Font size
WorksheetsLembaga Negara di Indonesia
Total questions: 73
Worksheet time: 40mins
Apa fungsi utama DPR dalam pemerintahan Indonesia?
Fungsi utama DPR adalah mengatur anggaran dan mengelola sumber daya.
Fungsi utama DPR adalah membuat undang-undang, mengawasi pemerintahan, dan mewakili rakyat.
Fungsi utama DPR adalah memberikan sanksi dan mengawasi lembaga internasional.
Fungsi utama DPR adalah menegakkan hukum dan menyelesaikan sengketa.
Bagaimana peran MA dalam sistem hukum di Indonesia?
MA berfungsi sebagai lembaga legislatif yang membuat undang-undang di Indonesia.
MA hanya menangani perkara perdata di tingkat provinsi.
MA berperan sebagai pengadilan tertinggi yang mengawasi perkara kasasi dan penafsiran hukum di Indonesia.
MA bertugas sebagai pengadilan banding untuk kasus pidana di Indonesia.
Apa tugas MPR dalam amandemen UUD?
MPR hanya dapat memberikan saran tentang UUD.
MPR bertugas untuk menyusun undang-undang baru.
MPR tidak memiliki wewenang untuk mengubah UUD.
MPR bertugas untuk melakukan amandemen UUD.
Apa kewenangan BPK dalam pengelolaan keuangan negara?
BPK hanya bertugas mengelola anggaran pemerintah daerah.
BPK tidak memiliki wewenang untuk memberikan rekomendasi keuangan.
Kewenangan BPK dalam pengelolaan keuangan negara adalah melakukan pemeriksaan, audit, dan memberikan rekomendasi terkait laporan keuangan dan kinerja.
Kewenangan BPK terbatas pada pengawasan internal instansi.
Bagaimana struktur kabinet di Indonesia?
Kabinet Indonesia terdiri dari Presiden, Gubernur, dan anggota DPR.
Kabinet Indonesia terdiri dari Presiden, Sekretaris Negara, dan kepala daerah.
Kabinet Indonesia terdiri dari Wakil Presiden, menteri-menteri, dan duta besar.
Kabinet Indonesia terdiri dari Presiden, Wakil Presiden, dan menteri-menteri yang mengelola kementerian.
Apa yang menjadi tanggung jawab DPR dalam pengawasan pemerintah?
Mengelola anggaran pemerintah secara langsung.
Menetapkan kebijakan luar negeri pemerintah.
Menyusun undang-undang baru untuk pemerintah.
Mengawasi pelaksanaan undang-undang, anggaran, dan kebijakan pemerintah.
Apa peran MA dalam menyelesaikan sengketa hukum?
Mahkamah Agung mengawasi pelaksanaan hukum di lapangan.
Mahkamah Agung menyelesaikan sengketa hukum dengan memberikan putusan akhir dan menafsirkan undang-undang.
Mahkamah Agung hanya memberikan saran hukum tanpa keputusan.
Mahkamah Agung bertugas mengumpulkan data hukum dari masyarakat.
Siapa yang berwenang mengusulkan amandemen UUD?
Presiden dan DPR
Menteri Hukum dan HAM
Mahkamah Konstitusi
Dewan Perwakilan Daerah
Apa saja fungsi BPK dalam audit keuangan negara?
Fungsi BPK adalah melakukan audit internal dan pengawasan proyek pemerintah.
Fungsi BPK dalam audit keuangan negara meliputi pemeriksaan laporan keuangan, penilaian kepatuhan, rekomendasi perbaikan, dan penyusunan laporan hasil pemeriksaan.
BPK bertugas untuk menyusun rencana anggaran tahunan dan pengelolaan aset.
Fungsi BPK dalam audit keuangan negara hanya mencakup pengawasan anggaran.
Bagaimana kabinet dapat mempengaruhi kebijakan publik?
Kabinet hanya berfungsi sebagai simbol tanpa pengaruh nyata.
