Indonesia Masa Demokrasi Parlementer

Indonesia Masa Demokrasi Parlementer

By Meuthia Aksyarina

Demokrasi Parlementer

Kapan dimulainya demokrasi Parlementer

Demokrasi parlementer dimulai sejak tanggal 17 Agustus 1950 dan berakhir 5 Juli 1959.

​

​

Some text here about the topic of discussion

​Riview Kembali

Bagaimana ya berdirinya negara-negara boneka ciptaan Belanda

Multiple Choice

a. RI dan Belanda sepakat membentuk Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketua

b. Penghentian tembak - menembak

c. Masalah Irian Barat akan dikembalikan 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan

d. Wilayah RI dibatasi dengan adanya garis demarkasi yang memisahkan wilayah Ri dengan kekuasaan Belanda

e. Belanda mengakui kedaulatan RIS selambat-lambatnya desember 1949

Berdasarkan pernyataan diatas yang merupakan isi dari perjanjian KMB adalah

• a dan c

• b dan e

• c dan e

• a dan d

Multiple Choice

Konfrensi Asia Afrika berhasil di selenggaran pada masa kabinet...

• Ali Sastroamidjoyo 1

• Burhanuddin Harahap

• Sukiman

• M. Natsir

Multiple Choice

Undang-Undang dasar yang di pakai di Indonesia pada tahun 1950 - 1959 adalah ....

• UUD 1945

• UUD Sementara 1950

• Amandemen UUD 1945

• UUD RIS

Multiple Choice

Berikut YANG BUKAN hal negatif dalam penerapan demokrasi parlementer di Indonesia adalah ...

• Seringnya terjadi pergantian kabinet pemerintahan

• Munculnya kesenjangan sosial di masyarakat

• Munculnya pemberontakan di beberapa daerah

• Diadakannya Pemilihan Umum yang pertama tahun 1955

Multiple Choice

Nasionalisasi de Javaneshe Bank dilakukan pada masa kabinet...

• Natsir

• Sukiman

• Wilopo

• Ali Sastroamitjo

Multiple Choice

Latar belakang jatuhnya Kabinet Natsir adalah ....

• akibat mosi tidak percaya mengenai pengembalian Irian Barat

• akibat mosi tidak percaya mengenai pemulihan kondisi ekonomi

• sering mendapatkan kritik dan kecaman dari pihak oposisi

• akibat mosi tidak percaya tentang krisis moneter

Multiple Choice

Pemilihan Umum tahun 1955 dimenangkan oleh empat partai besar yakni ....

• PNI, Masyumi, PSSI dan Muhammadiyah

• Masyumi, PNI, NU dan Muhammadiyah

• PNI, Masyumi, Parkindo dan NU

• Masyumi, PNI, PKI dan NU

Multiple Choice

Pada masa Demokrasi Liberal, presiden tidak menjalankan kegiatan pemerintahan karena ....

• UUDS 1950 mengamanatkan pemerintahan dijalankan dan dikendalikan oleh parlemen

• presiden hanya sebagai kepala negara dan pemerintahan dijalankan perdana menteri

• setiap kebijakan yang akan diambil presiden harus disetujui oleh parlemen

• kedudukan dan kinerja presiden dibatasi oleh kekuasaan parlemen

Multiple Choice

Isi dari DEKRIT PRESIDEN tanggal 5 Juli 1959 ....

• Pembubaran Konstituante, Berlakunya kembali UUD 1945, Tidak berlakunya UUDS 1950, Pembentukan MPRS dan DPAS

• Pembubaran Konstituante, Tetap berlaku UUDS 1950, Pembentukan MPRS dan DPAS

• Pembubaran Konstituante, Berlakunya kembali UUD 1945, Tidak berlakunya UUDS 1950, Pembentukan MPRS dan DPRS

• Pembubaran Konstituante, Berlakunya kembali UUD 1945, Tidak berlakunya UUDS 1950, Pembentukan DPRS dan DPAS

Multiple Choice

Pada dekade 1950-an pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan kebijakan ekonomi yang dikenal dengan nama Program Benteng. Yang bukan tujuan dari kebijakan ini adalah

• membangun kemandirian pengusaha keci

• membentuk kelompok pengusaha pribumi yang kuat

• memperkuat sektor daerah

• mengembangkan sektor produksi