Pasal 1 ayat (2)

Pasal 27 ayat (1)

Pasal 28E ayat (3)

Pasal 33 ayat (3)

membatasi hak berbicara masyarakat

menjamin kebebasan berserikat, berkumpul, dan berpendapat

mewajibkan warga negara menyampaikan pendapat

mengutamakan pendapat pemerintah

kebebasan pers

keterbukaan informasi publik

kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum

penggunaan media sosial

menyampaikan pendapat dengan paksaan

menjaga ketertiban umum

menyebarkan informasi sensasional

menolak pendapat orang lain

membatasi akses informasi masyarakat

melindungi seluruh informasi negara

menjamin hak warga negara memperoleh informasi publik

menggantikan peran media massa

menutup informasi penggunaan anggaran negara

merahasiakan kebijakan publik

publikasi laporan keuangan pemerintah

melarang masyarakat mengakses data publik

memperlemah peran masyarakat

meningkatkan akuntabilitas pemerintah

mengurangi partisipasi publik dalam kebijakan

menutup akses terhadap proses pengambilan keputusan

unggahan anonim di media sosial

diskusi, rapat, atau demonstrasi

penyebaran hoaks

manipulasi informasi

menyebarkan ujaran kebencian

menulis opini berdasarkan data dan fakta

memprovokasi konflik

menyebarkan informasi yang belum diverifikasi

sikap permusuhan

toleransi dan saling menghargai

pemaksaan kehendak

pengucilan pihak lain

melanggar hukum

mencerminkan kemerdekaan berpendapat yang bertanggung jawab

mengancam stabilitas negara

harus dilarang

meningkatnya partisipasi publik

berkembangnya dialog yang sehat

munculnya ujaran kebencian dan hoaks

meningkatnya literasi masyarakat

memperkaya sudut pandang masyarakat

mempercepat arus informasi

dapat menyesatkan dan memecah belah masyarakat

meningkatkan kepercayaan publik

langsung menyebarkannya

memverifikasi sumber informasi

menambahkan opini pribadi

mengubah isi informasi

menyalin pendapat orang lain tanpa sumber

menyampaikan pendapat berdasarkan data dan etika

hanya berlaku bagi pejabat negara

harus menghormati hak dan kebebasan orang lain

bertentangan dengan demokrasi

membatasi kreativitas warga negara

memperkuat kebebasan berbicara

melanggar prinsip kemanusiaan dan persatuan

mendorong keterbukaan informasi

mempercepat perubahan sosial

menolak berdiskusi

mendengarkan pendapat orang lain dengan terbuka

memaksakan pendapat pribadi

menyebarkan komentar negatif

konflik berkepanjangan

demokrasi yang partisipatif

pembatasan hak warga negara

sikap apatis masyarakat

pemerintahan menjadi tertutup

kualitas kebijakan dapat meningkat

stabilitas nasional terganggu

hak warga negara berkurang

memihak kelompok tertentu

menyajikan informasi yang akurat dan berimbang

memperbesar konflik

membatasi akses publik

anonimitas penuh

tanggung jawab hukum dan moral

kebebasan tanpa aturan

pembenaran atas segala opini

saling bertentangan

tidak saling memengaruhi

saling mendukung dan menguatkan

hanya menguntungkan pemerintah

meningkatnya polarisasi

terciptanya dialog yang konstruktif

berkurangnya partisipasi publik

melemahnya demokrasi

Setiap orang bebas berbicara tanpa batas

Setiap orang berhak menyuarakan pendapatnya asalkan sesuai dengan peraturan yang berlaku

Tidak ada larangan sama sekali dalam menyampaikan pendapat

Hanya orang tertentu yang berhak menyuarakan pendapat

Meningkatnya hoaks

Kebebasan berpendapat yang lebih terjamin

Penggunaan media sosial yang berlebihan

Penyebaran informasi pribadi

Kesejahteraan masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi

Perekonomian global

Hubungan antarnegara

Pemblokiran semua situs berita

Penerapan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Pelarangan penggunaan media sosial