Kabinet mempengaruhi kebijakan publik melalui pengambilan keputusan dan implementasi program.
Kabinet mempengaruhi kebijakan publik melalui pengawasan anggaran saja.
Kabinet tidak terlibat dalam proses pembuatan kebijakan publik.
Apa yang dimaksud dengan fungsi legislasi DPR?
Fungsi legislasi DPR adalah mengawasi jalannya pemerintahan.
Fungsi legislasi DPR adalah memberikan bantuan keuangan.
Fungsi legislasi DPR adalah membuat dan menetapkan undang-undang.
Fungsi legislasi DPR adalah menyusun anggaran belanja negara.
Apa peran MA dalam menjaga independensi peradilan?
MA menjaga independensi peradilan dengan mengawasi pelaksanaan hukum dan penegakan kode etik hakim.
MA menetapkan undang-undang baru untuk memperbaiki sistem peradilan.
MA berperan dalam mengatur anggaran pengadilan dan alokasi sumber daya.
MA bertanggung jawab untuk merekrut dan melatih hakim baru di seluruh Indonesia.
Apa yang menjadi dasar hukum bagi MPR dalam melaksanakan tugasnya?
Keputusan Presiden Republik Indonesia Tahun 1945
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Bagaimana BPK berkontribusi terhadap transparansi keuangan negara?
BPK berkontribusi terhadap transparansi keuangan negara dengan melakukan audit, memberikan rekomendasi, dan menerbitkan laporan hasil pemeriksaan.
BPK meningkatkan efisiensi anggaran dengan mengurangi pengeluaran.
BPK hanya melakukan audit tahunan tanpa rekomendasi tambahan.
BPK mengawasi pelaksanaan proyek pemerintah tanpa memberikan laporan.
Apa saja komponen yang terdapat dalam struktur kabinet?
Manajer, Koordinator, Pengawas, Analis, Peneliti
Presiden, Wakil Presiden, Menteri Keuangan, Direktur Utama, Juru Bicara
Gubernur, Asisten, Kepala Dinas, Anggota Dewan, Pengacara
Perdana Menteri, Menteri, Wakil Menteri, Sekretaris Jenderal, Staf Khusus
Apa yang menjadi tugas DPR dalam pengesahan anggaran?
Menolak anggaran yang diajukan oleh pemerintah.
Menyusun anggaran untuk pemerintah daerah.
Mengawasi pelaksanaan anggaran yang telah disahkan.
Mengesahkan anggaran yang diajukan oleh pemerintah.
Bagaimana MA berperan dalam perlindungan hak asasi manusia?
MA berperan dalam menegakkan hukum dan melindungi hak asasi manusia melalui putusan dan interpretasi undang-undang.
MA hanya berfokus pada penegakan hukum tanpa memperhatikan hak asasi manusia.
MA tidak memiliki wewenang dalam perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.
MA berperan dalam mengawasi kebijakan pemerintah tanpa melindungi hak asasi manusia.
Apa yang dimaksud dengan sidang pleno MPR?
Sidang pleno MPR adalah rapat resmi seluruh anggota MPR untuk membahas dan mengambil keputusan penting.
Sidang pleno MPR adalah diskusi terbatas antara beberapa anggota MPR.
Sidang pleno MPR adalah pertemuan informal anggota MPR untuk bersosialisasi.
Sidang pleno MPR adalah acara tahunan untuk merayakan pencapaian MPR.
Apa saja kewenangan BPK dalam pemeriksaan laporan keuangan?
Kewenangan BPK hanya terbatas pada audit internal.
BPK tidak memiliki kewenangan dalam pengujian laporan keuangan.
Kewenangan BPK dalam pemeriksaan laporan keuangan mencakup penilaian kepatuhan, pengujian keandalan informasi, dan penilaian efektivitas pengelolaan keuangan.
Kewenangan BPK hanya mencakup penilaian risiko keuangan.
Bagaimana kabinet berfungsi dalam menjalankan pemerintahan sehari-hari?
