Demokrasi Liberal

Demokrasi Terpimpin

Demokrasi Pancasila

Demokrasi Sosial

Demokrasi Parlementer

Pembentukan hukum rimba

Sistem pemerintahan otoriter

Sistem pemerintahan demokrasi

Penentuan kebijakan luar negeri

Struktur kekuasaan monarki

Demonstrasi massa tanpa izin

Pengambilan keputusan oleh militer

Pemilihan umum dan partisipasi sosial

Penunjukan langsung oleh kepala negara

Diskusi tertutup antar elit politik

Eksekutif, Federatif, dan Legislatif

Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif

Pusat, Daerah, dan Desa

Presiden, Menteri, dan Gubernur

Militer, Sipil, dan Agama

Kekuasaan adalah hukum tertinggi

Hukum menjadi dasar tertinggi, bukan kekuasaan

Pejabat publik berada di atas hukum

Hukum dibuat untuk kepentingan penguasa

Penegakan hukum bersifat opsional

Bebas berbicara apa saja tanpa batas

Bebas berpendapat selama tidak merugikan orang lain

Kebebasan yang hanya diberikan kepada pejabat

Berpendapat hanya jika diminta oleh pemerintah

Kebebasan untuk memaksakan kehendak kepada orang lain

Politik uang dalam pemilu

Kurangnya kesadaran politik masyarakat

Penyalahgunaan kebebasan berpendapat

Penegakan hukum tanpa pandang bulu

Kurangnya transparansi pejabat publik

Voting terbuka

Musyawarah untuk mufakat

Otoritarianisme kolektif

Dominasi mayoritas

Tirani minoritas

Proklamasi Kemerdekaan

Nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945

Dekrit Presiden 1959

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Konvensi Internasional

Pemerintah memiliki kekuasaan mutlak atas rakyat

Pemerintah bertanggung jawab kepada rakyat

Pemerintah tidak perlu mendengarkan aspirasi rakyat

Rakyat harus tunduk sepenuhnya tanpa syarat

Pemerintah hanya bertanggung jawab kepada partai politik

Menutup akses informasi publik

Meningkatkan pendidikan politik rakyat

Membatasi hak suara pemuda

Mengurangi diskusi-diskusi publik

Menghapuskan mata pelajaran kewarganegaraan

Hanya pejabat yang memiliki hak istimewa

Semua warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama

Hak hanya diberikan kepada warga negara yang kaya

Kewajiban warga negara lebih besar daripada haknya

Hak warga negara ditentukan oleh status sosialnya

Melemahkan posisi pemerintah

Memperkuat sistem demokrasi

Menciptakan ketakutan di masyarakat

Menguntungkan kelompok tertentu

Menghambat proses pembangunan

Alat untuk mencapai kekuasaan pribadi

Budaya dan tanggung jawab bersama

Beban bagi anggaran negara

Formalisitas dalam bernegara

Produk impor dari negara Barat

Individualisme ekstrem

Persaingan bebas tanpa aturan

Gotong royong dan keadilan sosial

Pengambilan keputusan sepihak

Eksklusivitas kelompok tertentu

Melindungi pelaku kejahatan dari hukum

Menjamin dan menghormati hak-hak dasar manusia

Memberikan kekuasaan lebih kepada lembaga HAM

Membatasi kewenangan kepolisian

Menghapuskan perbedaan pendapat

Meningkatnya kepercayaan rakyat

Melemahnya integritas demokrasi

Terwujudnya stabilitas nasional

Mempercepat pertumbuhan ekonomi

Memperkuat nilai-nilai Pancasila

Tertutup dan rahasia oleh elit

Bebas dan jujur

Rutin tanpa perlu perubahan

Terbatas untuk kalangan tertentu

Ditentukan oleh hasil survei saja

Terkuat militernya di Asia

Adil, makmur, dan beradab

Memiliki jumlah partai politik terbanyak

Dominan dalam ekonomi global

Paling bebas tanpa aturan hukum

Menuntut keadilan di pengadilan

Menyelesaikan pendidikan formal

Memenuhi kewajibannya

Mencapai usia dewasa (17 tahun)

