MKN PKA

PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR

(PKA)

SYNCRONOUS

Manajemen Keuangan Negara

(AGENDA III MANAJEMEN KINERJA)

PANGKALPINANG,

Rabu,

15

F

EBRUARI

2023

Oleh

Hj.

MASTINAH, SKM, MM

ASSALAMUALAIKUM WR.WB.

SELAMAT PAGI BAPAK IBU PESERTA

PELATIHAN KEPEMIMPINAN

ADMINISTROR YANG BERBAHAGIA,
SELAMAT BERJUMPA, SALAM SEHAT,
SEMANGAT, DAN SUKSES UNTUK KITA

SEMUAA

MANAJEMEN
KEUANGAN
NEGARA

​PRES TEST

DESKRIPSI SINGKAT

Mata Pelatihan ini membekali peserta dalam
mengimplementasikan kepemimpinan
transformasional antara lain :
mempresentasikan Tugas Kelompok yaitu
membahas Makalah (Makalah peserta) dan
pemberian feedback./mempresentasikan
Tugas Individu (Sampel), Overview Mata
Pelatihan Manajemen Keuangan, serta
menjelaskan Tugas Asyncronous

HASIL BELAJAR

NECK

Peserta diharapkan mampu
MENERAPKAN PELAKSANAAN
DAN PELAPORAN ANGGARAN
SECARA AKUNTABEL dalam
tugas jabatannya sebagai pejabat
administrator di Intansinya
dengan baik

INDIKATOR HASIL BELAJAR

Peserta diharapkan mampu
MENGURAIKAN Manajemen
PERENCANAAN DAN
PENGANGGARAN DAERAH yang
telah dipelajari selama MOOC

Metode

Ceramah, Tanya jawab/Presentasi

kelompok/diskusi kelompok/
simulasi/game/Video/ Quiz,dll

KURIKULUM PKA = 156 JP TDD :
AN. AGENDA III=9 JP(SYNC) + 20 JP (ASYNC)
Total PKA= 156 JP=10 Hr MOOC+13 Hr BL+ 4 Hr OFF CAMPUS= 27 Hr; KLASIKAL 15 HR TDD = 10 JP TDD PEMUKAAN,CERAMAH
ISU STRATEGIS,3 JP ;DK 3 JP;CERAMAH=3 JP,OVERVIEW KEBJIKAN SP KEPEMIMPINAN DAN POTENSI DIRI =1 JP;
,AI=12,CERAMAH 3 JP,A2=21; CERAMAH A33 PK; A3=33,PEMBEKALAN STULA KINERJA ORGANISASI=3 JP; STULA =33
JP;EVALUASI AKADEMIK=3 JP; COACHING=18 JP; SEMINAR=10 JP;
OFF CAMPUS =AKTUALISASI = 61HR
ON CAMPUS 3 HR= 22 JP=( TDD COACHING 9JP, SEMINAR 10JP,CERAMAH 3JP)
Pelatihan =KINERJA= 106 HARI (45 HR +61 Hr)

Agenda
Kepemimpinan
Pancasila dan
Nasionalis=14

, Agenda
Kepemimpinan
Kinerja, =24

, Agenda
Manajemen
Kinerja =29 JP

Evaluasi
substansi=

1. Akuntabilitas Kinerja
2. Hubungan Kelembagaan
3. Organisasi digital
4. Manajemen kinerja
5. Standar Kinerja Pelayanan
6. Manajemen Keuangan Negara
7. Manajemen Resiko

1.Studi lapangan kinerja
organisasi (17 JP)
2. Rencana aksi
perubahan kinerja
organisasi (18 JP)

AGENDA ORIENTASI

STULA=17 JP

OFF CAMPUS = PENJUNANG AGENDA IV= 12 JP +PEMBANGUNAN KOMITMEN BERSAMA=27 JP

PEMBELAJARAN MANDIRI (MOOC)

