Font size
WorksheetsQuiz Pancasila dan Kebijakan Publik
Total questions: 100
Worksheet time: 50mins
Jika suatu kebijakan pemerintah mengutamakan pertumbuhan ekonomi tetapi mengabaikan keadilan sosial, sila yang paling relevan dijadikan dasar evaluasi adalah …
Ketuhanan Yang Maha Esa
Kemanusiaan yang adil dan beradab
Persatuan Indonesia
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Pancasila sebagai ideologi terbuka berarti …
Dapat diubah sesuai kepentingan politik
Nilai dasarnya tetap, penerapannya dinamis
Bebas ditafsirkan tanpa batas
Bergantung pada penguasa
Mengikuti ideologi global
Fenomena ujaran kebencian di media sosial menunjukkan penyimpangan dari nilai …
Ketuhanan
Kemanusiaan
Persatuan
Kerakyatan
Keadilan
Musyawarah mufakat lebih mencerminkan demokrasi Indonesia karena …
Menghindari perbedaan
Mengutamakan suara mayoritas
Menjaga harmoni sosial
Lebih cepat dalam pengambilan keputusan
Bersifat tradisional
Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum berarti …
Semua hukum bersifat fleksibel
Pancasila lebih tinggi dari UUD
Setiap peraturan harus mencerminkan nilai Pancasila
Pancasila dapat diamandemen
Hukum bersifat mutlak
Konflik antarsuku yang diselesaikan melalui dialog adat menunjukkan penerapan sila …
I
II
III
IV
V
Kebijakan afirmatif bagi kelompok tertinggal mencerminkan sila …
I
II
III
IV
V
Jika ada peraturan daerah yang diskriminatif, maka bertentangan dengan …
Pancasila sebagai pandangan hidup
Pancasila sebagai ideologi tertutup
Pancasila sebagai nilai instrumental
Pancasila sebagai sumber hukum
Pancasila sebagai kebiasaan
Sila Persatuan Indonesia menuntut warga negara untuk …
Menghilangkan identitas daerah
Mengutamakan kepentingan kelompok
Menghormati keberagaman
Menyeragamkan budaya
Menghindari perbedaan
Contoh pengamalan sila keempat dalam dunia digital adalah …
Sensor ketat media
Diskusi daring dengan etika
Pemblokiran kritik
Kampanye sepihak
Dominasi influencer
Pancasila tetap relevan di era globalisasi karena …
Bersifat tertutup
Memiliki nilai universal
Tidak terpengaruh perubahan
Dipaksakan negara
Tidak dapat dikritik
Jika musyawarah tidak mencapai mufakat, maka keputusan diambil dengan …
Voting mayoritas mutlak
Pemaksaan kehendak
Penundaan tanpa batas
Suara terbanyak dengan tanggung jawab
Intervensi pemerintah
Nilai ketuhanan dalam Pancasila mengandung makna …
Negara agama
Atheisme negara
Kebebasan beragama
Dominasi agama mayoritas
Sekularisme mutlak
Pelanggaran HAM bertentangan langsung dengan sila …
I
II
III
IV
V
Pancasila sebagai identitas bangsa berarti …
Tidak boleh dikritik
Berlaku hanya di Indonesia
Mencerminkan kepribadian bangsa
Bersifat simbolik saja
Digunakan saat upacara
Kesenjangan sosial yang ekstrem menunjukkan belum optimalnya pengamalan sila …
I
II
III
IV
V
Gotong royong merupakan nilai inti Pancasila karena …
Efisien
Tradisional
Individualistik
Kolektif dan berkeadilan
Wajib negara
Sikap toleransi antarumat beragama adalah implementasi sila …
I
II
III
IV
V
Sikap toleransi antarumat beragama adalah implementasi sila …
I
II
III
IV
V
Jika kebijakan publik diambil tanpa partisipasi rakyat, maka bertentangan dengan sila …
I
II
III
IV
V
Pancasila tidak dapat diganti karena …
Dipaksakan oleh pemerintah
Hasil perjanjian internasional
Konsensus luhur bangsa
Tidak ada alternatif
Bersifat absolut
Nilai dasar Pancasila bersifat …
Dinamis
Tetap
Relatif
Temporer
Teknis
Perilaku anti-korupsi paling tepat dikaitkan dengan sila …
I dan II
II dan III
III dan IV
IV dan V
II dan V
Penolakan terhadap radikalisme merupakan wujud pengamalan sila …