Memiliki kartu identitas penduduk

Hak konstitusional

Kewajiban

Imbalan sosial

Aspirasi politik

Norma kesopanan

Sipil dan politik

Ekonomi

Sosial dan budaya

Kekuasaan absolut individu

Perlindungan hukum

Pasal 1 hingga 10

Pasal 27 hingga 34

Pasal 35 dan 36

Pembukaan UUD 1945 alinea pertama

Seluruh pasal tanpa terkecuali

Hak untuk melakukan demonstrasi

Hak atas pekerjaan dan hak pendidikan

Kewajiban membayar pajak pembangunan

Hak untuk melanggar aturan lalu lintas

Kewajiban membela kedaulatan negara

Ketataan terhadap otoritas sepihak

Tanggung jawab hukum warga negara

Hak untuk mendapatkan perlindungan

Strategi pemenangan pemilu

Penghapusan hak-hak sipil

Membayar pajak tepat waktu

Menempuh pendidikan dasar sembilan tahun

Membela negara

Mengikuti pemilihan umum

Menghormati hak asasi manusia

Meningkatkan kekayaan pejabat negara

Memenuhi syarat administrasi kependudukan

Sebagai bentuk sumbangan sukarela

Untuk kepentingan pembangunan nasional

Mengurangi jumlah uang yang beredar

Hak lebih diprioritaskan daripada kewajiban

Kewajiban dilakukan hanya jika hak terpenuhi

Keduanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain

Negara hanya fokus pada kewajiban warga

Warga negara hanya menuntut hak tanpa batas

Untuk memperkuat kekuasaan eksekutif

Demi terciptanya harmoni sosial dalam masyarakat

Sebagai syarat mendapatkan bantuan internasional

Untuk membatasi kreativitas warga negara

Agar negara dapat menarik pajak lebih tinggi

Penegakan hukum yang disiplin

Pengingkaran kewajiban negara

Pelanggaran hak warga negara

Sosialisasi nilai-nilai keamanan

Kewajiban menjaga ketertiban umum

Pelanggaran hak ekonomi

Pengingkaran kewajiban warga negara

Hak atas kebebasan berekspresi

Partisipasi sosial masyarakat

Upaya penanganan konflik hukum

Faktor eksternal penyebab pelanggaran hak

Faktor internal penyebab pelanggaran hak

Upaya penanganan supremasi hukum

Dampak positif globalisasi

Nilai-nilai luhur Pancasila

Kondisi internal kepribadian

Rendahnya pendidikan formal

Faktor eksternal lingkungan dan sistem

Kurangnya dukungan dari keluarga

Keinginan untuk membantu sesama

Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat

Penguatan supremasi hukum nasional

Terjadinya pengingkaran kewajiban secara masif

Peningkatan kualitas pelayanan publik

Harmoni sosial yang lebih baik

Dengan memberikan hak istimewa pada pejabat

Memastikan hukum berdiri sebagai dasar tertinggi tanpa pandang bulu

Mengurangi jumlah pengacara di pengadilan

Menghapuskan pasal-pasal dalam UUD 1945

Mengalihkan tugas hukum ke organisasi massa

Meningkatkan pengeluaran anggaran negara

Membentuk karakter warga negara yang sadar akan hak dan kewajiban

Mengganti sistem pemerintahan secara total

Membatasi hak warga negara dalam berpolitik

Memperkuat posisi militer di pemerintahan

Agar masyarakat tidak perlu membayar pajak lagi

Untuk memastikan hak warga negara terpenuhi oleh negara secara optimal

Sebagai bentuk kampanye politik pemerintah

Untuk mengurangi jumlah pegawai negeri

Demi mendapatkan penghargaan dari negara asing

Memaksakan kehendak kepada orang lain

Melaporkan setiap perbedaan pendapat ke polisi

Menghormati hak-hak orang lain terlebih dahulu

Meminta perlindungan khusus dari pemerintah

Mengabaikan kewajiban sosial kita

Melemahnya kedaulatan bangsa Indonesia

Munculnya sikap individualisme yang tinggi

Indonesia yang semakin kuat dan stabil