PEMETAAN SIKAP PERILAKU

KEPEMIMPINAN DAN STRATEGI
PENGEMBANGAN POTENSI DIRI

6 JP

PENILAIAN SIKAP PERILAKU

AGENDA SMART GOVERNANCE

RUMPUN E-GOVERNMENT

6 JP

PENILAIAN SIKAP PERILAKU

AGENDA SMART GOVERNANCE

RUMPUN E-GOVERNMENT

3 JP

KEBIJAKAN BELENDED LEARNING 3 JP

AGENDA I

AGENDA II

AGENDA III

AGENDA IV

BELAJAR MANDIRI Agenda III PKA

(MOOC: 16 JP,

1

• AGENDA III
• 1 JP Syncronous

2

• 3 JP Asyncronous
• AGENDA III

3

• AGENDA III
• 2 JP Klasikal

4

• PEMBUATAN ESAI ISU-ISU AGENDA III
• 3 JP Klasikal

1

• 1 jp sinc
• 3 JP async

2

• 2 jp klasikal
• 3 JP Klasikal

BL=29 jp

MKMK

E-

Learning
15 Feb

klasikal
09

Maret

Tahapan Blended Learning PKA

TUJUAN PKA

(PerLAN 5 Tahun 2022 Pasal 3 dan 4 huruf c)

Penyelenggaraan PKA

bertujuan untuk

mengembangkan
Kompetensi Peserta

dalam rangka

memenuhi standar

Kompetensi manajerial

Jabatan

Administrator

ATTITUDE

SKILLS

KNOWLEDGE

Tujuan Pelatihan

Secara Umum

13

Overview Substansi& Desain Pembelajaran Agenda III PKA

INTEGRITAS

PROFESIONAL

INOVATIF

PEDULI

Aktualisasi

Kepemimpinan
Administrator
(STULA& AP)

Kepemimpinan

Kinerja

1

Kepemimpinan
Pancasila &
Nasionalisme

2

Manajemen

Kinerja

3

4

14

Overview Substansi& Desain Pembelajaran Agenda III PKA

INTEGRITAS

PROFESIONAL

INOVATIF

PEDULI

✓ Per LAN Nomor 6 Tahun 2022 tentang

Perubahan atas PerLAN Nomor 5 Tahun
2022 tentang Pelatihan Struktural
Kepemimpinan

Kep LAN 374/K.1/PDP.07/2022 tentang Kurikulum Pelatihan Struktural Kepemimpinan
Kep LAN 375/K.1/PDP.07/2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan

KEDUDUKAN PROGRAM PKP PADA JENJANG

PELATIHAN

STRUKTURAL KEPEMIMPIINAN

PKP
(KEPEMIMPIN
AN
MELAYANI)

KEPEMIMPINAN
PANCASILA DAN
BELA NEGARA

KEPEMIMPINAN
PELAYANAN

PENGENDALIAN
PEKERJAAN

AKTUALISASI
KEPEMIMPINAN

PKA

KEDUDUKAN PROGRAM PKA DAN PKP PADA JENJANG PELATIHAN

STRUKTURAL KEPEMIMPIINAN

AKTUALISASI

KEPEMIMPINAN

MANAJEMEN

KINERJA

KEPEMIMPINAN

KINERJA

KEPEMIMPINAN
PANCASILA DAN
NASIONALISME

PKA

(KEPEMIMPINAN

KINERJA)

DAFTAR MATA PELATIHAN DALAM AGENDA III

& PENGELOMPOKANNYA

Manajemen

Kinertja

Standar
Kinerja

Pelayanan

Akuntabilitas

Kinerja

Hubungan

Kelembagaan

Manajemen
Keuangan

Manajemen

Risiko

Organisasi

Digital

KELOMPOK I

KELOMPOK II

KELOMPOK III

17

Overview Substansi& Desain Pembelajaran Agenda III PKA

INTEGRITAS

PROFESIONAL

INOVATIF

PEDULI

KETERKAITAN AGENDA PBM DALAM

MEMBENTUK KOMPETENSI KEPEMIMPINAN

KINERJA

Aksi Perubahan

Mampu

meningkatkan

kinerja organisasi

secara

berkelanjutan

Studi Lapangan

Permasalahan/

Potensi

Peningkatan

Kinerja Organisasi

Agenda II:

