NEW
Font size
WorksheetsTWK 3
Total questions: 29
Worksheet time: 44mins
Berdasarkan prinsip negara yang diperintah oleh hukum, para administrator negara ...
bertindak sesuai dengan hukum tertulis dalam menjalankan tugas untuk menjaga ketertiban dan keamanan
bertindak sesuai dengan hukum tidak tertulis dalam menjalankan tugas untuk menjaga ketertiban dan keamanan
tidak menggunakan hukum tertulis dalam menjalankan tugas untuk menjaga ketertiban dan keamanan tetapi bertujuan untuk mencapai kesejahteraan publik, mendidik kehidupan berbangsa, dan melindungi seluruh rakyat Indonesia
tidak menggunakan hukum tertulis atau tidak tertulis dalam menjalankan tugas untuk menjaga ketertiban dan keamanan tetapi bertujuan untuk mencapai kesejahteraan publik, mendidik kehidupan berbangsa, dan melindungi seluruh rakyat Indonesia
tidak bertindak sesuai dengan hukum tertulis dalam menjalankan tugas untuk menjaga ketertiban dan keamanan tetapi bertujuan untuk mencapai kesejahteraan publik, mendidik kehidupan berbangsa, dan melindungi seluruh rakyat Indonesia
Warga negara asing yang tinggal di Indonesia memiliki status hukum sebagai penduduk Indonesia. Sebagai penduduk, warga negara asing memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (berdasarkan yurisdiksi teritorial) tanpa bertentangan dengan hukum internasional yang berlaku secara umum. Hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan ...
Yang menjadi warga negara adalah orang Indonesia asli dan bangsa lain yang diakui secara hukum sebagai warga negara
Penduduk adalah warga negara Indonesia dan warga negara asing yang tinggal di Indonesia
Semua warga negara sama di hadapan hukum dan pemerintah dan harus menjunjung tinggi hukum dan pemerintah tanpa kecuali
Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan
Setiap warga negara berhak dan berkewajiban untuk berpartisipasi dalam upaya pertahanan negara
Sebagai program bantuan sosial bersyarat, Program Keluarga Harapan (PKH) membuka akses bagi keluarga miskin—terutama ibu hamil dan anak-anak—untuk memanfaatkan berbagai layanan kesehatan dan pendidikan yang tersedia di sekitar mereka. PKH telah mulai memasukkan penyandang disabilitas dan lansia untuk mempertahankan tingkat kesejahteraan sosial mereka sesuai dengan mandat konstitusi dan program Presiden. Sistem jaminan sosial ini melaksanakan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 dalam upaya mencapai tujuan nasional ...
melindungi seluruh rakyat Indonesia dan seluruh tanah air Indonesia, serta memajukan kesejahteraan umum
mendidik kehidupan bangsa dan melindungi seluruh rakyat Indonesia
memajukan kesejahteraan umum, dan berpartisipasi dalam menjaga ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial
melindungi seluruh rakyat Indonesia dan seluruh tanah air Indonesia, serta berpartisipasi dalam menjaga ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial
memajukan kesejahteraan umum dan mendidik kehidupan bangsa
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memiliki wewenang untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 telah dilakukan empat kali sebagai respons terhadap reformasi pemerintahan di Indonesia. Prosedur untuk perubahan diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945. Secara empiris, dilihat dari Pasal 37, Undang-Undang Dasar 1945 adalah konstitusi yang ...
tertulis
tidak tertulis
berkembang
kaku
fleksibel
Berdasarkan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945, pendidikan dasar adalah wajib dan siapa pun yang tidak melaksanakannya akan menghadapi sanksi. Sementara itu, pemerintah berkewajiban untuk membiayai kewajiban setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan dasar. Ini menunjukkan bahwa ...
setiap warga negara memiliki pendidikan maksimum yang memungkinkan partisipasi dalam memajukan kesejahteraan masyarakat
setiap warga negara memiliki pendidikan maksimum yang memungkinkan partisipasi dalam proses pendidikan kehidupan berbangsa
setiap warga negara memiliki pendidikan minimum yang memungkinkan partisipasi dalam proses pendidikan kehidupan berbangsa
setiap warga negara memiliki pendidikan minimum yang memungkinkan partisipasi dalam memajukan kesejahteraan masyarakat
setiap warga negara memiliki pendidikan maksimum yang memungkinkan partisipasi dalam proses pendidikan kehidupan berbangsa dan memajukan kesejahteraan masyarakat
Pasal 26, 27 ayat (1), dan 28 Undang-Undang Dasar 1945 menguraikan gagasan inti tentang kedaulatan rakyat dan keadilan kemanusiaan yang bersumber dari prinsip keempat dan kedua Pancasila. Gagasan inti ini adalah dasar bagi kehidupan nasional di bidang ...
