TWK 9

By: Riski Parsaulian Lubis, S.Pd.,Gr

TWK 9 UUD 1945

UUD NRI TAHUN 1945

DEFINISI KONSTITUSIONAL

Konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk dan mengatur/memerintah dalam pemerintahan suatu negara.

FUNGSI KONSTITUSI

1. Membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak terjadi kesewenangan -wenangan terhadap hak-hak warga negara.

2. Sebagai sumber hukum tertinggi

3. Sebagai alat membatasi kekuasaan

4. Sebagai identitas nasional dan lambang

5. Sebagai pelindung HAM dan kebebasan warga negara

Konstitusi tidak tertulis disebut juga sebagai konvensi. contoh : adat istiadat, pidato presiden

Konstitusi tidak tertulis

Konstitusi tertulis adalah konstitusi yang dituangkan dalam dokumen atau naskah. Contohnya : UUD 45

KONSTITUSI TERTULIS

JENIS KONSTITUSI

Multiple Choice

Sebagai dasar negara, UUD 1945 mengatur salah satunya tentang hak dan kewajiban yang dimiliki negara. Tak hanya itu, UUD 1945 juga memuat tentang tanggung jawab negara terhadap warga negaranya. Salah satu kewajiban dan tanggung jawab negara tersebut tertuang dalam Pasal 34. Bentuk implementasi dari pasal 34 tersebut adalah...?

• Program KIP terhadap pelajar yang kurang mampu

• subsidi BBM

• subsidi motor listrik

• program orangtua asuh

• program wajib belajar 12 tahun

Multiple Choice

UUD 45 menjamin hak dan kewajiban warga negara salah satunya adalah pasal 28H ayat 1 dimana Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. maksud dari pasal ini adalah

• Pengungsi rohingya mustinya ditampung oleh pemerintah yang masuk dari laut aceh

• setiap kota mustinya memiliki taman lingkungan hidup yang asri

• setiap perumahan wajib menjaga penghijauan agar tercipta iklim yang segar.

• mengurangi penebangan pohon dan pemanasan global

• rakyat mendapatkan tempat tinggal yang nyaman untuk berkembang dan tumbuh sesuai dengan nilai kemanusiaan.

Multiple Choice

Apa itu UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945?

• Hukum dasar tertulis yang digunakan di Indonesia

• Hukum satu-satunya yang digunakan di Indonesia

• Hukum yang pernah digunakan di Indonesia

• Hukum yang akan digunakan di Indonesia

Multiple Choice

Masa berlaku UUD 1945 yang diresmikan 18 Agustus 1945 berakhir pada tanggal

• 17 Agustus 19048

• 17 Agustus 1949

• 27 Desember 1949

• 17 Agustus 1950

• 5 Juli 1959

Multiple Choice

Perhatikan sistematika berikut !

(1) Pembukaan, terdiri atas 4 alinea.

(2) Batang Tubuh, terdiri atas 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, 2 ayat aturan tambahan.

(3) Terdiri atas 21 bab, 73 pasal, 3 pasal aturan peralihan, 2 ayat aturan tambahan

(4) Penjelasan umum

(5) Penjelasan, terdiri atas penjelasan umum dan pasal demi pasal.

Sistematika UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah perubahan/amandemen adalah....

• (1), (3)

• (1), (2)

• (1), (4)

• (1), (5)

Multiple Choice

Salah satu contoh dari konvensi adalah pidato kenegaraan Presiden di depan DPR yang dilakuna setiap tanggal....

• 16 Agustus
• 17 Agustus
• 18 Agustus
• 19 Agustus

Multiple Choice

Perhatikan jenis peraturan perundang-undangan di Indonesia berikut !

(1) UUD 1945

(2) Peraturan Pemerintah

(3) TAP MPR

(4) Peraturan Presiden

(5) Undang-Undang/Perppu

(6) Perda Provinsi

(7) Perda Kabupaten / Kota

Hierarkhi atau tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia sesuai dengan UU nomor 12 tahun 2011 adalah ...

• (1), (3), (5), (2), (4), (6) dan (7)

• (1), (2), (3), (4), (5), (6) dan (7)

• (1), (3), (5), (4), (2), (6) dan (7)

• (1), (3), (2), (4), (5), (6) dan (7)

Multiple Choice

Amandemen UUD 1945 perlu dilakukan karena beberapa pasal dalam UUD 1945 masih...

• Dapat ditafsirkan beberapa makna dalam penafsirannya

• Dapat ditafsirkan menjadi satu pengertian yang kabur

• Diperlukan untuk memberikan peluang pemerintah otoriter

• Diragukan Nah kamu kemampuan UUD dalam menampung aspirasi

• Ada pasal yang kurang

Multiple Choice

Tujuan perubahan UUD 1945 yaitu menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan perlindungan Ham agar sesuai dengan perkembangan paham HAM dan peradaban umat manusia yang merupakan syarat bagi suatu negara hukum yang tercantum dalam...

• Hukum internasional

• UUD 1945

• Kitab undang-undang hukum pidana

• Perjanjian internasional

• Pancasila