11 AKL MATERI

​SISTEM PERADILAN INDONESIA

​OLEH : M AFRI SURFANI

Multiple Choice

Perwujudan kekuasaan kehakiman ini diatur sepenuhnya dalam..

• Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009

• Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2009

• Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 1999

• Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2009

Multiple Choice

Yang bukan merupakan badan peradilan nasional adalah..

• Peradilan Umum

• Peradilan Agama

• Peradilan Tinggi

• Peradilan Militer

• Peradilan Tata Usaha Negara

Multiple Choice

Kompetensi yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya untuk mengadili suatu perkara..

• Kompetensi Absolut

• Kompetensi Reaktif

• Kompetensi Abstrak

• Kompetensi Relatif

Multiple Choice

Kompetensi yang berkaitan dengan wilayah hukum atau wilayah tugas suatu badan peradilan...

• Kompetensi Absolut

• Kompetensi Reaktif

• Kompetensi Abstrak

• Kompetensi Relatif

Multiple Choice

Mempunyai daerah hukum yang meliputi wilayah kabupaten atau kota dan berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota adalah...

• Pengadilan tinggi

• Pengadilan Negri

• pengadilan konstitusi

• Pengadilan Agama

• Pengadilan Militer

Multiple Choice

pengadilan tingkat banding juga dikenal sebagai.

• Pengadilan tinggi

• Pengadilan Negri

• pengadilan konstitusi

• Pengadilan Agama

• Pengadilan Militer

Multiple Choice

peradilan dibawah mahkamah agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara adalah..

• Pengadilan tinggi

• Pengadilan Negri

• Mahkamah Konstitusi

• Mahkamah Agung

• Pengadilan Tata Usaha Negara

Multiple Choice

Salah satu lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan adalah..

• Pengadilan tinggi

• Pengadilan Negri

• Mahkamah Konstitusi

• Mahkamah Agung

• Pengadilan Tata Usaha Negara

Multiple Choice

berkedudukan sebagai puncak semua peradilan dan sebagai pengadilan tertinggi untuk semua lingkungan peradilan adalah..

• Pengadilan tinggi

• Pengadilan Negri

• Mahkamah Konstitusi

• Mahkamah Agung

• Pengadilan Tata Usaha Negara