Masa Demokrasi Terpimpin di Indonesia Periode 1950-1966

TES FORMATIF

Kerjakan soal-soal berikut ini dengan tepat!

by Erna Juliatun

Multiple Choice

Setelah keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Negara Republik Indonesia memasuki babak baru yang dikenal dengan nama Demokrasi Terpimpin. Berikut ini yang merupakan ciri-ciri demokrasi terpimpin adalah …

• Kekuasaan Presiden mutlak dan dominan dalam berbagai lembaga kenegaraan

• Sistem pemerintahan kabinet parlementer tersusun dari koalisi semua partai politik

• Menggunakan UUDS 1950 sebagai konstitusi karena Dewan Konstituante gagal menghasilkan UUD baru

• Terdapat Dewan Konstituante yang melanjutkan tugasnya menyusun UUD baru

• edaulatan partai politik berada di atas militer dan presiden

Multiple Choice

Perhatikan beberapa pernyataan di bawah ini!

i. Membubarkan Partai Masyumi dan PSI

ii. Membentuk DPAS yang bertugas memberikan nasihat kepada Presiden

iii. Membentuk Organisasi NEFO sebagai kekuatan baru dunia

iv. Menganti DPR hasil Pemilu 1955 dengan DPR-GR

v. Menjalin aliansi baru yang dikenal dengan nama “Poros Jakarta-Peking”

vi. Menyatakan diri keluar dari keanggotaan Dewan Keamanan PBB pada 7 Januari 1965

Pelaksanaan Politik Dalam Negeri dalam kurun waktu 1959-1966 ditunjukkan oleh nomor ...

• i, ii, iv

• i, iii, iv

• ii, iii, iv

• iii, iv, vi

• iii, v, vi

Multiple Choice

Pada 7 Januari 1965 Presiden Soekarno menyatakan bahwa Republik Indonesia keluar dari keanggotaan DK PBB. Salah satu faktor pendorong pernyataan Presiden Soekarno tersebut adalah …

• DK PBB tidak mendukung Indonesia dalam upaya pembebasan Irian Barat

• Sikap Inggris yang mendirikan Federasi Malaysia dengan mengklaim wilayah Sabah dan Serawak

• Malaysia diangkat menjadi anggota tidak tetap DK PBB

• Keterlibatan Amerika Serikat dalam pemberian bantuan senjata bagi PRRI/PERMESTA

• Tuduhan PBB bahwa Indonesia melakukan pelanggaran HAM berat di wilayah Irian Barat

Multiple Choice

Pelaksanaan hasil Konferensi Meja Bundar tidak bisa sesuai dengan butir-butir kesepakatan yang telah ditandatangani bersama. Hal ini terutama mengenai penyelesaian masalah Irian Barat yang hingga tahun 1960 belum juga mengalami perkembangan berarti. Langkah tegas yang ditempuh oleh pemerintah Republik Indonesia dalam periode tahun 1961-1962 adalah dengan … .

• Melakukan diplomasi bilateral yang dipimpin oleh Perdana Menteri Natsir

• Membawa masalah Irian barat ke forum Sidang Majelis Umum DK PBB

• Melakukan pengambilan berbagai kepentingan dan aset-aset ekonomi Belanda di Indonesia

• Memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda setelah Belanda mendirikan Negara Boneka

• Mengumandangkan Operasi Trikora dan memperkuat persenjataan

Multiple Choice

Selain terjadinya berbagai penyimpangan dalam penerapan politik dalam negeri, pada masa Demokrasi Terpimpin juga terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan politik luar negeri. Penyimpangan konsep “Bebas” dalam politik luar negeri bebas–aktif pada masa pemerintahan Orde Lama salah satunya adalah ....

• Konfrontasi dengan Malaysia

• Keluar dari keanggotaan PBB

• Mempelopori pembentukan ASEAN

• Mempelopori pembentukan Gerakan Non-Blok

• Membentuk poros Jakarta – Peking – Pnom Penh