Pembatasan akses pendidikan bagi warga miskin

Ketidakpastian hukum di masyarakat

Pemberian dari negara penjajah

Perpaduan antara sejarah, budaya, dan nilai-nilai masyarakat

Kesepakatan perdagangan internasional

Peniruan identitas dari negara-negara Barat

Kebijakan pemerintah yang bersifat mendadak

Penggunaan mata uang asing di wilayah perbatasan

Adopsi sistem hukum kolonial secara utuh

Ideologi Pancasila dan sejarah perjuangan bangsa

Dominasi satu suku bangsa atas suku lainnya

Ketergantungan ekonomi pada negara donor

Bendera Merah Putih dan Lagu Indonesia Raya

Produk-produk manufaktur ekspor

Gaya hidup urban masyarakat kota besar

Penggunaan bahasa asing dalam rapat resmi

Jumlah penduduk yang besar

Alat untuk menyeragamkan budaya daerah

Dasar untuk memisahkan kelompok masyarakat

Perekat persatuan di tengah keanekaragaman suku dan agama

Penanda status sosial warga negara

Syarat formal administrasi negara

Keinginan untuk memperluas wilayah kekuasaan

Penderitaan rakyat akibat penjajahan Belanda

Ajakan kerja sama dari pemerintah kolonial

Munculnya persaingan antar kerajaan lokal

Masuknya modal asing dalam skala besar

Membantu Belanda memperkuat sistem birokrasi

Menjadi penggerak kesadaran akan penindasan dan pentingnya kemerdekaan

Menolak pendidikan modern dari Barat

Fokus pada pengembangan bisnis pribadi

Memilih untuk menetap di luar negeri

Kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905

Keberhasilan sistem tanam paksa Belanda

Perang saudara di Amerika Serikat

Penemuan teknologi mesin uap di Eropa

Perjanjian dagang antara Inggris dan Belanda

Cara membangun benteng pertahanan yang kuat

Semangat untuk memperjuangkan hak asasi dan kemerdekaan

Teknik bertani yang lebih modern

Sistem monarki absolut yang efektif

Cara melakukan perdagangan internasional

Sarekat Islam

Indische Partij

Budi Utomo

PNI

Muhammadiyah

Budi Utomo bersifat politik murni, Indische Partij bersifat budaya

Budi Utomo fokus pada pendidikan/budaya, Indische Partij berani menuntut kemerdekaan

Budi Utomo hanya untuk kaum ningrat, Indische Partij hanya untuk orang Belanda

Budi Utomo didirikan di Belanda, Indische Partij di Jakarta

Tidak ada perbedaan di antara keduanya

Militer dan pertahanan

Sosial-ekonomi dan politik

Kesenian dan olahraga

Kedokteran dan kesehatan

Kelautan dan perikanan

Proklamasi Kemerdekaan

Berdirinya Budi Utomo

Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928

Dekrit Presiden 1959

Perumusan Pancasila

Nasionalisme yang membenci bangsa lain secara ekstrem

Nasionalisme yang tertutup bagi etnis tertentu

Nasionalisme yang menekankan persatuan tanpa menindas bangsa lain

Nasionalisme yang hanya mementingkan keuntungan ekonomi

Nasionalisme yang dipaksakan oleh militer

Karena media massa menyebarkan propaganda Belanda

Karena membantu penyebaran ide-ide kemerdekaan dan memperluas wawasan rakyat

Karena pendidikan modern hanya mengajarkan bahasa Belanda

Karena media massa membuat rakyat menjadi konsumtif

Karena pendidikan modern menghapuskan budaya lokal

Identitas nasional dapat memicu perpecahan bangsa

Identitas nasional berfungsi sebagai perekat untuk mencapai persatuan

Integrasi nasional tidak membutuhkan identitas nasional

Identitas nasional hanya berlaku untuk pemerintah, bukan rakyat

Keduanya tidak memiliki kaitan sama sekali

Primordialisme

Chauvinisme

Persamaan nasib (Sense of shared destiny)