Kepemimpinan

Kinerja

KSP

JK

MP

KT

Agenda III:
Manajemen

Kinerja

OD
SK

MR

M-
Keu

HK

AK

MK

1

2

3

4

5

7

6

18

Overview Substansi& Desain Pembelajaran Agenda III PKA

INTEGRITAS

PROFESIONAL

INOVATIF

PEDULI

ANALISIS LAPORAN KINERJA

PKA

Hj. MASTINAH, SKM, MM

ANALISIS

LK

Analisis dalam Laporan Kinerja •

Perbandingan antara
target dan realisasi
kinerja pada tahun

pelaporan;

Perbandingan antara
realisasi dan capaian
kinerja tahun pelaporan
dengan beberapa tahun

sebelumnya; •

Perbandingan antara

realisasi kinerja sampai
dengan tahun pelaporan

dan target jangka

menengah yang terdapat
dalam dokumen renstra;

Perbandingan antara
realisasi kinerja tahun

pelaporan dengan

standar/ratarata nasional

(jika ada); •

Penyebab keberhasilan/kegagalan
atau peningkatan/penurunan kinerja
beserta alternatif solusi yang telah

dilakukan

Efisiensi penggunaan sumber

daya atau biaya satuan

efektivitas pencapaian kinerja
(cost-effectiveness); dan/atau

Terobosan-terobosan yang
telah/akan dilakukan untuk

peningkatan kinerja.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

PRAKTEK BAIK
MANAJEMEN

KINERJA

contoh

definisi kinerja >>>>> Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,

yaitu “keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak
dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas

dan kualitas terukur”.

Manajemen kinerja dapat dimaknai sebagai gaya manajemen yang

mengintegrasikan dan memanfaatkan informasi kinerja dalam proses

pengambilan keputusan.

Integrasi berarti informasi kinerja menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam

siklus manajemen, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan,

hingga pengendalian.

Adapun pemanfaatan informasi kinerja dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) bentuk,

yaitu pembelajaran (learning), pengendalian (steering & control), dan

pertanggungjawaban (account giving), sebagaimana diilustrasikan pada tabel di

bawah

pembelajaran

pengendalian

pertanggungjawaban

Pertanyaan Utama

Bagaimana cara
memperbaiki
kebijakan atau
pengelolaan X?

Bagaimana cara
memantau dan
mengendalikan
aktivitas A?

Bagaimana cara
mengkomunikasik
an kinerja

Orientasi Fokus dan
perspektif waktu

Perubahan internal
(masa depan)

Pengendalian
internal (masa kini)

Hubungan dengan
pemangku
kepentingan (masa
lalu) S

Sumber: Van Dooren et al.: 2015

Tabel 2 Bentuk Pemanfaatan Informasi Kinerja

• DARI KETIGA BENTUK PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA SEBAGAIMANA DIGAMBARKAN PADA TABEL II.2,

PEMANFAATAN UNTUK KEBUTUHAN PERTANGGUNGJAWABAN DIANGGAP SEBAGAI BENTUK PEMANFAATAN

• INFORMASI KINERJA YANG PALING SEDERHANA, KARENA DARI PEMANFAATAN TERSEBUT, TINDAK LANJUT YANG

DIBUTUHKAN CENDERUNG MINIMAL, TERUTAMA JIKA DIBANDINGKAN DENGAN DUA BENTUK PEMANFAATAN
LAINNYA

• MANAJEMEN KINERJA DALAM PRAKTIKNYA AKAN MEMBUTUHKAN PERUBAHAN POLA PIKIR, BAIK DARI PIMPINAN

INSTANSI, PIMPINAN UNIT KERJA, MAUPUN PEGAWAI.

• DALAM MANAJEMEN KINERJA, SEORANG PEMIMPIN PADA DASARNYA MEMAINKAN 3 (TIGA) PERAN KUNCI

(GRIMSHAW & BARON: 2010), YAITU:

•1. MENGKOMUNIKASIKAN EKSPEKTASI (SASARAN) YANG JELAS DAN KREDIBEL;

•
2. MEMBANGUN STRATEGI DALAM RANGKA MEWUJUDKAN EKSPEKTASI; DAN

•
3. MENGAMBIL KEPUTUSAN YANG TEPAT BERDASARKAN INFORMASI YANG ANDAL.

