wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

UAS Ekonomi Publik Islam

Total questions: 100

Worksheet time: 50mins

Name
Class
Date
1.

APBN Syariah secara konseptual berbeda dari APBN konvensional karena ...

a)

Berdasarkan maqashid syariah dan prinsip keadilan sosial

b)

Fokus pada defisit anggaran

c)

Tidak mengenal zakat dan wakaf

d)

Berbasis bunga perbankan

2.

Prinsip dasar penyusunan APBN Syariah adalah ...

a)

Transparansi, akuntabilitas, dan kemaslahatan

b)

Keuntungan maksimal

c)

Kepemilikan negara atas seluruh aset

d)

Penyesuaian dengan pasar global

3.

Sumber penerimaan APBN Syariah meliputi ...

a)

Zakat, kharaj, jizyah, fai’, dan ghanimah

b)

Pajak progresif dan retribusi

c)

Riba dan utang luar negeri

d)

Investasi spekulatif

4.

Dalam sistem APBN Syariah, utang luar negeri hanya dibenarkan jika ...

a)

Tidak mengandung unsur riba dan menimbulkan maslahat

b)

Memberi keuntungan politik

c)

Dijamin lembaga internasional

d)

Digunakan untuk konsumsi

5.

Tujuan utama APBN Syariah adalah ...

a)

Kesejahteraan berkeadilan sesuai syariah

b)

Pertumbuhan ekonomi tinggi

c)

Dominasi fiskal negara

d)

Penyeragaman sistem pajak

6.

Pengeluaran publik dalam APBN Syariah difokuskan untuk ...

a)

Kemaslahatan dan kebutuhan dasar umat

b)

Subsidi korporasi besar

c)

Pembayaran bunga utang

d)

Proyek politik

7.

Prinsip “amanah” dalam keuangan publik Islam menekankan ...

a)

Tanggung jawab moral dan sosial dalam pengelolaan harta umat

b)

Kebebasan fiskal tanpa batas

c)

Privatisasi aset publik

d)

Monopoli penguasa

8.

Mekanisme distribusi fiskal syariah mempertimbangkan ...

a)

Keadilan distributif dan redistribusi zakat

b)

Tingkat inflasi global

c)

Suku bunga acuan

d)

Fluktuasi pasar modal

9.

Fungsi stabilisasi dalam APBN Syariah dilakukan melalui ...

a)

Instrumen zakat, infak, sedekah, dan wakaf

b)

Penetapan bunga rendah

c)

Kebijakan moneter

d)

Perdagangan bebas

10.

Dalam perspektif Islam, surplus APBN harus ...

a)

Dialokasikan untuk pemberdayaan sosial dan pendidikan

b)

Disimpan di bank konvensional

c)

Dibagikan kepada elit politik

d)

Dipakai untuk subsidi impor

11.

Mekanisme prioritas pengeluaran publik didasarkan pada ...

a)

Prinsip daruriyyat, hajiyyat, dan tahsiniyyat

b)

Prinsip liberalisasi

c)

Kebutuhan politik

d)

Kepentingan pribadi pejabat

12.

APBN Syariah harus bebas dari ...

a)

Unsur riba, gharar, dan maisir

b)

Perdagangan halal

c)

Investasi riil

d)

Keuntungan zakat

13.

Sistem fiskal Islam menolak deficit spending yang berbasis ...

a)

Utang berbunga

b)

Wakaf produktif

c)

Dana sosial

d)

Investasi umat

14.

Konsep keseimbangan fiskal dalam Islam bermakna ...

a)

Menghindari pemborosan dan menjaga keadilan antar wilayah

b)

Menekan pengeluaran pemerintah

c)

Mengurangi pendapatan rakyat

d)

Meningkatkan ekspor

15.

Prinsip “adl” dalam APBN Syariah berarti ...

a)

Menempatkan alokasi dana sesuai kebutuhan dan maslahat

b)

Memberikan dana ke wilayah yang kaya

c)

Meningkatkan utang luar negeri

d)

Menyamaratakan seluruh sektor

16.

