Menguji undang-undang terhadap UUD

Mengadili perkara pada tingkat kasasi

Menyelesaikan sengketa pemilu

Mengawasi perilaku hakim

Membentuk peraturan daerah

Peradilan Konstitusi

Peradilan Umum

Peradilan Khusus Pemilu

Peradilan Lembaga Negara

Peradilan Legislasi

Menyusun undang-undang

Melaksanakan kebijakan presiden

Memeriksa dan memutus perkara

Mengawasi pemerintahan daerah

Mengelola keuangan negara

Sementara

Dapat dibatalkan DPR

Mengikat setelah disahkan presiden

Final dan mengikat

Bersifat rekomendasi

Eksekutif

Legislatif

Independen

Pemerintah daerah

Peradilan khusus

Mengadili perkara pidana

Mengawasi perilaku hakim

Menyusun peraturan pemerintah

Memutus perkara kasasi

Menguji undang-undang

Pemilihan presiden

Pengangkatan menteri

Pengangkatan hakim agung

Pemilihan kepala daerah

Pembentukan undang-undang

Berpihak pada pemerintah

Tunduk pada Mahkamah Agung

Bebas dan tidak memihak

Mengikuti keputusan DPR

Menyesuaikan kebijakan presiden

Memperkuat kekuasaan eksekutif

Menjaga kehormatan dan martabat hakim

Mengurangi jumlah perkara di pengadilan

Menggantikan peran Mahkamah Agung

Mengawasi lembaga legislatif

Mengadili perkara kasasi

Menguji undang-undang terhadap konstitusi

Mengawasi perilaku hakim

Menyusun undang-undang

Mengelola peradilan umum

Perdata

Pidana

Tata usaha negara

Kewenangan antar lembaga negara

Perkara kasasi

Sementara

Dapat diajukan banding

Final dan mengikat

Rekomendasi

Menunggu persetujuan presiden

Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung

Presiden, MPR, dan DPR

DPR, DPD, dan BPK

Mahkamah Agung, KY, dan DPR

Presiden, DPD, dan KY

Stabilitas ekonomi

Keamanan negara