• UNTUK DAPAT MEMAINKAN PERAN PERTAMA, SEORANG PEMIMPIN HARUS MEMBANGUN KREDIBILITAS DIRI YANG

BAIK DI MATA PARA PEGAWAI MAUPUN PEMIMPIN YANG LEBIH TINGGI. SELAIN ITU, KARENA MANAJEMEN KINERJA
PADA INTINYA ADALAH KOMUNIKASI, SEHINGGA PEMIMPIN HARUS DAPAT MENYAMPAIKAN KEPADA PARA
PEMANGKU KEPENTINGANNYA (TERMASUK BAWAHAN) TENTANG TUGAS DAN PERAN APA SAJA YANG
DIHARAPKAN DARI MEREKA DALAM RANGKA PENCAPAIAN KINERJA.

Hal inilah yang menjadi alasan dibutuhkannya kepemimpinan yang tepat untuk dapat menjalankan
manajemen kinerja dengan baik.

PERENCANAAN

• penyelarasan kinerja secara horizontal (horizontal aligment) sehingga terdapat pembagian peran yang jelas
antarunit kerja dalam rangka mencapai kinerja dari unit yang lebih tinggi; dan

Mengkomunikasikan dengan rekan kerja setingkat terkait

Mengkomunikasikan kepada bawahan Anda terkait

visi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, dan strategi yang akan/telah ditetapkan oleh pimpinan secara jelas, termasuk
kontribusi yang diharapkan dari setiap unit/pegawai agar para pegawai merasa memiliki visi tersebut, termotivasi

untuk mewujudkannya, serta merasa memperoleh pengakuan atas perannya dalam pencapaian visi itu.

Sebuah gambaran mengenai

tingkat pencapian

pelaksanaan suatu kegiatan/

program/kebijakan dalam

mewujudkan sasaran, tujuan,
visi dan misi organisasi yang
tertuang dalam perencanaan

startegis suatu organisasi.
Pada instansi pemerintah,

dilakukan pengukuran kinerja

individu

sebuah gambaran
mengenai tingkat

pencapaian sasaran

ataupun tujuan instansi

pemerintah sebagai
penjabaran dari visi,

misi dan strategi

instansi pemerintah

yang mengindikasikan
tingkat keberhasilan

dan kegagalan

pelaksanaan kegiatan-
kegiatan sesuai dengan
program dan kebijakan

yang ditetapkan

Perwujudan kewajiban

instansi pemerintah

untuk

mempertanggungjawabk

an kewajiban instansi

pemerintah untuk

mempertanggungjawabk

an keberhasilan dan

kegagalan pelaksanaan

misi organisasi dalam
mencapai sasaran dan

tujuan yang telah
ditetapkan melalui
sistem pertanggung

jawaban secara periodik

AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (AKIP)

KINERJA

KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH,

PENGENDALIAN KINERJA

CONTOH

Pemanfaatan

teknologi

KOTA TANGERANG AKHLAKUL KARIMAHKOTA TANGERANG AKHLAKUL KARIMAH

WDP
NERACA AWAL PER 31 DESEMBER 2003

WDP
LKPD TA 2004 - 2006

WTP
LKPD TA 2007 - 2009

WTP
LKPD TA 2010 - 2011

WTP
LKPD TA 2012

PRESTASI KOTA TANGERANG DALAM
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

OPINI BPK-RI ATAS LAPORAN KEUANGAN

PEMKOT TANGERANG DARI TAHUN KE TAHUN

9 KALI
WTP

WTP
LKPD TA 2013

WTP
LKPD TA 2014 – 2015 ( AKRUAL)

MANAJEMEN KEUANGAN NEGARA

KEDUDUKAN PROGRAM PKP PADA JENJANG

PELATIHAN

STRUKTURAL KEPEMIMPIINAN

PKP
(KEPEMIMPIN
AN
MELAYANI)