Kabinet mengawasi kegiatan sosial dan budaya masyarakat.
Kabinet mengelola pemerintahan sehari-hari dengan mengambil keputusan, mengelola anggaran, dan mengawasi kementerian.
Kabinet hanya bertugas merancang undang-undang baru.
Kabinet berfungsi sebagai lembaga peradilan dalam pemerintahan.
Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 merupakan tugas dari ....
Komisi Yudisial
Mahkamah Agung
Mahkamah Konstitusi
Majelis Permusyawaratan Rakyat
Salah satu fungsi DPR adalah Fungsi Legislasi yang artinya..
menetapkan Undang-Undang dengan persetujuan Presiden
menyusun dan menetapkan APBN melalui Undang-Undang
mengawasi pelaksanaan pemerintahan oleh Presiden
mengawasi pelaksanaan pemerintahan oleh MPR
lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara adalah tugas dari...
DPR
MPR
BPK
MA
Hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah dalam menjalankan pemerintahan disebut ....
hak mengeluarkan pendapat
hak angket
hak interpelasi
hak imunitas
Jumlah anggota DPD pada tiap provinsi adalah....
3 orang
4 orang
5 orang
6 orang
Tugas dan Wewenang Mahkamah Agung adalah....
Memutuskan pembubaran partai politik
Mengusulkan pengangkatan hakim agung
Mengajukan rancangan UU kepada DPR
Mengadili pada tingkat kasasi
Presiden dalam memberikan amnesti dan abolisi harus ada pertimbangan dari
DPR
MPR
Mahkamah Agung
BPK
Lembaga legislatif bertugas membuat peraturan perundang-undangan. Lembaga negara yang termasuk dalam lembaga legislatif adalah....
Mahkamah Agung
DPD
Komisi Yudisial
BPK
Tugas presiden sebagai kepala negara adalah....
mengajukan rancangan UU kepada DPR
mengangkat dan memberhentikan menteri
menyatakan negara dalam keadaan bahaya
menetapkan peraturan pemerintah
Anggota MPR terdiri dari ....
DPR dan DPD
DPR dan DPRD
DPD dan DPRD
DPD dan Utusan Daerah
Dapat melakukan pengawasan yang berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang otonomi daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya , perimbangan pusat dan daerah, pajak, pendidikan dan agama. Pernyataan tersebut merupakan kewenangan ….
Dewan Perwakilan Daerah
Presiden
Majelis Permusyawaratan Rakyat
Dewan perwakilan Rakyat
Dengan sistem pemisahan kekuasaan membentuk perundang-undangan di Indonesia dilakukan oleh lembaga legislatif.Yang dimaksud lembaga legislatif terdiri dari ....
DPR,MPR, DPA
Presiden, DPR, DPD
DPR,DPA,DPD
DPR, DPD, MPR
Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang berada di bawahnya dan lingkungan peradilan umum,peradilan agama,peradilan militer,peradilan tata usaha negara dan ...
peradilan khusus
Mahkamah Konstitusi
peradilan adat
peradilan internasional
Lembaga negara yang dibentuk setelah amandemen UUD 1945 adalah ....
Mahkamah Agung
Dewan Perwakilan Daerah
Mahakamah Konstitusi
Dewan Pertimbangan Agung
Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan UU sebagaimana mestinya merupakan fungsi presiden sebagai ....
kepala negara
kepala pemerintah
lembaga tertinggi
lembaga negara
Lembaga baru yang dibentuk berkaitan dengan pelaksanaan kekuasaan kehakiman.Berdasarkan pasal 24 B UUD NRI Tahun 1945 dan UU No. 22 tahun 2004 adalah ....
Mahkamah Agung
Mahkamah Konstitusi
Komisi Yudisial
Dewan Perwakilan Daerah
Mahkamah Agung mengajukan tiga orang hakim konstitusi.Hal tersebut merupakan hubungan MA dengan ....