Tujuan utama kebijakan fiskal Islam adalah ...

a)

Mewujudkan distribusi keadilan dan kesejahteraan berkeadilan

b)

Meningkatkan daya konsumsi

c)

Menekan defisit

d)

Menguatkan kurs mata uang

17.

Instrumen kebijakan fiskal Islam meliputi ...

a)

Zakat, kharaj, jizyah, ushur, fai’

b)

Pajak karbon dan bea cukai

c)

Obligasi berbunga

d)

Subsidi ekspor

18.

Kebijakan fiskal Islam bersifat stabilizer karena ...

a)

Menghindari ketimpangan sosial dan penimbunan harta

b)

Mengandalkan pajak progresif

c)

Memperbesar belanja militer

d)

Mengurangi zakat

19.

Dalam sejarah Islam, kebijakan fiskal pertama dilakukan pada masa ...

a)

Rasulullah SAW dan Khalifah Abu Bakar

b)

Bani Umayyah

c)

Abbasiyah

d)

Ottoman

20.

Prinsip redistribution of wealth dalam fiskal Islam dilaksanakan melalui ...

a)

Zakat dan sedekah wajib

b)

Investasi asing

c)

Hutang berbunga rendah

d)

Pajak korporasi

21.

Perbedaan fiskal Islam dan konvensional terletak pada ...

a)

Tujuan dan nilai dasar berbasis maqashid syariah

b)

Skala ekonomi

22.

Kebijakan fiskal ekspansif dalam Islam hanya dibenarkan ketika ...

a)

Ada kebutuhan sosial dan maslahat umum

b)

Negara ingin mengejar pertumbuhan

c)

Inflasi meningkat

d)

Sektor swasta rugi

23.

Pajak dalam sistem Islam (dharibah) bersifat ...

a)

Sementara dan kondisional bila zakat tidak cukup

b)

Permanen

c)

Tidak wajib

d)

Bergantung pada politik

24.

Instrumen wakaf produktif dalam fiskal Islam berfungsi sebagai ...

a)

Sumber pendanaan jangka panjang untuk kesejahteraan publik

b)

Modal spekulatif

c)

Pendapatan pribadi

d)

Pajak sektor privat

25.

Efektivitas kebijakan fiskal Islam bergantung pada ...

a)

Integritas pengelola dan prinsip amanah

b)

Besarnya belanja modal

c)

Cadangan devisa

d)

Jumlah penduduk

26.

Dalam pandangan Islam, defisit fiskal dapat diatasi dengan ...

a)

Optimalisasi zakat dan wakaf

b)

Pinjaman berbunga

c)

Devaluasi mata uang

d)

Penarikan pajak konsumsi

27.

Kebijakan fiskal Islam menolak monopoli karena ...

a)

Menghambat keadilan sosial

b)

Meningkatkan efisiensi

c)

Mendorong inovasi

d)

Meningkatkan ekspor

28.

Tujuan makro kebijakan fiskal Islam adalah ...

a)

Falah dan keadilan ekonomi

b)

Pertumbuhan GDP

c)

Surplus perdagangan

d)

Kenaikan harga saham

29.

Fungsi alokasi dalam fiskal Islam diarahkan untuk ...

a)

Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sesuai maqashid syariah

b)

Meningkatkan belanja mewah

c)

Memfasilitasi investasi asing

d)

Penguatan sektor nonproduktif

30.

Kebijakan fiskal Islam tidak hanya ekonomis, tetapi juga ...

a)

Etis, sosial, dan spiritual

b)

Matematis

c)

Komersial

d)

Spekulatif

31.

Konsep kesejahteraan dalam ekonomi Islam didasarkan pada ...

a)

Keseimbangan antara kebutuhan material dan spiritual

b)

Peningkatan konsumsi

c)

Laju pertumbuhan GDP

d)

Kekayaan individu

32.