KEPEMIMPINAN
PANCASILA DAN
BELA NEGARA

KEPEMIMPINAN
PELAYANAN

PENGENDALIAN
PEKERJAAN

AKTUALISASI
KEPEMIMPINAN

PKA

KEDUDUKAN PROGRAM PKA DAN PKP PADA JENJANG PELATIHAN

STRUKTURAL KEPEMIMPIINAN

AKTUALISASI

KEPEMIMPINAN

MANAJEMEN

KINERJA

KEPEMIMPINAN

KINERJA

KEPEMIMPINAN
PANCASILA DAN
NASIONALISME

PKA

(KEPEMIMPINAN

KINERJA)

Quiz pre test

https://forms.gle/1QXyH6oGR4fDwk7C7

KERANGKA PIKIR PROSES PEMBELAJARAN MATA

INOVATIF

INTEGRITAS

PELATIHAN MANAJEMEN KEUANGAN

Pelaporan
Keuangan &

Kinerja

Pelaksanaan

Anggaran
Negara/
Daerah

Manajemen

Anggaran

Tingkat K/L

Penyusunan
APBN/ APBD

Asumsi Dasar
APBN/ APBD

& Ekonomi

Makro

Kebijakan

Fiskal
(APBN/
APBD)

Keterkaitan

Perencanaan &
Penganggaran

Konsep &
Kebijakan

Perencanaan dan

Penganggaran

Dokumen

Pelaksanaan

Organisasi
Pengelola

Mekanisme

SAP &
SPIP

Mampu

Menyusun

perencanaan,
melaksanakan
& melaporkan

Anggaran

secara

akuntabel

LAKIP
DIPA/
DPA

RAB

KAK

RKAK

L/

RKA-
SKPD

Renja

Overview Substansi& Desain Pembelajaran Agenda III PKA

PROFESIONAL

PEDULI

13/02/2023

37

“Recover Together, Recover Stronger”

Sinkronisasi Perencanaan

Pembangunan Nasional dan Daerah (UU Nomor 23 Tahun 2014)

1. Sikronisasi

Perencanaan

pembangunan

daerah

harus

selaras

dengan

perencanaan

pembangunan

nasional, salah satunya antara
lain

dengan

Surat

Edaran

Bersama

(SEB)

Mdn

dengan

Mppn.

2. Konsistensi

Apa yang direncanakan dibuat
anggarannya

dan

apa

yang

dianggarkan telah (ada) dasar
perencanaannya. Tidak

boleh

lagi ada program/kegiatan yang
ada

dalam

dokumen

APBD

namun tidak ada dalam RKPD
(dan juga sebaliknya).