Komisi Yudisial
Mahkamah Konstitusi
Mahkamah Agung
Dewan Perwakilan Daerah
Membentuk UU yang dibahas Presiden untuk mendapat persetujuan bersama merupakan fungsi ... DPR
anggaran
legislasi
pengawasan
interpelasi
Menurut UUD NRI Tahun 1945 yang dimaksud dengan fungsi anggaran DPR adalah kewenangan DPR dalam menyusun dan menetapkan APBN bersama Presiden dengan ....
mempertimbangkan usul MPR
memperhatikan pertimbangan DPD
memperhatikan usulan-usulan Presiden
meminta pertimbangan hukum kepada MPR
DPD sebagai salah satu lembaga negara pada masa reformasi anggota-anggotanya merupakan representasi rakyat dan daerah yang bertujuan untuk ....
menyampaikan suara golongan
menyampaikan aspirasi rakyat Indonesia
memperjuangkan kepentingan daerah
mewakili partai politik
Dalam hubungannya dengan Mahkamah Agung tugas Komisi Yudisial adalah ....
mengusulkan pengangkatan hakim agung
mengangkat hakim MA
mengusullan pengangkatan hakim MK
mengangkat hakim MK
Menurut ketentuan pasal 24 dan 25 UUD NRI Tahun 1945 dinyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka artinya ....
berada di bawah pengawasan pemerintah
bersama MA memutuskan perkara hakim
bebas memutuskan perkara
lepas dari pengaruh pemerintah
Kesadaran warga negara untuk membayar pajak merupakan partisipasi politk di bidang ....
ekonomi
keamanan
politik
sosial budaya
Perhatikan cerita berikut!
Partai A dan Partai B mengikuti pemilihan umum. Hasil akhir perhitungan suara menyatakan bahwa partai A lebih unggul daripada partai B. Partai B merasa ada kesalahan dan kecurangan dalam perhitungan suara. Selain itu, partai B memiliki beberapa bukti kecurangan partai A sehingga partai A dapat unggul dalam perhitungan.
Lembaga negara hasil amandemen yang berhak menangani kasus pada bacaan tersebut yaitu....
Mahkamah Agung
Mahkamah Konstitusi
DPR
Presiden
Lembaga negara sebelum dan sesudah amandemen memiliki beberapa perbedaan. Dalam proses amandemen terdapat lembaga negara baru dan ada pula lembaga negara yang ditiadakan. Lembaga baru hasil amandemen terdapat pada....
DPR,MA,KY
MA,KY,MK
DPD,MK,KY
MK,KY,MPR
Saya memiliki 59 teman yang berprofesi sama. Pekerjaan yang saya lakukan sehari-hari adalah mengadili permohonan kasasi, melakukan judicial review untuk peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, serta mengawasi perilaku hakim di bawah saya. Siapakah saya?
Mahkamah Konstitusi
Mahkamah Agung
Komisi Yudisial
Majelis Permusyawaratan Rakyat
Presiden memberikan grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan ..... Sedangkan dalam memberikan amnesti dan abolisi Presiden memperhatikan pertimbangan.....
MA, DPD
MA, DPR
MK, DPR
DPD, MA
Perhatikan wacana di bawah ini!
Perubahan UU KPK saat ini memunculkan 'Dewan Pengawas' yang diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a. Pasal itu menyatakan: Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas Dewan Pengawas yang berjumlah 5 (lima) orang. Keberadaan dewan pengawas berpotensi mengganggu independensi KPK dalam melakukan penindakan dan pencegahan korupsi. Selain itu, kententuan adanya dewan pengawas dinilai bertentangan dengan semangat pemberantasan korupsi dam UUD 1945.
Jika akan melakukan uji materi terhadap hal tersebut, kemanakah pemohon meminta keadilan?
Komisi Yudisial
DPR
Mahkamah Agung
Mahkamah Konstitusi
DPR, Presiden dan DPD memiliki hubungan kewenangan terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). Hubungan ketiga lembaga tersebut termuat dalam pernyataan....