Indikator kesejahteraan dalam Islam diukur dengan ...

a)

Keadilan, distribusi harta, dan kemaslahatan

b)

Tingkat utang negara

c)

Nilai tukar rupiah

d)

Jumlah investasi

33.

Kesejahteraan masyarakat Islam disebut juga ...

a)

Al-falah

b)

At-taradudd

c)

Ar-riba

d)

Al-mukhalafah

34.

Tujuan akhir sistem ekonomi Islam adalah ...

a)

Tercapainya falah dunia dan akhirat

b)

Kemandirian industri

c)

Kemakmuran individu

35.

Salah satu prinsip kesejahteraan dalam Islam adalah ...

a)

Menghindari eksploitasi dan ketimpangan sosial

b)

Memusatkan kekayaan

c)

Memperluas monopoli

d)

Mengabaikan zakat

36.

Zakat, infak, dan sedekah merupakan ...

a)

Instrumen distribusi kesejahteraan

b)

Pajak negara

c)

Hibah sukarela

d)

Investasi swasta

37.

Menurut Al-Ghazali, kesejahteraan terwujud ketika ...

a)

Terjaga lima maqashid: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta

b)

Semua orang kaya

c)

Negara surplus fiskal

d)

Pajak rendah

38.

Sistem jaminan sosial Islam pertama kali diterapkan oleh ...

a)

Khalifah Umar bin Khattab

b)

Abu Bakar

c)

Ali bin Abi Thalib

d)

Utsman bin Affan

39.

Fungsi redistribusi kekayaan dalam Islam adalah ...

a)

Menjaga keseimbangan ekonomi antarindividu

b)

Menambah beban fiskal

c)

Memperbesar keuntungan

d)

Menghapus subsidi

40.

Dalam konsep falah, kesejahteraan hakiki bergantung pada ...

a)

Iman, amal, dan keadilan sosial

b)

Modal ekonomi

c)

Dukungan politik

d)

Nilai ekspor

41.

Prinsip “kifayah” dalam Islam berarti ...

a)

Kecukupan kebutuhan dasar manusia

b)

Kewajiban zakat

c)

Hukum keadilan

d)

Ketergantungan pasar

42.

Pemerataan dalam Islam dicapai melalui ...

a)

Zakat, wakaf, dan larangan riba

b)

Kredit konsumtif

c)

Pajak progresif

d)

Subsidi industri besar

43.

Kesejahteraan menurut pandangan maqashid syariah menolak ...

a)

Ketimpangan sosial dan kemiskinan struktural

b)

Pertumbuhan sektor produktif

c)

Aktivitas bisnis halal

d)

Kewirausahaan

44.

Fungsi sosial harta dalam Islam menekankan ...

a)

Amanah untuk kemaslahatan bersama

b)

Kepemilikan mutlak individu

c)

Konsumsi bebas

d)

Tabungan tanpa batas

45.

Pemerintah wajib menjamin kesejahteraan publik karena ...

a)

Negara berkewajiban menjaga maqashid syariah

b)

Mencari suara politik

c)

Tuntutan globalisasi

d)

Persaingan pasar

46.

Perbedaan utama antara sistem publik Islam dan kapitalis adalah ...

a)

Islam berorientasi pada falah, kapitalisme pada profit

b)

Islam bersumber dari rasio, kapitalisme dari agama

c)

Islam tidak mengenal pajak

d)

Kapitalisme anti-pasar

47.

Dalam sistem publik Islam, sumber pendapatan negara berasal dari ...

a)

Zakat, kharaj, jizyah, ushur, dan wakaf

b)

Riba dan obligasi

c)

Pajak industri berat

d)

Hibah internasional

48.

Sosialisme berbeda dari Islam karena ...

a)

Menolak hak milik pribadi

b)

Mendorong zakat

c)

Berdasarkan wahyu

d)

Menekankan moralitas

49.

