PPKn-Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah

​

​

Multiple Choice

Pelimpahan wewenang/sebagian urusan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah agar daerah dapat mengurus kepentingan rumah tangganya sendiri dinamakan ...

• dekonsentrasi

• desentralisasi

• sentralisasi

• tugas pembantuan

Multiple Choice

Wewenang/kekuasaan pada suatu wilayah atau daerah yang mengatur dan mengelola untuk kepentingan wilayah atau daerah masyarakat itu sendiri disebut ...

• demokrasi

• desentralisasi

• Otonomi Daerah

• Dekonsentrasi

Multiple Choice

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan otonomi daerah yaitu

• UU No. 9 Tahun 2015

• UU No. 12 Tahun 2011

• UU No. 12 Tahun 2006

• UU No. 3 Tahun 2002

Multiple Choice

Tujuan Otonomi Daerah

• Penurunan

• Penyalahgunaan

• Keterbatasan

• Pemerataan

Multiple Choice

penugasan dari pemerintah kepada daerah provinsi, kabupaten/kota, dan/atau desa untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu.

• Asas Desentralisasi

• Asas Tugas Pembantuan

• Asas Dekonsentrasi

• Asas Demokrasi

Multiple Choice

Yang bukan Prinsip Otonomi Daerah

• Nyata

• Dinamis

• Dekonsentrasi

• Bertanggung Jawab

Multiple Choice

Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah yang menitikberatkan pada struktur atau hubungan kelembagaan.

• Hubungan Fungsional

• Hubungan Struktural

• Hubungan Istimewa

• Hubungan Khusus

Multiple Choice

Provinsi yang memiliki keistimewaan dalam penyelengaraan urusan pemerintahan dalam kerangka NKRI berdasarkan pada sejarah dan hak asal usul yaitu

• DKI Jakarta

• DI Yogyakarta

• Nangro Aceh Darussalam

• Papua

Multiple Choice

Yang bukan termasuk perangkat daerah yaitu ...

• Menteri

• Sekretariat Daerah Dinas Daerah

• Kecamatan

• Desa/Kelurahan

Multiple Choice

Yang bukan termasuk fungsi DPRD Provinsi/Kota

• Legislasi

• Anggaran

• Pengawasan

• Pelaksanaan