NEW
Font size
WorksheetsKuis Demokrasi Liberal 1950-1959
Total questions: 25
Worksheet time: 13mins
Kabinet pertama yang memerintah pada masa Demokrasi Liberal setelah berlakunya UUDS 1950 adalah …
Kabinet Sukiman
Kabinet Wilopo
Kabinet Natsir
Kabinet Juanda
Kabinet Ali Sastroamidjojo I
Kabinet Natsir dipimpin oleh tokoh yang berasal dari partai …
PNI
Masyumi
PKI
NU
PSI
Salah satu keberhasilan Kabinet Natsir adalah …
Pelaksanaan Pemilu pertama
Nasionalisasi perusahaan asing
Mengembalikan Irian Barat ke Indonesia
Mengakhiri konflik dengan Belanda melalui diplomasi
Pembentukan Dewan Nasional
Faktor utama jatuhnya Kabinet Sukiman adalah …
Masalah ekonomi nasional
Peristiwa 17 Oktober 1952
Penandatanganan perjanjian Mutual Security Act (MSA)
Kegagalan Pemilu
Pemberontakan DI/TII
Kabinet Wilopo berakhir akibat peristiwa …
Agresi Militer Belanda II
Peristiwa Tanjung Morawa
Peristiwa PRRI
Peristiwa G30S
Peristiwa 17 Agustus 1950
Kabinet Ali Sastroamidjojo I dikenal sebagai kabinet yang berhasil …
Menumpas pemberontakan PKI
Menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika (KAA)
Melaksanakan nasionalisasi bank asing
Mengembalikan Irian Barat
Membubarkan Konstituante
Pemilihan Umum pertama di Indonesia dilaksanakan pada masa kabinet …
Kabinet Wilopo
Kabinet Ali Sastroamidjojo I
Kabinet Burhanuddin Harahap
Kabinet Ali Sastroamidjojo II
Kabinet Juanda
Kabinet Ali Sastroamidjojo II menghadapi banyak hambatan, salah satunya adalah …
Agresi Militer Belanda
Pemberontakan PRRI dan Permesta
Peristiwa 17 Oktober
Perjanjian Linggarjati
Peristiwa Tanjung Morawa
Kabinet Juanda dikenal juga dengan sebutan Kabinet …
Pembangunan
Nasional
Karya
Gotong Royong
Reformasi
Program penting Kabinet Juanda yang terkenal hingga kini adalah …
Program Benteng
Dekrit Presiden
Trikora
Djuanda Declaration (Deklarasi Djuanda)
Rencana Pembangunan Lima Tahun
Ciri utama pemerintahan pada masa Demokrasi Liberal adalah …
Presiden memegang kekuasaan penuh
Sistem kabinet presidensial
Kabinet sering berganti karena lemahnya koalisi
Militer memegang pemerintahan
Tidak adanya partai politik
Seringnya pergantian kabinet pada masa Demokrasi Liberal menunjukkan bahwa sistem parlementer di Indonesia saat itu …
Tidak sesuai dengan budaya politik Indonesia
Terlalu didominasi oleh militer
Menguatkan stabilitas nasional
Berhasil menekan konflik politik
Didukung penuh oleh rakyat
Jika dikaitkan dengan kondisi politik dalam negeri, kegagalan Kabinet Sukiman terutama disebabkan oleh …
Lemahnya kepemimpinan perdana menteri
Campur tangan presiden dalam kabinet
Kebijakan luar negeri yang dianggap menyimpang dari politik bebas aktif
Tidak adanya dukungan partai politik
Masalah keamanan daerah
Peristiwa Tanjung Morawa yang menyebabkan jatuhnya Kabinet Wilopo menunjukkan bahwa …
Pemerintah berhasil mengutamakan kepentingan rakyat kecil
Konflik agraria belum tertangani dengan baik
Sistem ekonomi liberal berjalan efektif
Hubungan Indonesia–Belanda semakin harmonis
Stabilitas politik nasional telah tercapai
Keberhasilan Kabinet Ali Sastroamidjojo I menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika (KAA) berdampak strategis bagi Indonesia karena …
Mempercepat kembalinya Irian Barat
Menguatkan posisi Indonesia dalam Perang Dingin
Membuktikan keberhasilan sistem demokrasi liberal
Menjadikan Indonesia pemimpin gerakan nonblok dunia
Menghapus pengaruh partai politik
Pelaksanaan Pemilu 1955 pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap dapat dijadikan indikator bahwa …
Presiden memegang kekuasaan mutlak
Demokrasi Terpimpin telah berjalan
Sistem parlementer berjalan relatif demokratis
Militer mengendalikan pemerintahan
Partai politik tidak berperan penting
Jika dibandingkan dengan kabinet-kabinet sebelumnya, Kabinet Juanda dianggap sebagai “kabinet penyelamat” karena …
Menghapus sistem parlementer
Berhasil menstabilkan politik dan ekonomi sepenuhnya
Mengakomodasi semua kekuatan politik utama
Mempersiapkan peralihan menuju Demokrasi Terpimpin
Mengakhiri pengaruh partai politik
Deklarasi Djuanda memiliki arti penting bagi kedaulatan Indonesia karena …
Menghapus perjanjian internasional dengan Belanda
Memperluas wilayah laut Indonesia secara hukum internasional
Menjadikan Indonesia negara maritim pertama
Mengakhiri konflik pusat dan daerah
Menguatkan sistem ekonomi liberal
Batas laut teritorial Indonesia berbeda dengan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) karena ZEE memiliki batas sejauh …
12 mil laut
24 mil laut
50 mil laut
100 mil laut
200 mil laut
Penetapan batas teritorial laut Indonesia bertujuan untuk …
Membatasi perdagangan internasional
Menguasai laut bebas
Menegaskan kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI
Memperluas wilayah daratan
Menghindari konflik dengan negara tetangga
Sebelum Deklarasi Djuanda, batas laut wilayah Indonesia mengikuti aturan …
Hukum adat laut Nusantara
Konvensi Hukum Laut Internasional
Ordonansi Laut Teritorial 1939
Piagam PBB
Konstitusi RIS
Ketentuan mengenai batas teritorial laut Indonesia ditegaskan melalui …
Konferensi Asia Afrika
Deklarasi Djuanda
Perjanjian Linggarjati
Undang-Undang Agraria
Traktat London
Batas laut teritorial Indonesia menurut ketentuan yang berlaku adalah sejauh …
3 mil laut dari garis pantai
6 mil laut dari garis pantai
10 mil laut dari garis pantai
12 mil laut dari garis pangkal
200 mil laut dari garis pangkal
Kebijakan ekonomi pada masa Demokrasi Liberal yang sama-sama bertujuan mengurangi dominasi asing tetapi menggunakan pendekatan berbeda adalah …
Gunting Syafruddin dan RPLT
Gerakan Benteng dan Sistem Ali-Baba
Plan Soemitro dan Gunting Syafruddin
Sistem Ali-Baba dan RPLT
Nasionalisasi perusahaan asing dan Gunting Syafruddin
Perbedaan utama antara Gunting Syafruddin dan Gerakan Benteng terletak pada …
Tokoh pelaksana kebijakan
Masa kabinet yang menjalankan
Sasaran utama kebijakan ekonomi
Dampak sosial yang ditimbulkan
Pengaruh luar negeri
