PPKn BAB III Bagian 2

PPKn BAB III Bagian 2

by Bekti Putri

​PROSES PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

​KOMPETENSI DASAR

​3.3   Memahami tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional nasional di Indonesia.

​

4.3   Mendemonstrasikan pola pengembangan tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional nasional di Indonesia

​

​

​INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI

​Setelah mempelajari bab ini diharapkan peserta didik mampu:

•Mendeskripsikan makna peraturan perundangan nasional

•Mendeskripsikan tata urutan peraturan perundang-undangan nasional

•Mendeskripsikan proses pembuatan peraturan perundang-undangan nasional

​

​•Menunjukkan keterampilan mengamati tentang tata urutan peraturan perundang-undangan nasional

•Menunjukkan keterampilan menanya tentang tata urutan peraturan perundang-undangan nasional

•Menyusun laporan hasil telaah tentang tata urutan peraturan perundangundangan nasional

•Menyajikan laporan hasil telaah tentang tata urutan peraturan perundangundangan nasional

​PROSES PENYUSUNAN

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

​Peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan dalam tata urutan perundang-undangan yang diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011.

Multiple Choice

setelah mempelajari materi minggu lalu. Peraturan Perundang-undangan tertinggi di Indonesia berdasarkan sesuai pasal 7 UU Nomor 12 Tahun 2011 yakni ....

• Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

• Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

• Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Perda Kabupaten/Kota)

• Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Multiple Choice

Berikut merupakan lembaga yang bertugas mengubah Undang-undang yakni ....

• MPR

• DPR

• MA

• BPK

Multiple Select

perubahan UUD Negara Republik    Indonesia Tahun 1945 terdapat beberapa kesepakatan dasar, yaitu sebagai berikut (Pilih yang benar bisa lebih dari satu)

• Tidak mengubah Pembukaaan     UUD Negara      Republik              Indonesia Tahun  1945.

• Tetap             mempertahan kan Negara    Kesatuan       Republik          Indonesia.

• Mempertegas      sistem                 pemerintahan     presidensial.

• Mengumab bentuk dan dasar negara Indonesia yakni Pancasila.