Materi PKN Kelas 7 Pertemuan 1

Materi PKN Kelas 7 Pertemuan 1

"Perumusan dan Penetapan Pancasila sebagai Dasar Negara"

pada bab ini, ada 3 hal utama yang akan dipaparkan atau jelaskan, yaitu

• Perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara

• Penetapan Pancasila sebagai Dasar Negara

• Semangat Pendiri Negara dalam Merumuskan dan Menetapkan Pancasila sebagai Dasar Negara

Perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara di mulai dari Pembentukan BPUPKI

Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan

Sejarah BPUPKI

Bangsa Indonesia mengalami sejarah yang panjang dalam melawan penjajah. Kita pernah mengalami penderitaan ketika dijajah oleh Belanda. Sejarah juga mencatat, kekalahan Belanda oleh Jepang dalam perang Asia Timur Raya menyebabkan bangsa Indonesia dijajah oleh Jepang.

Jepang mulai menguasai wilayah Indonesia setelah Belanda menyerah di Kalijati, Subang, Jawa Barat pada tanggal 8 Maret 1942. Kedatangan Jepang semula disangka baik oleh bangsa Indonesia

Kenyataan sejarah menunjukkan bahwa Jepang tidak berbeda dengan Belanda, yaitu meneruskan penjajahan atas bangsa Indonesia.

Pada tahun 1945, tentara Jepang mulai mengalami kekalahan di berbagai medan pertempuran. Seperti pada perang Pasifik, pasukan Jepang dikalahkan oleh Amerika. Kekalahan tersebut mengancam kekuasaan Jepang di negara-negara jajahannya, termasuk di Indonesia. Perlawanan rakyat Indonesia dan usaha Belanda menjadikan kedudukan Jepang kian lemah. Akhirnya Jepang terpaksa menjanjikan kemerdekaan kepada rakyat Indonesia. Janji tersebut untuk meredam gejolak dan perlawanan rakyat Indonesia.

Janji Jepang membentuk BPUPKI (Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai) direalisasikan, pada tanggal 29 April 1945 bersamaan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Secara resmi BPUPKI dilantik oleh Jepang, dengan anggota berjumlah enam puluh dua (62) orang yang terdiri atas tokoh-tokoh bangsa Indonesia dan tujuh (7) orang anggota perwakilan dari Jepang. Ketua BPUPKI adalah dr. K.R.T Radjiman Wedyodiningrat, dengan dua wakil ketua, yaitu Ichibangase Yosio (Jepang) dan R.P Soeroso

BPUPKI mengadakan sidang resmi sebanyak dua kali, yaitu sidang I dan II

Perumusan Dasar Negara

Ketua BPUPKI dr. K.R.T Radjiman Wedyodiningrat pada pidato awal sidang pertama, menyatakan bahwa untuk mendirikan Indonesia merdeka diperlukan suatu dasar negara. Untuk menjawab permintaan Ketua BPUPKI, beberapa tokoh pendiri negara mengusulkan rumusan dasar negara.

Usulan mengenai dasar Indonesia merdeka dalam sidang pertama BPUPKI diantaranya:

A. Muhammad Yamin (29 Mei 1945) mengusulkan secara lisan lima dasar bagi negara Indonesia merdeka, yaitu:

Peri Kebangsaan

Peri Kemanusiaan

Peri Ketuhanan

Peri Kerakyatan

Kesejahteraan Sosial

Muhammad Yamin menyampaikan secara tertulis bahwa asas dan dasar Indonesia adalah sebagai berikut:

Ketuhanan Yang Maha Esa

Kebangsaan persatuan Indonesia

Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijak- sanaan dalam permusyawaratan/perwakilan

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

2. Soepomo (31 Mei 1945) menurut beliau dasar negara Indonesia merdeka adalah sebagai berikut:

Persatuan

Kekeluargaan

Keseimbangan lahir dan batin

Musyawarah

Keadilan rakyat

3. Ir. Soekarno (1 Juni 1945) Rumusan dasar negara yang diusulkan olehnya adalah sebagai berikut:

Kebangsaan Indonesia

Internasionalisme atau peri kemanusiaan

Mufakat atau demokrasi

Kesejahteraan sosial

Ketuhanan yang berkebudayaan



BPUPKI telah membentuk beberapa panitia kerja yang di antaranya ialah Panitia Sembilan, yang terdiri dari Ir. Soekarno, Drs. Mohammad Hatta, , Mr. A. A. Maramis, Abikusno Cokrosuyoso, Abdulkahar Muzakir, Haji Agus Salim, Mr. Ahmad Subarjo, K. H. A. Wachid Hasyim, dan Mr. Mohammad Yamin

Panitia sembilan mengadakan rapat di rumah kediaman Ir. Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur Nomor 56 Jakarta. Setelah itu, pada tanggal 22 Juni 1945 Panitia Sembilan telah mencapai satu persetujuan atau kesepakatan tentang rancangan pembukaan hukum dasar (Undang-Undang Dasar).

Oleh Ir. Soekarno, rancangan pembukaan hukum dasar ini diberikan nama ”Mukadimah”, oleh Mr. Muhammad Yamin dinamakan ”Piagam Jakarta”, dan oleh Sukiman Wirjosandjojo disebut ”Gentlemen’s Agreement´.

Naskah ”Mukadimah” yang ditandatangani oleh sembilan orang anggota Panitia Sembilan, dikenal dengan nama ”Piagam Jakarta” atau ”Jakarta Charter”

Dalam alinea keempat naskah Piagam Jakarta tersebut, terdapat rumusan dasar negara sebagai berikut. (1). Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk- pemeluknya (2). Kemanusiaan yang adil dan beradab (3). Persatuan Indonesia (4). Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permu- syawaratan perwakilan (5). Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Karena adanya keberatan dan untuk menghindari perpecahan, para tokoh bersepakat untuk mengubah kalimat ”Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya” menjadi “Ketuhanan yang Maha Esa.

Penetapan Pancasila sebagai Dasar Negara

Setelah menyelesaikan tugas BPUPKI dibubarkan, dan sebagai gantinya pada tanggal 7 Agustus 1945 Jepang mengumumkan pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 

Pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKI melaksanakan sidang dan menghasilkan keputusan sebagai berikut

• Menetapkan UUD 1945

• Memilih Presiden dan Wakil Presiden, yaitu Ir. Soekarno dan Mohammad Hatta.

• Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat

• mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945

• Pancasila sebagai dasar negara.