Ekonomi (Perpajakan)

Sistem Perpajakan Indonesia

By Muhammad Hafidh Noor Halim

PENGERTIAN PAJAK

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, disebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat.

Ekonomi| Perpajakan

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007

SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK DI INDONESIA​

Pada slide berikutnya, silahkan kalian analisa setiap kasus yang disajikan dalam bentuk gambar kemudian tentukan sistem pemungutan pajak apa yang dipakai...

Fill in the Blanks

Fill in the Blanks

Fill in the Blanks

Fill in the Blanks

Fill in the Blanks

Fill in the Blanks

Objek pajak adalah segala sesuatu yang menurut undang-undang dijadikan dasar pengenaan pajak

Ekonomi - Perpajakan​

​OBJEK PAJAK

Contoh:

Pajak Bumi dan Bangunan

Objek Pajak berupa kekayaan

Contoh:

Pajak Penghasilan​

Objek Pajak

berupa Penghasilan

Contoh:

PPN, Bea Materai, BPHTB

Objek Pajak

berupa kegiatan

dalam lalu lintas hukum

Cara Pengenaan Pajak Penghasilan

Tarif Pajak Penghasilan per 1 Januari 2022 berdasarkan UU HPP (Harmonisasi Peraturan Perpajakan)

​No	​Lapisan Penghasilan Kena Pajak	​Tarif Pajak
​1	​Sampai dengan Rp 60.000.000,-	5%​
2​	​Di atas Rp 60.000.000,- sampai Rp 250.000.000,-	​15%
3​	​Di atas Rp 250.000.000,- sampai Rp 500.000.000,-	​25%
4​	​Di atas Rp 500.000.000,- sampai Rp 5.000.000.000,-	​30%
5​	​Di atas 5.000.000.000,-	​35%

Penghasilan Tidak Kena Pajak

• PTKP untuk wajib pajak orang pribadi = Rp 54.000.000,-

• Rp 4.500.000,- tambahan untuk wajib pajak berstatus kawin

• Rp 4.500.000,- tambahan untuk setiap tanggungan (maks. 3)

PTKP 2022

Contoh Kasus Perhitungan

Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan Tuan Bakri

Pengenaan PPN

• Tarif PPN adalah proporsional 10%

• Dalam UU HPP terbaru, akan naik menjadi 11% per 1 April 2022​

• Lalu akan naik​ menjadi 12% paling lambat 1 Januari 2025

​

​

Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Cara Pengenaan PBB

• NJOP : (luas tanah x nilai tanah​) + ( luas bangunan x nilai bangunan)

• NJOPTKP : Ditentukan oleh​ pemerintah daerah

• Besaran (%) NJKP, terbagi dua yaitu:

  • 40%, jika NJOP > Rp 1 Miliar​

  • 20%, jika NJOP < Rp 1 Miliar

• Tarif PBB : 0,5%

Pajak Bumi dan Bangunan

Contoh Kasus Perhitungan PBB

Tn. Takur memiliki tanah seluas 60 meter persegi dengan harga Rp 3.000.000 per meter persegi, bangunan seluas 30 meter persegi dengan harga Rp 2.000.000 per meter persegi dan NJOPTKP Rp 10.000.000, dengan tarif PBB sebesar 05,%

• ​Tanah : 60 x Rp 3.000.000 = Rp 180.000.000

• Bangunan : 30 x Rp 3.000.000 = Rp 60.000.000

• NJOP = Rp 180.000.000 + Rp 60.000.000 = Rp 240.000.000

• ​NJKP = Rp 240.000.000 - 10.000.000 = Rp 230.000.000

• Pajak Terutang = Rp 230.000.000 x 20% x 0,5% = ​Rp 230.000

Pajak Bumi Bangunan

Draw

silahkan bubuhkan tanda tangan kalian, sebagai bukti telah mengikuti pembelajaran ini