Pembelajaran PPKN Kelas IX

Pembelajaran PPKN Kelas IX

Rangkuman Pembahasan Bab I-IV

Dinamika Perwujudan Pancasila Sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa

Bangsa Indonesia telah sepakat bahwa pancasila adalah dasar negara dan pandangan hidup bangsa.

Pancasila sebagai Ideologi terbuka

Artinya, ideologi tersebut bersifat terbuka dengan senantiasa mendorong terjadinya perkembangan-perkembangan pemikiran baru tentang ideologi tersebut, tanpa harus kehilangan jatidirinya.

Keterbukaan Pancasila mengandung pengertian bahwa Pancasila senantiasa mampu berinteraksi secara dinamis. Nilai-nilai Pancasila tidak berubah, namun pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan nyata yang kita hadapi dalam setiap waktu.

Pokok-pokok Pikiran dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945

Undang-undang Dasar NRI Tahun 1945 merupakan sumber cita-cita moral yang ingin di tegakkan, baik di lingkungan Nasional maupun dalam hubungan pergaulan dengan bangsa-bangsa lain di dunia.

Pokok pikiran pembukaan UUD 1945

Pada dasarnya, hakikat pokok pikiran pembukaan UUD 1945 dibagi menjadi 4 yaitu, pokok pikiran persatuan, pokok pikiran keadilan sosial, pokok pikiran kedaulatan rakyat, dan pokok pikiran Ketuhanan.

Pokok Pikiran Persatuan

• Pokok pikiran ini berbunyi bahwa “ Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan”. Pokok pikiran tersebut jelas menyatakan bahwa negara siap melindungi bangsanya serta seluruh wilayah Indonesia dari paham-paham individualistic ataupun golongan.

Pokok Pikiran Keadilan Sosial

Pokok pikiran yang kedua berbunyi “Negara ingin mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Hal ini merupakan pancaran sila kelima Pancasila yang dimaksudkan supaya masyarakat memiliki pengertian dan kesadaran akan hak-hak dan kewajiban yang dimiliki oleh setiap individu. Pokok pikiran pembukaan UUD 1945 ini dibuat dengan berpedoman kepada pasal 27 – 34 UUD 1945.

Pokok Pikiran Kedaulatan Rakyat

Pokok pikiran ketiga, merupakan pancaran dari sila keempat Pancasila yang terfokus pada kedaulatan rakyat. Sebagai negara yang menerapkan system demokrasi dan musyawarah mufakat, maka diharapkan kedaulatan rakyat dan permusyawaratan/ perwakilan dapat berjalan di Indonesia dengan lancar sesuai dengan kaidah kedaulatan rakyat yaitu kedaulatan dipegang oleh rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang. Pokok pikiran ini di ciptakan atas dasar pada pasal 1 ayat 2-3 dan pasal 27 UUD 1945.

Pokok Pikiran KeTuhanan

Pokok pikiran yang keempat, merupakan pancaran dari sila pertama sekaligus kedua dari Pancasila. Pokok pikiran ini berbunyi bahwa “Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab”. Secara tersirat pokok pikiran ini menegaskan kepada pemerintah dan perangkat hukum lainnya untuk tetap menerapkan budi pekerti kemanusiaan yang baik dan ketaqwaan terhadap Tuhan.

Diharapkan, harkat dan martabat manusia juga dapat dijunjung tinggi dalam keadaan apapun dan kapanpun. Pokok pikiran pembukaan UUD 1945 yang keempat ini dibuat dengan berpedoman pada pasal 34 – 37 UUD 1945.

Kedaulatan Negara Kesatuan Indonesia

Kata kedaulatan berasal dari bahasa arab yaitu “daulah” yang artinya kekuasaan tertinggi. Pengertian kedaulatan itu sendiri adalah kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara yang tersedia.

Kedaulatan memiliki empat sifat pokok, yaitu:

• asli, artinya kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi;

• permanen, artinya kekuasaan itu tetap ada sepanjang negara tetap berdiri walaupun pemerintah sudah berganti;

• tunggal, artinya kekuasaan itu merupakan satu-satunya dalam negara dan tidak dibagikan kepada badan-badan lain;

• tidak terbatas, artinya kekuasaan itu tidak dibatasi oleh kekuasaan lain

Teori Kedaulatan Tuhan

Teori kedaulatan Tuhan merupakan teori kedaulatan yang pertama dalam sejarah. Teori ini mengajarkan bahwa negara dan pemerintah mendapat kekuasaan tertinggi dari Tuhan sebagai asal segala sesuatu (causa prima). Menurut teori kedaulatan Tuhan, kekuasaan yang berasal dari Tuhan itu diberikan kepada tokoh-tokoh negara terpilih, yang secara kodrati diterapkan-Nya menjadi pemimpin negara dan berperan selaku wakil Tuhan di dunia.