I
II
III
IV
V
Pancasila sebagai filter budaya asing berarti …
Menolak semua budaya luar
Menyaring sesuai nilai bangsa
Mengikuti budaya global
Menyeragamkan budaya
Menghilangkan budaya lokal
Implementasi Pancasila paling tepat diwujudkan melalui …
Hafalan
Simbol
Perilaku nyata
Slogan
Upacara
Amandemen UUD 1945 dilakukan dengan tujuan utama …
Mengganti ideologi
Menyesuaikan perkembangan zaman
Menghapus lembaga negara
Memperkuat kekuasaan presiden
Membatasi demokrasi
Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah …
Negara kekuasaan
Negara demokrasi
Negara hukum
Negara federal
Negara agama
Hak dan kewajiban warga negara diatur agar …
Negara berkuasa penuh
Terjadi keseimbangan
Rakyat patuh mutlak
Pemerintah dominan
Tidak ada konflik
Pembagian kekuasaan menurut UUD 1945 bertujuan untuk …
Mempercepat keputusan
Menghindari penyalahgunaan kekuasaan
Memusatkan kekuasaan
Mengurangi peran rakyat
Menyederhanakan sistem
Mahkamah Konstitusi berwenang untuk …
Mengadili pidana
Menguji UU terhadap UUD
Mengawasi APBN
Mengangkat presiden
Mengubah Pancasila
Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menegaskan prinsip …
Persamaan kedudukan di hadapan hukum
Kebebasan berpendapat
Hak ekonomi warga negara
Kedaulatan rakyat
Kebebasan beragama
Perubahan sistem ketatanegaraan pasca-amandemen UUD 1945 ditandai dengan …
Presiden sebagai mandataris MPR
MPR sebagai lembaga tertinggi
Presiden dipilih langsung oleh rakyat
DPR diangkat presiden
Kekuasaan yudikatif di bawah eksekutif
Makna "kedaulatan berada di tangan rakyat" tercermin dalam …
Pemilu langsung
Kebijakan pemerintah
Peraturan daerah
Kekuasaan presiden
Peran aparat negara
Pembatasan masa jabatan presiden bertujuan untuk …
Mempercepat pembangunan
Menjamin stabilitas politik
Mencegah kekuasaan absolut
Memperkuat presiden
Menyeragamkan sistem politik
Lembaga negara yang berwenang memberhentikan presiden adalah …
DPR
MA
MK
MPR
BPK
Hak angket DPR berfungsi untuk …
Membuat undang-undang
Mengadili presiden
Mengawasi kebijakan pemerintah
Menafsirkan UUD
Mengangkat menteri
Jaminan HAM dalam UUD 1945 menunjukkan bahwa Indonesia menganut paham …
Absolutisme
Liberal murni
Negara hukum demokratis
Sosialisme total
Otoritarianisme
Indonesia menganut paham …
Absolutisme
Liberal murni
Negara hukum demokratis
Sosialisme total
Otoritarianisme
Jika terjadi pelanggaran konstitusi oleh lembaga negara, maka mekanisme penyelesaiannya melalui …
DPR
MA
MK
Presiden
MPR
Otonomi daerah diatur dalam UUD 1945 bertujuan untuk …
Melemahkan pemerintah pusat
Meningkatkan kesejahteraan rakyat
Memberi kedaulatan daerah
Menghapus peran pusat
Memisahkan wilayah
Hak memperoleh pendidikan dijamin dalam UUD 1945 karena …
Pendidikan bersifat mahal
Pendidikan hak asasi
Pendidikan kewajiban daerah
Pendidikan urusan swasta
Pendidikan tidak wajib
Sistem checks and balances diperlukan agar …
Pemerintah berjalan cepat
Kekuasaan tidak terpusat
Presiden berkuasa penuh
DPR dominan
Lembaga yudikatif pasif
UUD 1945 bersifat rigid berarti …
Mudah diubah
Sulit diubah
Fleksibel
Sementara
Tidak tertulis
Ketentuan mengenai pertahanan dan keamanan negara diatur dalam …
Pasal 27
Pasal 28
Pasal 30
Pasal 31
Pasal 33
Fungsi anggaran DPR diwujudkan melalui …
Penyusunan APBN
Pengesahan APBN
Pelaksanaan APBN
Pengawasan APBD
Audit keuangan
Kekuasaan kehakiman bersifat merdeka berarti …
Bebas dari hukum
Tidak dapat dikritik
Bebas dari campur tangan pihak lain
Bertanggung jawab pada presiden
Bersifat absolut
Perubahan UUD 1945 tidak mengubah Pembukaan karena …
Bersifat teknis