Imperialisme budaya

Liberalisme ekonomi

Peresmian Budi Utomo

Kongres Pemuda II (Sumpah Pemuda)

Sidang BPUPKI

Peristiwa Rengasdengklok

Pelantikan Presiden Soekarno

Kekuatan militer dan persenjataan

Kekayaan alam dan mineral Indonesia

Sila-sila dalam ideologi Pancasila

Daftar raja-raja yang pernah berkuasa

Peta wilayah dari Sabang sampai Merauke

Meningkatnya rasa bangga terhadap budaya lokal

Penguatan penggunaan bahasa daerah di sekolah

Masuknya nilai-nilai asing yang mungkin tidak sesuai dengan kepribadian bangsa

Berkurangnya akses informasi dari luar negeri

Stabilitas ekonomi yang terlalu kuat

Memperkaya kelompok elit politik

Mencapai kemerdekaan, kedaulatan, dan keadilan sosial

Melakukan kolonialisasi terhadap negara tetangga

Menghapuskan semua perbedaan suku di Indonesia

Menjadikan bahasa asing sebagai bahasa utama

Hanya naskah tertulis yang disahkan lembaga legislatif

Peraturan lisan yang turun-temurun dari pemimpin negara

Hukum dasar tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur sistem pemerintahan

Kumpulan pidato kenegaraan presiden setiap tahun

Perjanjian internasional antar negara tetangga

Montesquieu

K.C. Wheare

J.J. Rousseau

Thomas Hobbes

John Locke

Perintah penguasa untuk ditaati rakyat

Kehendak rakyat dalam membentuk dan mengatur negara

Keinginan lembaga yudikatif untuk mengadili presiden

Strategi militer untuk mempertahankan wilayah

Formalitas diplomatik di tingkat global

Menghapuskan pembagian kekuasaan

Menjamin kekuasaan eksekutif agar bersifat absolut

Menentukan struktur dan mengatur pembagian kekuasaan antar lembaga negara

Memperpanjang masa jabatan pemimpin tanpa batas

Mengatur tata cara perdagangan bebas internasional

Pemerintah dapat bertindak tanpa hambatan hukum

Tercipta sistem pemerintahan yang tertib, adil, dan demokratis

Seluruh rakyat tunduk secara buta kepada pemimpin

Tidak perlu ada pemilihan umum di masa depan

Lembaga legislatif menjadi lembaga tunggal dalam negara

Pembagian kekuasaan horizontal

Pembagian kekuasaan vertikal

Prosedur perubahan konstitusi

Perlindungan hak asasi manusia

Struktur lembaga yudikatif

UUD 1945

Kebiasaan dan konvensi ketatanegaraan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Dekrit Presiden

Piagam PBB

Pancasila

UUD 1945

Ketetapan MPR

Peraturan Presiden

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Agar pemerintah tidak memiliki kekuatan untuk bekerja

Agar kekuasaan tidak terpusat dan mencegah tindakan sewenang-wenang (absolut)

Untuk memberikan kekuasaan penuh kepada rakyat tanpa aturan

Agar lembaga yudikatif dapat mengambil alih tugas presiden

Untuk memastikan militer selalu memegang kendali negara

Menghilangkan salah satu lembaga negara yang lemah

Memastikan setiap lembaga negara saling mengawasi dan mengimbangi

Memberikan gaji yang sama kepada seluruh pejabat negara

Membagi keuangan negara secara merata ke seluruh rakyat

Menyatukan kekuasaan eksekutif dan legislatif

Rakyat bebas melakukan apa saja tanpa batas hukum

Negara wajib menjamin hak asasi manusia dan memberikan dasar hukum untuk menuntut keadilan

