Wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

PANCASILA 2

Total questions: 20

Worksheet time: 20mins

Name
Class
Date
1.

1. Dalam pelaksanaan Pemilu, sering kali muncul dinamika politik yang sarat dengan isu SARA, penyebaran hoaks, dan penggunaan politik identitas. Fenomena ini memicu kekhawatiran akan terjadinya disintegrasi bangsa. Bagaimana seharusnya Pancasila diposisikan dalam menghadapi dinamika politiktersebut dari sudut pandang politis?

a)

A. Sebagai dasar pembenaran untuk mengatur pembatasan terhadap kebebasan

berpendapat yang berlebihan.

b)

B. Sebagai landasan moral dalam membangun proses politik yang adil dan

menjunjung tinggi persatuan.

c)

C. Sebagai norma hukum yang dapat menggantikan seluruh aturan teknis dalam pemilu.

d)

D. Sebagai konsep ideal yang lebih cocok diterapkan dalam pendidikan daripada praktik politik langsung.

2.

2. Di sebuah perusahaan milik negara, perempuan sering diabaikan untuk posisi strategis

meskipun memiliki kualifikasi setara dengan laki-laki. Dalam rekrutmen, perempuan dianggap kurang pantas memimpin karena budaya patriarki masih kuat. Akibatnya, kesempatan kerja dan pengembangan karier bagi perempuan menjadi terbatas. Analisis sila-sila Pancasila terhadap fenomena ini adalah melanggar sila …

a)

A. Persatuan Indonesia karena mengabaikan potensi seluruh warga bangsa

b)

B. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab karena menolak kesetaraan martabat manusia

c)

C. Kerakyatan karena partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan dihambat

d)

D. Keadilan Sosial karena akses pemerataan kesempatan kerja tidak diberikan

setara

3.

3. Dalam membahas gejala sosial, seorang peneliti menyatakan bahwa hanya fakta

teramati yang bisa dijadikan dasar pengetahuan, sementara nilai atau keyakinan

dianggap subjektif. Pandangan ini merupakan ciri...

a)

A. positivisme, karena menganggap pengetahuan sah hanya berdasarkan fakta empiris

b)

B. pragmatisme, karena kebenaran bergantung pada manfaat praktis

c)

C. aristotelianisme, karena memandang realitas berdasarkan tujuan (telos) tiap hal

d)

D. postmodernisme, karena menolak klaim kebenaran yang bersifat mutlak

4.

4. Dalam konteks kehidupan masyarakat, ideologi dapat dipahami sebagai seperangkat nilai dasar yang menjadi pedoman bersama. Menurut salah satu ahli, pengertian tersebut dikemukakan oleh...

a)

A. Sastrapratedja

b)

B. Mubyarto

c)

C. Soerjanto

d)

D. Destutt de Tracy

5.

5. Piagam Jakarta awalnya ditetapkan pada 22 Juni 1945, lalu disempurnakan hingga

menjadi Pembukaan UUD NKRI 1945. Dari aspek historis, hal ini menunjukkan bahwa...

a)

A. Pancasila sejak awal ditetapkan sebagai UUD NKRI 1945

b)

B. Pancasila merupakan hasil pemikiran tunggal Mohammad Yamin

c)

C. Piagam Jakarta tidak ada kaitannya dengan Pancasila

d)

D. Pancasila lahir secara evolutif melalui proses perdebatan dan kompromi

6.

6. Pembukaan UUD 1945 dan TAP MPRS No. XX/MPRS/1966 (Jo Tap MPR No. V/1973 dan Tap MPR

No. IX/1978) menjadi dasar yuridis Pancasila sebagai dasar negara, menunjukkan bahwa Pancasila...

a)

A. mendapat legitimasi hukum ganda yang menunjukkan supremasi hukum dari

Pancasila

b)

B. bergantung ketetapan politik sebagai dasar negara karena tercatat dalam

Ketetapan MPR

c)

C. tidak cukup kuat kedudukannya tanpa UUD 1945

d)

D. kedudukannya berubah-ubah bergantung pada kondisi politik Indonesia

7.

7. Di era digital saat ini, maraknya penyebaran berita palsu (hoaks) dan ujaran kebencian di media sosial menimbulkan tantangan serius bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Fenomena ini memicu berbagai reaksi dari masyarakat dan pemerintah dalam menjaga nilai-nilai kebangsaan. Dalam situasi tersebut, bagaimana mahasiswa dapat menganalisis dinamika dan tantangan implementasi Pancasila sebagai dasar falsafah negara secara kritis dan tepat?

a)

A. Pancasila mengamanatkan perlunya penguatan nilai-nilai toleransi dan persatuan

sebagai upaya menghadapi ancaman disintegrasi akibat hoaks dan ujaran kebencian.

b)

B. Pancasila membolehkan pembatasan kebebasan berpendapat tanpa batas untuk mencegah

penyebaran informasi negatif di masyarakat.

c)

C. Pancasila sebagai dasar falsafah negara hanya bersifat normatif dan tidak relevan dalam

mengatasi masalah-masalah aktual seperti hoaks dan ujaran kebencian.

d)

D. Pancasila menginstruksikan agar pemerintah mengutamakan kepentingan politik tertentu dalam menyelesaikan masalah kebangsaan yang muncul.

