 7 hari setelah pembayaran, pelaporan 20 hari setelah masa pajak berakhir
b)
penyetoran 7 hari setelah pembayaran, pelaporan tanggal 10 bulan berikutnya
c)
penyetoran tanggal 10 bulan berikutnya, pelaporan tanggal 20 bulan berikutnya
d)
penyetoran tanggal 10 bulan berikutnya, pelaporan akhir bulan berikutnya
102.
Bendahara pada KPP Pratama Bogor memungut PPh atas pembelian komputer. Atas pemungutan tersebut, batas waktu paling lambat bendahara harus menyetor dan melaporkannya adalah….
a)
penyetoran 7 hari setelah pembayaran, pelaporan 20 hari setelah masa pajak berakhir
b)
penyetoran 7 hari setelah pembayaran, pelaporan tanggal 10 bulan berikutnya
c)
penyetoran tanggal 10 bulan berikutnya, pelaporan tanggal 20 bulan berikutnya
d)
penyetoran tanggal 10 bulan berikutnya, pelaporan akhir bulan berikutnya
103.
Bendahara pada KPP Pratama Bogor memungut PPh atas pembelian komputer. Akun dan kode jenis setoran atas pemungutan adalah….
a)
412111/910
b)
411122/910
c)
411122/900
d)
411122/920
104.
Bendahara pada KPP Pratama Bogor memotong PPh atas service kendaraan bermotor kepada UD Bengkel Motor. Akun dan kode jenis setoran atas pajak tersebut adalah….
a)
411123/100
b)
411123/104
c)
411124/100
d)
411124/104
105.
Bendahara pada KPP Pratama Bogor memotong PPh atas pembayaran jasa konsultan perencana kontruksi kepada CV Konsultan Indonesia. Akun dan kode jenis setoran atas pajak tersebut adalah….
a)
411124/100
b)
411124/104
c)
411128/402
d)
411128/409
106.
Bendahara pada KPP Pratama Bogor memotong PPh atas penyedia yang mempunyai omset bruto tertentu atas sewa mesin foto kopi kepada CV Sewa Kopi. Akun dan kode jenis setoran atas pajak tersebut adalah….
a)
411124/100
b)
411124/104
c)
411128/402
d)
411128/420
107.
Bendahara pada KPP Pratama Bogor memotong PPh atas service laptop kepada Andi Berlianto (Penyedia perorangan). Akun dan kode jenis setoran atas pajak tersebut adalah….
a)
411124/100
b)
411124/104
c)
411121/100
d)
411121/402
108.
Berikut adalah dokumen yang tidak dikenakan bea meterai….
a)
kuitansi pembayaran pembelian ATK untuk keperluan kantor sebesar Rp300.000,00
b)
bukti pembayaran gaji kepada pegawai senilai Rp8.000.000,00
c)
Surat Perjanjian Kerja dengan penyedia
d)
kuitansi renovasi gedung senilai Rp.1.000.000,00
109.
Kuitansi pembayaran service laptop senilai Rp.400.000 dikenakan meterai….
a)
Rp.3000
b)
Rp6.000,00
c)
Rp5.000,00
d)
tidak dikenakan
110.
Masa kadaluawarsa kewajiban pemenuhan bea materai dan denda administrasinya adalah….
a)
2 Tahun
b)
4 Tahun
c)
5 Tahun
d)
8 tahun
Reset