Hanya rakyat tertentu yang mendapatkan perlindungan hukum

Pemerintah tidak memiliki kewajiban terhadap rakyatnya

Hak rakyat lebih rendah dibandingkan hak penguasa

Berbagai brosur informasi publik

Satu naskah atau dokumen resmi negara

Kumpulan artikel di media massa

Surat keputusan menteri

Catatan pribadi kepala negara

Negara akan menjadi sangat maju karena tidak dibatasi aturan

Negara tidak memiliki pedoman pasti dan keseimbangan kekuasaan akan hilang

Rakyat akan hidup lebih damai tanpa hukum

Hubungan internasional akan semakin kuat

Pemerintah akan bekerja lebih efektif secara otomatis

Menutup kemungkinan adanya perubahan di masa depan

Mempersulit rakyat dalam menyampaikan aspirasi

Memberikan mekanisme yang jelas dan legal jika diperlukan penyesuaian aturan dasar

Memastikan hanya presiden yang bisa mengubah aturan

Menghapuskan peran lembaga legislatif

Konstitusi merupakan instrumen untuk menegakkan prinsip rule of law

Konstitusi bertentangan dengan prinsip rule of law

Rule of law hanya berlaku jika tidak ada konstitusi

Konstitusi menghapuskan kedaulatan hukum

Keduanya tidak memiliki hubungan dalam ketatanegaraan

Hubungan antara presiden dan gubernur

Hubungan antar lembaga negara yang setingkat (Eksekutif, Legislatif, Yudikatif)

Hubungan antara Indonesia dengan negara tetangga

Struktur hierarki di dalam organisasi militer

Pembagian wilayah administratif desa

Temporer (sementara)

Ideologis dan filosofis

Teknis ekonomis

Militeristik

Individualistik

Hukum tambahan

Sumber hukum tertinggi

Saran kebijakan pemerintah

Pelengkap administrasi negara

Dokumen sejarah semata

Rakyat tidak boleh melakukan protes

Konstitusi menjadi dasar bagi rakyat untuk menuntut keadilan

Pemerintah harus segera membubarkan konstitusi

Hak dasar tersebut otomatis dihapus dari naskah

Tidak ada konsekuensi hukum apa pun

Rakyat harus menulis sendiri setiap pasal konstitusi

Konstitusi disusun untuk kepentingan dan perlindungan seluruh rakyat, bukan segelintir elit

Rakyat bebas mengubah konstitusi setiap hari melalui media sosial

Pemerintah tidak perlu mengikuti konstitusi jika rakyat setuju

Konstitusi hanya berlaku bagi rakyat, bukan bagi pemerintah

Peraturan teknis mengenai tata cara pemilihan umum

Hukum dasar tertinggi yang memuat aturan-aturan pokok penyelenggaraan negara

Kesepakatan lisan antara pemimpin negara dan rakyat

Kumpulan undang-undang pidana dan perdata yang dibukukan

Kebijakan presiden yang bersifat mendesak dan sementara

UUD 1945 dapat diubah oleh presiden kapan saja

Peraturan di bawahnya boleh menyimpang demi kepentingan ekonomi

Menjadi sumber hukum utama bagi pembentukan peraturan di bawahnya (UU, PP, Perpres, dll.)

Seluruh isi UUD 1945 bersifat rahasia bagi warga negara

Konstitusi tidak dapat diubah meskipun melalui proses amandemen

Mengawasi setiap gerak-gerik warga negara di media sosial

Mengatur jumlah partai politik yang boleh berdiri

Membatasi wewenang lembaga-lembaga negara agar tidak melampaui batas

Memastikan presiden memiliki kekuasaan mutlak

Mengontrol harga barang-barang kebutuhan pokok

Monarki Absolut

Republik Kesatuan

Federasi Serikat

Persemakmuran

Oligarki Parlementer

Batang Tubuh

Penjelasan Umum

Pembukaan (Preamble)

Aturan Peralihan

Aturan Tambahan

Untuk menambah masa jabatan presiden menjadi seumur hidup

Untuk menyempurnakan tatanan dasar negara dan membatasi kekuasaan presiden yang terlalu besar