8.

8. Makna filsafat sebagai sistem adalah...

a)

A. pemikiran filsafat hanya berfungsi praktis untuk pemecahan masalah sehari-hari

b)

B. pemikiran filsafat bersifat integral, tiap unsur saling berhubungan membentuk

kesatuan utuh

c)

C. filsafat semata-mata tradisi lokal yang khas suatu bangsa

d)

D. filsafat terdiri atas teori-teori yang berdiri sendiri-sendiri

9.

9. Di suatu negara, pemerintah mengambil alih hampir semua sektor produksi. Kepemilikan pribadi atas tanah dan modal dihapuskan. Semua sumber daya dikelola negara untuk kepentingan rakyat. Sistem ini mencerminkan ideologi...

a)

A. feodalisme

b)

B. liberalisme

c)

C. kapitalisme

d)

D. komunisme

10.

10. Perkembangan teknologi komunikasi melahirkan media sosial yang memudahkan akses informasi. Dari sisi ilmu pengetahuan, ini dianggap kemajuan; dari sisi agama, muncul kritik karena menimbulkan penyebaran hoaks dan degradasi moral. Peran filsafat dalam kasus ini adalah...

a)

A. memberikan kerangka berpikir rasional untuk menghubungkan etika agama dengan manfaat teknologi

b)

B. menolak media sosial karena dampaknya dianggap hanya negatif

c)

C. mengabaikan moralitas dan lebih mengutamakan kebebasan teknologi

d)

D. menyamakan pandangan agama dengan hasil penelitian ilmiah tanpa kritik

11.

11. Seiring berkembangnya Artificial Intelligence (AI) dalam riset medis, muncul pertanyaan

apakah keputusan AI dapat dianggap sebagai pengetahuan ilmiah yang sah. Fungsi filsafat sebagai sistem pengetahuan dalam hal ini adalah

a)

A. menentukan algoritma yang dipakai dalam teknologi AI

b)

B. menggantikan peran ilmu dengan keyakinan metafisik

c)

C. menelaah secara kritis landasan epistemologis dan validitas pengetahuan yang dihasilkan

d)

D. menyamaratakan AI dengan wahyu agama tanpa perbedaan

12.

12. Arus budaya digital global masuk melalui media sosial. Pemerintah mendorong literasi

digital yang menekankan etika, kesopanan, dan gotong royong komunitas. Kebijakan ini

menunjukkan bahwa Pancasila sebagai ideologi terbuka karena...

a)

A. menyerap pengaruh luar tanpa kehilangan jati diri bangsa

b)

B. menolak seluruh bentuk budaya asing demi kemurnian lokal

c)

C. hanya berlaku dalam ranah hukum formal negara

d)

D. mengutamakan budaya luar daripada nilai-nilai bangsa

13.

13. Di sebuah wilayah pesisir, perubahan sosial terjadi sangat cepat akibat masuknya investasi asing. Masyarakat setempat

merasakan ketimpangan ekonomi, sebagian diuntungkan sementara sebagian lain tersingkir. Kondisi ini menimbulkan ketegangan sosial bahkan potensi konflik antarwarga. Situasi tersebut termasuk dalam kategori Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan (AGHT) terhadap ketahanan nasional. Dalam kasus tersebut Pancasila berperan sebagai paradigma pembangunan ketahanan nasional sebagai...

a)

A. landasan ideologis yang memberikan arah dalam mengatasi AGHT guna

memperkuat kedaulatan, keutuhan, dan kelangsungan hidup bangsa.

b)

B. simbol persatuan bangsa tanpa relevansi dalam menghadapi perubahan sosial

dan ketimpangan ekonomi.

c)

C. aturan yang membatasi kebebasan masyarakat agar tidak menimbulkan ketegangan akibat perubahan sosial.

d)

D. dasar hukum formal tanpa memberikan nilai praktis dalam menghadapi konflik

sosial dan politik.

14.

14. Pancasila dalam kebijakan pembangunan yang merata dan nilai kemanusiaan diterapkan dalam sikap toleransi. Hal ini menunjukkan manfaat praktis dari nilai Pancasila. Contoh tersebut merupakan landasan … Pancasila.

a)

A. ontologis

b)

B. epistemologis

c)

C. aksiologis

d)

D. historis

15.

