Demokrasi Terpimpin

MASA DEMOKRASI
TERPIMPIN (1959-
1965)

Presiden Soekarno
sedang membacakan
Dekrit Presiden 5 Juli 1959
di Istana Merdeka

5 Juli 1959 - 1965

Apa hubungan Dekrit Presiden
tersebut dengan konsep Demokrasi
Terpimpin?
Bagaimana tanggapan rakyat
terhadap Dekrit presiden itu?

Masa ketika Indonesia menerapkan
suatu sistem pemerintahan dengan
seluruh keputusan pemerintah
berpusat pada kepala negara

MASA
DEMOKRASI
TERPIMPIN

PERKEMBANGAN

POLITIK

Persaingan partai-partai politik yang
menyebabkan pergantian kabinet terus
terjadi. Selain itu, Dewan Konstituante hasil
pemilu tahun 1955 ternyata tidak berhasil
melaksanakan tugasnya menyusun UUD baru
bagi Republik Indonesia. Dewan Konstituante
tidak berhasil melaksanakan tugasnya
disebabkan adaya perbedaan pandangan
tentang dasar negara

Dekrit Presiden
5 Juli 1959

1)Menetapkan pembubaran Konstituante.
2)Menetapkan UUD 1945 berlaku bagi segenap
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia, terhitung mulai tanggal penetapan
dekrit dan tidak berlakunya lagi UUD Sementara
(UUDS).
Pembentukan MPRS, yang terdiri atas anggota DPR
ditambah dengan utusan-utusan dan golongan,
serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung
Sementara (DPAS).

Penyimpangan
terhadap UUD 1945

2) Presiden membubarkan Dewan Permusyawaratan Rakyat
(DPR) hasil Pemilu 1955 dan menggantinya dengan Dewan
Permusyawaratan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR). Seharusnya
kedudukan Presiden dan DPR adalah setara. Presiden tidak
dapat membubarkan DPR, sebaliknya DPR tidak dapat
memberhentikan Presiden.

1)Presiden menunjuk dan mengangkat anggota Majelis
Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS). Seharusnya
anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
(MPRS) dipilih melalui pemilu bukan ditunjuk dan diangkat
oleh Presiden.

3) Pengangkatan presiden seumur hidup.
Seharusnya Presiden dipilih setiap lima
tahun sekali melalui pemilu sebagaimana
amanat UUD 1945, bukan diangkat seumur
hidup.

Kekuatan Politik
Nasional

Presiden Soekarno, Partai
Komunis Indonesia (PKI), dan
TNI Angkatan Darat

10 partai politik yang
diakui oleh
pemerintah, yaitu
PNI, NU, PKI, Partai
Katolik,Partai
Indonesia,
PartaiMurba, PSII,
IPKI, Partai Kristen
Indonesia
(Parkindo), dan
Persatuan Tarbiyah
Islam (Perti).

politik luar negeri yang dianut Indonesia
adalah politik luar negeri bebas aktif.
Bebas artinya tidak memihak kepada
salah satu blok yang ada, yaitu blok barat
dan blok timur. Namun pada masa
Demokrasi Terpimpin, politik luar negeri
Indonesia condong ke blok timur.
Indonesia banyak melakukan kerja sama
dengan negara-negara komunis seperti
Uni Soviet, China, Kamboja, Vietnam, dan
Korea Utara.

Politik Luar
Negeri

Oldefo dan Nefo

Oldefo (The Old Established Forces) adalah sebutan untuk negara-negara
barat yang sudah mapan ekonominya. Khususnya negara-negara kapiltalis.
Nefo (The New Emerging Forces) adalah sebutan untuk negara-negara
baru, khususnya negara-negara sosialis. Pada masa Demokrasi Terpimpin,
Indonesia lebih banyak menjalin kerja sama dengan negara-negara Nefo.
Hal ini terlihat dengan dibentuknya Poros Jakarta–Peking (Indonesia dan
China) dan Poros Jakarta–Phnom Penh–Hanoi–Pyongyang (Indonesia,
Kamboja, Vietnam Utara, dan Korea Utara). Terbentuknya poros ini
mengakibatkan ruang gerak diplomasi Indonesia di forum internasional
menjadi sempit. Indonesia terkesan memihak kepada blok sosial/komunis.

Politik Mercusuar

Politik Mercusuar merupakan politik yang dijalankan oleh Presiden
Soekarno dengan anggapan bahwa Indonesia merupakan mercusuar
yang menerangi jalan bagi Nefo di seluruh dunia. Untuk
mewujudkannya, maka diselenggarakan proyek-proyek besar dan
spektakuler yang diharapkan dapat menempatkan Indonesia pada
kedudukan yang terkemuka di kalangan Nefo. Proyek-proyek tersebut
membutuhkan biaya yang sangat besar, diantaranya adalah
penyelenggaraan Ganefo (Games of the New Emerging Forces),
pembangunan kompleks olahraga Senayan, dan pembangunan
Monumen Nasional (Monas).

Indonesia
dalam
Gerakan
Non Blok

PM IndiaJawaharlal Nehru, PM Ghana Kwame
Nkrumah, Presiden Mesir Gamal Abdul Nasser,
Presiden Indonesia Soekarno, dan Presiden
Yugoslavia JossepBroz Tito. GerakanNon- Blok
(GNB) secara resmi berdiri melalui Konferensi
Tingkat Tinggi (KTT) tahun 1961 di Beograd,
Yugoslavia

Dalam Konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955,
muncul gagasan untuk membentuk organisasi yang disebut
dengan Gerakan Non-Blok. Gerakan Non-Blok (Non-Aligned
Movement) didirikan untuk menyikapi persaingan antara
Blok Barat yang dipimpin Amerika Serikat dan Blok
Timur yang dipimpin Uni Soviet pada awal tahun 1960-
an. Persaingan kedua blok memicu terjadinya Perang
Dingin (Cold War) yang dapat mengancam perdamaian
dunia

Konfrontasi dengan Malaysia

Konfrontasi dengan Malaysia berawal dari keinginan Federasi Malayasia
untuk menggabungkan Brunei, Sabah, dan Serawak ke dalam Federasi
Malaysia.
Rencana pembentukan Federasi Malaysia mendapat tentangan dari Filipina
dan Indonesia. Filipina menentang karena menganggap bahwa wilayah
Sabah secara historis adalah milik Kesultan Sulu.
Indonesia menentang karena menurut Presiden Soekarno pembentukan
Federasi Malaysia merupakan sebagian dari rencana Inggris untuk
mengamankan kekuasaanya di Asia Tenggara. Pembentukan Federasi
Malaysia dianggap sebagai proyek Neokolonialisme Inggris yang
membahayakan revolusi Indonesia.

16 September 1963 pendirian
Federasi Malaysia diproklamirkan.
Menghadapi tindakan ini, Indonesia
mengambil kebijakan konfrontasi.
Pada tanggal 17 September 1963
hubungan diplomatik antara
Indonesia dan Malaysia putus.

tanggal 3 Mei 1964, Presiden
Soekarno mengeluarkan Dwi
Komando Rakyat (Dwikora)

Isi Dwikora sebagai berikut.

a)Perhebat ketahanan revolusi Indonesia.

b)Bantu perjuangan revolusioner rakyat Malaya,

Singapura, Serawak, Sabah, dan Brunei untuk

memerdekakan diri dan menggagalkan negara

boneka Malaysia.