Untuk mengganti bentuk negara menjadi serikat

Untuk menghapuskan hak asasi manusia dari konstitusi

Untuk menyeragamkan seluruh kebudayaan daerah di Indonesia

UUD 1945 asli

Konstitusi RIS

UUDS 1950

UUD 1945 Amandemen

Piagam Jakarta

Memastikan semua peraturan di bawahnya tidak bertentangan dengan norma tertinggi UUD 1945

Menghapuskan semua undang-undang yang sudah lama dibuat

Mengganti menteri secara rutin setiap tahun

Mengurangi partisipasi warga negara dalam pemilu

Menutup akses informasi publik tentang konstitusi

Meningkatnya kesejahteraan rakyat secara instan

Terganggunya kepastian hukum dan stabilitas nasional

Semakin kuatnya posisi Indonesia di mata internasional

Hilangnya kewajiban warga negara untuk membayar pajak

Terbentuknya sistem pemerintahan tanpa lembaga yudikatif

Kerusakan lingkungan akibat pembangunan fisik

Berkurangnya jumlah penduduk yang memahami hukum

Ancaman terhadap nilai demokrasi, HAM, dan kedaulatan rakyat yang dijamin konstitusi

Hilangnya naskah asli Proklamasi Kemerdekaan

Penurunan nilai tukar mata uang terhadap asing

Mengutamakan kepentingan golongan di atas hukum

Sejalan, tunduk, dan mendukung pelaksanaan serta penegakan UUD 1945

Berusaha mengubah dasar negara dengan cara radikal

Hanya mematuhi hukum yang dianggap menguntungkan saja

Tidak peduli terhadap kebijakan pemerintah

Melakukan demonstrasi tanpa izin di jalan raya

Menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan, seperti menaati aturan lalu lintas

Memberikan suara dalam pemilu karena paksaan

Menuntut hak tanpa melaksanakan kewajiban

Menolak membayar pajak karena perbedaan pilihan politik

Pasal 27 ayat 3

Pasal 28 dan 28E

Aturan Peralihan

Pembukaan alinea pertama

Pasal 34

Hanya merupakan kewajiban bagi personil militer

Bersifat sukarela dan tidak mengikat

Berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara

Merupakan tugas presiden semata

Hanya berlaku pada saat negara dalam keadaan perang terbuka

Individualistis

Menjaga keseimbangan hak dan kewajiban

Menentang kebijakan pemerintah

Mengabaikan tanggung jawab sosial

Mencari keuntungan pribadi

Kepatuhan karena takut akan sanksi pidana

Kesadaran bahwa konstitusi adalah kontrak sosial tertinggi yang mengikat semua pihak

Upaya untuk memenangkan kepentingan partai politik tertentu

Tindakan mengikuti tren politik yang sedang populer

Penyerahan seluruh kekuasaan kepada lembaga legislatif

Terlalu banyak bekerja

Bertindak sewenang-wenang

Mendapatkan dukungan dari rakyat

Mengeluarkan anggaran untuk pendidikan

Berhubungan dengan negara lain

Karena konstitusi mengatur harga kebutuhan pokok secara rinci

Karena menjadi pedoman bagi pemerintah dan warga negara dalam menjalankan hak dan kewajiban

Karena konstitusi dibuat oleh presiden pertama saja

Karena isinya tidak boleh diketahui oleh masyarakat umum

Karena merupakan syarat utama untuk mendapatkan pinjaman luar negeri

Menjadikan satu lembaga lebih kuat dari yang lain

Memastikan sistem ketatanegaraan berjalan sesuai fungsi dan tugasnya

Membubarkan lembaga yang tidak populer di masyarakat

Memusatkan kekuasaan pada lembaga yudikatif saja

Menghilangkan peran rakyat dalam pengawasan

Penguasaan teknologi militer yang canggih

Pemahaman dan perilaku konstitusional warga negara

Pertumbuhan ekonomi yang hanya dinikmati elit

Penggantian konstitusi secara berkala setiap sepuluh tahun

Penghapusan sistem demokrasi parlementer