RPJPN

PEDOMAN

5 TAHUN

PEDOMAN

PEDOMAN

DIJABARKAN

DIJABARKAN

20 TAHUN

DIACU

RPJMN

RKP

RPJPD
PROV

RPJMD
PROV

RKPD
PROV

RENSTRA
PD PROV

RENJA

PD PROV

DIPEDOMANI

DIACU DAN

DISERASIKAN

PEDOMAN

DIJABARKAN

PEDOMAN

1 TAHUN

DIACU

RPJPD

K/K

RPJMD

K/K

RKPD

K/K

DIPEDOMANI

RENSTRA
PD K/K

RENJA
PD K/K

RENSTRA

K/L

RENJA

K/L

PEDOMAN

PEDOMAN

DIACU DAN

DISERASIKA

N

PEDOMAN

DIACU

PEDOMAN

RAPBN

RAPBD
PROV

RAPBD

K/K

PEDOMAN

PEDOMAN

PEDOMAN

DIPEDOMANI
DIPEDOMANI

PUSAT
DAERAH

RTRWN

RTRW PROV

RTRW

KAB/KOTA

RTR Pulau

RTR KSN

RTR KSP

RTR KSK

RDTR

SPASIAL
ASPASIAL

➢ Perencanaan yang baik
➢ Pendanaan yang tepat

➢ Eksekusi yang benar

➢ Pertanggungjawaban yang akuntabel

Logic Model

✓ Man
✓ Money
✓ Metode
✓ Machine
✓ Material

✓ Proses

Pengadaan

✓ Pembangunan
✓ Sosialisasi

Jalan menjadi
lancar tidak

macet

✓ Jalan bagus
✓ Masyarakat Tertib

berlalu lintas

✓ Tersedia rambu

lalulintas dan
berfungsi

Pendekatan dalam Penyusunan Perencanaan

Contoh : Kemacetan Lalu lintas

Sumber Daya

Aktifitas

Barang/Jasa

Manfaat

13/02/2023

40

“Recover Together, Recover Stronger”

5

REALISASI INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

2019

2020

2021

Babel

3,32

-2,3

5,05

Nasional

5,02

-2,07

3,69

3,32

-2,3

5,05

5,02

-2,07

3,69

Pertumbuhan

Ekonomi

2019

2020

2021

Babel

3,58

5,25

5,03

Nasional

5,23

7,07

6,49

3,58

5,25

5,03
5,23

7,07

6,49

0
1
2
3
4
5
6
7
8

Pengangguran

Terbuka

2019

2020

2021

Babel

4,5

4,89

4,67

Nasional

9,22

10,19

9,71

4,5

4,89

4,67

9,22

10,19
9,71

Tingkat

Kemiskinan

2019

2020

2021

Nasional

0,38

0,385

0,381

Babel

0,262

0,257

0,247

0,38

0,385

0,381

0,262

0,257
0,247

Gini Ratio

IPM

PDRB Tahun 2021
•

Atas Dasar Harga Berlaku
Rp. 85,94 Triliun

•

Atas Dasar Harga
Konstan 2010 mencapai
Rp. 55,36 Triliun
2019

2020

2021

Babel

71,3

71,47

71,69

Nasional

71,92

71,94

72,29

71,3

71,47

71,69

71,92

71,94

72,29

Sumber : BPS, 2022 (Diolah)

Planning for a better Babel

babelprov.go.id

PERTUMBUHAN EKONOMI

Gini Ratio

Kemiskinan %
4,90% (2021)

Rata-rata Lama

Sekolah

8,08 (2021)

0,247 (2021)

Inflasi

0,62 (2021)

Usia Harapan
Hidup
70,73 (2021)

5,05% (2021)

NTP : 136,68

(Februari 2022)

TPT

5,03% (2021)

IPM

71,69 (2021)

Indeks Demokrasi

77,39 (2020)

41

13/02/2023

42

“Recover Together, Recover Stronger”

ARSITEKTUR

DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

RPJMD

Renstra
SKPD

Renja
SKPD

RKPD

KUA

PPA

Rancangan

APBD

RKA-SKPD

RPJPD

APBD

DPA-SKPD

•RPJPD dilaksanakan melalui RPJMD;

•RPJMD dijabarkan kedalam Renstra PD dan diterjemahkan
kedalam RKPD;

•RPJMD menjadi dasar pencapaian kinerja daerah jangka
menengah yang dilaksanakan melalui Renstra PD;

•Keberhasilan pencapaian visi & misi kepala daerah
ditentukan oleh keberhasilan pencapaian Renstra PD;

•Seluruh program selama lima tahun seluruh Renstra
memedomani program prioritas dalam RPJMD;

•RPJMD dilaksanakan melalui RKPD;

•Renja PD menerjemahkan program prioritas (RKPD)
kedalam kegiatan prioritas;

•RKPD sebagai dasar penyusunan RAPBD;

•Realisasi (triwulan) DPA-PD menjadi dasar pengendalian
(hasil) RKPD dan Renja PD.

•Realisasi RPJMD mejadi dasar pengendalian RPJPD.