Berisi pokok-pokok pikiran
Hasil kompromi politik
Sudah tidak relevan
Mudah diubah
Pasal 33 UUD 1945 menegaskan sistem ekonomi …
Kapitalis
Sosialis
Liberal
Kerakyatan
Individualistik
Kewajiban membela negara diatur dalam UUD 1945 sebagai bentuk …
Paksaan negara
Nasionalisme sempit
Tanggung jawab warga negara
Militerisme
Kepatuhan mutlak
Hak hidup sebagai hak asasi tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun berarti …
Relatif
Temporer
Non-derogable rights
Opsional
Kolektif
Jika terjadi kekosongan jabatan presiden dan wakil presiden secara bersamaan, maka pengisian jabatan dilakukan oleh …
Ketua MPR
Ketua DPR
MA
Menteri-menteri terkait
MK
Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan bahwa perbedaan harus disikapi dengan …
Penyeragaman
Dominasi mayoritas
Toleransi
Penghapusan identitas
Pembatasan budaya
Konflik horizontal yang berlatar SARA bertentangan dengan prinsip …
Otonomi daerah
NKRI
Demokrasi langsung
Kedaulatan rakyat
Pemerintahan pusat
Penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan bertujuan untuk …
Menghilangkan bahasa daerah
Menyeragamkan budaya
Memperkuat integrasi nasional
Membatasi komunikasi
Kepentingan politik
Ancaman disintegrasi bangsa di era digital paling sering muncul melalui …
Serangan militer
Hoaks dan ujaran kebencian
Perdagangan bebas
Urbanisasi
Globalisasi budaya
NKRI tidak dapat diubah menjadi negara federal karena …
Tidak efisien
Bertentangan dengan UUD 1945
Tidak modern
Tidak demokratis
Tidak diminati rakyat
Sikap fanatisme sempit dapat membahayakan persatuan karena …
Menguatkan identitas
Menimbulkan konflik
Menjaga budaya
Meningkatkan solida
Sikap fanatisme sempit dapat membahayakan persatuan karena …
Menguatkan identitas
Menimbulkan konflik
Menjaga budaya
Meningkatkan solidaritas
Menguatkan kelompok
Keberagaman budaya Indonesia merupakan modal bangsa apabila …
Dihilangkan
Diseragamkan
Dikelola secara inklusif
Diabaikan
Dikuasai asing
Wawasan Nusantara menekankan bahwa wilayah Indonesia adalah …
Terpisah-pisah
Satu kesatuan politik
Milik daerah
Milik internasional
Wilayah bebas
Ancaman nonmiliter terhadap NKRI antara lain …
Agresi bersenjata
Spionase
Terorisme
Krisis ideologi
Perang terbuka
Penerapan otonomi daerah harus tetap memperhatikan …
Kepentingan lokal semata
Keutuhan NKRI
Kekuasaan kepala daerah
Pendapatan daerah
Perbedaan wilayah
Gerakan separatis bertentangan langsung dengan prinsip …
Demokrasi
HAM
NKRI
Otonomi
Globalisasi
Bhinneka Tunggal Ika bukan berarti …
Berbeda-beda
Bersatu dalam perbedaan
Menghapus perbedaan
Toleran
Harmonis
Sikap menghargai adat daerah lain menunjukkan …
Nasionalisme sempit
Chauvinisme
Nasionalisme inklusif
Primordialisme
Etnosentrisme
Konflik pusat dan daerah dapat dicegah dengan …
Sentralisasi penuh
Dialog dan koordinasi
Pemaksaan kebijakan
Penghapusan otonomi
Dominasi pusat
Integrasi nasional dapat terwujud jika masyarakat …
Bersikap individualis
Menjaga persatuan
Mengutamakan golongan
Menolak perbedaan
Menyeragamkan budaya
Sikap eksklusif suatu kelompok dapat mengancam …
Kebebasan
Persatuan nasional
Otonomi
Demokrasi lokal
Hak individu
Peran generasi muda dalam menjaga NKRI adalah …
Apatis
Radikal
Kritis dan toleran
Fanatik
Pasif
Keutuhan wilayah Indonesia dilihat dari aspek geopolitik disebut …
Ketahanan nasional
Wawasan Nusantara
Nasionalisme
Bela negara
Integrasi sosial
Upaya mempertahankan identitas nasional di tengah globalisasi dapat dilakukan dengan …
Menolak teknologi
Menutup diri
Menyaring budaya asing
Mengikuti semua tren
Menghapus budaya lokal