hukum
politik
sosio-budaya
pertahanan dan keamanan
ekonomi
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Presiden karena keadaan yang mendesak dan mendesak. Dengan kata lain, Perppu dikeluarkan ketika situasi dianggap darurat dan memerlukan instrumen hukum untuk melaksanakan kebijakan pemerintah. Ketentuan terkait Perppu diatur dalam Pasal 22 UUD 1945 adalah ...
Presiden berhak mengusulkan Perppu kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam keadaan mendesak
Perppu harus mendapatkan persetujuan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada sesi berikutnya
Jika Perppu tidak mendapatkan persetujuan dari DPR, Perppu harus dicabut
Jika Perppu mendapatkan persetujuan dari MPR, Perppu ditetapkan sebagai undang-undang
Jika Perppu mendapatkan persetujuan dari DPR, Perppu ditetapkan sebagai undang-undang
Konstitusi Indonesia secara eksplisit mengakui dan menghormati pemerintah daerah dengan karakteristik khusus dan komunitas hukum adat beserta hak tradisional mereka selama masih ada dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Wilayah di Indonesia yang memiliki otonomi khusus atau status khusus adalah ...
Aceh, Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat
Aceh, Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta, Provinsi Papua, dan Provinsi Kalimantan Utara
Aceh, Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Kalimantan Utara
Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta, Provinsi Papua Barat, Provinsi Kalimantan Utara, dan Provinsi Papua
Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Papua
Pasal 18, 18A, dan 18B Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan dengan sistem pemerintahan daerah yang berdasarkan desentralisasi, dekonsentrasi, dan kerja sama administrasi. Majelis Permusyawaratan Rakyat menyatakan tujuh prinsip yang mendasari paradigma dan arah politik yang didirikan berdasarkan Pasal 18, 18A, dan 18B, yaitu sebagai berikut, kecuali ...
Prinsip bahwa daerah mengatur dan mengelola urusan pemerintahan mereka sendiri sesuai dengan semangat desentralisasi dan kerja sama administrasi
Prinsip pelaksanaan otonomi seluas-luasnya
Prinsip keistimewaan dan keberagaman daerah
Prinsip pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional mereka
Prinsip pengakuan dan penghormatan terhadap pemerintah daerah dengan status khusus dan istimewa
Kekayaan dan potensi yang dimiliki oleh setiap daerah di Indonesia benar-benar merupakan kekayaan dan potensi seluruh bangsa Indonesia, sehingga tidak hanya dimiliki oleh daerah masing-masing. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menegaskan: “Bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Berikut ini menunjukkan pentingnya nilai-nilai ini, kecuali ...
Kemajuan daerah akan dicapai lebih cepat jika orang Indonesia menjunjung tinggi persatuan
Kemakmuran bersama adalah tujuan masyarakat Indonesia, bukan kemakmuran untuk individu atau daerah tertentu
Kekayaan alam adalah milik bersama seluruh rakyat Indonesia dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat di seluruh Indonesia
Pengembangan kemajuan dan kemakmuran daerah diarahkan untuk kemajuan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia
Setiap warga negara memiliki status yang sama tanpa membedakan daerah
Amnesti yang diberikan di Indonesia diberikan kepada para pemberontak Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Setelah proses peradilan dan keputusan akhir pengadilan, para pemberontak dibebaskan. Amnesti diberikan kepada GAM pada tahun 2005 untuk menghentikan pemberontakan itu sendiri. Pernyataan yang benar mengenai amnesti adalah ...
Presiden memberikan amnesti dengan pertimbangan dari Mahkamah Agung
Presiden memberikan amnesti dengan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
Presiden memberikan amnesti dengan pertimbangan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memberikan amnesti dengan pertimbangan dari Presiden
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memberikan amnesti dengan pertimbangan dari Mahkamah Agung
Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak-hak yang diatur oleh pasal konstitusi lainnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki hak interpelasi, penyelidikan, dan menyampaikan pendapat. Persyaratan untuk menggunakan hak interpelasi adalah bahwa proposal harus diajukan oleh minimal 25 anggota dan didukung oleh lebih dari satu fraksi. Apa persyaratan proposal minimum untuk melaksanakan hak interpelasi DPR?