Kapitalisme dalam ekonomi publik menghasilkan ...

a)

Konsentrasi kekayaan dan ketimpangan sosial

b)

Distribusi merata

c)

Pemerataan pendapatan

d)

Keadilan sosial

50.

Sistem publik Islam menolak sekularisme karena ...

a)

Memisahkan agama dari kebijakan ekonomi

b)

Menjaga nilai spiritual

c)

Mengatur hanya pasar

d)

Menolak rasionalitas

51.

Negara kesejahteraan Islam berbeda dari welfare state Barat karena ...

a)

Berdasarkan wahyu dan tanggung jawab ukhrawi

b)

Didorong pajak progresif

c)

Dibiayai hutang publik

d)

Dihubungkan politik

52.

Dalam Islam, fungsi pemerintah adalah ...

a)

Menjamin keadilan sosial dan falah rakyat

b)

Mengendalikan seluruh pasar

c)

Menekan pajak

d)

Menghapus wakaf

53.

Sistem publik Islam mengintegrasikan ...

a)

Aspek moral, sosial, dan ekonomi

b)

Politik dan ideologi semata

c)

Etika bisnis global

d)

Pajak internasional

54.

Dalam sistem komunis, kekayaan dianggap ...

a)

Milik bersama tanpa hak individu

b)

Amanah Allah

c)

Milik keluarga

d)

Dikelola negara Islam

55.

Islam menolak monopoli publik karena ...

a)

Menghambat distribusi adil

b)

Menambah efisiensi

c)

Meningkatkan persaingan

d)

Mendorong pajak

56.

Sistem publik Islam memandang ekonomi sebagai ...

a)

Bagian dari ibadah dan amanah sosial

b)

Mekanisme bebas nilai

c)

Arena persaingan

d)

Nilai politik

57.

Model fiskal Islam berbeda dari neoliberal karena ...

a)

Berdasarkan maqashid syariah, bukan efisiensi pasar

b)

Mendorong privatisasi

c)

Fokus pertumbuhan

d)

Meningkatkan ekspor

58.

Sistem publik Islam memperhatikan ...

a)

Maslahat dan kebutuhan masyarakat secara proporsional

b)

Pusat kekuasaan

c)

Pendapatan elit

d)

Kebijakan global

59.

Dalam sistem Islam, keseimbangan sektor publik dan privat didasarkan pada ...

a)

Prinsip keadilan dan tanggung jawab sosial

b)

Laba maksimum

c)

Deregulasi pasar

d)

Hukum permintaan

60.

Tujuan utama sistem publik Islam adalah ...

a)

Keadilan sosial dan kesejahteraan umum

b)

Akumulasi modal

c)

Efisiensi ekonomi

d)

Persaingan global

61.

Tantangan utama fiskal Islam modern adalah ...

a)

Integrasi sistem zakat ke dalam fiskal nasional

b)

Kekurangan tenaga kerja

62.

Isu globalisasi berdampak pada fiskal Islam karena ...

a)

Menuntut transparansi dan efisiensi syariah

b)

Membatasi kebijakan zakat

c)

Menghapus dana wakaf

d)

Melarang subsidi sosial

63.

Penerapan APBN Syariah di negara modern menghadapi kendala ...

a)

Harmonisasi antara hukum positif dan fiqh keuangan

b)

Keterbatasan teknologi

c)

Kurangnya ekspor

d)

Lemahnya permintaan

64.

Instrumen fiskal kontemporer yang sesuai syariah adalah ...

a)

Sukuk negara

b)

Obligasi konvensional

c)

Kredit konsumtif

d)

Surat hutang berbunga

65.

Isu defisit fiskal dalam Islam dapat diatasi melalui ...

a)

Optimalisasi zakat dan wakaf produktif

b)

Utang berbunga

c)

Pencetakan uang

d)

Devaluasi

66.