P
e
n
y
u
s
u
n
a
n

P
e
n
g
e
n
d
a
l
i
a
n
&
E
v
a
L
u
a
S
i

13/02/2023

43

“Recover Together, Recover Stronger”

ARSITEKTUR PERENCANAAN PENGANGGARAN DAN PELAPORAN

PEMBANGUNAN DAERAH

RPJMD

Renstra

PD

Renja

PD

RKPD

KUA

PPAS

Ranc.
APBD

RKA-SKPD

APBD

DPA-SKPD

RPJPD

20 tahun

5 tahun

1 tahun

Sistem Perencanaan
Pembangunan Daerah
Tahap Penganggaran Daerah

“Apa yang direncanakan dibuat anggarannya dan apa yang dianggarkan telah (ada) dasar

perencanaannya”

REVIU APIP

Tahap Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

P & E
RPJPD

P & E
RPJMD

P & E
RKPD

P & E

RENSTRA

P & E
RENJA

Realisasi

APBD

Perencanaan

Pelaksanaan

Pengawasan
dan Evaluasi

Pemantauan

Tahapan Perencanaan

Kegagalan Perencanaan ?

1. Penyusunan rencana tidak tepat
2. Pelaksanaannya tidak semestinya
3. Perencanaan diartikan sebagai

pengaturan total

4. Perencanaan tidak sesuai dengan

kondisi

Keberhasilan Perencanaan ?

1. Sistem mendorong terbentuknya mekanisme

pasar dan peran serta masyarakat

2. Diatur secara komprehensif dan partisipatif

Perencanaan Pembangunan

yang ideal ?

1. Partisipatif
2. kesinambungan
3. Holistik
4. Adaptif
5. Terbuka dan demokratis

Jenis Perencanaan Pembangunan

1. Perencanaan Jangka Panjang
2. Perencanaan Jangka Menengah
3. Perencanaan Jangka Pendek

Tahapan Perencanaan

1. Penyusunan Rencana

–

Rancangan Rencana Pembangunan Nasional / Daerah

–

Rancangan Rencana Kerja Dep / Lembaga SKPD

–

Musyawarah Perencanaan Pembangunan

–

Rancangan Akhir Rencana Pembangunan

2. Penetapan Rencana

–

RPJP Nas dgn UU dan RPJP Daerah dgn Perda

–

RPJM dengan Peraturan Presiden / Kepala Daerah

–

RKP / RKPD dengan Peraturan Presiden / Kepala Daerah

3. Pengendalian Pelaksanaan Rencana
4. Evaluasi Kinerja

Proses Perencanaan

1.

Proses Politik : Pemilihan langsung dipandang sebagai proses
perencanaan karena menghasilkan rencana pembangunan
dalam bentuk Visi, Misi, dan Program yang ditawarkan
Presiden / Kepala Daerah terpilih selama kampanye.

2.

Proses Teknokratik : Perencanaan yang dilakukan oleh
perencana profesional, atau oleh lembaga / unit organisasi
yang secara fungsional melakukan perencanaan

3.

Proses Partisipatif : Perencanaan yang melibatkan para
pemangku kepentingan pembangunan (stake holders) →
Antara lain melalui pelaksanaan Musrenbang

4.

Proses Bottom-Up dan Top-Down : Perencanaan yang aliran
prosesnya dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas dalam
hirarki pemerintahan

Ruang Lingkup Perencanaan

NASIONAL

DAERAH

Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional (RPJP Nasional)

Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJP Daerah)

Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJM Nasional)

Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJM Daerah)

Rencana Strategis Kementerian /
Lembaga (Renstra-KL)

Rencana Strategis Satuan Kerja
Perangkat Daerah (Renstra-SKPD)

Rencana Kerja Pemerintah (RKP)

Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD)

Rencana Kerja Kementerian /
Lembaga (Renja-KL)

Rencana Kerja Satuan Kerja
Perangkat Daerah (Renja-SKPD)