DPR memberikan pertimbangan kepada DPD dan Presiden terkait RAPBN
DPR membahas RAPBN bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD
PR bersama DPD mempertimbangkan pendapat presiden terkait RAPBN
DPR membahas RAPBN bersama DPD dengan memperhatikan pertimbangan Presiden
Hak DPR untuk melakukan penyelidikan mengenai kebijakan pemerintah yang diduga bertentangan dengan hukum adalah ....
interpelasi
menyatakan pendapat
angket
pengawasan
Sistem pemerintahan presidensial salah satu cirinya adalah ....
Kepala pemerintahan dipilih oleh parlemen
presiden berkedudukan sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara
Kepala pemerintahan adalah perdana menteri
pemisahan yang jelas antar kepala pemerintahan dengan kepala negara
Mengangkat dan memberhentkan para menteri merupakan hak prerogatif dari .....
parlemen
perdana menteri
presiden
DPR
Berikut ini yang bukan ciri-ciri dari sistem parlementer, yakni ...
Kepala negara tidak sekaligus sebagai kepala pemerintahan
Kabinet bertanggung jawab kepada parlemen
Parlemen bisa membubarkan pemerintahan dengan mengajukan mosi tidak percaya
Eksekutif tidak bertanggung jawab kepada legeslatif.
Apa peran presiden dalam sistem pemerintahan Indonesia?
Presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan di Indonesia.
Presiden adalah kepala negara di Indonesia.
Presiden adalah kepala pemerintahan di Indonesia.
Presiden adalah anggota legislatif di Indonesia.
Berwenang mengubah dan menetapkan UUD, itu merupakan tugas dan wewenang dari
MPR
DPR
DPD
DPRD
Presiden
Perhatikan cerita berikut!
Partai A dan Partai B mengkikuti Pemelihan umum. Hasil akhir perhitungan suara menyatakan bahwa partai A lebih unggul dari partai B. Partai B merasa ada kesalahan dan kecurangan dalam perhitungan suara. Selain itu, Partai B memiliki beberapa bukti kecurangan partai A sehingga partai A dapat unggul dalam perhitungan.
Lembaga negara hasil amandemen yang berhak menangani kasus pada bacaan tersebut yaitu .....
Komisi Yudisial
Mahkamah Agung
Mahkamah Konstitusi
Badan Pengawas Pemilu
Saya memiliki 59 teman yang berprofesi sama. Pekerjaan yang saya lakukan sehari-hari adalah mengadili permohonan kasasi, melakukan Judicial Review untuk peraturan Perundang-Undangan dibawah undang-udang terhadap undang-undang, serta mengawasi perilaku hakim dibawah saya. siapak saya ?
Mahkamah Konstitusi
Komisi Yudisial
Mahkamah Agung
Komisi Pemberantasan Korupsi
Presiden memberikan grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan ..... Sedangkan dalam memberikan amnesti dan abolisi Presiden memperhatikan pertimbangan.....
MA, DPR
MPR, MK
DPR, DPD
MA, MPR
Presiden memberikan grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan ..... Sedangkan dalam memberikan amnesti dan abolisi Presiden memperhatikan pertimbangan.....
MA, DPR
MPR, MK
DPR, DPD
MA, MPR
DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara dan mempunyai fungsi ....
legislatif, eksekutif dan yudikatif
eksekutif, legislatif dan anggaran
legislatif, eksekutif dan pengawasan
legislatif, anggaran, dan pengawasan
Lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara adalah tugas dari ....
DPR
DPD
KPK
BPK
Lembaga yang bertugas untuk menjaga dan menegakkan kehormatan , keluhuran martabat, serta prilaku hakim adalah ....
Mahkamah Agung
Komisi Yudisial
Mahkamah Konstitusi
Pengadilan Tinggi
Lembaga yang wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau wakil presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya adalah . . .