Teknologi keuangan (fintech) berperan dalam ...

a)

Efisiensi distribusi zakat dan dana sosial

b)

Spekulasi aset

c)

Penimbunan uang

d)

Riba digital

67.

Integrasi kebijakan fiskal Islam memerlukan ...

a)

Reformasi kelembagaan dan literasi keuangan syariah

b)

Kebijakan moneter bebas

c)

Liberalisasi pajak

d)

Privatisasi wakaf

68.

Isu keberlanjutan fiskal syariah menuntut ...

a)

Manajemen dana sosial yang akuntabel

b)

Defisit permanen

c)

Pinjaman internasional

d)

Pemborosan APBN

69.

Global Islamic Fiscal Framework mendorong ...

a)

Harmonisasi kebijakan fiskal antarnegara Islam

b)

Monopoli fiskal

c)

Konsolidasi bank konvensional

d)

Penarikan pajak karbon

70.

Dalam konteks SDGs, fiskal Islam mendukung ...

a)

Tujuan pengentasan kemiskinan dan keadilan sosial

b)

Kapitalisasi pasar

c)

Privatisasi lembaga

d)

Hutang luar negeri

71.

Isu integritas fiskal menjadi penting karena ...

a)

Amanah adalah prinsip utama pengelolaan publik

b)

Keuntungan politik

c)

Persaingan global

d)

Inflasi

72.

Instrumen zakat digital berfungsi untuk ...

a)

Transparansi dan efektivitas distribusi

b)

Menggantikan pajak

c)

Menghapus laporan keuangan

d)

Spekulasi online

73.

Isu kontemporer terkait fiskal Islam di Indonesia adalah ...

a)

Integrasi zakat dan APBN

b)

Pajak ekspor

c)

Kurs rupiah

d)

Suku bunga

74.

Tantangan global kebijakan fiskal Islam adalah ...

a)

Standardisasi instrumen fiskal syariah antarnegara

b)

Penurunan zakat

c)

Pelarangan ekspor

d)

Deflasi

75.

Keberhasilan fiskal Islam di Malaysia ditandai oleh ...

a)

Pengelolaan zakat terintegrasi dengan kebijakan sosial

b)

Privatisasi wakaf

c)

Eliminasi APBN

d)

Subsidi riba

76.

Di Indonesia, potensi zakat nasional dapat menggantikan ...

a)

Sebagian fungsi fiskal redistributif

b)

Pajak penghasilan

c)

Defisit anggaran

d)

APBN konvensional

77.

Negara pertama yang menerapkan APBN berbasis syariah adalah ...

a)

Pakistan

b)

Malaysia

c)

Arab Saudi

d)

Iran

78.

Studi kasus di Sudan menunjukkan bahwa ...

a)

Integrasi zakat meningkatkan kesejahteraan publik

b)

Pajak menurun

c)

Sektor industri menurun

d)

Wakaf dihapus

79.

Kasus wakaf produktif di Indonesia menunjukkan ...

a)

Wakaf bisa menjadi sumber fiskal berkelanjutan

b)

Tidak efisien

c)

Hanya untuk ibadah

d)

Tidak relevan

80.

Krisis fiskal di beberapa negara Islam disebabkan oleh ...

a)

Ketergantungan pada minyak dan lemahnya manajemen dana zakat

b)

Kebijakan moneter ketat

c)

Pajak tinggi

d)

Devaluasi

81.

Penerapan fiskal Islam di Turki modern mencerminkan ...

a)

Adaptasi nilai syariah dalam sistem fiskal sekuler

b)

Penolakan zakat

c)

Ketergantungan IMF

d)

Sektor riba

82.

Studi kasus Oman menunjukkan bahwa ...

a)

Sukuk syariah menjadi alternatif pembiayaan publik

b)

Pajak meningkat

c)

Zakat dihapus

d)

Ekonomi menurun

83.

