Untitled Lesson

Multiple Choice

UUD 1945 menjadi dasar negara selama empat tahun (1945-1949) menegaskan bahwa kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat dan dilaksanakan oleh:

• DPR

• Presiden

• Mahkamah Agung

• MPR

Multiple Choice

Dalam UUD 1945, menteri-menteri kabinet bertanggungjawab kepada:

• DPR

• Presiden

• Mahkamah Agung

• MPR

Multiple Choice

UUD 1945 juga disebut perwujudan ‘negara hukum material’ (welfare state) yang artinya:

• Negara aktif dalam mengupayakan kesejahteraan warganya

• Negara aktif dalam mengawasi warganya

• Negara pasif dalam penyelenggaraan urusan warganya

• Negara pasif dalam mengatur kebebasan warganya

Multiple Select

Yang bukan perwujudan dari ‘negara hukum material’ dalam UUD 1945 adalah:

• Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara

• Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh perorangan

• Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat

• Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh perorangan dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran individu

Multiple Choice

Pada 1949, Undang-undang Republik Indonesia Serikat (UUD RIS) menggantikan UUD 1945 sebagai akibat dari:

• Keinginan pemerintah untuk memperbarui dasar negara

• Tuntutan perwakilan dari berbagai daerah

• Tuntutan dari pemerintah Belanda

• Tuntutan para pemuda yang tidak puas dengan UUD 1945

Multiple Choice

UUD RIS mengubah bentuk negara Indonesia menjadi:

• Negara Federal

• Negara Liberal

• Negara Kesatuan

• Negara Republik

Multiple Choice

UUD RIS hanya berumur pendek (kurang dari setahun) karena:

• Pemerintah Belanda tidak menyukainya

• Negara-negara bagian ingin kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia

• PBB menghendaki pembaharuan konstitusi Indonesia

• Negara-negara lain yang baru merdeka juga mengubah konstitusi mereka

Multiple Choice

Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (UUDS 1950) mengubah bentuk negara Indonesia menjadi:

• Negara Federal

• Negera Liberal

• Negara Kesatuan

• Negara Republik

Multiple Choice

Dalam UUDS 1950, menteri-menteri kabinet bertanggungjawab kepada:

• DPR

• Presiden

• Mahkamah Agung

• MPR

Multiple Choice

UUDS 1950 mengatur bahwa Kepala Pemerintahan Indonesia adalah:

• Presiden

• Perdana Menteri

• Ketua DPR

• Ketua MPR

Multiple Choice

UUDS 1950 mengatur bahwa Kepala Negara Indonesia adalah:

• Presiden

• Perdana Menteri

• Ketua DPR

• Ketua MPR

Multiple Choice

Di tahun 1959, Presiden Sukarno mengeluarkan dekrit untuk membubarkan DPR dan mengganti UUDS 1950 dengan kembali ke UUD 1945, penyebab dari hal ini adalah:

• UUD 1945 dianggap lebih memadai daripada UUDS 1950

• Koalisi parlemen menghendaki perubahan tersebut

• Koalisi politik di parlemen tak kunjung berhasil merumuskan UUD baru

• Tuntutan rakyat yang menginginkan perubahan konstitusi

Multiple Choice

Dua front utama yang bertarung dalam merumuskan UUD baru untuk menggantikan UUDS 1950 adalah:

• Front Pancasila vs Front Islam

• Front Nasionalis vs Front Agamis

• Front Pancasila vs Front Komunis

• Front Komunis vs Front Agamis

Multiple Choice

Front Pancasila didukung oleh partai:

• PNI dan Masyumi

• PNI dan PKI

• PNI dan NU

• PKI dan Partai Sosialis

Multiple Choice

Dengan kembali ke UUD 1945, sejak 1959-1965, Presiden Sukarno menjadi:

• Kepala Negara

• Kepala Pemerintahan

• Kepala Negara dan Pemerintahan

• Kepala Badan Negara

Multiple Choice

UUD 1945 masih berlaku di era Suharto (1966-1998). Tetapi amanat demokrasi dalam UUD 1945 tidak dapat berjalan dengan baik pada masa Suharto karena, kecuali:

• Hanya tiga partai politik yang diperbolehkan berdiri

• Hak berkumpul dan organisasi dibatasi

• Hak menyampaikan pendapat di muka umum dikekang

• Hak berserikat di perbolehkan

Multiple Choice

Suharto dapat berkuasa selama lebih dari 30 tahun dengan tetap menggunakan UUD 1945. Hal ini dikarenakan oleh:

• Terdapat kekuatan politik yang mendukung Orde Baru

• Terdapat kekuatan militer sebagai pilar Orde Baru

• Terdapat pasal dalam UUD 1945 yang tidak memadai dalam membatasi masa jabatan Presiden

• Terdapat pasal dalam UUD 1945 yang memperbolehkan masa jabatan Presiden tak terbatas

Multiple Choice

Setelah Reformasi 1998, yang bukan penyebab menguatnya wacana perubahan konstitusi 1945 adalah:

• UUD 1945 saat itu dimaksudkan hanya untuk sementara

• UUD 1945 belum mengatur peran negara secara memadai

• UUD 1945 belum mengatur pembatasan kekuasaan secara memadai

• UUD 1945 belum mengatur pembagian kewenangan lembaga tinggi negara secara memadai

Multiple Choice

Amandemen UUD 1945 pada awal Reformasi membuat lebih rinci beberapa hal berikut, kecuali:

• Peran Lembaga Tinggi Negera

• Otonomi Daerah

• Peran Lembaga Negara

• Hak Asasi Manusia

Multiple Choice

UUD 1945 hasil amandemen pasca Reformasi mengatur bahwa masa jabatan Presiden dibatasi sebanyak

• 2 kali

• 3 kali

• 2 kali dan bisa diperpanjang

• 3 kali dan bisa diperpanjang