Setidaknya 10 anggota dari satu fraksi
Setidaknya 25 anggota yang didukung oleh lebih dari satu fraksi
Setidaknya 35 anggota dari fraksi mana pun
Setidaknya 25 anggota yang didukung oleh hanya satu fraksi
Setidaknya 50 anggota yang didukung oleh setidaknya tiga fraksi
Usulan untuk hak interpelasi DPR dapat menjadi hak interpelasi resmi DPR jika mendapatkan persetujuan di bawah kondisi kehadiran dan pemungutan suara berikut. Pilih kondisi yang benar.
Mendapatkan persetujuan dari lebih dari 1/2 anggota DPR yang hadir dalam rapat pleno, dengan rapat dihadiri oleh lebih dari 1/2 dari total anggota DPR
Mendapatkan persetujuan dari lebih dari 2/3 anggota DPR yang hadir dalam rapat pleno, dengan rapat dihadiri oleh lebih dari 1/2 dari total anggota DPR
Mendapatkan persetujuan dari lebih dari 3/4 anggota DPR yang hadir dalam rapat pleno, dengan rapat dihadiri oleh lebih dari 1/2 dari total anggota DPR
Mendapatkan persetujuan dari lebih dari 1/2 dari total anggota DPR dalam rapat pleno, dengan rapat dihadiri oleh lebih dari 2/3 dari total anggota DPR
Mendapatkan persetujuan dari lebih dari 1/2 dari total anggota DPR dalam rapat pleno, dengan rapat dihadiri oleh lebih dari 3/4 dari total anggota DPR
Perhatikan pernyataan berikut: 1) Ada kehendak dari warga negara yang bersangkutan untuk menjamin hak-hak mereka. 2) Ada kehendak dari berbagai negara yang awalnya berdiri sendiri untuk membangun kerjasama. 3) Ada kehendak dari para penguasa atau rakyat untuk memastikan ada pola atau sistem tertentu di bawah kendali negara. 4) Ada kehendak dari para pendiri negara baru untuk memiliki kepastian mengenai bagaimana administrasi konstitusionalnya akan dilaksanakan. 5) Ada keinginan dari sebuah negara untuk menjadi kuat dan mendominasi negara lain. Alasan mengapa sebuah negara perlu memiliki konstitusi ditemukan dalam pernyataan nomor ...
1, 3, dan 5
3, 4, dan 5
2, 3, dan 5
2, 3, dan 4
1, 2, dan 5
Kasus penyerangan oleh seorang pejabat pemerintah terhadap seorang warga sipil terjadi dan pejabat tersebut kemudian dinyatakan sebagai tersangka. Jika dikaitkan dengan tujuan nasional yang dinyatakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia, peristiwa ini merupakan penyimpangan dari tujuan nasional, khususnya ...
Melindungi seluruh bangsa Indonesia
Menciptakan ketertiban umum
Meningkatkan kesejahteraan umum
Nilai-nilai persatuan, keadilan, dan kedaulatan rakyat
Berpartisipasi dalam mewujudkan ketertiban nasional
Pemerintah daerah hanya merupakan bagian atau subsistem dari sistem pemerintah nasional. Karena pemerintah daerah adalah bagian dari sistem nasional, terdapat hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten/kota, yang diatur oleh ...
Undang-Undang Dasar (UUD)
Undang-Undang (UU)
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Presiden (Perpres)
Peraturan Daerah (Perda)
Penerbitan Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) yang dianggap bermasalah—seperti Perppu No. 1 Tahun 2020 tentang penanganan Covid-19—dapat dipertanyakan oleh DPR menggunakan haknya untuk menyelidiki pelaksanaan Perppu tersebut. Hak DPR yang dimaksud adalah ...
Hak untuk mengungkapkan pendapat
Hak untuk kebal hukum
Hak anggaran
Hak untuk menyelidiki (hak angket)
Hak untuk mengajukan petisi
Grasi (clemency) diberikan atas permohonan oleh terpidana atau atas inisiatif lembaga pemerintah tertentu yang mengajukan permohonan kepada Presiden. Grasi umumnya diberikan dengan syarat seperti perilaku baik selama menjalani hukuman dan sering diumumkan pada 17 Agustus. Seseorang yang menerima grasi setiap tahun akan mendapatkan kebebasan lebih cepat. Grasi yang diberikan harus mempertimbangkan rekomendasi dari ...