Persatuan bangsa akan kuat jika perbedaan dijadikan …
Alasan konflik
Hambatan
Sumber kekuatan
Ancaman
Pembatas
Sikap saling menghormati antarumat beragama mendukung …
Liberalisme
Individualisme
Persatuan nasional
Sekularisme ekstrem
Radikalisme
Bentuk ancaman disintegrasi paling halus adalah …
Agresi militer
Kudeta
Polarisasi sosial
Invasi
Blokade
Penerapan Bhinneka Tunggal Ika paling tepat diwujudkan melalui …
Simbol
Slogan
Sikap sehari-hari
Aturan tertulis
Upacara
Bela negara merupakan hak sekaligus kewajiban karena …
Diatur aparat
Negara memaksa
Menyangkut kelangsungan bangsa
Bersifat opsional
Hanya untuk TNI
Menjaga fasilitas umum adalah bentuk bela negara karena …
Tugas pemerintah
Mencegah konflik
Menjaga kepentingan bersama
Bersifat sukarela
Tidak berisiko
Mengutamakan produk dalam negeri mencerminkan sikap …
Globalisme
Nasionalisme
Individualisme
Liberalisme
Kapitalisme
Mengutamakan produk dalam negeri mencerminkan sikap …
Globalisme
Nasionalisme
Individualisme
Liberalisme
Kapitalisme
Mengkritisi kebijakan pemerintah secara santun merupakan wujud …
Radikalisme
Bela negara
Oposisi destruktif
Ketidakpatuhan
Anarkisme
Ancaman ideologi dapat dicegah melalui …
Sensor total
Pendidikan Pancasila
Penutupan informasi
Militerisasi
Pembatasan HAM
Nasionalisme Indonesia bersifat …
Chauvinistik
Etnosentris
Inklusif
Fanatik
Eksklusif
Sikap cinta tanah air ditunjukkan dengan …
Menolak budaya asing
Menghargai budaya sendiri
Menutup diri
Menyeragamkan budaya
Menghilangkan tradisi
Peran warga sipil dalam pertahanan negara dapat dilakukan dengan …
Angkat senjata
Wajib militer
Sesuai profesi masing-masing
Menjadi aparat
Tidak berperan
Hoaks yang memecah belah bangsa termasuk ancaman …
Militer
Ideologi
Ekonomi
Sosial budaya
Politik
Menjaga kerukunan di lingkungan tempat tinggal adalah bentuk …
Individualisme
Bela negara
Liberalisme
Radikalisme
Apatisme
Bela negara di era digital dapat dilakukan dengan …
Membatasi internet
Menyebarkan informasi benar
Menutup media sosial
Sensor total
Diam
Semangat rela berkorban menunjukkan …
Kepentingan pribadi
Egoisme
Kepentingan bangsa
Individualisme
Materialisme
Nasionalisme tidak bertentangan dengan globalisasi jika …
Menolak kerja sama
Menutup diri
Tetap berpegang nilai bangsa
Mengikuti arus global
Menghapus identitas
Menghormati simbol negara merupakan bentuk …
Formalitas
Bela negara
Kewajiban aparat
Tradisi lama
Paksaan
Upaya paling efektif mencegah radikalisme adalah …
Represif
Edukatif dan persuasif
Kekerasan
Sensor total
Pembatasan kebebasan
Kesadaran bela negara harus ditanamkan sejak dini karena …
Bersifat doktrin
Mudah dipaksa
Membentuk karakter bangsa
Tuntutan global
Kepentingan elit
Nasionalisme yang berlebihan dapat berakibat …
Persatuan
Stabilitas
Konflik internasional
Harmoni
Solidaritas
Bela negara tidak selalu bersifat fisik karena …
Tidak berbahaya
Ada ancaman nonfisik
Tidak penting
Bersifat opsional
Hanya simbolik
Menghargai jasa pahlawan merupakan bentuk …
Tradisi
Bela negara
Romantisme sejarah
Formalitas
Nostalgia
Menjaga etika dalam menyampaikan pendapat mencerminkan …
Nasionalisme sempit
Kedewasaan berdemokrasi
Radikalisme
Anarkisme
Fanatisme
Ketahanan nasional yang kuat ditopang oleh …
Militer saja
Pemerintah pusat
Kesadaran seluruh warga negara
Aparat keamanan
Teknologi
Sikap selektif terhadap budaya asing bertujuan untuk …
Menolak modernisasi
Menjaga identitas nasional
Membatasi kebebasan
Mengisolasi bangsa
Menyeragamkan budaya
Inti dari bela negara adalah …
Kepatuhan mutlak
Pengorbanan fisik
Cinta tanah air
Kekuatan militer
Kekuasaan negara