Alur Perencanaan dan Penganggaran

Diacu

Diperhatikan
Diserasikan Melalui
Musrenbang

RKP
RPJM
Nasional

RPJP
Nasional

Renstra
KL

Renja
- KL

RAPBN

RKA-
KL

APBN

Rincian
APBN

Pedoman

Dijabar
kan

Pedoman

Pedoman

Pedoman

Pedoman

Diacu

Pemerintah

Pusat

RPJM
Daerah

RPJP
Daerah

RKP
Daerah

Renstra
SKPD

Renja -
SKPD

RAPBD

RKA -
SKPD

APBD

Rincian
APBD

Pedoman

Pedoman

Pedoman

Dijabar
kan

Pedoman

Pedoman

Diacu

UU SPPN

Pemerintah

Daerah

UU KN

Bahan

Bahan

Bahan

Bahan

Manajemen Risiko

Risiko terbesar adalah

mengambil risiko

apapun, dalam dunia
yang berubah dengan
cepat, satu-satunya
strategi yang dijamin
GAGAL adalah tidak

mengambil risiko

Semua soal KETIDAKPASTIAN…

Tujuan

Ketidakpastian

Collapse

Bertahan/tumbuh

TIDAK

MENGELOLA

Risiko

MENGELOLA

Risiko

TUJUAN: menempuh perjalanan dengan penerbangan pagi

dari Padang ke Jakarta untuk menghadiri rapat
pada pukul 11.00

Contoh Ilustrasi Risiko

TUJUAN: menempuh perjalanan dengan morning flight dari Padang ke Jakarta

untuk menghadiri rapat pada pukul 11.00 pagi

Gagal berangkat dari A ke B

 Ini hanya kebalikan dari tujuan

Terlambat dan melewatkan rapat
 Ini adalah pernyataan dampak dari risiko,

bukan risiko itu sendiri

Kelaparan karena tidak ada
makanan dalam pesawat

 Ini bukan risiko terhadap pencapaian tujuan /

tujuannya berbeda

Ketinggalan pesawat sehingga
terlambat hadir mengikuti rapat

 Ini adalah risiko, yang dapat dikendalikan

dengan memastikan masih banyak waktu
untuk mencapai bandara

Cuaca buruk membuat pesawat
tertunda atau tidak berangkat

 Ini adalah risiko, yang tidak dapat

dikendalikan, namun kita dapat membuat
rencana kontinjensinya.

Ilustrasi
Risiko

58

SELURUH OPD

SUDAH

MENERAPKAN
MANAJEMEN

RISIKO

https://simentari.inspektorat.babelprov.go.id

Lebih lanjut akan disampaikan

oleh pemateri Manajemen Risiko

pada pelatihan PKA ini

Asynchronous hari ke-....

60

Tugas Individu

Tugas Kelompok

Melakukan
benchmarking secara
virtual ke Instansi Lain
dalam menerapkan
Manajemen Keuangan

➢Menganalisis pelaksanaan

Manajemen Penganggaran di
Instansinya dan merumuskan
startegi optimalisasi
pengelolaan keuangan di
instansinya.

✓ Tugas Individu dan Tugas Kelompok

diupload paling lambat Senin, 15
JANUARI 2023 pukul 23.59 WIB

✓

Dipresentasikan pada saat Sync
Selanjutnya.

Asynchronous hari ke-...

61

Tugas Individu

Tugas Kelompok

❖ Menyusun pedoman

1. Kelompok I: Pedoman

peningkatan kinerja
organisasi

2. Kelompok II:

Pedoman Kerjasama
Kelembagaan

3. Kelompok III:

Pedoman Membangun
Budaya Akuntabilitas.

•Mengintegrasikan Strategi
Peningkatan Kinerja,
Strategi Membangun
Kerjasama, Strategi
Optimalisasi Pengelolaan
Keuangan, pada unit kerja/
instansinya, dalam Desain
Sistem Berbasis Digital

Tugas diupload di LMS paling
lambat pukul 12.00 WIB

​POST TEST

Soal kasus

​TEMUKAN KASUS YANG BERHUBUNGAN DENGAN JABATAN ANDA KEMUDIAN ANALISIS DAN BERIKAN SOLUSINYA !

Bantu tugas kami menjadi lebih baik

Apakah Pembelajaran MKN ini membantu Anda?

Senang

Netral

Sedih

​SELAMAT MENGERJAKAN TUGAS SEMOGA LANCAR DAN SUKSES

SEKIAN DAN TERIMA KASIH