Pembatasan akses informasi pemerintah

Membatasi kebebasan berpendapat

Meningkatkan kemampuan memahami informasi yang benar

Menghilangkan semua kritik terhadap pemerintah

Meningkatkan penyebaran hoaks

Membatasi semua kritik terhadap pemerintah

Menyediakan regulasi yang jelas dan adil

Menutup akses terhadap informasi publik

Membatasi penggunaan media sosial

Menyebarkan berita palsu

Mendapatkan informasi yang benar dan akurat

Mengabaikan hak orang lain

Menyebarkan ujaran kebencian

Kebebasan tanpa batas

Aturan hukum yang berlaku dan etika komunikasi

Keinginan pribadi semata

Tujuan untuk memprovokasi orang lain

Mendukung kebijakan tanpa kritik

Mengontrol kebijakan pemerintah secara konstruktif

Menyebarkan informasi yang salah

Membuat opini yang tidak berdasarkan data

UU ketenagakerjaan

UU ITE

UU Kesehatan

UU Pendidikan

Selalu mengkritik kebijakan pemerintah

Berpendapat tanpa memikirkan perasaan orang lain

Menyaring informasi sebelum menyebarkannya

Menghindari diskusi publik

Menyediakan informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan

Mencegah masyarakat untuk berbicara bebas

Membatasi akses terhadap informasi tertentu

Menyebarkan informasi pribadi tanpa izin

Menyampaikan kritik konstruktif terhadap kebijakan pemerintah

Menyebarkan hoaks atau ujaran kebencian di media sosial

Berdiskusi di forum publik tentang isu sosial

Menulis opini di surat kabar tentang isu politik

Hak untuk berbicara seenaknya

Hak yang harus dilindungi dan dijamin negara

Hak yang bisa diabaikan jika tidak sesuai

Hak yang hanya dimiliki oleh tokoh masyarakat

Menyampaikan kritik tanpa memikirkan akibatnya

Menghormati pendapat orang lain

Membuat pernyataan tanpa bukti

Menyebarkan informasi yang tidak akurat

Tidak adanya platform untuk berbicara

Maraknya penyebaran berita bohong atau hoaks

Sulitnya mengakses internet

Kurangnya pendapat dari masyarakat

Kekurangan informasi

Kurangnya literasi digital

Hukum yang tidak jelas

Penggunaan UU ITE yang tidak proporsional

Mendukung kebebasan berpendapat tanpa batas

Melindungi masyarakat dari ancaman kebebasan berpendapat

Mengatur penggunaan internet dan transaksi elektronik

Membatasi kritik terhadap pemerintah

A. Hak masyarakat untuk mengakses informasi yang dirahasiakan

B. Kewajiban pemerintah untuk membatasi informasi

C. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi yang akurat dan jujur

D. Kebebasan berbicara tanpa tanggung jawab

Kebebasan Pers

Keterbukaan Informasi Publik

Penyiaran

ITE

Kemudahan akses informasi membuat setiap orang bisa menyampaikan pendapatnya, namun juga berpotensi menyebarkan hoaks.

Kebebasan berpendapat dijamin oleh UUD 1945, sehingga setiap orang bebas menyampaikan pendapat tanpa batas.

Media sosial memudahkan penyampaian pendapat, namun juga rentan terjadi pelanggaran privasi.

Keterbukaan informasi membuat masyarakat lebih kritis, namun juga dapat menimbulkan polarisasi.

A. ide

B. gagasan

C. bebas

D. pikiran

A. Kebebasan untuk melakukan demonstrasi tanpa aturan

B. Kebebasan mengeluarkan pendapat baik lisan maupun tulisan dengan tetap menghormati hak orang lain

C. Kebebasan mutlak tanpa batas dalam menyuarakan pendapat pribadi

D. Kebebasan untuk menyuarakan pendapat tanpa harus memikirkan akibatnya

menyebarkan berita bohong (hoax)

menghina agama lain

mengkritik kebijakan pemerintah secara konstruktif

menebar kebencian di media sosial

tidak ada batasan

tidak boleh menyinggung sara

hanya boleh dilakukan oleh orang dewasa

hanya boleh dilakukan pada waktu tertentu

Mengikuti unjuk rasa secara damai

Menulis opini di media massa

Membungkam pendapat orang lain

Mengkritik pemerintah melalui media sosial

lisan

tulisan

media

seni

pawai

unjuk rasa

rapat umum

mimbar bebas

kerukunan dalam masyarakat

terciptanya persatuan dan kesatuan

timbulnya ketegangan dalam masyarakat

menciptakan masyarakat yang sadar akan hak-haknya

menyediakan sarana kemerdekaan berpendapat

menyelenggarakan Pemilu setiap 5 tahun sekali

memberikan jaminan kebebasan berpendapat warga negaranya dalam peraturan perundangan

membiarkan setiap warga negaranya menerima, mencari dan menyampaikan informasi atau pemikiran tanpa campur tangan siapapun

Media massa

Media cetak

Media sosial

Media cetak dan media elektronik

Kemerdekaan tidak berpengaruh pada kehidupan sehari-hari.

Kemerdekaan hanya penting bagi pemerintah.

Kemerdekaan memungkinkan warga negara untuk memiliki hak dan kebebasan dalam menentukan nasib dan berpartisipasi dalam pemerintahan.

Kemerdekaan mengurangi tanggung jawab warga negara.

Menulis artikel tentang sejarah tanpa menyebutkan pemerintah.

Penangkapan individu karena mengkritik pemerintah di media sosial.

Menyebarkan berita positif tentang pemerintah tanpa kritik.

Mengadakan diskusi terbuka tentang kebijakan publik.

Sopan dan konstruktif

menyindir agar aman

Menghina dan merendahkan

Terbuka tanpa mempertimbangkan dampak

Menyuarakan pendapatnya tanpa takut ditangkap

Menaati semua aturan tanpa berkomentar

Menyampaikan pendapat di sekolah saja

Mengikuti semua pendapat pemerintah

Meningkatkan literasi digital masyarakat

Membiarkan hoaks tersebar secara alami

Membatasi akses internet bagi masyarakat

Menyaring informasi yang diakses masyarakat

1, 2, 3 dan 4

2, 3, dan 4

1, 2, dan 4

1, 2, dan 3

Kebebasan berpendapat membuat setiap orang bisa menyampaikan pendapatnya, namun juga berpotensi menyebarkan hoaks

Kebebasan berpendapat dijamin oleh UUD 1945, sehingga setiap orang bebas menyampaikan pendapat tanpa batas.

Media sosial memudahkan penyampaian pendapat, namun juga rentan terjadi pelanggaran privasi.

Keterbukaan informasi membuat masyarakat lebih kritis, namun juga dapat menimbulkan polarisasi.

Memilih calon perempuan, karena teman sebangku

Memilih calon laki - laki sebagai ketua OSIS, karena di tangan laki - laki OSIS akan maju dan berkembang

Memilih calon yang mempunyai visi dan misi ingin memajukan dan OSIS SMP Pancasila, terlepas dari laki - laki atau perempuan

Memilih teman laki - laki yang berasal dari satu organisa

a. pawai

b. unjuk rasa

c. rapat umum

d. mimbar bebas