Teori Kedaulatan Raja

Pada abad pertengahan, teori kedaulatan Tuhan berkembang menjadi teori kedaulatan raja, yang menganggap bahwa raja bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Kekuasaan raja berada di atas konstitusi. Seorang raja bahkan tidak perlu menaati hukum moral agama. Justru karena statusnya sebagai representasi atau wakil Tuhan di dunia, maka pada saat itu kekuasaan raja berupa tirani bagi rakyatnya.

Teori Kedaulatan Negara

Menurut teori kedaulatan negara,kekuasaan tertinggi terletak pada negara. Sumber kedaulatan adalah negara, yang merupakan lembaga tertinggi kehidupan suatu bangsa. Kedaulatan timbul bersamaan dengan berdirinya suatu negara. Hukum dan konstitusi lahir menurut kehendak negara, dan diabdikan kepada kepentingan negara. Para penganut teori ini, melaksanakan pemerintahan tirani. Hal tersebut terbukti melalui sikap kepala negara yang bertindak sebagai diktator.

Teori Kedaulatan Hukum

Berdasarkan pemikiran teori kedaulatan hukum, kekuasaan pemerintah berasal dari hukum yang berlaku. Hukumlah (baik tertulis maupun tidak tertulis) yang membimbing kekuasaan pemerintah.

Kekuasaan hukum merupakan kekuasaan tertinggi dalam negara. Hukum bersumber dari rasa keadilan dan kesadaran hukum. Negara melindungi hak-hak warga negara dan mewujudkan kesejahteraan umum.

Teori Kedaulatan Rakyat

Teori kedaulatan rakyat beranggapan bahwa rakyat merupakan kesatuan yang dibentuk oleh suatu perjanjian masyarakat. Kemudian, sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, rakyat memberikan sebagian kekuasaannya kepada penguasa yang dipilih oleh rakyat dan penguasa tersebut harus melindungi hak-hak rakyat.

Keberagaman Masyarakat dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika

Kata “bhinneka” berarti “beraneka ragam” atau berbeda-beda, kata “tunggal” berarti “satu” dan “ika” berarti “itu”. Jadi secara harfiah Bhinneka Tunggal Ika diterjemahkan menjadi “Beraneka Satu Itu” yang maknanya adalah meskipun berbeda-beda tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap satu kesatuan.

Cara Mengatasi Konflik

• Cara Preventif merupakan upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadi masalah atau sebelum masalah terjadi, seperti mengembangkan sikap toleransi, kerja sama, dan latihan bersama.

• Cara Represif merupakan upaya mengatasi permasalahan dengan cara mengatasinya pada saat atau setelah terjadinya masalah, seperti pembubaran paksa dan penangkapan.

• Cara Kuratif merupakan upaya tindak lanjut atau penanggulangan akibat masalah yang terjadi, seperti pendampingan pada korban kerusuhan, perdamaian dan kerjasama.

Multiple Choice

Berikut merupakan penjelasan dari makna Pancasila sebagai dasar negara, yaitu...

• Sebagai dasar dalam mengatur penyelenggaraan negara.

• Sebagai acuan dalam proses pelaksanaan negara.

• Sebagai sumber dalam mengatur pemerintahan.

• Sebagai pedoman dalam melaksanakan pemerintahan.

Multiple Choice

Teoi kedaulatan yang menyatakan kekuasaan tertinggi berada di tangan Raja merupakan teori kedaulatan...

• Negara

• Tuhan

• Hukum

• Raja

Multiple Choice

Bhinneka Tunggal Ika berasal dari bahasa...

• Sunda

• Kawi

• Aceh

• Melayu

Open Ended

Jelaskan Bagaimana cara kamu dalam menyelesaikan konflik jika teman sekelsasmu ada yang berkelahi...

Open Ended

Apa yang maksud dari Kedaulatan di tangan Rakyat...