15. Fenomena maraknya pinjaman online ilegal (pinjol) yang menjerat masyarakat dengan

bunga tinggi menimbulkan banyak korban. Tantangan implementasi Pancasila di bidang

ekonomi dari kasus tersebut adalah...

a)

A. lemahnya kesadaran hukum masyarakat sehingga menurunkan kualitas keadilan sosial

b)

B. menurunnya minat masyarakat dalam berwirausaha karena terjebak utang digital

c)

C. tidak meratanya pembangunan infrastruktur sehingga menghambat akses

ekonomi daerah

d)

D. kurangnya lapangan pekerjaan formal yang mendorong masyarakat mencari

pinjaman cepat

16.

16. Dalam rangka pemerataan pendidikan, pemerintah membangun sekolah baru di daerah

pedalaman. Namun, lokasi pembangunan awal direncanakan di lahan milik pesantren.

Setelah berdialog dengan pengasuh pesantren, pemerintah memutuskan untuk

memindahkan lokasi sekolah ke tanah lain yang tetap strategis agar pesantren tidak

terganggu dan fungsi ibadah tetap berjalan. Kasus tersebut menunjukkan analisis

implementasi nilai ketuhanan dalam paradigma pembangunan, yaitu...

a)

A. pemerintah mengutamakan pembangunan sekolah tanpa peduli pada eksistensi pesantren

b)

B. dialog dengan pengasuh pesantren menunjukkan penghormatan terhadap nilai

keagamaan dalam perencanaan pembangunan

c)

C. pembangunan sekolah di pesantren dianggap tidak masalah karena keduanya

sama-sama untuk tujuan pendidikan

d)

D. pemindahan lokasi hanya untuk menghindari konflik sosial, bukan cerminan nilai ketuhanan

17.

17. Seorang peneliti mengkaji Pancasila dengan pendekatan yuridis, yaitu melihat kedudukannya sebagai dasar hukum dalam peraturan perundang-undangan. Kajian tersebut termasuk dalam kategori...

a)

A. objek material Pancasila

b)

B. objek formal Pancasila

c)

C. nilai instrumental Pancasila

d)

D. nilai fundamental Pancasila

18.

18. Pemerintah membangun jalur kereta api cepat yang menghubungkan Jakarta–Bandung Surabaya. Pembangunan ini melibatkan pemerintah provinsi dan masyarakat setempat, dengan tujuan mempercepat mobilitas barang, jasa, dan orang. Dalam perspektif implementasi sila ketiga Pancasila: Persatuan Indonesia, kebijakan tersebut dapat dianalisis sebagai...

a)

A. upaya memperkuat persatuan antar wilayah melalui konektivitas transportasi nasional

b)

B. proyek yang hanya menguntungkan kota besar sehingga menimbulkan kecemburuan sosial

c)

C. bentuk dominasi pemerintah pusat terhadap daerah karena proyek ditentukan

sepihak

d)

D. sarana ekonomi semata tanpa kontribusi pada persatuan bangsa

19.

19. Pemerintah memberikan izin pembangunan pabrik tekstil besar di wilayah pedesaan untuk membuka lapangan kerja baru. Namun, pembangunan ini berpotensi menimbulkan pencemaran sungai yang merupakan sumber air utama warga. Sebagian warga merasa khawatir kesehatannya terancam, tetapi aspirasi mereka kurang didengar dalam musyawarah. Dalam perspektif implementasi sila kedua Pancasila: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, sikap yang seharusnya diambil adalah...

a)

A. menjamin hak masyarakat atas lingkungan sehat serta melibatkan warga dalam proses pengambilan keputusan

b)

B. menekankan manfaat besar pembangunan yang akan meningkatkan

perekonomian daerah

c)

C. meminta masyarakat beradaptasi dengan perubahan karena pembangunan tidak

bisa dihentikan

d)

D. mengutamakan kepentingan investor sebagai motor penggerak pembangunan

nasional

20.

20. Belakangan ini marak fenomena post-truth, yaitu kondisi ketika opini dan emosi lebih mudah dipercaya daripada fakta objektif. Hal ini tampak di media sosial, misalnya penyebaran hoaks politik menjelang pemilu. Informasi yang dipelintir sering digunakan untuk menyerang lawan politik, menimbulkan polarisasi masyarakat, bahkan mengikis rasa kebersamaan. Situasi tersebut menegaskan ruang lingkup Pendidikan Pancasila pada aspek ideologi dapat dipahami bahwa Pancasila...

a)

A. dipandang sebagai identitas kebangsaan yang melekat sejak lahirnya bangsa Indonesia dan menjadi dasar persatuan dalam menghadapi perbedaan pandangan politik

b)

B. dipahami sebagai ideologi terbuka yang berfungsi sebagai filter nilai dalam menghadapi arus globalisasi, termasuk fenomena hoaks, manipulasi informasi, dan polarisasi digital

c)

C. dimaknai terutama sebagai hasil historis perumusan dasar negara tahun 1945, dengan penekanan pada proses lahirnya, sehingga lebih bersifat retrospektif

d)

D. dilihat sebagai dasar hukum yang memberi arah pada kelembagaan negara,

sehingga perannya lebih dominan pada aspek normatif kelembagaan ketimbang dinamika masyarakat