Hari, bulan, dan tahun proklamasi kemerdekaan Indonesia

Jumlah provinsi pada saat proklamasi

Jumlah sila Pancasila dan lambang negara

Jumlah pulau yang membentuk Indonesia

Jumlah bahasa daerah utama di Indonesia

Kitab Mahabharata

Kitab Kakawin Sutasoma karya Mpu Tantular

UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Piagam Jakarta

Kitab Negarakertagama

Suku bangsa hanya berbeda secara bahasa namun memiliki adat yang sama

Suku bangsa adalah kelompok yang terikat oleh kesadaran identitas budaya

Semua suku di Indonesia memiliki sistem pemerintahan yang sama

Identitas suku selalu menghilang di perkotaan

Keberagaman suku tidak memengaruhi politik lokal

Memaksakan norma asal daerah sendiri pada masyarakat lokal

Menganggap norma daerah lain salah dan harus diubah

Menghargai bahwa norma berbeda dan meyakini setiap norma baik bagi penganutnya

Menolak semua norma tradisional demi modernisasi

Mengabaikan norma lokal demi efisiensi administratif

Negara menentukan satu agama resmi bagi seluruh warga

Kebebasan memeluk agama dan beribadah menurut agama masingmasing

Pembatasan ritual agama di ruang publik

Larangan berdakwah oleh pemeluk agama minoritas

Wajibnya mengikuti agama yang ditetapkan pemerintah daerah

Melarang seluruh kegiatan keagamaan di lingkungan sekolah

Menghormati pelaksanaan ibadah siswa dan memberikan fasilitas jika memungkinkan

Memaksa siswa mengikuti ibadah mayoritas untuk menjaga kebersamaan

Menghapus jam pelajaran agama untuk semua siswa

Menetapkan satu agama sebagai agama resmi sekolah

Mengakui hak dan kewajiban yang sama bagi semua suku

Menjunjung semangat persaudaraan antar suku

Mendiskriminasi warga berdasarkan ciri fisik atau asal usul

Menolak stereotip negatif terhadap kelompok etnis tertentu

Menegakkan hukum yang adil tanpa memandang suku atau ras

Mengucilkan kelompok berstatus sosial rendah agar stabilitas terjaga

Menghormati perbedaan profesi dan memberi ru

Mengucilkan kelompok berstatus sosial rendah agar stabilitas terjaga

Menghormati perbedaan profesi dan memberi ruang partisipasi bagi setiap golongan

Mengharuskan semua orang bekerja pada profesi tertentu demi kesetaraan

Menciptakan hukuman bagi kelompok hobi tertentu untuk menjaga moral

Menetapkan privilese permanen untuk golongan tertentu

Terbentuknya jaringan kerjasama antarkelompok

Meningkatnya rasa saling pengertian dan dialog

Timbulnya diskriminasi, kekerasan, dan polarisasi sosial

Peningkatan pariwisata berbasis budaya lokal

Terwujudnya pemerintahan berbasis musyawarah

Hanya aparat keamanan yang diberi wewenang menyelesaikan sengketa

Pemerintah mengabaikan akar sosial ekonomi masalah

Diterapkan kebijakan inklusif, pendidikan toleransi, dan mekanisme penanganan konflik partisipatif

Kepentingan kelompok mayoritas selalu diutamakan demi efisiensi

Semua bentuk perbedaan budaya harus disamakan secara paksa

Agar peserta didik menerima tanpa kritis semua kebijakan negara

Untuk menumbuhkan pemahaman identitas kebangsaan, makna historis, dan rasa kebanggaan yang mendukung persatuan

Supaya peserta didik hafal angka tanpa memahami maknanya

Agar simbol negara digunakan sebagai alat propaganda politik praktis di sekolah

Agar sekolah dapat mengganti simbol jika mayoritas siswa menginginkannya

Melarang diskusi tentang budaya agar tidak memicu konflik

Mengadakan proyek kolaboratif antar siswa dengan latar suku berbeda dan refleksi nilai bersama

Mengelompokkan siswa hanya berdasarkan kesamaan suku

Menyajikan satu budaya sebagai standar kebudayaan ideal

Memberi hukuman bagi siswa yang mengekspresikan budaya asalnya

Penghapusan kebebasan beragama untuk mencegah gesekan

Fasilitasi dialog antarpemuka agama, penghormatan hak beribadah, dan penegakan hukum terhadap ujaran kebencian

Menyerahkan penyelesaian hanya kepada kelompok mayoritas lokal

Melarang semua ekspresi keagamaan di ruang publik

Mengabaikan masalah hingga mereda sendiri

Karena luas wilayah, Indonesia memiliki sedikit variasi budaya

Luas dan banyaknya pulau menyebabkan keragaman suku, bahasa, dan kebiasaan yang kaya

Wilayah pulau membuat semua budaya menjadi homogen

Luas dan banyaknya pulau menyebabkan keragaman suku, bahasa, dan kebiasaan yang kaya

Wilayah pulau membuat semua budaya menjadi homogen

Keberagaman terbatas hanya pada aspek bahasa saja

Jumlah pulau menentukan jumlah agama yang diakui negara

Menilai norma tersebut sebagai lebih rendah daripada norma asal sendiri

Belajar memahami alasan norma itu ada dan menghormatinya selama tidak melanggar hak asasi

Memaksa komunitas lain mengadopsi norma asal sendiri

Mengabaikan norma setempat dan bertindak sesuai preferensi pribadi

Melaporkan norma tersebut sebagai pelanggaran tanpa evaluasi konteks

Pendidikan yang menekankan homogenitas budaya sebagai satu-satunya jalan

Pendidikan inklusif yang memasukkan sejarah simbol negara, nilai Pancasila, dan pendidikan toleransi berbasis pengalaman interaksi

Menghapus pelajaran sejarah lokal agar fokus nasional lebih kuat

Mengisolasi siswa dari kelompok sosial lain selama masa remaja

Mendorong segregasi ruang belajar menurut latar suku atau agama

Melarang praktik budaya yang berbeda demi standarisasi nasional

Memberikan ruang bagi ekspresi budaya lokal, mengintegrasikannya dalam pendidikan, dan menjaga kesetaraan hak warga

Menjadikan satu budaya sebagai budaya nasional tunggal

Mengkomersialkan budaya tanpa perlindungan hak komunitasnya

Mengabaikan budaya lokal demi pembangunan ekonomi cepat

Mengabaikan agar hubungan kerja tetap tenang

Melaporkan kejadian melalui mekanisme resmi, mendokumentasikan bukti, dan menuntut penegakan kebijakan nondiskriminasi

Mengambil tindakan pembalasan pribadi terhadap pelaku

Mengundurkan diri tanpa melaporkan agar masalah tidak meluas

Menyebarkan informasi tanpa fakta untuk memberi tekanan sosial

Menuntut hak kelompok sendiri tanpa memperhatikan dampaknya pada persatuan nasional

Mengorbankan hak asasi individu demi homogenitas nasional

Mengedepankan dialog, kompromi, dan kebijakan yang adil sehingga kepentingan kolektif bangsa tetap terjaga tanpa menghapus identitas kelompok

Menolak segala bentuk otonomi lokal demi kekuatan pusat

Mengabaikan perlindungan kelompok minoritas agar mayoritas lebih dominan