BELA NEGARA KEPEMIMPINAN PANCASILA

PRE TEST : BELA NEGARA KEPEMIMPINAN PANCASILA

Multiple Choice

1. Diklat Kepemimpinan Tingkat IV berubah nama menjadi Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP). Dalam PKP ada 4 agenda yang menjadi pembelajaran peserta PKP. Mata Pelatihan BELA NEGARA DAN KEPEMIMPINAN PANCASILA adalah salah satu mata pelatihan yang masuk dalam agenda:

• A. Agenda Kepemimpinan Pelayanan Publik

• B. Agenda Kepemimpinan Pancasila dan Bela Negara.

• C. Agenda Pengendalian Pekerjaan.

• D. Agenda Aktualisasi Kepemimpinan.

Multiple Choice

2. Kompetensi yang ingin dibangun dalam PKP adalah kepemimpinan melayani yang berorientasi pengelolaan diri. Yang dimaksud dengan hal tersebut adalah:

• Kemampuan pemimpin melakukan fungsi kepemimpinan mengendalikan orang lain.

• Kemampuan mengelola/mengendalikan diri sendiri dikaitkan dengan nilai-nilai Pancasila.

• Kemampuan mengelola/mengendalikan diri sendiri dikaitkan dengan nilai-nilai Bela Negara.

• Kemampuan mengelola/mengendalikan diri sendiri dikaitkan dengan nilai-nilai Pancasila dan Bela Negara.

Multiple Choice

3. Pengertian Kepemimpinan Pancasila secara umum adalah:

• Kepemimpinan yang dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila yakni nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Musyawarah Mufakat, dan Keadilan.

• Kepemimpinan yang berasas, berjiwa, dan beramal Pancasila.

• Keterpaduan antara penguasaan nilai-nilai luhur yang berakar pada budaya Nusantara dengan penguasaan nilai-nilai kemajuan universal.

• Jawaban A, B, dan C benar.

Multiple Choice

4. “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan Negara”. Ini adalah bunyi dari:

• Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002.

• Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004.

• Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002.

• Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002.

Multiple Choice

5. Pengertian Bela Negara berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2002 adalah:

• A. Sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan Negara.

• B. Sikap warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan Negara

• C. Perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan Negara

• D. Sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan Negara.

Multiple Choice

6. Salah satu wujud cinta tanah air adalah:

• A. Selalu mendoakan untuk kebaikan dan kemajuan bagi bangsa dan Negara adalah salah satu wujud cinta tanah air.

• B. Berpartisipasi non-aktif dalam menjaga ketertiban, keamanan, dan ketentraman lingkungan sekitar.

• C. Meminta peran serta masyarakat dalam upaya membela negara serta mempertahankan kedaulatan kemerdekaan bangsa dan negara.

• Menggunakan produk asing untuk meningkatkan pendapatan negara.

Multiple Choice

7. Wawasan Nusantara sebagai cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasaran ide nasionalnya yang dilandasi Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia 1945, yang merupakan aspirasi bangsa Indonesia yang merdeka, berdaulat dan bermartabat, serta menjiwai tata hidup dan tindak kebijaksanaannya dalam mencapai tujuan perjuangan nasional. Pernyataan ini adalah pendapat:

• A. Lemhanas.

• B. Wahyono dan Suryosumarto.

• C. Dwi Sulisworo

• D. Setiawan.

Multiple Choice

8. Menurut Andi Mappiare, Preferensi Publik adalah:

• A. Suatu perangkat mental yang terdiri dari suatu campuran dari perasaan, harapan, pendirian, prasangka, rasa takut atau kecenderungan lain yg mengarahkan individu kepada suatu pilihan tertentu.

• B. Kecenderungan pilihan masyarakat terhadap suatu hal yang berbeda serta memiliki minat dan kepentingan yang berbeda pula.

• C. Sekelompok orang yang mempunyai perhatian pada sesuatu hal yang sama, mempunyai minat dan kepentingan yang sama.

• D. Pendapat yang menjadi pilihan masyarakat terhadap suatu kebijakan.

Multiple Choice

9. “Sejumlah gagasan/ide berupa kebutuhan masyarakat, dalam suatu forum formalitas dari lapisan masyarakat manapun dan ada keterlibatan langsung dalam bentuk produk, jasa, pelayanan, dan lain sebagainya yang wajib untuk bisa dipenuhi sehingga dapat mencapai kesejahteraan yang dituangkan dalam bentuk usulan kegiatan pembangunan, disebut dengan:

• A. Preferensi Publik.

• B. Aspirasi Publik/ Masyarakat

• C. Wawasan Masyarakat.

• D. Kebijakan Publik.

Multiple Choice

10. Bentuk pengejawantahan CINTA TANAH AIR tercantum dalam :

• A. Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

• B. Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

• C. Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

• D. Pasal 32 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.