Mahkamah Agung
Mahkamah Agung dan Dewan Perwakilan Rakyat
Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat
Presiden dan Mahkamah Agung
Dewan Perwakilan Rakyat
Presiden Soeharto menjabat selama sekitar 30 tahun dan melakukan pengembangan yang luas di Indonesia. Kemudian, proses hukum yang melibatkan Presiden Soeharto atas dugaan keterlibatannya dalam berbagai tindakan KKN dan pelanggaran hak asasi manusia dihentikan. Pada saat itu, Presiden Megawati, yang menjabat setelah Presiden Abdurrahman Wahid, memberikan ...
Rehabilitasi
Pembatalan (abolisi)
Grasi (clemency)
Amnesti
Remisi
“Kemerdekaan adalah hak semua bangsa; oleh karena itu, kolonialisme harus dihapuskan karena bertentangan dengan kemanusiaan dan keadilan.” Makna yang terkandung dalam paragraf Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini adalah ...
Kemerdekaan harus diisi dengan mewujudkan Indonesia yang bebas, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur
Kemerdekaan didorong oleh motivasi spiritual, dicapai dengan rahmat Tuhan
Motivasi nyata, keinginan mulia bangsa untuk hidup bebas sebagai bangsa
Menunjukkan ketegasan dan tekad bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan dan menentang kolonialisme
Menyatakan secara eksplisit kemerdekaan yang diproklamirkan pada 17 Agustus 1945
Dalam konteks pemerintahan daerah, otonomi daerah memberikan hak kepada daerah untuk ...
mendapatkan dana dari pemerintah pusat tanpa batasan
mendapatkan kekuasaan penuh atas sumber daya alam
mengambil keputusan tanpa persetujuan pemerintah pusat
menetapkan hukum yang bertentangan dengan hukum nasional
mengatur dan mengelola urusan pemerintahan mereka sendiri
Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak asasi manusia, termasuk hak untuk ...
mendapatkan perlindungan dari pemerintah tanpa syarat
menolak untuk mematuhi hukum
menjalankan bisnis tanpa izin
berpendapat dan menyampaikan informasi
mengabaikan kewajiban sebagai warga negara
Dalam sistem pemerintahan Indonesia, lembaga yang memiliki wewenang untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang adalah ...
Komisi Yudisial
Dewan Perwakilan Rakyat
Presiden
Mahkamah Konstitusi
Mahkamah Agung
Dalam konteks pemerintahan daerah, otonomi daerah memberikan hak kepada daerah untuk ...
mendapatkan dana dari pemerintah pusat tanpa batasan
mendapatkan kekuasaan penuh atas sumber daya alam
menetapkan hukum yang bertentangan dengan hukum nasional
mengatur dan mengelola urusan pemerintahan mereka sendiri
mengambil keputusan tanpa persetujuan pemerintah pusat
Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa pendidikan dasar adalah wajib. Apa sanksi bagi mereka yang tidak melaksanakan kewajiban ini?
Hukuman penjara
Denda administratif
Larangan untuk mendapatkan pekerjaan
Pengawasan dari pemerintah
Tidak ada sanksi yang ditentukan
Dalam konteks hak asasi manusia, Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak untuk ...
berpendapat dan menyampaikan informasi
menjalankan bisnis tanpa izin
mengabaikan kewajiban sebagai warga negara
menolak untuk mematuhi hukum
mendapatkan perlindungan dari pemerintah tanpa syarat
Dalam konteks pemerintahan daerah, apa yang dimaksud dengan desentralisasi?
Pembentukan lembaga baru di tingkat nasional
Pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah
Pemberian kekuasaan penuh kepada pemerintah pusat
Penghapusan semua bentuk pemerintahan daerah
Menurut Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, hak asasi manusia yang dijamin mencakup hak untuk ...
berpartisipasi dalam pemilihan umum
menyampaikan pendapat secara bebas
menjalankan bisnis tanpa izin
mengabaikan hukum yang berlaku
Dalam sistem pemerintahan Indonesia, lembaga yang berwenang untuk mengawasi pelaksanaan anggaran negara adalah ...
Mahkamah Agung
Badak Pemeriksa Keuangan
Komisi Pemberantasan Korupsi
Dewan Perwakilan Rakyat