Di Qatar, dana sosial Islam diarahkan untuk ...

a)

Program pendidikan dan kesehatan publik

b)

Investasi luar negeri

c)

Subsidi korporasi

d)

Ekspor minyak

84.

Di Arab Saudi, lembaga fiskal syariah dikendalikan oleh ...

a)

Kementerian Keuangan Syariah dan Dewan Ulama

b)

Bank Dunia

c)

IMF

d)

Swasta

85.

Indonesia menghadapi tantangan fiskal syariah karena ...

a)

Kurangnya koordinasi antar lembaga zakat

b)

Kekurangan data pajak

c)

Kurangnya ekspor

d)

Inflasi

86.

Hasil riset BAZNAS menunjukkan bahwa ...

a)

Optimalisasi zakat dapat menurunkan kemiskinan

b)

Zakat meningkatkan defisit

c)

Zakat tidak efektif

d)

Zakat hanya simbolik

87.

Studi empiris menunjukkan fiskal Islam berkontribusi terhadap ...

a)

Pertumbuhan inklusif dan keadilan sosial

b)

Ketimpangan

c)

Inflasi

d)

Monopoli

88.

Evaluasi kebijakan publik Islam berfokus pada ...

a)

Dampak terhadap maqashid syariah

b)

Pencapaian politik

c)

Pertumbuhan sektor privat

d)

Laba investasi

89.

Instrumen utama evaluasi kebijakan publik adalah ...

a)

Efektivitas, efisiensi, dan maslahat

b)

Nilai ekspor

c)

Pendapatan pajak

d)

Opini publik

90.

Kriteria kebijakan publik yang islami harus ...

a)

Sesuai maqashid syariah dan prinsip keadilan

b)

Menguntungkan penguasa

c)

Mengikuti standar asing

d)

Fokus pada ekonomi

91.

Evaluasi kebijakan zakat menilai ...

a)

Dampak distribusi dan pemberdayaan mustahik

b)

Keuntungan lembaga

c)

Anggaran negara

d)

Hasil pajak

92.

Prinsip maslahah mursalah digunakan untuk ...

a)

Menilai kebijakan yang tidak dijelaskan eksplisit dalam nash

b)

Menghapus hukum

c)

Menentukan harga

d)

Membentuk pajak baru

93.

Kebijakan publik dikatakan efektif secara Islam jika ...

a)

Meningkatkan kesejahteraan tanpa melanggar syariah

b)

Mengurangi defisit

c)

Meningkatkan konsumsi

d)

Menekan subsidi

94.

Akuntabilitas fiskal Islam mencakup ...

a)

Pertanggungjawaban kepada Allah dan masyarakat

b)

Pengawasan politik

c)

Transparansi pajak

d)

Keuntungan negara

95.

Evaluasi fiskal Islam memerlukan ...

a)

Indikator moral dan sosial

b)

Harga pasar

c)

Kurs dolar

d)

Inflasi

96.

Prinsip hisbah relevan dalam evaluasi karena ...

a)

Mengontrol keadilan dan moral publik

b)

Mengatur ekspor

c)

Menentukan kurs

d)

Menghapus pajak

97.

Kebijakan fiskal dianggap gagal jika ...

a)

Tidak mencapai keseimbangan maqashid

b)

Surplus tinggi

c)

Belanja publik besar

d)

Laporan defisit kecil

98.

Evaluasi sosial ekonomi Islam menilai ...

a)

Efek kebijakan terhadap keadilan dan falah

b)

PDB

c)

Kredit

d)

Ekspor

99.

Dalam pandangan Islam, evaluasi publik harus berlandaskan ...

a)

Etika, transparansi, dan amanah

b)

Target politik

c)

Sensus ekonomi

d)

Hukum pasar

100.

Tujuan akhir evaluasi kebijakan publik Islam adalah ...

a)

Peningkatan kemaslahatan dan keadilan sosial

b)

Laba negara

c)

Keseimbangan neraca

d)

Pengaruh politik