Mahkamah Agung
Mahkamah Konstitusi
Dewan Perwakilan Rakyat
Badan Pengawas Keuangan
Keberadaan lembaga-lembaga negara di Indonesia begitu dinamis. hal tersebut merupakan dampak langsung dari mekanisme pengelolaan kekuasaan negara yang bersifat dinamis pula, setelah reformasi lembaga yang tidak ada dalam struktur kelembagaan negara adalah . . .
Mahkamah Agung
Dewan Perwilan Rakyat
Dewan Pertimbangan Agung
Badan Pengawas Keuangan
kekuasaan untuk menjalankan undang-undnag dan penyelenggaraan pemerintahan negara adalah kekuasaan ..
konstitutif
eksekutif
legislatif
yudikatif
Pada bulan September 2023, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan keputusan penting yang menyatakan bahwa suatu undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Keputusan ini berfungsi untuk menegakkan konstitusi. Tugas MK dalam hal ini sesuai dengan kewenangannya, yang mencakup..
Mengawasi kebijakan luar negeri
Menyusun anggaran negara
Menguji undang-undang terhadap UUD 1945
Mengelola keuangan negara
Mengajukan usulan rancangan undang-undang
Pada bulan Desember 2023, seorang pejabat pemerintah dituduh melakukan korupsi. Kasus ini kemudian diangkat ke pengadilan, dan Mahkamah Agung (MA) memutuskan perkara tersebut. Kewenangan MA dalam hal ini adalah...
Menguji undang-undang terhadap UUD
Menangani perkara perdata dan pidana
Mengawasi pemerintahan daerah
Mengatur kebijakan luar negeri
Menetapkan kebijakan ekonomi nasional
Pada pertengahan tahun 2023, Presiden memutuskan untuk mengundang DPD untuk memberikan saran mengenai rancangan Undang-Undang yang akan dibahas. DPD berfungsi untuk memberikan pertimbangan terhadap kebijakan yang berkaitan dengan...
Pengelolaan keuangan negara
Pembentukan anggaran negara
Pembuatan undang-undang yang berkaitan dengan daerah
Pemilihan pejabat negara
Penyelesaian sengketa antar lembaga
Presiden Indonesia mengeluarkan kebijakan untuk meningkatkan investasi asing guna mendorong pertumbuhan ekonomi. Kebijakan ini melibatkan berbagai lembaga negara, seperti Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan, yang memiliki peran penting dalam bidang ekonomi. Dalam hal ini, Bank Indonesia berfungsi untuk...
Mengatur kebijakan luar negeri
Menyusun dan mengesahkan undang-undang
Mengatur kebijakan moneter dan stabilitas ekonomi
Membentuk kebijakan pertahanan negara
Menyelesaikan sengketa antar lembaga negara
Pada bulan Desember 2023, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil menangkap sejumlah pejabat pemerintah yang terlibat dalam kasus suap proyek infrastruktur. KPK bekerja sama dengan Polri dan Kejaksaan Agung dalam penyidikan dan penuntutan kasus ini. KPK berperan sebagai alat negara yang memiliki kewenangan untuk...
Menguji undang-undang terhadap UUD 1945
Menyusun anggaran negara
Menegakkan hukum dan pemberantasan korupsi
Mengatur kebijakan luar negeri
Menyusun kebijakan pertahanan dan keamanan negara
Anggota MPR, DPR dan DPD memiliki hak untuk tidak dapat dituntut di muka pengadilan terhadap pendapatnya ketika sidang, hak ini disebut juga dengan istilah
hak protokoler
hak imunitas
hak menyatakan pendapat
hak menentukan pilihan
Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif memiliki beberapa kekuasaan yaitu ... (jawaban lebih dari 1)
memegang kekuasaan tertinggi atas AD, AL, dan AU
mengangkat dan memberhentikan menteri negara
memberi grasi, amnesti, rehabilitasi
memeriksa pengelolaan keuangan negara
Sebagai kepala negara, Presiden memiliki wewenang...
mengangkat duta dan konsul
memberikan grasi
menjalankan pemerintahan
menyatakan perang dan damai
mengajukan RUU kepada DPR
